Kerjasama Kemenkop UKM, Pemuda Tani HKTI Siapkan Program Optimalisasi Pemberdayaan Petani

Foto : Ketua Umum HKTI Rina Saadah, Lcm M.Si bersama Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Drs. Teten Masduki dalam menjalin kerjasama dan membenahi masalah pertanian

Zonamakassar.com, Jakarta – Pemuda tani Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) menjalin kerjasama dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dalam menanggani masalah lahan pertanian, pemasaran hasil pertanian hingga angkatan kerja pertanian dan nelayan.

Dalam kegiatan tersebut dihadiri oeh Ketua Umum HKTI Rina Saadah, Lcm M.Si, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Drs. Teten Masduki, bersama dengan jajaran pengurus pusat dan perwakilan pengurus propinsi.

Pemuda Tani HKTI menggunakan kesempatan ini sebagai media aspirasi menyampaikan keadaan lapangan kondisi para petani dan nelayan yang berada di bawah naungan Pemuda Tani HKTI dan juga menyampaikan program-program unggulan kedepan yang menjadi fokus Pemuda HKTI.

Pemuda Tani HKTI berupaya menjadi dan menawarkan solusi, baik melalui program pemberdayaan hingga pendampingan.

“Pemuda Tani HKTI menyiapkan program untuk optimalisasi pemberdayaan petani, terutama petani milenial yang menjadi penerus usaha pertanian dan juga penggunaan teknologi pada kegiatan pertanian yang akan menjadi unggulan, selain juga dalam penyerapan produk-produk yang dihasilkan dalam kegiatan perdagangan.” Ujar Ketua Umum Pemuda Tani HKTI, Rina Saadah.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koperasi dan UKM, Drs. Teten Masduki, menyampaikan ada banyak program yang sebenarnya dimiliki oleh Kementerian Koperasi dan UKM untuk memberdayakan dan mengoptimalkan pemasaran produk pertanian dan nelayan, bahkan hingga pendampingan dalam bentuk bantuan pendanaan.

“program pendanaan melalui LPDB (Lembaga Pengelola Dana Bergulir) telah menjadi upaya Pemerintah untuk masuk terlibat membantu UKM, namun dengan LPDB ini kita mau UKM mempersiapkan diri dengan business scale yang lengkap. Jangan lagi berkoperasi digunakan untuk akal-akalan atau abal-abal.” Terang Teten Masduki.

Lebih lanjut Menteri Koperasi dan UKM menyampaikan ada banyak program yang bisa memaksimalkan kegiatan produksi,

Menurutnya, program untuk menyiapkan korporatisasi pertanian menjadi andalan untuk menjadi sarana awal pengoptimalan produksi pertanian, lalu koperasi pemasaran datang menjadi solusi untuk menyalurkan dan menyerap produk-produk yang dihasilkan.

“Program Inkubasi dan implementasi kolaborasi dan konsolidasi melalui koperasi juga menjadi target utama untuk mengelola bisnis sektor pertanian dan maritim.” Lanjut Teten masduki

Audiensi juga ditutup dengan koordinasi teknis antara Sekretaris Jenderal Pemuda Tani HKTI, Azhimahdar Ahmad dengan Staf Khusus Menteri Koperasi dan UKM, Agus Santoso dan Riza Damamik serta Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran, Victoria Simanungkalit yang segera memetakan wilayah yang akan disiapkan program, mulai dari NTB, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan dan Sumatera Selatan yang akan dijadikan percontohan dan untuk diikuti area lainnya dibawah naungan Pemuda Tani HKTI.

“Kami mengapresiasi Menteri Koperasi dan UKM yang bergerak cepat dan nyata untuk segera merealisasikan aspirasi petani dan nelayan milenial dibawah naungan Pemudah Tani HKTI.”pungkas Rina saadah.

Harga Tiket Pesawat LCC Turun, Ini Kata Traveloka

Zonamakassar.com, Jakarta – Traveloka melalui CEO nya Caesar Indra menanggapi penurunan harga tiket pesawat maskapai berbiaya rendah atau low cost carrier ( LCC), yang mulai diberlakukan oleh pemerintah pada Kamis (11/7/2019).

Ia mengatakan, dengan penurunan harga tersebut, diyakini bakal membawa peningkatan traffic pengguna Traveloka.

“Saya rasa kalau dengan penurunan harga pastinya ada peningkatan traffic dan penjualan juga pasti jauh meningkat,” ujar Caesar di Jakarta.

Caesar mengungkapkan, turunnya harga tiket pesawat LCC tersebut membawa angin segar tidak hanya pada Traveloka. Seluruh industri pariwisata, menurut dia, juga akan menikmati manfaatnya.

“Karena itu akan membantu tourism. Jadi akan banyak turis ke daerah-daerah dan semoga juga bisa membantu perhotelan juga secara keseluruhan,” tambah dia. Melalui kompas.com.

