Bimtek RT/RW se Kecamatan Wajo dan Sangkarrang, Kepala BPM: Jaga Kerukunan dan Kebersamaan

ZonaMakassar.Com, Makassar – Kepala Bagian Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Makassar, Andi Rahmat Mappatoba mengingatkan kepada sleuruh Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) se Kecamatan Wajo dan Kepulauan Sangkarrang untuk tetap menjaga kerukunan dan kebersamaan jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.

Hal tersebut disampaikan Andi Rahmat saat Bimbingan Teknis (Bimtek) RT/RW se Kecamatan Wajo dan Sangkarrang di Hotel Dinasti Makassar, Selasa (19/3/2019).

Dia menjelaskan, Bimtek RT RW yang dilaksanakan pada hari ini berdasarkan surat keputusan Wali Kota Makassar nomor 3 tahun 2016 tentang indikator penilaian kinerja RT RW Kota Makassar.

“Kami harapkan memang melalui Bimtek ini dapat meningkatkan peran dan tugas pokok fungsinya khususnya dalam rangka pemberdayaan di wilayahnya masing-masing,” ujarnya.

Ke depannya, ungkap Rahmat, RT RW bisa mengembangkan dirinya dan memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat. Apalagi, imbauan dalam meningkatkan kapasitas dan pelayanan sudah diperkuat melalui Peraturan Wali Kota.

“Besar harapan kami RT RW ini meningkatkan kapasitas dirinya,” sambungnya.

Terkait kinerja RT/RW di Makassar, Rahmat mengakui sudah semakin baik, namun tentunya masih perlu ditingkatkan terus menerus.

“Saya lihat RT RW ini sudah berdaya, apalagi dengan dukungan teknologi dan fasilitas yang diberikan,” sebutnya.

Sementara itu, Camat Wajo, Aulia Arsyad mengajak seluruh Ketua RT/RW untuk senantiasa merawat kerukunan dan kebersamaan dalam mengawal kelancaran berbagai program yang telah disusun oleh Pemerintah Kota Makassar.

Menurut Aulia Arsyad Ketua RT/RW harus kompak dan sama-sama fokus mengerjakan serta menuntaskan berbagai program yang masih berjalan maupun yang nantinya akan dikerjakan.

“Kekompakan dan kebersamaan adalah modal paling besar dalam menjaga maupun memajukan sebuah peradaban, kita semua tentu berharap hal tersebut dimiliki para Ketua RT/RW,” ungkap Camat Aulia.

Meski demikian, Camat Aulia juga menjelaskan bahwa pada momentum politik seperti sekarang kekompakan tersebut selalu terancam, sehingga dirinya berharap para Ketua RT/RW tidak terjebak pada kelompok atau individu yang berniat memecah belah.

“Politik sudah seharusnya dijalankan secara santun dan lebih menekankan asas demokrasi, kita semua harap para Ketua RT/RW tidak ikut-ikut menjadi penyebab perpecahan warga hanya karena perbedaan pandangan politik,” ujarnya.

Namun dalam Bimtek kali ini, Camat Aulia juga tetap berpesan agar RT/RW tetap maksimal mensosialisasikan Pemilu 17 April 2019 mendatang, untuk upaya meningkatkan partisipasi pemilih.

“Sosialisasi Pemilu 2019 harus semakin Mashib, selain KPU bisa dibilang RT/RW adalah ujung tombak apalagi mengingat tingkat pemilih di Kota Makassar sangat rendah pada Pilkada kemarin sehingga semua harus berperan mewujudkan peningkatan itu,” tutupnya.

Hadirkan Praktisi Media, Diskominfo Makassar Gelar Pelatihan Kehumasan

ZonaMakassar.Com, Makassar – Seluruh praktisi hubungan masyarakat (Humas) lingkup Pemerintah Kota Makassar berkumpul membahas perkembangan dunia kehumasan di era revolusi industri 4.0.

