Kinerja Memuaskan, Camat Mariso Serahkan 70 Paket Sembako

ZonaMakassar.com – Pemerintah Kecamatan Mariso menyerahkan puluhan paket kebutuhan pokok kepada Satgas Kebersihan dari seluruh kelurahan, Senin (27/5/2019).

Ada 70 paket yang diserahkan langsung Camat Mariso, Juliaman didampingi Sekretaris Camat Mariso, Irdan Pandita.

“Alhamdulillaah kami diberi kesempatan untuk menyalurkan paket sembako. Ada 70 paket yang kami serahkan ke pasukan kebersihan se-Kecamatan Mariso,” ungkap Juliaman.

Dia menilai, kinerja Satgas Kebersihan Mariso cukup memuaskan selama bulan Ramadan, meski pun harus menjalani ibadah puasa.

“Mereka sudah berkinerja baik di Ramadan ini. Kami harap hal ini dapat ditingkatkan lagi, utamanya koordinasi dengan pemerintah kelurahan maupun Ketua RT dan RW,” ujarnya.

Iqbal Suhaeb: Tol Layang Tambah Estetika Kota Makassar

ZonaMakassar.com – Penjabat (Pj) Wali Kota Makassar Iqbal S Suhaeb berharap tol layang bisa menjadi ikon baru Makassar.

Tol layang pertama di kota Makassar yang menghubungkan Jalan Tol Reformasi – Jalan Urip Sumihardjo – Jalan A P Petta Rani dan Jalan Sultan Alauddin makin menunjukkan peningkatan pengerjaan yang cukup signifikan. Tidak lama lagi masyarakat kota Makassar akan segera menikmati fasilitas sepanjang 4,3 Km ini.

Pembangunan tol layang yang sudah mulai dikerjakan sejak April 2018 lalu, saat ini progres pekerjaannya sudah mencapai 26% dan diharapkan dapat selesai sesuai target pada Juli 2020 mendatang.

Iqbal berharap tol layang ini bukan hanya sebagai solusi bagi persoalan kemacetan lalu lintas yang menjadi momok selama ini.

Namun juga bermanfaat dalam menambah keindahan dan estetika kota Makassar dengan memperhatikan tata ruang kota sehingga dapat memberi nilai lebih bagi kota Makassar.

“Alangkah baiknya jika beton – beton kokoh yang berdiri itu dipercantik dengan paduan warna menarik dengan konsep digital tourism, dan di bagian bawah tol diberikan sentuhan artistik dengan karya seni dibantu pencahayaan yang memadai, agar dapat menjadi pilihan objek maupun ikon baru di kota Makassar,” ucap Iqbal.

Tak hanya itu Iqbal pun berharap dibuatkan drainase dan trotoar standar yang bisa dilalui siapa saja termasuk para penyandang disabilitas.

Juga diharapkan dapat dimanfaatkan untuk jogging track bagi warga Makassar yang hobi berolahraga khususnya pada akhir pekan.

GM Corporate Affairs PT Nusantara Infrastruktur Tbk Deden Rochmawaty mengatakan tol layang Makassar saat beroperasi nanti menjadi daya tarik tersendiri bagi kota Makassar.

“Kami sangat ingin membantu Pemerintah Kota Makassar dalam menciptakan kelancaran lalu lintas dan tentunya ini bisa menjadi daya tarik tersendiri untuk kota Makassar,” ucap Deden saat bertemu Pj Wali Kota Iqbal di Rumah Jabatan Wali Kota Makassar, Rabu (24/7/2019).

Ia datang bersama Direktur Utama PT Bosowa Margautama Nusantara (BMN) Anwar Toha, Direktur Teknik dan Operasional BMN Ismail Maliungan untuk menyampaikan progress pengerjaan tol layang Makassar yang masih dalam tahap pengerjaaan.

Dinas Pertahanan Makassar Luruskan Soal Lahan RS Bahagia

ZonaMakassar.com – Rumah Sakit (RS) Bahagia yang terletak di BTN Minasa UPA blok H7 nomor 9, Kelurahan Gunungsari, Kecamatan Rappocini, Makassar, Sulsel, sudah ada alas hak.

Sebelumnya, pihak RS Bahagia diduga menyalahgunakan lahan fasum fasos.

Namun, berdasarkan akta jual beli nomor 150/KT/VII/1999 menyatakan bahwa Gubernur Sulsel Periode 2003 – 2008 H M Amin Syam telah membeli lahan tersebut dan diperuntukkan untuk lahan pembangunan rumah sakit.