Walaupun demikian, Caesar menegaskan bahwa pihak Traveloka akan tetap mengikuti kebijakan dari maskapai penerbangan soal harga tiket.

“Kami mengikuti kebijakan dari airlines, jadi apapun yang diberikan oleh maskapai ya kami tampilkan. Jadi enggak akan lebih murah,” kata dia.

Ganti Solar ke Gas, Pelindo IV Alami Efisiensi Hingga 40 Persen

Suasana meeting Asesmen Implementasi Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU) BUMN Pelindo IV, Jumat, 21 Juni 2019. (ist)

Zonamakassar.com, Makassar -Manajemen PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) berkomitmen akan terus melakukan inovasi yang terstandarisasi untuk mendapatkan predikat Emerging Industry Leader (EIL) dalam asesmen KPKU.

Direktur Utama PT Pelindo IV, Farid Padang, menyampaikan, manajemen PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) berkomitmen akan terus melakukan inovasi yang terstandarisasi untuk mendapatkan predikat Emerging Industry Leader (EIL) dalam asesmen KPKU.

“Untuk menjawab berbagai kebutuhan, tentu kami berkomitmen untuk terus menghadirkan inovasi sehingga layanan terus meningkat,” ungkap Farid dalam meeting Asesmen Implementasi Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU) BUMN Pelindo IV, Jumat, (21/6/2019).

Farid merincikan, ada beberapa inovasi yang pernah dihadirkan manajemen Pelindo IV. Sebut saja seperti mengganti penggunaan solar ke gas. Itu terjadi di Terminal Petikemas Makassar (TPM) sejak 1 Februari 2019.

Mengganti solar ke gas menurutnya, terbukti terjadi efisiensi sebesar 30-40 persen. Dan efisiensi seperti ini juga akan dilakukan di cabang-cabang lain. Ini bagian dari inovasi yang akan dilakukan Perseroan.

Selain efisiensi lanjut Farid, pihaknya juga akan selalu memiliki sesuatu yang baru dan informatif, misalnya aplikasi IT. “Seluruh direksi juga akan menyiapkan metode-metode, untuk lebih meningkatkan inovasi,” katanya.(*)

Wapres JK Usulkan Makassar Jadi Ibukota Negara, Ini Kata Wali Kota

Zonamakassarcom, Makassar – Wacana pemindahan Ibukota Negara menjadi perhatian Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto. Pasalnya, saat pembahasan pemindahan Ibukota Negara tersebut, kota Makassar sempat diajukan oleh Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK).

Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto mendukung jika Makassar menjadi salah satu kandidat menjadi Ibukota Negara. Meski mendukung, Danny Pomanto menilai masih ada daerah lain di Sulawesi selatan (Sulsel) yang lebih layak untuk menjadi Ibukota Negara. Daerah yang disebut Danny Pomanto yakni Kabupaten Jeneponto.

Danny yang tak lain juga seorang arsitek, menilai Jeneponto memiliki keunggulan karena berada di ketinggian 60 meter dari permukaan laut. Menurutnya dengan kondisi geologis tersebut, membuat Jeneponto aman jika terjadi tsunami.

“Kalau ada tsunami aman. Selain itu tidak mengorbankan lahan-lahan subur di dekat Makassar. Banyak kriteria masuk di situ. Ini pandangan saya sebagai konsultan,” paparnya, Selasa (30/4/2019).

Sementara terkait tiga provinsi di pulau Kalimantan yang menjadi kandidat kuat calon Ibukota Negara, Danny menyebut Kalimantan memang aman dari bencana alam.

Meski demikian, pemerintah, khususnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) perlu mempertimbangkan Kalimantan yang sering terjadi kebkaran hutan.

“Kalimantan itu gambut mudah terbakar, kemudian dekat perbatasan. Ibu kota yang baik itu harus aman dari perbatasan. Di sana juga susah air,” pungkasnya.

Divestasi Saham Freeport Indonesia Masih Tarik Ulur

ZonaMakassarCom, Makassar – PT Freeport Indonesia Pembagian saham 10% PT Freeport Indonesia senilai Rp 6 triliun melalui PT Inalum masih menjadi tarik ulur antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika.

Mengutip Antara, Staf Khusus Inalum Marinus Yaung mengungkapkan, sejak kesepakatan perjanjian pengalihan saham dari Freeport MacMoran kepada Freeport Indonesia melalui Inalum pada 21 Desember 2018, proses penyelesaian kepemilikan saham 10% Pemprov Papua dan Pemkab Mimika belum selesai.