Kegiatan yang bertajuk Forum Jurnalistik dan Organisasi perangkat Daerah ini di gelar oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar di Hotel Aston Makassar, selasa (19/3/2019). Seminar yang berlangsung sehari ini menghadirkan dua pemerhati media, yakni Upi Asmaradhana yang juga merupakan Founder dan CEO Kabar Group Indonesia serta Arqam Azikin, selaku akademi dan pengamat komunikasi.

“Dunia kehumasan sudah berubah sangat cepat. Sekarang kita sudah masuk di era Revolusi Industri 4.0 dimana teknologi memiliki peran yang begitu besar dalam keseharian masyarakat. Namun, dari semua perubahan itu, narasi kehumasan harus narasi positif yang membangun serta menjunjung tinggi keadaban, kearifan, kreativitas, dan tanggung jawab sosial dalam mendekatkan pemerintah dan masyarakat” ujar Asisten Pemerintahan Kota Makassar, Andi Aziz Hasan saat membuka acara.

Menurut Andi Aziz Hasan, selain bertanggungjawab membangun reputasi organisasi, Humas juga memiliki tugas yang tidak kalah pentingnya, yakni memerangi hoaks, fitnah, termasuk ujaran kebencian.

Sementara itu ditempat yang sama, Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfo Makassar, Ade Ismar Gober berharap seluruh praktisi humas yang ada di setiap instansi Pemkot Makassar agar bisa saling bersinergi dan berkordinasi dalam pengembangan kompetensi kehumasan.

“Selain memiliki kemampuan berinteraksi dengan wartawan, tenaga humas yang ada di setiap OPD harus mampu memperkaya literasi dan mengolah dan memproduksi informasi, baik di kanal media meanstream maupun di kanal media sosial” ujar Ade Ismar Gobel.

Diskusi sehari ini mengambil tema “Tranformasi Government Public Relation yang Smart dan Professional” dan di ikuti oleh seluruh praktisi humas lingkup OPD Kota Makassar, praktisi radio sekota Makassar, serta mahasiswa dan pelajar.

Upi Asmaradhana yang juga di kenal sebagai wartawan senior mengatakan bahwa humas harus mampu membangun dan mempertahankan reputasi, citra dan komunikasi yang baik dan bermanfaat bagi organisasi dan masyarakat. “Sukses tidaknya sebuah organisasi dapat dipengaruhi oleh kinerja humas atau Public Relation” ujar Upi Asmaradhana.

Sementara itu, Arqam Azikin meminta seluruh praktisi humas pemerintah untuk bisa membangun sistem informasi yang terkoneksi dengan humas-humas yang ada di setiap instansi pemerintah.

“Perkembangan dunia informasi sangat jauh berubah sejak era digital tiba. Humas sudah harus bisa membangun kolaborasi dan jaringan baik dengan wartawan, maupun dengan pekerja humas lainnya di setiap organisasi pemerintahan. Jika jaringan ini berhasil di bentuk, tentu saja keterbukaan informasi publik yang transparan dan kredibel mampu tercipta sekaligus menghadirkan kepercayaan publik terhadap pemerintah” lanjutnya.

Nomor HP Kapolsek Panakkukang Dicatut, Kompol Ananda: Jangan Percaya

Kapolsek Panakkukang : Kompol Ananda Fauzi Harahap

ZonaMakassar.Com, Makassar – Nama Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) Panakkukang, Kompol Ananda Fauzi Harahap dicatut atau penyalahgunaan oleh orang tak dikenal, Selasa (19/3/19).

Beruntung pelaku yang mencatut nama perwira kepolisian itu belum memakan korban. Pasalnya, orang yang dihubungi pelaku merupakan rekan Kapolsek Panakkukang.

Kapolsek Panakkukang, Kompol Ananda F Harahap dikonfirmasi membernakan jika namanya dicatut. Pihaknya mengaku sementara mencari pelaku.

“Untung belum ada korban. Karena orang yang dihubungi pelaku langsung koordinasi dengan saya, ” ucap Kompol Ananda, Selasa (19/3/19).

