Pengurus IMO Jakarta akan di Lantik, Muliansyah: Kita Kemas Berbeda

Zonamakassar.com, Jakarta, Calon pengurus baru Ikatan Media Online (IMO) – Indonesia Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Provinsi DKI Jakarta tengah merampungkan segala persiapan untuk acara pengukuhan sekaligus diskusi publik yang rencana akan digelar pada Rabu, 28 Agustus 2019, di Kafe Sastra, Balai Pustaka, Jakarta.

Ketua IMO-Indonesia DPW DKI Jakarta terpilih, Muliansyah Abdurrahman mengatakan, seluruh persiapan untuk acara pelantikan sekaligus diskusi publik sudah mendekati seratus persen.

“Sejauh ini teman-teman sudah bekerja maksimal menjemput pelantikan pengurus IMO wilayah DKI. Semua berjalan lancar dan sudah hampir mencapai seratus persen,” kata Muliansyah, di Balai Pustaka, Jakarta, Senin (26/8).

Muliansyah melanjutkan, kegiatan pelantikan nanti sengaja dikemas berbeda, yakni sekaligus digandengkan dengan acara diskusi.

“Sengaja kami sandingkan dengan kegiatan diskusi publik, agar pelantikan nanti memberikan warna berbeda. Selain, agar ada diskursus baru, jadi tidak sekadar pelantikan saja,” cetus kandidat doktor Universitas Nasional Jakarta itu.

Terkait tema diskusi, kata dia, isu yang diangkat akan disesuaikan dengan peran media saat ini di tengah derasnya arus digitalisasi media.

Ketua Institut Politik Indonesia itu menuturkan, pesatnya gelombang digitalisasi media mengharuskan para pemilik dan pelaku media kembali memikirkan ulang tentang masa depan media (pers) di tanah air.

“Pesatnya digitalisasi media tentu memberikan tantangan tersendiri bagi wartawan maupun pemilik media di tanah air. Diperlukan langkah cepat dan tangkas untuk menyiasati hal ini,” pungkasnya.

Untuk itu, Muliansyah mengusulkan tema pada rangkaian diskusi dan pelantikan nanti ialah “Membangun Peradaban Media Digital”.

Dia mengatakan, topik yang dipilih sejalan dengan semangat perkembangan media mutakhir yang mulai bergeser dari paltform lama menuju media digital.

“Jadi topik yang kita angkat harus benar-benar menguliti dinamika pers mutakhir yang perlahan digantikan dengan platform media digital,” tutupnya. (IMO/HRS).

Janji Pj Wali Kota Makassar Naikkan Gaji Honorer Setara UMK

Zonamakassar.com, Makassar – Penjabat (Pj) Wali Kota Makassar, Iqbal Suhaeb sedang menggodok rencana menaikkan gaji honorer lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar setara dengan Upah Minimum Kota (UMK) Makassar.

Iqbal mengaku Pemkot Makassar masih menyusun sistem penggajian khusus untuk non Aparatur Sipil Negara (ASN).

“ Kita akan evaluasi soal penggajian honorer. Kita tidak ingin gaji honorer menjadi persoalan di masa akan datang,” sebut dia.

Sementara Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Makassar, Basri Rakhman mengaku saat ini pihaknha masih melakukan kajian untuk penerapan gaji honorer agar sesuai dengan UMK. Apalagi saat ini, mulai diberlakukannya tunjangan kinerja (tukin) bagi ASN.

” Kita lihat dulu kemampuan anggaran kita,” tegasnya.

Sekedar diketahui, saat ini setidaknya ada 8000-an tenaga honorer di lingkup Pemkot Makassar. Jumlah tersebut terbilang meningkat drastis dibandingkan lima tahun lalu yang hanya 4400.(*)

