Gapeksindo Minta OPD Bergerak Cepat Laksanakan Perintah Plt Gubernur Sulsel Bayar Utang di Kontraktor

Zonamakassar.com, Makassar – Banyak kontraktor yang mengeluh, Pekerjaan mereka sudah selesai dikerjakan pada tahun 2020 lalu, tapi hungga kini belum dibayar.

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman pada tanggal 01 Marer 2021 meminta agar utang Pemprov Sulsel pada Tahun 2020 segera diselesaikan.

Pernyataan Wakil Gubernur tersebut, Gabungan Perusahaan Konstruksi Nasional Indonesia (Gapeksindo), meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Sulsel sebagai penguna anggaran bertindak cepat agar kontraktir segera terbayar.

“Pak Wagub menyatakan agar utang pemprov di kontraktor segera dibayar, tapi sampai hari ini belum jelas. Jadi Gapeksindo Sulsel mimta OPD jangan lagi berlama dalam proses berkas para pekenan. OPD Harus bergerak cepat menyelesaikan utang itu,” ujar Ketua DPD Gapeksindo Sulsel, Andi Troy Martino, Rabu (10/03/2021).

Andi Troy Martino menilai OPD terkesan lambat dalam merampungkan proses berkas pembayaran. “Kami melihat progres OPD dalam penyelesaian berkas untuk pembayaran rekanan sangat lambat, pak Wagub sudah perintah pekan ini sudah terbayarkan, tapi ini belum juga ada kejelasan,” keluh Troy.

Sebelumnya Plt Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman menyampaikan tidak mau tahu, utang harus selesai dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.

“Semua yang berhubungan dengan utang, harus diselesaikan,” tegasnya Andi Sudirman Sulaiman pada Awal bulan Maret.(*)

Optimis Menatap Kerbau Logam, Kontakperkasa Futures Makassar Targetkan 600 Nasabah

Zonamakassar.com, Makassar – Mengawali tahun 2021, PT Kontakperkasa Futures Makassar (KPF Makassar) menetapkan target pertumbuhan volume transaksi sebesar 50% dari tahun sebelumnya sebesar 60 ribu lot.

Produk locogold atau kontrak emas berjangka masih akan diandalkan untuk mendongkrak kinerja cabang di tahun ini.

Untuk sekarang produk locogold masih mendominasi sebesar 80% dari seluruh produk kontrak derivatif yang di transaksikan.

KPF Makassar akan menjalankan strategi edukasi, dan promosi yang berkelanjutan di tahun ini.

Dengan membuka program trading class via webinar untuk calon nasabah atau masyarakat umum yang ingin tahu tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Zero complain untuk meningkatkan service skill seluruh tim Business Consultant. Dan promosi melalui edukasi yaitu pemberitaan positif di berbagai media.

“Bisnis yang kami jalani adalah mengelola trust, sehingga dari awal kami bertemu dengan nasabah maka trust yang pertama kali dibangun dan dihadirkan,” jelas Sri Mulyanti, Pimpinan Cabang KPF Makassar.

Untuk itu di awal tahun 2021, KPF Makassar memulai edukasi dengan mengajak para awak media untuk belajar bersama seluk beluk Transaksi Locogold dan industri Perdagangan Berjangka Komoditi.

Selain volume transaksi, Yanti mengungkapkan, KPF Makassar akan fokus menambah jumlah nasabah baru sebanyak 600 nasabah atau meningkat 50 % dibandingkan tahun 2020.

Sebagai langkah utama, tentunya jumlah tenaga Business Consultant akan ditambah. Ini membuka lapangan kerja baru dan luas untuk putra/putri di kota Makassar.

Sekilas tahapan seorang Business Consultant, mereka akan dididik untuk sampai kepada profesi bergengsi di perusahaan pialang berjangka yaitu menjadi Wakil Pialang Berjangka. Prosesnya, mereka harus mengikuti ujian kompetensi dan mendapatkan sertifikasi oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi.

Business Consultant dan Wakil Pialang Berjangka terbuka lebar. Penghasilan yang diperoleh pun tak main-main.

“Rata-rata minimal untuk seorang business consultant baru bisa mengantongi Rp3 juta/bulan,” ungkap Yanti.