Ananda menerangkan, adapun nomor yang digunakan pelaku yakni 08122228502. Nomor itulah yang dipakai pelaku hendak menipu

“Setelah menguhubungi orang, pelalu kemudian suruh hapus nomor lama saya. Dimana pelaku menawarkan mobil di bawah harga, ” terangnya.(*)

Asa Penyampaian Kinerja, Diskominfo Makassar Beri Pelatihan Humas OPD Pemkot Makassar

ZonaMakassar.Com, Makassar – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Makassar memberikan pelatihan kepada seluruh jajaran Humas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar di Aston Hotel, Selasa (19/3/2019).

Staf Ahli Pemkot Makassa Aziz Hasan menegaskan Pemkot Makassar terus mendorong keterbukan publik dalam hal pelayanan data dan informsi kepada masyarakat tentang kinerja pemerintah. Untuk itu, pentingnya bagian Humas di OPD memahami jurnalistik dan kehumasan.

” Humas memiliki peran strategis dalam penyampaian kinerja OPD kepada publik,” ujarnya

Nantinya, kata dia, tidak ada lagi informasi yang ditutup-tutupi oleh OPD sebagai bahan keterbukaan publik.

“Tidak ada lagi SKPD yang tidak terbuka atau menutup informasi wartawan dan publik. Ini pembelajaran bagi kita, untuk memberikan informasi yang apa adanya,” ucapnya

Informasi dan data seperti program dan serapan anggaran, kata Azis Hasan, mesti diketahui publik, terlebih lagi di era keterbukaan informasi seperti saat ini.

“Seperti serapan anggaran dan program, sekarang ini di era 4.0 kita dituntut lebih terbuka,”pungkasnya.

Komisi IX DPR RI Kunjungi Kampung KB Nusa Indah di Kelurahan Pannampu

ZonaMakassar.Com, Makassar – Setelah Kunjungan kerja Bupati Labuan Batu, giliran Rombongan Komisi IX DPR RI yang berkunjung di Kampung KB Nusa Indah Kelurahan Pannampu yang dipimpin oleh Bapak Syamsul Bachri, MSc bersama 18 Anggota DPR RI bersama Deputi Bidang KB/KR Ibu Dr Ir Dwi Listyawardani,

Kunjungan Kerja Spesifik Kali ini disambut Hangat oleh Walikota Makassar yang diwakili Oleh Assisten II Bidang Perekonomian Pembangunan dan Sosial Bapak Drs. Andi Irwan Bangsawan, M,Si di dampingi Plt Kadis PPKB Kota Makassar AndI Zulkifly, S,Stp,M,Si dan Sekcam Tallo Andi Muis, serta Warga Kelurahan Pannampu, Selasa, 19/3/19

Dalam Sambutan Ketua Rombongan DPR RI Bapak Syamsul Bachri,MSc “salah satu tujuan Kampung KB adalah harus mampu mempercepat percepatan pembangunan manusia dan persoalan Stanting yang tidak boleh ada di area Kampung Kb”

Dalam pemaparan perkembangan Kampung KB Plt Kadis PPKB Kota Makassar Bapak Andi Zulkifly, S,Stp,M,Si Menjelaskan bagai mana langkah pemerintah Kota Makassar dalam Mencegah kelahiran dikota Makasaar sangat efektif sehingga Kota Makassar sangat terbantu, apa lagi penduduk di Kota Makassar yang begitu padat, juga koordinasi yang baik bagi seluru instansi terkait yang ada di Kota Makassar menyangkut perkembangan Kampung KB.

Rombongan Anggota DPR RI juga tak lupa mengunjungi pelayanan KB Mobile Berbasis Lorong dan melihat proses pelayanan KB MJP bersama Deputi KB/KR di dalam Mobil Unit Pelayanan KB.(js)

Diskop dan UKM Makassar Gelar Bimtek Untuk Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

ZonaMakassar.Com,Makassar – Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Diskop dan UKM) Makassar terus mendorong program Gerakan Sadar Koperasi di kota Makassar dengan menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) angkatan II bagi pemuda di Hotel Yasmin, Makassar, Selasa (19/3/2019).