“Beliau (Amin Syam) sudah membeli tanah tersebut dari PT Timurama itu tertera dengan jelas pada akta jual beli yang diterbitkan dengan Nomor 150/KT/VII/1999 tertanggal 5 Juli 1999,” ucap Manai Sophian, Kadis Pertanahan, Senin (22/7/2019).

Tak hanya itu, kepemilikannya juga diperkuat dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 20192 tahun 1999 dan surat ukur No 00113/1999. Semua surat yang terbitkan menyatakan lahan tersebut milik Amin Syam.

“Perlu saya jelaskan bahwa akta jual beli ini dibuat PPAT kecamatan Tamalate atas nama Drs Makkulau dan ada beberapa saksi-saksi serta didampingi camat Rappocini yang pada waktu itu dijabat oleh Rompegading Patiroy,” jelasnya.

Karenanya, secara keperdataan lahan itu menjadi milik Amin Syam bukan sebagai fasum fasos dan harus dilindungi UU.

“Dasarnya kuat. Harapannya ini perlu kita jelaskan kepada publik. Sesuai UU dan hukum, lahan tersebut memiliki bukti kepemilikan SHM yang sah di mata negara,” pungkasnya.

Dinas Pertanahan Makassar Enggan Bebaskan Tanah Bermasalah

ZonaMakassar.com – Dinas Pertanahan Kota Makassar selektif membebaskan lahan, khususnya untuk penggunaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa).

Kepala Dinas Pertanahan Kota Makassar, Manai Sopyan menegaskan bahwa dirinya tak mau melamggar aturan dalam proses pembebasan lahan.

Manai mengatakan, tak akan pernah dirinya membeli dan membebaskan lahan yang masih bersengketa atau masih bermasalah. Hal itu dikatakannya karena bisa berpotensi merugikan negara.

Manai cuma menegaskan dirinya tak mau membeli dan membebaskan tanah yang bermasalah. Ia tak mau kemudian hari dirinya yang bermasalah karena keliru menggunakan uang negara.

“Pasti berlarut-larut kalau diantara mereka ada yang mau menggugat. Intinya saya tidak bisa bayar, tidak bisa bebaskan sepanjang ada masalah,” ujar Manai Rabu (22/7/2019).

Dinas Pertanahan Makassar Luruskan Soal Lahan RS Bahagia

ZonaMakassar.com – Rumah Sakit (RS) Bahagia yang terletak di BTN Minasa UPA blok H7 nomor 9, Kelurahan Gunungsari, Kecamatan Rappocini, Makassar, Sulsel, sudah ada alas hak.

Sebelumnya, pihak RS Bahagia diduga menyalahgunakan lahan fasum fasos.

Namun, berdasarkan akta jual beli nomor 150/KT/VII/1999 menyatakan bahwa Gubernur Sulsel Periode 2003 – 2008 H M Amin Syam telah membeli lahan tersebut dan diperuntukkan untuk lahan pembangunan rumah sakit.

“Beliau (Amin Syam) sudah membeli tanah tersebut dari PT Timurama itu tertera dengan jelas pada akta jual beli yang diterbitkan dengan Nomor 150/KT/VII/1999 tertanggal 5 Juli 1999,” ucap Manai Sophian, Kadis Pertanahan, Senin (22/7/2019).

Tak hanya itu, kepemilikannya juga diperkuat dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 20192 tahun 1999 dan surat ukur No 00113/1999. Semua surat yang terbitkan menyatakan lahan tersebut milik Amin Syam.

“Perlu saya jelaskan bahwa akta jual beli ini dibuat PPAT kecamatan Tamalate atas nama Drs Makkulau dan ada beberapa saksi-saksi serta didampingi camat Rappocini yang pada waktu itu dijabat oleh Rompegading Patiroy,” jelasnya.

Karenanya, secara keperdataan lahan itu menjadi milik Amin Syam bukan sebagai fasum fasos dan harus dilindungi UU.

“Dasarnya kuat. Harapannya ini perlu kita jelaskan kepada publik. Sesuai UU dan hukum, lahan tersebut memiliki bukti kepemilikan SHM yang sah di mata negara,” pungkasnya.

Sudah Sertifikatkan 30 Bidang Tanah, Dinas Pertanahan: Tinggal 20 Lagi

ZonaMakassar.com – Selama semester I tahun 2019, Dinas Pertanahan Kota Makassar berhasil mensertifikatkan 30 bidang tanah. Hal tersebut dibenarkan Kepala Dinas Pertanahan Makassar Manai Sofyan.

Ia mengatakan pada tahun 2019, Dinas Pertanahan menargetkan 50 bidang tanah milik pemerintah Kota Makassar diterbitkan sertifikatnya.