Pekerjaannya pun tak sulit urai dia. Seorang business consultant dan Wakil Pialang Berjangka hanya mengolah database lalu melakukan edukasi dan memberikan jasa konsultasi kepada setiap nasabah yang bergabung untuk mengarahkan mereka trading mandiri dan mendampingi dari sisi analisa teknikal dan fundamental.

Lalu berapa penghasilan terbesar seorang business consultant?

Yanti menjawab variatif namun nominal penghasilan yang menjadi rekor di tahun lalu mencapai Rp 475.000.000/bulan di PT Kontakperkasa Futures Makassar.

Setiap business consultant yang baru akan diberikan training dan dibimbing oleh tim leader yang sudah berhasil. Setiap team leader ini akan memastikan business consultant yang baru untuk closing secepatnya.

Semakin banyak dan cepat business consultant baru yang closing key performance index team leader tersebut semakin tinggi.

“Jadi kepada Anda yang ingin bergabung sebagai business consultant di KPF Makassar, jangan pernah ragu karena ini peluang karir yang menjanjikan untuk masa depan,” tutup Yanti.(rls)

Soal Keterlambatan Pembayaran, Firdaus Deppu: Pemrov Sulsel Harus Lebih Baik Selesaikan Masalah dengan Rekanan

Zonamakassar.com, Makassar – Sejumlah kontraktor atau rekanan yang melakukan pengerjaan proyek pada tahun 2020 lalu hingga memasuki bulan Februari 2021 hingga kini belum terbayarkan.

Nasib para rekanan yang belum dibayar mendapat keprihatinan dari sejumlah kelompok pengusaha. Salah sorang pelaku jasa konstruksi Firdaus Deppu, mengatakan dengan keterlambatan tersebut adalah suatu hal yang harus diperbaiki pemerintah Provinsi Sulawesi Kedepan.

“Saya kira dengan adanya keterlambatan pembayaran yang dilakukan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, terhadap rekanan yang tergolong usaha kecil menengah adalah suatu hal yang harus diperbaiki kedepan jangan terulang kembali,” kata Firdaus Deppu saat dihubungi, Senin (01/02/2021).

Mantan ketua OKK HIPMI BPD Sulsel dan juga Mantan pengurus BPP HIPMI Pusat Itu menekankan, bahwa rekanan yang belum dibayar merupakan penunjukan langsung, selain hanya untuk kebutuhan makan minum sehari para rekanan, juga menyangkut nasib banyak orang. Ini sangat berpengaruh dengan tenaga kerja yang mereka pakai, sehingga kedepanya pemerintah Provinsi Sulsel harus cermat dan jeli ketika melakukan penganggaran, rekanan yang sudah bekerja anggarannya sudah tersedia, begitu selesai langsung terbayarkan.

“Dengan keterlambatan hari ini, Pemprov Sulsel harus mempunyai langkah yang taktis, bagaimana upaya upaya mereka cepat terbayarkan,” ujar Daus.

Firdus Deppu mengharapkan

kedepannya pemerintah provinsi Sulsel harus teliti dan cermat melakukan penganggaran dan segera nuntaskan pembayaran kepada kontraktor.

“Saya kira cukup bersabarlah rekanan yang belum terbayarkan satu bulan lebih, itu kalau dikonversi dengan bunga keuangan, itukan sangat merugikan. Sehingga kedepannya pemerintah provinsi harus teliti dan cermat melakukan penganggaran.

Mudah – mudahan bulan ini bisa diselesaikan pemprov sulsel,” harapnya.

Menurut Daus dengan kondisi pendemi seperti ini sangat dibutuhkan sekali pembayaran. Dengan kejadian ini, dikwatirkan tidak ada lagi orang yang mau bekerja sebagai rekanan, karena ketakutan tak terbayarkan itu ada.

“Kondisi pendemi seperti ini sangat dibutuhkan sekali pembayaran. Mencari pekerjaan sangat susah apalagi begini orang tidak terbayarkan, kedepannya saya takutkan tidak ada lagi orang yang mau bekerja sebagai rekanan, karena ketakutan tak terbayarkan itu ada,” tegas Daus.

Firdaus Deppu meminta DPRD melakukan fungsi pengawasan dalam penganggaran, supaya lebih memantau apa yang dilakukan pemerintah provinsi Sulawesi Selatan.