Kepala Diskop dan UKM Makassar, Harun Rani mengatakan, gerakan sadar koperasi harus dibangun secara sistematis dalam meningkatkan kualitas kelembagaan Koperasi.

Salah satu langkah strategis untuk mewujudkan hal tersebut, kata dia, adalah pentingnya menggalakkan kembali penyuluhan perkoperasian secara intensif dan berkelanjutan.

“Saat ini gerakan Koperasi dan UKM di Kota Makassar telah banyak menunjukkan kemajuan yang berarti. Kemajuan tersebut semakin membangkitkan kepercayaan masyarakat untuk menggunakan koperasi sebagai pemberdayaan ekonomi dalam menciptakan lapangan kerja, peningkatan pendapatan dan pengentasan kemiskinan,” kata Harun.

Untuk itu, lanjut Harun, pemerintah Kota Makassar memiliki kepedulian yang serius dalam membina dan menggambarkan usaha perekonomian rakyat melalui Koperasi dan UKM agar dapat maju dan bersaing dengan usaha ekonomi lainnya.

“Kita juga berharap dapat menjadi tulang punggung perekonomian rakyat demi mencapai kesejahteraan,” tutupnya.

Kapolda Sulsel Selamatkan Penumpang Kapal Yang Tenggelam

ZonaMakassar.Com, Makassar– Kapolda Sulsel bersana Ibu dan personil Dirpolairud dalam kunjungannya ke Pulau pulau tiba tiba melihat sebuah kapal (Joloro) yang secara pelan pelan akan tenggelam. Peristiwa ini terjadii kemarin pada Minggu 17 Maret 2019 sekitar jam 12.00 Wita.

Melihat kejadian tersebut Kapolda yang kebetulan melintas langsung memerintahkan agar ditunda kunjungan dan memberi pertolongan kepada warga yang sementara terapung diatas laut tersebut.

“Cuaca saat itu dengan gelombang cukup tinggi mencapai 2 meter lebih, setelah terlihat kapal (Jolor) yang pelan pelan tenggelam di perairan antara Makasar dan Pulau Samalona anggota segera bergerak untuk melakukan penyelamatan,” jelas Kabid Humas Polda Sulsel Dicky Sondani.

“Korban diatas kapal ada 13 orang yang terdiri anak anak dan ibu ibu. Korban selanjutnya kita evakuasi diantar ke tempat tujuannya yakni di Pulau Barang Lompo’” ucap Dicky.

Kapolda Sulsel Irjenpol Drs. H. Hamidin mengungkapkan jika tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini namun kapal tenggelam dan tidak dapat diselamatkan.

“Ada anak-anak kecil perempuan 2 laki laki satu dan ibu ibu serta penumpang lainnya diatas kapal itu, semuanya selamat dan tidak ada korban jiwa namun, kapal tidak bisa kita selamatkan dan tenggelam,” kata Irjenpol Hamidin.(*)

Heintje Mandagi Pimpin Dewan Pers Indonesia Priode 2019-2022

ZonaMakassar.Com, Jakarta – Rapat pleno Anggota Dewan Pers Indonesia hasil Kongres Pers Indonesia 2019 di Hotel Grand Cempaka Jakarta, baru-baru ini telah memilih Heintje Mandagi sebagai Ketua Dewan Pers Indonesia periode 2019-2022. Dua kandidat yang sebelumnya disebut-sebut menjadi calon kuat untuk menjabat Ketua Dewan Pers Indonesia yaitu Irjen (Purn) Pol Wisjnu Amat Sastro- mantan Kapolda Riau, dan Dr Emrus Sihombing- pakar Komunikasi, memilih mundur dan tidak bersedia dipilih.