Hal ini untuk meningkatkan penataan dan pemanfaatan aset pemerintah kota.

“Tahun lalu sudah ada sekitar 30 bidang tanah yang sudah kami sertifikatkan. Untuk tahun ini kita targetkan minimal 50 bidang tanah,” katanya, Senin (15/7/2019).

Dengan kalkulasi yang matang, Manai sudah siapkan anggaran Rp 200 juta untuk proses administrasi dan pengukuran.

“Bidang tanah yang akan disertifikasi merupakan tanah yang memiliki dokumen lengkap,” terang Manai.

Hingga pertengahan tahun 2019, Manai Sofyan mengaku hampir separuh dari target lahan telah disertifikasi.

Menurutnya, proses sertifikasi tanah sangat bergantung pada kelengkapan dokumen.

Ia menilai cepat atau lambat proses sertifikasi ditentukan berapa dokumen yang masuk dan diproses.

“Persertifikatan itu tergantung berapa yang masuk dan berapa yang di proses, kan ada juga yang kita ajukan, itu tidak diproses karena dokumen-dokumennya tidak lengkap sehingga kita masih perlu menyiapkan dokumennya juga,” terangnya.

Semua tanah pemerintah kota, sambung Manai, yang ada di Kota Makassar ketika dokumennya sudah lengkap, itu bisa langsung diajukan untuk sertifikasi.

Mantan Kepala Bagian Hukum Pemkot Makassar ini mengungkapkan lebih 900 bidang tanah milik Pemkot Makassar, yang telah memiliki sertifikat sebanyak 400 bidang tanah.

“Alhamdulillah bersertifikat,” ucapnya.

Humas Pemkot Makassar Sosialisasi SP4N LAPOR di RSUD Daya Makassar

ZonaMakassar.Com – Bagian Hubungan Masyarakat (Humas) Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar menggandeng Bandung Trust Advisory Group (Btrust) melakukan sosialisasi program penguatan penerapan Sistem Pengelolaan Pelayanan Publik Nasional (SP4N), Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) di RSUD Daya Kota Makassar, Jumat (12/7/2019).

Ruliana Darmawan dari Btrust mengatakan kegiatan ini sebagai salah satu tahapan kegiatan dari pelaksanaan program penguatan penerapan SP4N LAPOR di 33 pilot project yang salah satu daerahnya adalah Kota Makassar.

Ruliana mengaku SP4N LAPOR dikoordinasikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi, Kantor Sekretariat Presiden (KSP) dan Ombudsman Republik Indonesia.

“Program penguatan penerapan SP4N LAPOR dilaksanakan kurang lebih 18 bulan dari Desember 2017 sampai saat ini. Output pelaksanaan program dibagi menjadi dua kegiatan utama, yaitu penguatan kapasitas pengelolaan pengaduan melalui aplikasi LAPOR SP4N di Bagian Humas Kota Makassar dan peningkatan kapasitas pengelolaan pengaduan pada RSUD Daya Kota Makassar,” bebernya.

Ia mengungkapkan Btrust bersama Bagian Humas sudah menyusun SK Pengelolaan Pengeduan Pelayanan Publik melalui SP4N LAPOR dan melakukan kegiatan bimbingan teknis aplikasi SP4N LAPOR.

” RSUD Daya Kota Makassar sudah menyusun SK pengelola pengaduan, Standar Operasional Prosedur, Standar Pelayanan dan Kode etik pengelolaan pengaduan,” sebut dia.

Ruliana menambahkan program yang dilakukan ini menjalankan amanat dari Peraturan Presiden nomor 76 tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik dan Permenpan nomor 62 tentang Pedoman Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional.

“Diharapkan dengan program ini pengaduan Khususnya di RSUD daya Kota Makassar dilaksanakan secara cepat, tepat mudah dan tuntas,” ujarnya

“Sebagai kegiatan akhir dari program ini maka dilakukan kegiatan Sosialisasi program penguatan penerapan SP4N dan sebagai kegiatan internalisasi seluruh unit dan personil pengelola pengaduan di lingkungan RSUD daya Kota Makassar agar pengelolaan pengaduan di RSUD daya semakin terkoordinasi,”tegasnya.

Kepala Bagian Pelayanan Masyarakat RSUD Daya Surabaya, Dra. H. Asriati mengungkapkan SP4N LAPOR yang dibangun ini sebagai upaya pemerintah untuk memberikan akses kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam perbaikan layanan dan sebagai penyediaan alat penyampaian aspirasi untuk masyarakat.

“SP4N LAPOR sebagai upaya agar masyarakat bisa mengakses perbaikan layanan di RSUD Daya,” sebutnya.