“Dengan kejadian ini, pemprov kurang cermat, saya meminta DPRD melakulan fungsi pengawasan anggaran, supaya lebih memantau apa yang dilakukan pemerintah provinsi Sulawesi Selatan,” tutup Daus.

Diketahui Sejumlah kontraktor yang menggarap proyek fisik maupun pengadaan di Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang hingga saat ini belum terbayar. Diduga, pembayaran tidak dilakukan oleh Pemprov Sulsel, karena kas keuangan kosong. Padahal tanggungjawab pekerjaan telah diselesaikan pada awal Desember 2020.(*)

Sumber : Suaracelebes.com

Ini Wajah Materai Baru 10.000 Rupiah

Zonamakassar.com, Makassar – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memperkenalkan meterai tempel baru sebagai pengganti meterai tempel lama desain tahun 2014 Hari Kamis 28 Januari 2020. Meterai tempel baru tersebut sudah bisa diperoleh masyarakat di Kantor Pos seluruh Indonesia.

“Meterai tempel baru ini memiliki ciri umum dan ciri khusus yang perlu diketahui oleh masyarakat,” ungkap Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat, Hestu Yoga Saksama. Melalui rilisnya di Jakarta (28/1/2021).

Ciri umum tersebut diantaranya terdapat gambar lambang negara Garuda Pancasila, angka “10000” dan tulisan “SEPULUH RIBU RUPIAH” yang menunjukkan tarif bea meterai, teks mikro modulasi “INDONESIA”, blok ornamen khas Indonesia, dan seterusnya. Sedangkan ciri khususnya adalah warna meterai didominasi merah muda, serat berwarna merah dan kuning yang tampak pada kertas, garis hologram sekuriti berbentuk persegi panjang yang memuat gambar lambang negara Garuda Pancasila, gambar bintang, logo Kementerian Keuangan, serta tulisan “djp” dan sebagainya.

Ciri umum dan ciri khusus meterai tempel baru dapat dilihat pada gambar berikut.

Desain meterai tempel baru mengusung tema Ornamen Nusantara. Tema ini dipilih untuk mewakili semangat menularkan rasa bangga atas kekayaan yang dimiliki Indonesia dan semangat nasionalisme.

Terkait stok meterai tempel edisi 2014 yang masih tersisa, masyarakat masih dapat menggunakannya sampai dengan 31 Desember 2021 dengan nilai paling sedikit Rp9.000,00.

Caranya dengan membubuhkan tiga meterai masing-masing senilai Rp3.000,00, dua meterai masing-masing Rp6.000,00, atau meterai Rp3.000,00 dan Rp6.000,00 pada dokumen.

DJP mengingatkan masyarakat untuk selalu waspada akan meterai tempel palsu dan meterai tempel bekas pakai (rekondisi). Masyarakat diimbau untuk meneliti kualitas dan memperoleh meterai tempel dari penjual yang terpercaya.

Ketentuan dan pengaturan lebih lengkap dapat dilihat pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.03/2021. Untuk mendapatkan salinan peraturan ini dan peraturan lain dapat mengunjungi www.pajak.go.id.

(****)

Gepeksindo Sulsel Desak Pemrov Sulsel Bayar Kontraktor

Zonamakassar.com, Makassar- Sejumlah rekanan yang mengerjakan paket proyek di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel 2020 lalu yang hingga kini belum terbayarkan terus mendapatkan sorotan.

Kali ini, Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Gabungan Perusahaan Konstruksi Nasional Indonesia (Gapeksindo) Andi Troy Martino mengatakan, tak ada alasan Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah tak membayar rekanan.

“Jadi saya sudah bertemu dengan sejumlah teman-teman kontraktor, mereka mengeluhkan belum dibayar Pemprov Sulsel. Tidak ada alasan Pemprov Sulsel tidak membayar. Apalagi Pak Gubernur menyebut dana kita cukup, kalau uang banyak, Pak Gub bayar dong,” kata Troy Martino, Senin (18/01/2021).

Terkait penyataan Nurdin Abdullah kalau pekerjaan kontraktor kualitasnya tidak bagus, sehingga tidak dibayar, menurut Troy Martino, ucapan tersebut mestinya tak dilontarkan.