Untuk itu, menurutnya perlu dijelaskan tentang perkembangan proses divestasi 10% saham Freeport Indonesia kepada Pemprov Papua dan Pemkab Mimika, agar rakyat Papua dan juga 7 suku pemilik hak ulayat yang ada di Timika, Kabupaten Mimika, bisa mengetahui dan mengikuti perkembangan proses divestasi ini dengan baik.

Menurutnya, persoalan yang mengemuka terkait divestasi saham Freeport Indonesia adalah belum adanya kata sepakat antara Pemprov Papua dan Pemkab Mimika soal komposisi pembagian saham 10% tersebut.

Dari saham sebesar 10%, Pemprov Papua mengacu pada Perda nomor 7 tahun 2018 tentang pembentukan PT Papua Divestasi Mandiri dengan pembagian saham masing-masing sebesar 51% untuk Pemprov Papua, 29% Pemkab Mimika dan 20% untuk kabupaten disekitar area pertambangan.

Sementara, Pemkab Mimika masih mengacu dengan perjanjian induk yang dilakukan dan ditandatangani oleh Pemerintah Pusat, Pemprov Papua dan Pemkab Mimika, Kementerian Keuangan dan SDM serta PT Inalum pada 12 Januari 2018 di Kantor Kementerian Keuangan di Jakarta.

Dalam isi perjanjian induk yang mengatur komposisi kepemilikan saham 10% Freeport Indonesia lewat Inalum, Pemprov Papua mendapat 3% dan Pemkab Mimika mendapat 7%. “Inilah yang masih menjadi tarik ulur oleh kedua pihak. Pemprov Papua mau seusai Perda nomor 7 tahun 2018, sementara Pemkab Mimika masih berpegang pada perjanjian induk,” ujar Marinus.

Terkait persoalan divestasi saham Freeport Indonesia, Marinus menyebutkan bahwa pemerintah pusat lewat Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah dua kali memfasilitasi mediasi untuk kedua pemerintah daerah tersebut, tetapi hal ini menemui jalan buntu.

Bahkan, upaya untuk mempertemukan Gubernur Papua Lukas Enembe dengan Direktur Utama Inalum Budi Gunawan telah dua kali dilakukan, baik dengan upaya pribadi dan meminta bantuan Kapolda Papua. Namun, pertemuan tersebut tetap tidak terjadi. Marinus mengingatkan, bahwa jika hingga pada 21 Mei 2019 tidak ada titik temu di antara kedua pimpinan daerah itu, maka bukan tidak mungkin saham 10% tersebut akan diberikan kepada perusahaan konsorsium dalam hal ini kepada Inalum, sebagaimana perjanjian induk yang telah ditandatangani bersama.

“Ini patut disayangkan karena nantinya kita tidak akan mendapat apa-apa jika dikembalikan ke Inalum karena kedua pimpinan masih bersikukuh pada pendirian masing-masing. Padahal, upaya pemerintah waktu membeli 51% saham Freeport Indonesia sangat sulit dan rumit,” ujarnya.

Marinus pun meminta kepada masyarakat Papua, baik yang ada di dalam negeri dan luar negeri, agar memahami hal ini dengan tidak mempolitisir masalah divestasi saham Freeport Indonesia. Karena persoalan yang ada sekarang ini bukan di pemerintah pusat tetapi di Papua dan Mimika.

Penulis: Agung Jatmiko
Editor: Agung Jatmiko

Wow ! Pertumbuhan Ekonomi Makassar Lampaui Sulsel dan Nasional

ZonaMakassar.Com, Makassar – Pertumbuhan ekonomi Kota Makassar meningkat drastis selama 5 tahun terakhir. Bahkan, pertumbuhan ekonomi kota ini yang mencapai 8,23 persen mengalahkan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Sulewesi yang ada di 7,07 persen.

“Waktu saya dan Wakil Wali Kota Syamsul Rizal menjabat pada 2014, saat itu pertumbuhan ekonomi Kota Makassar di angka 7,39 persen. Namun usai itu, setiap tahun pertumbuhan ekonomi terus membaik hingga mencapai 8,23 persen pada 2019,” ucap Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan Pomanto, seperti dalam keterangan tertulisnya.

Wali Kota Makassar yang akrab disapa Danny Pomanto itu sendiri mengatkan hal tersebut, saat rapat paripurna LKPJ Tahun Anggaran 2018 dan LKPJ AMJ Masa Jabatan 2014-2019 di Makassar beberapa waktu lalu.

Lebih lanjut, Danny Pomanto mengatakan, pencapaian tersebut jelas membanggakan. Apalagi jika dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang hanya 5,15 persen, pertumbuhan ekonomi Makassar berada dalam posisi yang membanggakan.

“Meski begitu, tidak mudah menjaga pertumbuhan ekonomi secara konsisten untuk terus bergerak positif di tengah perlambatan ekonomi global dan regional yang terjadi belakangan ini,” katanya.

