BPJS, Devisitmu Membebani Rakyat

0
161

Oleh Muhammad Irwan S.Farm.,Apt

Zonamakassar.com, – Iuran BPJS Kesehatan dipastikan akan naik pertanggal 1 September 2019 untuk Penerima Bantuan Iuran dan 1 Januari 2020 untuk Penerima Bantuan Pemberi Upah serta yang mandiri. Kenaikan ini untuk menambal devisit yang di alami BPJS. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sedang mengalami sakit. Sakitnya ini meminta rakyat indonesia untuk berbondong-bondong membantu mengobatinya.
Mengapa BPJS devisit, sementra anggarannya besar ? tiap tahun anggaran BPJS di naikkan, tapi tetap devisit, mengapa ? lalu mengapa kenaikan ini di bebankan kepada rakyat Indonesia ?
Kita urai dimana letak permasalahan BPJS kesehatan ini. Menurut analisa saya, masalah BPJS ini ada di Hulu dan di Hilir. Di hilir itu masalah pasien, semua pasien mengadunya ke tenaga kesehatan ( dokter, perawat, apoteker dan lain-lain), bukan mengadunya kepada rumah sakit. Sementara rumah sakit mengadunya kepada BPJS. Masalahnya kompleks, pada tunggakan biaya operasional rumah sakit, obat-obatan, Bahan Medis, gaji tenaga kesehatan dan lain-lain.
Persoalan di hulu. Anggaran kesehatan BPJS sekitar 5% dari APBN dan 10% dari APBD. Jika di konversikan ke GDP ( Gross Domestic Product) sekitar 2,8 %, sementara standar WHO itu 10%. Dari 10% ini, 6 % dari pemerintah dan 4% dari privat, artinya, pembiayaan kesehatan kita kecil,lalu mau kita banyak. ini masalah besar sehingga BPJS mengalami tekor. Sementara perusahan asuransi swasta tidak berperan banyak saat ini. Sementara dari segi pembiayaan kesehatan, Indonesia berada di urutan 3 terendah di Asia diatas Myanmar dan Bangladesh. Sementara negara jepang sudah 10% dari GDP. Kita berharap semua stacholder pemangku kebijakan, baik di pemerintahan maupun di DPR untuk menaikkan anggaran Kesehatan.
Anggaran BPJS tahun 2018 mencapai angka 94 Trilyun dan tahun 2019 dianggarkan sebesar 110 sampai 120 Trilyun lalu di anggap devisit, sementara di hulu banyak muncul masalah.
Bpjs menglaim bahwa dia berhasil menarik iuran dari peserta sebesar 90% dari populasi penduduk Indonesia dengan angka peserta bpjs sebanyak 200 juta orang lebih. Padahal PBI ( Penerima Bantuan Iuran) dan ASN (Aparatur Sipil Negara) yang di cover oleh negara sebanyak kurang lebih 175 juta orang. Sisanya Peserta bukan Penerima Upah (PBPU) sekitar 25 juta orang.
Peserta PBI dan ASN itu langsung di bayarkan langsung oleh pemerintah dan masuk ke rekening BPJS dan sisanya peserta PBPU itu yang di tagih oleh BPJS dan hanya sekitaran kurang lebih 12 juta yang berhasil di pungut. Artinya BPJS gagal sekitar 50% memungut iuran dari peserta bukan penerima upah (PBPU). Di PBPU lah BPJS mengalami devisit. Sementara di peserta PBI dan ASN itu mengalami surplus karena negara menggelontorkan sekitar 25 Trilyun lalu pemanfatannya hanya sekitaran 20 Trilyun artinya BPJS Surplus di Peserta Penerima Bantuan Iuran. Lalu mengapa BPJS devisit ?
Untuk menutup kebocornya anggaran, BPJS mengurangi pelayanan publik, misalnya menghilangkan penggunaan obat transtuzumab untuk penderita kanker payudara, mengurangi penjaminan pelayanan katarak, persalinan caesar dan beberapa rehabilitasi medik di kurangi. Ini dilakukan untuk untuk menutup kebocoran puluhan trilyun padahal pengurangan pelayanan penyakit di atas hanya bisa menghemat puluhan milyar.
Sebenarnya yang harus di lakukan oleh BPJS terlebih dahulu adalah memburuh peserta PBPU(Peserta bukan peneruma upah) yang sekitaran 12 juta peserta untuk aktif membayar. Pegawai BPJS itu ada sekitar 7000 an orang, masa tidak bisa memburuh peserta PBPU yang 12 juta orang itu untuk di tagih. Ada 2 kemungkinan PBPU itu, tidak aktif dan tidak membayar iuran, yang pertama karena dia tidak mampu, kedua memang betul betul nakal tidak mau membayar.
Kalau PBPU itu tidak mampu maka masukkan dia ke PBI, kalau dia nakal, jalankan hukum yang berlaku jika BPJS Kesehatan ini berlaku wajib. Agar ada anggaran yang terserap dari PBPU. Lalu, mengurangi biaya-biaya operasional Pegawai dan direksi BPJS. Dalam struktur, BPJS memiliki 8 dewan pengawas dan 8 direksi. Ini sangat boros karena gaji dan tunjangan direksi dan dewan pengawas meyentuh angka ratusan juta rupiah. Kemudian yang lebih parahnya lagi, Pegawai BPJS itu double proteksi. Selain dia di cover oleh BPJS dia juga menggunakan asuransi Inhealth ( mohon di koreksi jika salah). Jika biaya operasional bisa di tekan dan BPJS bisa memburuh peserta PBPU, kebocoran anggaran BPJS bisa di atasi. Devisit mungkin ada, tapi kecil.
Satu lagi, kita berharap BPJS lebih fokus kearah Kuratif ( pengobatan) , tidak usah melakukan kegiatan yang bukan menjadi domainnya, agar supaya tak ada anggaran yang sia-sia. Contohnya di puskemas. BPJS juga melakukan pekerjaan Promotif dan preventif. Promotif dan preventif adalah domin puskesmas dan kementrian kesehatan. Untuk alokasi dana Promotif dan preventif di anggarkan oleh pemerintah daerah dan kementrian kesehatan.
4 tahun BPJS devisit lagi-lagi rakyatlah yang di rugikan. Beban devisit di bebankan kepada rakyat, Rakyat tidak tahu menahu kalau dia dilayani di bawah standar. BPJS, kau adalah amanah rakyat di didaulat menjalankan perintah Undang-undang, engkau Bukan BUMN, bukan juga Anak perusahan. Engkau di titipkan menjadi wali amanah untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat.
Memenuhi hak dasar rakyat untuk memperoleh kesehatan sesuai amanah Undang-Undang. Pertimbangkanlah kenaikan 100% itu. Wahai pemangku kebijakan dengarlah jeritan rakyat.
Sinjai, 8 September 2019

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.