“Pemeriksaan kualitas pekerjaan ini sudah dilalui, ada tim penilai sejak awal melibatkan banyak pihak. Pemerintah kan profesional dalam hal ini, mereka bukan manajemen tukang sate. Pak Gub (Gubernur) mestinya tak bicara lagi masalah kualitas, kasihan kontraktor yang belum dibayar,” ujar Troy Martino

Tak dilakukannya pembayaran ini, Troy Martino menilai sangat miris. Pasalnya, sejak awal pengerjaan tidak dilakukan pembayaran uang muka, murni modal full dari rekanan. Sementara, dalam amanah Peraturan Presiden (Perpres), pengusaha kecil harus diberi modal awal.

“Saya bersama teman kontraktor, sangat miris melihat Pemprov Sulsel yang belum menyelesaikan kewajibannya melakukan pembayaran. Ini sangat bertentangan dengan Perpres dalam pemberdayaaan UMKM. Dalam Perpers nomor 16, UMKM atau perusahaan kecil dalam melakukan pekerjaan harus dibayarkan uang muka, ini di pemprov tidak seperti itu, justru kontraktor ini sangat membantu melakukan pekerjaan tanpa uang muka, tapi justru dipersulit pula, terancam tak dibayar,” keluh Troy Martino yang mewakili rekanan penyedia jasa konstruksi.

Troy Martino mengharapkan agar kontraktor segera dibayar Pemprov Sulsel. “Tentunya kita berharap agar Pemprov Sulsel segara melakukan pembayaran. Dan melakukan pembenahan agar tidak terjadi lagi keterlambatan pembayaran,” tegasnya.

Sejumlah kontraktor yang menggarap proyek fisik maupun pengadaan di lingkup Pemprov Sulsel yang hingga saat ini belum terbayar. Diduga, pembayaran tidak dilakukan Pemprov Sulsel, karena kas keuangan kosong. Padahal, tanggung jawab pekerjaan telah diselesaikan pada awal Desember 2020 lalu. (***)

Pemerhati UMKM: Asosiasi Kontruksi Hanya Diam Saat Rekanan Pemrov Sulsel Belum di Bayar

Zonamakassar.com, Makassar – Terjadinya keterlambatan pembayaran rekanan dalam proyek yang dikerjakan di Pemprov Sulsel seolah sejumlah Asosiasi Konstruksi tinggal diam. Tentu hal ini patut dipertanyakan, mestinya para asosiasi konstruksi bersuara memperjuangkan nasib para kontraktor.

Terkait hal ini, Pemerhati usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) Syahrir Firdaus angkat bicara. Lelaki yang akrab dipanggil dengan Son itu sangat prihatin melihat tak satupun asosiasi angkat bicara terkait nasib para jasa kontraktor yang hingga kini belum terbayarkan di Lingkup Pemprov Sulsel.

“Saya membaca marak pemberitaan terkait kontraktor yang mengerjakan proyek di Pemprov Sulsel belum dibayar, tapi para asosiasi konstruksi hanya diam. Tentunya saya sangat prihatin dengan para kontraktor,” kata Son saat dihubungi, Sabtu (16/01/2021).

Son menyampaikan, Asosiasi konstruksi sebagai tempat berlindungnya para kontraktor, jika terjadi permasalah mestinya mampu memberi solusi, memperjuangkan nasib para kontraktor yang kini belum dibayarkan oleh Pemprov Sulsel.

“Perusahaan perusahaan jasa konstruksi kan masuk asosiasi konstruksi. Jadi para asosiasi ini jangan hanya mau enak, mengambil iuran saja dengan anggotanya, tapi saat mereka mengalami kesulitan asosiasi hanya diam, tidak ada upaya pembelaan,” ujar Son.

Son berharap para Asosiasi memiliki kepedulian memperjungkan, membangun komunikasi dengan pemerintah provinsi Sulsel menyelesaikan pembayaran pengerjaan proyek.

“Kasihan para kontraktor yang belum dibayar, mereka adalah pengusaha kecil. Asosiasi harus ikut bergerak memperjuangkan nasib mereka,” harap Son.