Mayoritas peserta rapat pleno Dewan Pers Indonesia kemudian memilih dan memutuskan Heintje Mandagi sebagai Ketua Dewan Pers. Setelah resmi menahkodai Dewan Pers Indonesia, Heintje Mandagi yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pers Republik Indonesia dan Sekretaris Sekber Pers Indonesia, bersama-sama dengan anggota lainnya berhasil menyusun komposisi lengkap Struktur kepengurusan Dewan Pers Indonesia periode 2019-2022.

Di jajaran pengurus inti, Mandagi didampingi Wakil Ketua Emrus Sihombing (Unsur Tokoh Masyarakat), dan Sekretaris Sugiharto Santoso (Unsur Pimpinan Perusahaan Pers), dan H Subaidi (Unsur Tokoh Pers dan Masyarakat) pada posisi Bendahara.

Struktur Dewan Pers Indonesia adalah sebagai berikut :

Komisi Hukum dan Perlindungan Pers : Irjen (purn) Pol. Wisjnu Amat Sastro (Unsur Tokoh Masyarakat)

Komisi Sertifikasi Kompetensi : Lasman Siahaan, SH, MH (Unsur wartawan/pimpinan organisasi pers) Komisi Pengembangan Profesi : Suriyanto, SH,MH,MKn (Unsur wartawan/pimpinan organisasi pers)

Komisi Pengaduan Masyarakat : Mustika Sani, SH,MH (Unsur Tokoh Masyarakat)

Komisi Verifikasi Perusahaan Pers : Drs. Maripin Munthe (Unsur pimpinan organisasi perusahaan pers)

Komisi Perwakilan Provinsi : Febryan Adhitya, SE,MSn (Unsur Pimpinan Perusahaan Pers)

Komisi Hubungan Antar Lembaga : Drs. Taufiq Effendi, MBA (Unsur Tokoh Masyarakat)

Komisi Pemberdayaan Media : Kasihhati (Unsur wartawan/pimpinan organisasi pers)

Komisi Usaha : Drs. Yockie Hutagalung, MM (Unsur Tokoh Masyarakat)

Komisi Lembaga Sertifikasi Profesi : Salim Djati Mamma (Unsur wartawan/pimpinan organisasi pers)

Komisi Penelitian dan Pengembangan : Frans P. Liwun, S.Sos,SPd (Unsur pimpinan organisasi pers)

Komisi Kemitraan Luar Negeri : Joseph Hutabarat, SE,SH,MH (Unsur wartawan)

Komisi Pemberdayaan Organisasi Pers : Dedik Sugianto (Unsur wartawan/pimpinan organisasi pers)

Komisi Kesekretariatan : Feri Rusdiono (Unsur Wartawan/pimpinan organisasi pers)

Komisi Hubungan Masyarakat : Moris Hutasoit (Unsur wartawan/pimpinan organisasi pers).

Selain menetapkan Ketua Dewan Pers Terpilih, Rapat Pleno Dewan Pers Indonesia juga menetapkan Badan Pengawas Dewan Pers Indonesia (berada di luar struktur) yakni : Marlon Brando, Edi Anwar, dan Wesley Sihombing. Jajaran Badan Pengawas ini masih akan diisi oleh beberapa tokoh lagi yang dianggap memiliki kapasitas sebagai tokoh pers atau tokoh masyarakat.

Dengan terbentuknya susunan lengkap Struktur Kepengurusan Dewan Pers Indonesia, Ketua Dewan Pers Indonesia Heintje Mandagi mengatakan, langkah selanjutnya adalah seluruh Anggota Dewan Pers Indonesia harus segera bekerja menyusun program kerja sambil menunggu rekomendasi hasil Kongres Pers Indonesia diserahkan ke Presiden Republik Indonesia.

Ditengah ‘badai’ ancaman somasi Ketua Dewan Pers Joseph Adi Prasetyo terhadap Dewan Pers Indonesia hasil Kongres Pers Indonesia 2019, Mandagi menuturkan, masih ada lagi muncul penolakan dan cibiran dari kelompok yang menamakan Majelis Pers.