Ganti Jakarta, 5 Alasan Jokowi Pilih Penajam-Kutai Jadi Ibu Kota Baru

Zonamakassar.com, Jakarta – Ibu kota baru Indonesia resmi diumumkan Presiden Jokowi di dua kabupaten yang ada di Kalimantan Timur, yaitu di Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kertanegara. Pengumuman Ibu kota baru ini dirilis Presiden Joko Widodo secara resmi di Istana Negara, Senin (26/8/2019) siang.
“Berdasarkan riset tiga tahun. Lokasi ibu kota baru yang paling ideal adalah di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kertanegara Provinsi Kalimantan Timur,” kata Jokowi di Istana, Senin (26/8/2019) siang.
Terkait pemilihan ibu kota baru ini, terdapat lima alasan kenapa dua tempat itu yang dipilih. Alasan Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kertanegara dipilih jadi ibu kota baru di antaranya, pertama, karena menurut Jokowi, risiko bencana minimal, baik banjir, gempa, tsunami, kebakaran hutan, gunung berapi, dan tanah longsor.
Kedua, “lokasi strategis, ada di tengah-tengah Indonesia.” Secara geografis, jarak rata-rata Kalimantan Timur ke seluruh Provinsi di Indonesia memang cukup pendek, yakni 893 km–terpendek kedua di antara lima calon ibu kota lainnya, atau di bawah Kalimantan Tengah yang jarak rata-rata ke seluruh provinsinya sejauh 792 km.
Ketiga, kabupaten itu ada “di dekat perkotaan yang sudah berkembang: Balikpapan dan Samarinda”.
Keempat, kata Jokowi, “infrastruktur yang relatif lengkap.” Dan terakhir di dua tempat itu “tersedia lahan yang sudah dikuasai pemerintah, seluas 180 hektare.” Jokowi mengatakan setelah ini pemerintah akan mulai merancang UU ibukota baru. 2020 akhir pemerintah akan memulai konstruksi, dan pada 2024, pemindahan akan dilakukan secara bertahap. Pembangunan akan dilakukan bersama swasta. Untuk APBN hanya menyumbang 19 persen dari total biaya yang dibutuhkan.
Jika ibu kota dipindah ke Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kertanegara, bagaimana dengan Jakarta? Jokowi memastikan, “Jakarta akan tetap jadi pusat bisnis, perdagangan yang berskala global.” Terkait nasib Jakarta ini, Sekjen PPP Arsul Sani turut menanggapi. Ia mengatakan salah satu yang perlu dipersiapkan adalah dasar hukum pembentukan ibu kota baru.
“Kalau tanpa ada landasan UU, takutnya bisa berubah pikiran presiden berikutnya,” kata Arsul di Jakarta, Senin (26/8/2019). Pengamat perkotaan yang juga dosen di Universitas Trisakti Jakarta Yayat Supriatna mengatakan UU baru diperlukan untuk mencegah timbulnya masalah hukum di kemudian hari.
Pemerintah sudah tahu itu. Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Akmal Malik menegaskan, “pastinya dirumuskan jadi satu UU.” Baca juga: Presiden Jokowi akan Umumkan Lokasi Ibu Kota Baru Senin Siang Ini Saat ini, landasan hukum ibu kota Indonesia adalah UU 29/2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu kota Jakarta sebagai Ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia (PDF).
Sebelumnya landasan hukum ibu kota adalah UU 34/1999. Aturan lama ini diganti karena “sudah tidak sesuai dengan karakteristik permasalahan Provinsi DKI Jakarta, perkembangan keadaan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan.” Jika UU baru ini terbit, otomatis UU 29/2007 tidak lagi berlaku. Pengamat kebijakan publik dari Universitas Padjadjaran Yogi Suprayogi menjelaskan, hal paling mendasar yang bakal dialami Jakarta adalah kehilangan gelar ‘DKI’.
(tirto.id)

Terobosan Dinas PU Makassar, Launching Aplikasi Mandor Smart

Zonamakassar.com, Makassar – Dinas Pekerjaan Umum (PU) Makassar kembali membuat gebrakan dengan melaunching program Mandor Smart, Ruang Kendali dan Informasi.

Launching aplikasi ini dihadiri langsung Sekretaris Daerah (Sekda) Makassar M Ansar di kantor Dinas PU Makassar Jalan Urip Sumoharjo, Senin (26/8/2019).

Humas Dinas PU Makassar, Hamka Darwis menjelaskan guna pelaporan kondisi infrastruktur di kota Makassar..

“ Aplikasi ini bagian tugas kami dan ada terobosan baru untuk instansi,” ujarnya.

Menurutnya karena seringnya penanganan yang terlambat, hingga akhirnya ia membuat aplikasi yang dapat membantu masyarakat kota Makassar agar lebih mudah melaporkan kondisi insfrastruktur yang ada di Kota Makassar

“Kami melihat bahwa selama ini terkait dengan infrastruktur di dinas PU khususnya di ruang milik jalan kadang lambat penanganannya, kadang informasi yang terlambat, sehingga dibuatlah aplikasi yang gunanya adalah agar masyarakat bisa melapor tentang terkait kondisi infrastruktur di ruang milik jalan, pada saat itu juga bisa diterima oleh dinas PU dan bisa terhubung dengan beberapa instansi terkait,” jelasnya.

Hamka melanjutkan walaupun aplikasi yang ia buat masih sederhana, ia yakin suatu saat nanti aplikasinya tersebut akan menjadi cikal bakal war room untuk Dinas PU Kota Makassar.

Seperti diketahui aplikasi ini nantinya akan dimasukkan di aplikasi Play Store untuk memudahkan masyarakat kota Makassar.

Presiden Jokowi Resmi Umumkan Ibukota Baru di Kalimantan Timur

Zonamakassar.com, Jakarta – Presiden Joko Widodo resmi mengumumkan ibu kota baru berada di Kalimantan. Hal itu disampaikan Jokowi dalam konferensi pers di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/8/2019).