Sebagaimana diketahui sejumlah kontraktor yang menggarap proyek fisik maupun pengadaan di Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang hingga saat ini belum terbayar. Diduga, pembayaran tidak dilakukan oleh Pemprov Sulsel, karena kas keuangan kosong. Padahal tanggungjawab pekerjaan telah diselesaikan pada awal Desember 2020.(*)

Kerjasama Kemenkop UKM, Pemuda Tani HKTI Siapkan Program Optimalisasi Pemberdayaan Petani

Foto : Ketua Umum HKTI Rina Saadah, Lcm M.Si bersama Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Drs. Teten Masduki dalam menjalin kerjasama dan membenahi masalah pertanian

Zonamakassar.com, Jakarta – Pemuda tani Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) menjalin kerjasama dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dalam menanggani masalah lahan pertanian, pemasaran hasil pertanian hingga angkatan kerja pertanian dan nelayan.

Dalam kegiatan tersebut dihadiri oeh Ketua Umum HKTI Rina Saadah, Lcm M.Si, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Drs. Teten Masduki, bersama dengan jajaran pengurus pusat dan perwakilan pengurus propinsi.

Pemuda Tani HKTI menggunakan kesempatan ini sebagai media aspirasi menyampaikan keadaan lapangan kondisi para petani dan nelayan yang berada di bawah naungan Pemuda Tani HKTI dan juga menyampaikan program-program unggulan kedepan yang menjadi fokus Pemuda HKTI.

Pemuda Tani HKTI berupaya menjadi dan menawarkan solusi, baik melalui program pemberdayaan hingga pendampingan.

“Pemuda Tani HKTI menyiapkan program untuk optimalisasi pemberdayaan petani, terutama petani milenial yang menjadi penerus usaha pertanian dan juga penggunaan teknologi pada kegiatan pertanian yang akan menjadi unggulan, selain juga dalam penyerapan produk-produk yang dihasilkan dalam kegiatan perdagangan.” Ujar Ketua Umum Pemuda Tani HKTI, Rina Saadah.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koperasi dan UKM, Drs. Teten Masduki, menyampaikan ada banyak program yang sebenarnya dimiliki oleh Kementerian Koperasi dan UKM untuk memberdayakan dan mengoptimalkan pemasaran produk pertanian dan nelayan, bahkan hingga pendampingan dalam bentuk bantuan pendanaan.

“program pendanaan melalui LPDB (Lembaga Pengelola Dana Bergulir) telah menjadi upaya Pemerintah untuk masuk terlibat membantu UKM, namun dengan LPDB ini kita mau UKM mempersiapkan diri dengan business scale yang lengkap. Jangan lagi berkoperasi digunakan untuk akal-akalan atau abal-abal.” Terang Teten Masduki.

Lebih lanjut Menteri Koperasi dan UKM menyampaikan ada banyak program yang bisa memaksimalkan kegiatan produksi,

Menurutnya, program untuk menyiapkan korporatisasi pertanian menjadi andalan untuk menjadi sarana awal pengoptimalan produksi pertanian, lalu koperasi pemasaran datang menjadi solusi untuk menyalurkan dan menyerap produk-produk yang dihasilkan.

“Program Inkubasi dan implementasi kolaborasi dan konsolidasi melalui koperasi juga menjadi target utama untuk mengelola bisnis sektor pertanian dan maritim.” Lanjut Teten masduki

Audiensi juga ditutup dengan koordinasi teknis antara Sekretaris Jenderal Pemuda Tani HKTI, Azhimahdar Ahmad dengan Staf Khusus Menteri Koperasi dan UKM, Agus Santoso dan Riza Damamik serta Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran, Victoria Simanungkalit yang segera memetakan wilayah yang akan disiapkan program, mulai dari NTB, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan dan Sumatera Selatan yang akan dijadikan percontohan dan untuk diikuti area lainnya dibawah naungan Pemuda Tani HKTI.

“Kami mengapresiasi Menteri Koperasi dan UKM yang bergerak cepat dan nyata untuk segera merealisasikan aspirasi petani dan nelayan milenial dibawah naungan Pemudah Tani HKTI.”pungkas Rina saadah.

Respon Dunia Usaha, Pemerintah Pastikan Tidak Menaikkan tarif dasar Listrik Hingga Maret 2021

Zonamakassar.com, Makassar – Pemerintah memastikan tak menaikkan tarif dasar listrik di kuartal I 2021. Ketetapan ini berlaku untuk 13 golongan pelanggan nonsubsidi.