Kelompok ini megaku sebagai pelaku sejarah dan mengklaim sebagai satu-satunya lembaga yang berhak memperjuangkan kemerdekaan pers.

“Yang pasti Dewan Pers Indonesia ini telah dilahirkan oleh 12 organisasi pers yang mana 6 di antaranya adalah organisasi pers yang telah ikut berjasa membentuk kembali Dewan Pers pasca dibubarkan dan disahkannya Undang-Undang Pers yang baru nomor 40 tahun 1999 tentang Pers,” terang Mandagi.

Mandagi dalam kapasitas selaku Sekretaris Sekber Pers Indonesia juga menambahkan, untuk menghadapi segala ancaman dan penolakan atas berdirinya Dewan Pers Indonesia maka Sekber Pers Indonesia akan segera membentuk Tim Advokasi yang terdiri dari para pengacara handal.

Sebagai Ketua Dewan Pers Indonesia, Mandagi menegaskan, pihaknya akan berkonsentrasi melihat peluang besar untuk mensejahterakan wartawan Indonesia sudah berada di depan mata.

“Kita akan bekerja dengan membangun sistem yang perofesional dan modern untuk membawa pers Indonesia maju, mandiri, merdeka, dan sejahtera,” ungkapnya.

Dijelaskan pula, bersama dengan Komisi Usaha yang dijabat Yockie Hutagalung, Dewan Pers Indonesia akan memperjuangkan belanja iklan nasional terdistribusi ke setiap provinsi agar ribuan media cetak lokal dan media online bisa mendapatkan peluang besar memperoleh pemasukan besar dari belanja iklan nasional tersebut.

“Pers Indonesia harus sejahtera karena peluang itu sangat besar dan terbuka lebar, namun selama ini pemerintah diam saja karena tidak paham, begitupun dengan Dewan Pers yang ada sekarang tidak pernah melakukan upaya untuk memperjuangan belanja iklan nasional tersebut dishare ke media lokal untuk kesejahteraan wartawan,” terangnya.

Yang ada sekarang ini, menurut Mandagi, Dewan Pers malah sibuk dengan proyek Uji Kompetensi Wartawan, Verifikasi Media, dan membentuk satgas untuk menakut-nakuti media-media online yang sesungguhnya sudah berjasa menciptakan puluhan ribu tenaga kerja wartawan dan pekerja pers.

Selain itu, Dewan Pers Indonesia akan bekerja melayani masyarakat menyampaikan aduan terkait masalah pemberitaan melalui Komisi Pengaduan Masyarakat.

“Masyarakat yang membutuhkan penyelesaian sengketa pers akan dilayani melalui Posko Layanan Pengaduan di setiap Perwakilan Provinsi di seluruh Indonesia, sehingga harapan kami tidak ada lagi wartawan yang dilaporkan ke polisi terkait sengketa pers, dan masyarakat tidak perlu lagi jauh-jauh ke Jakarta untuk melapor ke Dewan Pers,” tuturnya.

“Peraturan-peraturan di bidang pers yang ditetapkan pada Kongres kemarin akan segera diimplementasi oleh seluruh organisasi pers, dan Dewan Pers akan memfasilitasi itu, terutama pengangkatan keanggotaan wartawan dan verifikasi media agar nantinya tidak ada lagi wartawan dan media yang disebut abal-abal oleh Dewan Pers,” urainya.

Sistem verifikasi media yang dibangun oleh Dewan Pers Indonesia adalah untuk menempatkan kemampuan media berdasarkan klasifikasi. Sebagai perbandingan, sistem yang dibuat Dewan Pers yang ada sekarang, misalnya media harian Kompas yang sudah berdiri puluhan tahun sama klasifikasinya dengan media lokal yang baru lolos verifikasi di dewan pers.