Sementara itu, Perwakilan Ombudsman RI Muslimin B. Putra mengungkapkan bahwa RSUD Daya adalah OPD yang menyediakan layanan jasa. Olehnya itu, RSUD Daya harus ditonjolkan kualitas dari pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Meski Sulit, Dinas Pertanahan Makassar Masih Upayakan Pembebasan Tanah 1,7 Ha

ZonaMakassar.com – Dinas Pertanahan Kota Makassar masih mengupayakan pembebasan lahan demi mendukung hadirnya Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) di Kecamatan Manggala.

Kepala Dinas Pertanahan Kota Makassar, Manai Sophian mengaku, dari total 4 hektare (Ha) lahan yang dibutuhkan untuk membangun PLTSa.

Hingga saat ini, setidaknya masih ada sekitar 1,7 hektare lahan lagi yang harus dibebaskan di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Tamangapa. Lokasi pembangunan proyek strategis nasional ini.

“Kan ada disitu yang memang kurang lebih 4 hektare yang tidak bisa semuanya dibebaskan. Tidak bisa karena bermasalah, sekitar lebih 1 hektare,” tutur Manai, Kamis (11/7/2019).

Sofyan Manai mengatakan, ada beberapa lahan yang tidak bisa dibebaskan karena bermasalah.

“Satu lokasi, ada dua yang punya, malah ada 10 orang yang klaim. Tidak mungkinlah kita bebaskan itukan. Bolehlah kita bebaskan jika diantara mereka sudah selesaikan masalahnya. Misalnya ada perkara, terus diputuskan dalam pengadilan bahwa itu yang punya. Kalau saling mengklaim, kita repot. Bisa2 kita yang kena masalah,” urai dia.

Maka itu kata Manai, pihaknya harus terlebih dahulu melakukan verifikasi lapangan. Bersama tim dari pemerintah pusat, bakal menunjuk langsung tepatnya lokask lahan yang disiapkan untuk pembangunan PLTSa. Rencananya, hal ini dilakukan pekan depan.

Buat Taman Casting, Camat Panakkukang: Untuk Keindahan

ZonaMakassar.com – Camat Panakkukang, Andi Pangeran Nur Akbar membuat gebrakan dengan membuat Taman Casting Tengah Jalan di Jalan Pengayoman, Makassar, Rabu (26/6/2019).

Eyang sapaan akrabnya mengatakan taman casting tengah jalan dibangun untuk menambah keindahan Jalan Pengayoman tampak lebih indah.

“Menambah keindahan serta memanjakan pengguna jalan kita buat taman casting tengah Jalan Pengayoman,” ungkap camat yang akrab disapa Eang itu.

Taman yang berada di casting tengah Jln. Pengayoman akan menjadi taman percontohan layaknya taman di casting tengah Jln. Urip Sumohardjo dan Jln. Boulevard yang telah dibuat.

“Nantinya pasti kita harap seperti itu, dapat menjadi taman percontohan juga seperti di Urip dan Boulevard,” imbuhnya.

Progres pembuatan taman di casting tengah Jln. Pengayoman saat ini masih 20 persen. Rencananya pembuatan taman ditargetkan selesai paling lama sebulan.

Di taman tersebut rencananya akan dipenuhi dengan berbagai macam jenis bunga yang akan memanjakan mata para pengguna jalan.

Upacara Perdana di Kantor Baru Camat Sangkarrang

ZonaMakassar.com – Segenap jajaran mengikuti pelaksanaan Upacara Bendera yang dilaksanakan di Halaman Kantor Kecamatan Kepulauan Sangkarrang, Senin (24/6/2019).

Camat Sangkarrang, Akbar Yusuf memipin langsung jalannya upacara rutin tersebut. Ia mengungkapkan pelaksanaan upacara kali ini menjadi sangat penting dan bersejarah.

Akbar mengatakan sejak diresmikan beberapa waktu yang lalu oleh Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah dan Penjabat (Pj) Wali Kota Makassar, Iqbal Suhaeb.

“Ini pertama kali kita Upacara di Kantor Kecamatan Sangkarrang yang baru,” ucapnya.

Lebih lanjut ia juga berharap semoga dengan adanya kantor yang resmi beroperasional ini menjadi pemicu bagi segenap jajaran pemerintah Kecamatan Kepualauan Sangkarrang untuk lebih maksimal dalam bekerja.

Sementara itu, Lurah Kodingareng Syafri diamanahkan menjadi komandan Upacara yang diikuti oleh segenap jajarang pegawai dari tingkat kecamatan hingga kelurahan.