Kalangan pengusaha menyambut baik keputusan itu. Hanya saja penundaan kenaikan diharapkan bisa lebih panjang untuk merangsang normalisasi dunia usaha.

“Kami rasa tidak cukup kalau hanya sampai kuartal I. Kalau di kuartal II ada kenaikan akan memengaruhi situasi dunia usaha. Karena ekonomi belum sepenuhnya pulih di kuartal II,” terang Suyuti Badaruddin, pengusaha properti Sulsel, Minggu (10/1/2021).

Suyuti mengungkapkan, pemulihan ekonomi nasional butuh waktu panjang. Untuk mendorong kebangkitan semua sektor, harus ada stimulus pada tarif dasar listrik dan BBM.

Setidaknya kenaikan TDL ditahan hingga akhir semester dua 2021. Begitu juga BBM proses penyesuaian harga harus ditunda sampai efek pandemi tak lagi memengaruhi ekonomi.

“Kalau misalnya Juni ada kenaikan tarif listrik, lalu BBM premium dihapus secara nasional, ini akan memberi banyak pengaruh. Jangan sampai ada kenaikan. Karena ekonomi akan kembali tidak stabil,” terang Suyuti.

“Kalau misalnya Juni ada kenaikan tarif listrik, lalu BBM premium dihapus secara nasional, ini akan memberi banyak pengaruh. Jangan sampai ada kenaikan. Karena ekonomi akan kembali tidak stabil,” terang Suyuti.

Sesuai penetapan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terkait tarif listrik nonsubsidi atau untuk periode Januari hingga Maret 2021. Selain itu, tarif listrik untuk 25 golongan pelanggan bersubsidi lainnya tidak mengalami perubahan.

Itu juga mencakup usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), bisnis kecil, industri kecil, dan kegiatan sosial.

Sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 Tahun 2016 tentang Tarif Tenaga Listrik yang disediakan oleh PT PLN (Persero) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 3 Tahun 2020, apabila terjadi perubahan terhadap realisasi indikator makro ekonomi yang dihitung secara tiga bulanan, maka akan dilakukan penyesuaian terhadap tarif tenaga listrik.

Pada akhir tahun lalu Kementerian ESDM menyatakan, meskipun terdapat perubahan parameter ekonomi makro pada kuartal terakhir 2020, pemerintah memutuskan untuk tidak melakukan penyesuaian tarif listrik.

Dengan demikian, tarif listrik pelanggan nonsubsidi yang berlaku untuk pelanggan Tegangan Rendah (TR) seperti pelanggan rumah tangga dengan daya 1.300 VA, 2.200 VA, 3.500, 5.500 VA, 6.600 VA ke atas, pelanggan bisnis dengan daya 6.600 VA sampai dengan 200 kVA, dan penerangan jalan umum, tarifnya tidak naik atau tetap sebesar Rp 1.444,70 per kWh.

Sedangkan khusus untuk pelanggan rumah tangga 900 VA-RTM, tarifnya tidak naik atau tetap sebesar Rp 1.352 per kWh.

Adapun untuk pelanggan Tegangan Menengah (TM) seperti pelanggan bisnis, industri, pemerintah dengan daya lebih dari 200 kVA, dan layanan khusus, besaran tarifnya tetap sebesar Rp 1.114,74 per kWh.

Sedangkan bagi pelanggan Tegangan Tinggi (TT) yang digunakan oleh industri dengan daya >= 30.000 kVA ke atas, tarif juga tidak mengalami perubahan, yaitu Rp 996,74 per kWh.

Pengurus Kadin Sulsel Periode 2020-2025 di Lantik Hari Ini Hotel di Four Point

Zonamakassar.com, Makassar – Dewan Pengurus Kadin Provinsi Sulawesi Selatan Masa Bakti 2020-2025 akan dilantik sore hari ini , Jumat 11 Desember 2020 di Lotus Hall Hotel Four Point by Sheraton, Makassar.

Di bulan Maret yang lalu, Andi Iwan Darmawan Aras (AIA) yang terpilih pada Musprov akan dilantik menggantikan M Zulkarnain Arief sebagai Ketua Kadin Sulawesi Selatan.