“Lokasi ibu kota baru yang paling ideal adalah di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur,” kata Jokowi.

Jokowi menyatakan bahwa keputusan ini dilakukan setelah pemerintah melakukan kajian intensif.

“Pemerintah telah melakukan kajian mendalam dan intensifkan studinya selama tiga tahun terakhir,” ujar Presiden.

Saat mengumumkan ibu kota baru, Jokowi terlihat didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla, Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor, dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Selain itu, terlihat juga sejumlah pejabat pemerintahan, di antaranya Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.

Hadir juga Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar.(*)

Adegan Video Mesum Remaja di Tanjung Selor Mulai di Ungkap Kepolisian

Zonamakassar.com, Tanjung Selor – Video mesum sepasang remaja yang beredar di sejumlah warga Tanjung Selor, Bulungan, Kalimantan Utara (Kaltara), fakta – faktanya mulai di ungkap polisi. Salah satunya, waktu pembuatan video tersebut dan pemeran wanita masih di bawah umur.

Kapolres Bulungan, AKBP Andrias Susanto Nugroho mengatakan, video panas tersebut dibuat pada 17 Agustus lalu. Adegan sepasang remaja yang dimabuk cinta itu direkam menggunakan smartphone pemeran pria. Selanjutnya, video dikirim ke smartphone pemeran wanita.

“Pembuatan video itu dilakukan di salah satu penginapan di Tanjung Selor,” katanya, Minggu (25/8/2019).

Sementara terkait beredarnya video, Andrias mengatakan, dari keterangan pemeran dalam video tersebut, smartphone pemeran wanita sempat dipinjam oleh temannya. Diduga, itu yang menjadi penyebab video tersebut beredar.

“Mungkin karena sudah percaya, akhirnya dipinjamkan. Tanpa sepengetahuan pemiliknya, dibukalah data-datanya dan video itu menjadi viral,” ujarnya.

Sejauh ini, lanjutnya, dalam kasus ini belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka. Karena pihaknya masih terus mendalami. Pihaknya juga akan meminta keterangan ahli.

“Kemarin yang melaporkan ini orangtua kedua remaja itu,” ujarnya.

Dikatakan, meski belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka. Namun, pemeran pria dalam video tersebut dapat dikenakan UU Pornografi dan UU Perlindungan Anak.

“Kenapa seperti itu? Karena pemeran wanita masih di bawah umur. Maka dari itu, jika memang sudah ada bukti lengkap dan pembuat dinyatakan bersalah, bisa dikenakan pasal berlapis. Sementara, untuk pelaku penyebar video dikenakan dengan Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik (ITE),” ujarnya.

Sejauh ini, polisi telah memeriksa 5 orang saksi. Di antaranya, kedua remaja itu beserta orangtuanya. Sementara itu, Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kaltara Ainun Faridah mengaku baru mengetahui persoalan tersebut.

“Saya baru tahu ada video tidak senonoh di Tanjung Selor,” ucapnya.

Menurutnya, perlu dilakukan pendampingan kepada perempuan atau pemeran wanita yang ada di dalam video tersebut. Sebab, status perempuan yang ada di video itu adalah remaja di bawah umur.

Sehingga, UPTD PPA Kaltara akan berkoordinasi dengan Polres Bulungan untuk memberikan pendampingan. “Itu harus. Di sini yang perempuan adalah korban. Oleh karena itu, perlu ada langkah dari UPTD PPA untuk menindaklanjuti kasus ini,” ungkapnya.

Bone di Landa Kekeringan, Petani Gagal Panen

Zonamakassar.com, Watampone – Petani di Kabupaten Bone banyak mengeluh. Musim panen tahun ini gagal, hama dan kekeringan menjadi penyebab utamanya.

Kekeringan terjadi mayoritas di Bone Barat. Tepatnya di Kecamatan engo dan Kecamatan Lamuru. Petani pastinya merugi karena musim kemarau ini. Lahan yang seharusnya dialiri air hanya berharap dari aliran sungai dan air hujan.

Salah seorang Petani di Bone, Muse mengaku bahwa panen tahun ini gagal. Kondisi padi rusak dikarenakan hama. “Biasanya kalau tidak ada penyakit saya panen padi sampai 20 karung gabah, tapi tahun ini paling banyak dapat 3 karung karena rusak,” katanya Senin (26/8/2019)

Kata dia, kondisi padi tahun ini lebih parah dibanding tahun-tahun sebelumnya. Semua petani di Bone kena kekeringan. Dan otomatis pasti merugi. “Pastinya ini merugi. Kita sudah mengeluarkan biaya banyak mulai tanam hingga pemupukan,” tutur Muse.