Versi Dewan Pers Indonesia akan memberi rating sesuai kemampuan dan pengalaman media berdasarkan klasifikasi yaitu Perusahaan Pers kategori Kecil, Menengah, dan Besar. Dengan penetapan klasifikasi ini maka kebutuhan penyaluran belanja iklan akan menyesuaikan dengan kategori Perusahaan Pers. Sebagai contoh, tender belanja iklan yang ditawarkan senilai 100 Milyar Rupiah tentu hanya bisa diikuti oleh Perusahaan Pers dengan Klasifikasi B atau Besar.

Begitupun jika nilai belanja iklan hanya 10 juta rupiah maka perusahaan pers yang berhak ikut hanya untuk klasifikasi K atau Kecil. Tidak wajar jika nilai belanja iklan hanya puluhan juta rupiah dan perusahaan Klasifikasi B ikut ambil bagian di dalamnya.

“Dengan sistem ini kami yakin belanja iklan nasional akan terdistribusi sampai ke daerah, dan akan berdampak positif bagi bertumbuh-kembangnya media lokal,” pungkasnya.

Sistem lain yang akan dibangun oleh Dewan Pers Indonesia adalah Sertifikasi Kompetensi Wartawan. Selama ini wartawan disodori program Uji Kompetensi Wartawan oleh Dewan Pers dengan bermodalkan Lembaga Sertifikasi Profesi atau LSP berlisensi Dewan Pers, kemudian melaksaakan uji kompetensi tanpa pernah melakukan pendidkan atau pembinaan terlebih dahulu.

Ironisnya, setelah lulus UKW sertifikatnya tidak sah karena bukan produk Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP.

“Sistem yang kami akan terapkan adalah wartawan mengikuti proses sertifikasi melalui uji LSP yang berlisensi BNSP, sehingga sertifikatnya berstandar internasional dan bisa digunakan melamar pekerjaan wartawan di perusahaan luar negeri,” ujar Mandagi.

Sementara itu Peraturan Pers tentang Keanggotaan dan Sertifikasi Kompetensi Wartawan akan segera diterapkan oleh organisasi-organisasi pers. Pengangkatan keanggotaan Wartawan dinyatakan sah bukan karena ikut UKW melainkan sah setelah ditetapkan secara resmi oleh organisasi pers berdasarkan rekomendasi dari pimpinan redaksi. (Syah)

Survei INDOMETER: PDIP-Gerindra Teratas Elektabilitasnya , PSI Menanjak

ZonaMakassar.Com, Makassar – Lembaga survei INDOMETER merilis hasil survei elektabilitas partai politik jelang pencoblosan Pileg 2019. PDIP dan Gerindra disebut masih unggul sementara itu ada pergerakan di papan tengah.

“Suara PDIP dan Gerindra memang mengalami peningkatan signifikan dibandingkan hasil Pileg 2014,” ungkap Direktur Eksekutif INDOMETER (Barometer Politik Indonesia), Leonard Sb dalam keterangan tertulis.(18/3/2019)

Survei INDOMETER (Barometer Politik Indonesia) dilakukan pada 1-7 Maret 2019 dengan jumlah responden 1.280 orang mencakup seluruh provinsi di Indonesia. Pengambilan sampel dilakukan secara acak bertingkat (multistage random sampling), dengan margin of error ± 2,98 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Pendalaman kajian dilakukan melalui focus group discussion dengan mengundang pakar terkait.

Berikut elektabilitas 16 partai politik menurut Survei INDOMETER:

PDIP: 23,5%

Gerindra: 13,4%

Golkar: 10,2%

PKB: 8,9%

Demokrat: 6,3%

NasDem: 4,1%

PPP: 3,9%

PAN: 3,7%

PSI: 3,6%

PKS: 3,4%

Perindo: 2,8%

Hanura: 1,1%

PBB: 0,9%

PKPI: 0,8%

Berkarya: 0,5%

Garuda: 0,2%

Tidak tahu/tidak jawab: 12,7%

Keunggulan PDIP dan Gerindra itu akibat coattail effects dari pengusungan capres-cawapres. Sementara itu, Golkar ada di posisi ketiga dan dibayangi PKB yang dianggap diuntungkan dengan figur Ma’ruf Amin.