Beberapa tokoh nasional dan pejabat dijadwalkan akan hadir, diantaranya Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah, Ketua DPRD Sulsel Ina Kartika, Panglima Kodam XIV Hasanuddin Mayor Jenderal (TNI) Andi Sumangerukka, Kapolda Sulsel Irjen Pol Merdisyam, Kajati Sulselbar Firdaus Dewilmar, serta sejumlah unsur Forkopimda.

Selain itu, akan turut hadir Ketua Umum Kadin Indonesia, Rosan P Roeslani yang akan melantik pengurus baru Kadin Sulsel periode 2020-2025 tersebut. Selain itu Direktur Bakrie Group Anindya Bakrie, CEO Lippo Group James Tjahaja Riady, dan Wakil Ketua Umum Kadin Andi Rukman N Karumpa juga bakal hadir.

Ketua Panitia Pelantikan Kadin Sulsel, Muhammad Natsir mengatakan, sejauh ini persiapan sudah rampung hampir 100 persen.

“Insya Allah besok bertabur tokoh. Ada pengusaha nasional Rosan P Roelani, Anindya Bakrie, James Riady. Juga para pejabat daerah Forkopimda kita sudah undang,” ujar Muhammad Natsir, Kamis kemarin 10 Desember 2020.

Selain itu kata dia, pihaknya juga telah melaksanakan Screening Test Covid -19 untuk para pengurus yang akan dilantik. Tes ini meliputi Rapid Test, Swab Test hingga Pyser Testing.

Sementara Sekretaris Panitia Pelantikan Kadin Sulsel, Harmansyah menjelaskan, tema yang diangkat pada pelantikan kali ini yakni “Penguatan Peran Strategis Kadin Sebagai Pilar Pembangunan Ekonomi Daerah Di Era New Normal”.

“Situasi ekonomi daerah hari ini sedang dalam proses pemulihan, oleh karena dampak Covid-19 yang telah banyak meluluh lantahkan usaha teman-teman pengusaha,” beber Harmansyah.

Cara Lapor jika Belum Terima BLT Subsidi Gaji Rp1,2 Juta

Zonamakassar.com, Jakarta – Pekerja dengan upah di bawah Rp5 Juta sudah mulai menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang dicairkan sejak November lalu. BLT sebesar Rp1,2 juta diperuntukkan bagi mereka yang terdampak ekonomi akibat pandemi Covid-19.

Namun, ternyata hingga hari ini sejumlah pekerja masih ada yang belum menerima BLT tersebut. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah pun menyarankan supaya masyarakat yang merasa berhak mendapat BLT namun masih terkendala, segera melapor ke BPJS Ketenagakerjaan agar datanya dapat diperbaiki.

“Karena sumber datanya dari BPJS Ketenagakerjaan, sehingga penyelesaian data ini harus dikoordinasikan dengan mereka juga. Barulah nanti BPJS Ketenagakerjaan akan menyampaikan koreksi kepada Kemnaker,” papar Ida.

Tak hanya itu, pihaknya juga menyiapkan pengaduan secara langsung juga dapat dilakukan melalui Sistem Informasi Pelaporan Peserta (SIPP) BPJS Ketenagakerjaan yang dapat diakses di Website BPJS Ketenagakerjaan.

“Sebagai contoh, saya kok harusnya dapat tapi gak dapat, tapi harus pastiin lagi saya ini sudah anggota (BPJS Ketenagakerjaan) apa bukan, ini juga bisa mengadu ke Kementerian Ketenagakerjaan melalui Sistem informasi ketenagakerjaan ada di webnya,” ujar dia.

“Karena sumber datanya dari BPJS Ketenagakerjaan, sehingga penyelesaian data ini harus dikoordinasikan dengan mereka juga. Barulah nanti BPJS Ketenagakerjaan akan menyampaikan koreksi kepada Kemnaker,” papar Ida.

Tak hanya itu, pihaknya juga menyiapkan pengaduan secara langsung juga dapat dilakukan melalui Sistem Informasi Pelaporan Peserta (SIPP) BPJS Ketenagakerjaan yang dapat diakses di Website BPJS Ketenagakerjaan.

“Sebagai contoh, saya kok harusnya dapat tapi gak dapat, tapi harus pastiin lagi saya ini sudah anggota (BPJS Ketenagakerjaan) apa bukan, ini juga bisa mengadu ke Kementerian Ketenagakerjaan melalui Sistem informasi ketenagakerjaan ada di webnya,” ujar dia.