Petani lainnya, Rusman juga mengakui kondisi kekeringan ini yang merugikannya. Sebab, kata dia ini akan berdampak panjang jika terus kering, tidak ada aliran air. “Biasanya para petani di Bone tanam kacang setelah panen padi, tapi kalau tanah terus kering kita tidak bisa apa-apa,” akunya.

Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hoktikultura dan Perkebunan (PTPHP) Kabupaten Bone, Sunardi Nurdin menjelaskan, memang sebagian besar para petani di Bone mengalami gagal panen. Itu semua karena pengaruh hama, iklim, dan kadang pengaruh pengolahan tanah. “Gagal panen ini pasti petani merugi,” ucapnya.

Diakuinya, ada hama yang terlalu fanatik dengan itu yang seharusnya itu dipotong lebih dini. “Kita selalu tudang sipulung bahas semua ini. Lebih jelasnya nanti ketemu Kabid saya saja,” bebernya. (gun)

Disambut Barongsai di Pesta Rakyat, Sekda Makassar Sebut Kecamatan Wajo Terbaik

Zonamakassar.com, Makassar – Kecamatan Wajo punya cara tersendiri memeriahkan malam pesta rakyat HUT ke-74 RI, Minggu (26/8/2019) malam.

Pesta rakyat yang dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) kota Makassar, Muh Ansar dan juga anggota DPRD Makassar Yunus HJ disambut dengan tarian Barongsai.

Adanya penyambutan tarian Barongsai membedakan dibandingkan Kecamatan lainnya saat menggelar pesta rakyat.

Sekda Makassar Muh Ansar pun memberikan apresiasinya atas terselenggarannya malam puncak HUT ke 74 RI di kecamatan tersebut. Baginya, peringatan kemerdekaan ini sekaligus yang paling meriah di Makassar.

“Acara di sini saya kira yang terbaik di Makassar,” puji Ansar.

Kegiatan berlangsung dengan penuh suka cita dan antusias tinggi warga Wajo di Pelataran Barat New Makassar Mall (Pasar Sentral) Minggu (25/8).

Hadir dalam kegiatan ini Anggota DPRD Makassar Yunus Hj, mantan anggota DPRD Makassar Haeruddin Hafied, Ketua Walubi Yongris Lao, dan Camat Makassar Ansar Kalam.

Sementara itu, Tokoh Masyarakat Yongris Lao menceritakan kecamatan Wajo sebagaimana peta yang dibuat tahun 1840 adalah pusat pertama kota Makassar. Saat itu Wajo memang sudah menampakkan diri sebagai wilayah multi etnis dan ras. Ada ras Belanda, Cina, Ende, Melayu, Arab, dan Butun.

“Jadi memang ditempat ini adalah kota niaga tempat yang nyaman berdagang dan berbisnis. Sudah merupakan daerah yang sangat ramah terhadap berbagai ragam budaya,” katanya.

Karena itu lanjutnya, daerah tersebut bisa menjadi percontohan sebagai tempat yang sangat menghargai keberagaman. Sehingga cita-cita kemerdekaan Indonesia bisa terwujud dan dinikmati seluruh warga dari berbagai latar belakang suku, ras, dan etnik dari tempat tersebut.

Malam Puncak Pesta Rakyat Kecamatan Bontoala, Sekda Ansar Imbau Jaga Kebersamaan

Zonamakassar.com, Makassar – Sekretaris Daerah Kota Makassar Muh. Ansar hadir pada malam puncak pesta rakyat peringatan HUT ke 74 RI di Kecamatan Bontoala, Minggu (25/8/2019) malam.

Dalam kesempatan tersebut, Ansar menyampaikan bagaimana pentingnya merawat keutuhan NKRI. Salah satunya dengan menjaga kebersamaan dalam masyarakat.

“Intinya adalah bagaimana menanamkan smangat kepada masyarakat tentang pentingnya keutuhan NKRI. Semoga kegiatan seperti ini keutuhan itu bisa terawat melalui kebersamaan seperti ini,” ucapnya dalam kegiatan yang berlangsung di Jl. Andalas tersebut.

Ansar pun terlihat menguji kekompakan warga dengan meneriakkan yel-yel kemerdekaan diiringi gerakan kepal tangan ke bawah, tengah dan ke arah atas.

Selain Sekda, kegiatan tersebut juga dihadiri sejumlah tokoh masyarakat, di antaranya Mantan Angota DPRD Makassar Naspul Sulaeman dan Imam Mesjid Raya Syahril L.

Dalam kesempatan yang sama, Sekda Ansar juga didaulat menyerahkan pila untuk Juara Umum yakni Kelurahan Gaddong. Kelurahan Gaddong berhasil menjuarai lomba-lomba dalam rangka HUT ke 74 RI yang menjadi rangkaian kegiatan tersebut. (*)