“Sejak pemilu pertama pasca-reformasi Golkar selalu menempati peringkat pertama atau kedua, baru kali ini Golkar tergeser ke posisi ketiga, dengan elektabilitas 10,2 persen,” jelas Leonard.

Survei INDOMETER mencatat PSI dan Perindo berhasil menembus papan tengah. Leonard mengatakan ada temuan menarik soal PSI yaitu berdasarkan hasil survei sejumlah lembagai sejak dimulainya masa kampanye, elektabilitas PSI cenderung meningkat.

“Temuan menarik adalah capaian PSI sebagai partai baru yang berhasil menyejajarkan diri dengan partai-partai papan tengah,” tuturnya.

Pihaknya menganggap efek elektoral PSI didapat dari dukungannya ke Jokowi dan serangan gencar ke oposisi. Pidato-pidato Ketum PSI Grace Natalie yang mengkritik partai nasionalis dianggap juga jadi keunggulan.

“Masih perlu pendalaman lebih lanjut, tetapi tampak terjadi pergeseran prefensi pemilih nasionalis,” papar Leonard.

Dalam survei ini, ada 5 parpol yang diprediksi tidak lolos ke DPR yaitu Hanura, PBB, PKPI, Berkarya, dan Garuda.

“Hanura menjadi satu-satunya partai lama yang bakal terpental tidak mendapat kursi, demikian pula dengan PBB dan PKPI yang sejak 2009 tidak meraih kursi lagi di Senayan,” kata Leonard.

DPK PPNI RSUD Teriawaru Bone Gelar Senam HUT PPNI ke 45 Tahun

ZonaMakassar.Com, Bone – Dalam rangka ikut berpartisipasi meramaikan HUT Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) yang ke 45 tahun Dewan Pengurus Komisariat (DPK) PPNI RSUD Tenriawaru Bone melaksanakan kegiatan Senan Sehat dan Penyuluhan kesehatan pada Hari Jum’at dan Sabtu, 15 – 16 maret 2018 bertempat di RSUD Tenriawaru Bone.

Melalui acara HUT ke 45 ini, perawat yang menggunakan baju warna merah maroon ikut menyukseskan Germas dimana acara senam sehat dirangkaikan dengan makan makanan sehat hasil bumi kab bone misalnya pisang rebus. Penyuluhan kesehatan juga di laksanakan kepada keluarga pasien dengan materi penyuluhan yang disampaikan adalah Kebersihan tangan dan Kesehatan Ginjal.

Para peserta sangat antusias mengikuti kegiatan, terlebih lagi penyuluhan ini dilanjutkan dengan bagi bagi doorprize untuk para peserta yang bertanya dan yang mampu mendemonstrasikan kembali cara melakukan kebersihan tangan. Selama penyuluhan berlangsung, beberapa pengurus berkeliling ke ruang perawatan membagikan bunga tanda cinta perawat kepada pasien.

” Sekarang adalah waktunya perawat untuk menstimulasi diri meningkatkan kapasitas dan kapabilitas agar mampu berdaya saing dan secara profesional menjadi mitra untuk profesi kesehatan yang lainnya”, ungkap Hj. Rosmawati, S.Kep, Ns, M.Kes Ketua DPK PPNI RS. Tenriawaru Bone dalam sambutannya.

Turut berpartisipasi dalam acara ini yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN) Bone, Wadir Pelayanan Medik dan Wadir Administrasi RSUD Tenriawaru Bone dan kegiatan ini diharapkan menjadi momen bagi perawat RSUD Tenriawaru mengingat kembali filosofi tugas keperawatan yang dijalani, momen ini juga menjadi kegiatan refreshing bagi teman teman sekaligus sebagai bentuk pengabdian pada masyarakat, sebagaimana tema HUT PPNI ke 45 ini yaitu Keluarga dan Masyarakat sehat bersama perawat. (Asl)