Atas pertumbuhan ekonomi tersebut, lanjut Denny, jumlah uang yang beredar di Kota Makassar diproyeksikan sebesar Rp 160,76 trilun lebih. Hal ini sebagaimana nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku tahun 2018.

“Dibandingkan tahun 2014 yang hanya Rp 100,39 trilun, jumlah uang yang beredar pada 2018 meningkat Rp 60 trilun atau meningkat 60,13 persen,” ucap Danny.

“Naiknya PDRB Kota Makassar kemudian berimplikasi pada meningkatnya Pendapatan Per Kapita masyarakat Kota Makassar. Danny memproyeksikan pada Pendapatan Per Kapita masyarakat Makassar pada 2018 Rp108,04 juta lebih pertahun.

Proyeksi itu naik dari sebelumnya hanya Rp 70,24 juta lebih per tahun pada 2014 atau meningkat 53,81 persen.

Penyangga perekonomian Sulawesi Selatan

Lebih lanjut, Wali Kota Danny menyebutkan, berkat pertumbuhan eknomi yang tinggi, Kota Makassar kemudian menjadi penyangga utama perekonomian Sulawesi Selatan.

Tercatat kontribusi kota ini mencapai 34,17 persen atau lebih dari 1 per 3 dari ekonomi Sulawesi Selatan.

Sementara itu, pada lingkup Pulau Sulawesi, posisi Kota Makassar juga sangat sentral. Tercatat kontribusi ekonomi Makassar sebesar 25,37 persen atau 1 per 4 dari total ekonomi di Pulau Sulawesi.

Adapun dari sisi pengendalian inflasi Kota Makassar, Danny Pomanto mengatakan, Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar bersama stakeholders terkait berhasil berperan aktif dalam menjaga kenaikan harga.

Hasilnya tingkat inflasi dapat diturunkan dari 8,51 persen pada 2014 menjadi terkendali di angka 3,48 persen pada 2018.

“Pencapaian ini menjadikan Kota Makassar sebagai salah satu peraih Kota Terbaik Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Award yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo,” ucap Wali Kota Makasar.

Tak hanya penurunan inflasi, capaian positif lain terlihat dari kenaikan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Makassar. Nilai IPM Makassar pada 2018 berada pada angka 81,13 atau meningkat dibandingkan pada 2014 yang bernikah 79,35.

Sejalan dengan itu, Danny Pomanto memaparkan, tingkat kemiskinan pun mampu diturunkan dari 4,49 persen pada 2014 menjadi 4,41 persen pada 2018 lalu. Begitu juga dengan ketimpangan pendapatan atau gini rasio, yang sering kali menjadi permasalahan di kota-kota besar.

“Alhamdulillah atas kerja keras kita bersama mampu diturunkan dari 0,395 pada awal pemerintahan Danny bersama Wakilnya menjadi 0,383 saat ini. Angka ini termasuk dalam tingkat ketimpangan rendah di Indonesia,” papar Danny.

Peningkatan yang diraih Kota Makassar, sambung Danny Pomanto, menunjukkan bahwa program-program strategis yang digagas oleh Pemkot Makassar memberikan dampak yang signifikan bagi kemajuan Kota Makassar dan masyarakatnya

“Walaupun demikian, capaian-capaian tersebut tentu saja disertai dengan beberapa catatan penting yang perlu untuk diperbaiki ke depannya seperti pengurangan jumlah pengangguran,”ucapnya.

Pendayagunaan APBD

Dalam rapat paripurna itu, Danny Pomanto pun menjelaskan tentang pendayagunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) selama lima tahun.

Menurutnya dalam periode tersebut pendayagunaan APBD Makassar memperlihatkan kapasitas fiskal daerah yang kuat dan berkualitas.

Adapun pelaksanaan APBD Kota Makasar sendiri, kata dia, berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku dan terdiri atas tiga komponen, yaitu Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

Lebih lanjut Danny mengatakan, kapasitas fiskal Pemerintah Kota Makassar juga tergambar dalam APBD yang terus meningkat dari tahun ke tahun.

Sebagai perbandingan pada 2014 realisasi pendapatan daerah sebesar Rp 2,62 triliun lebih, sementara pada 2018 mencapai Rp 3,42 triliun lebih atau terjadi peningkatan Rp 798,66 miliar lebih.

“Bahkan untuk tahun anggaran 2019 yang tengah berjalan saat ini kami targetkan pendapatan daeran mencapai Rp 4,09 triliun lebih,” rincinya.

Sementara itu, untuk pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Danny memamparkan bahwa ada tren peningkatan dari Rp 730,98 miliar (2014) menjadi Rp 1,18 triliun lebih (2018). Nilai ini naik Rp 454,46 miliar lebih.

“Kami targetkan untuk tahun anggaran 2019 ini PAD mencapai Rp 1,64 triliun lebih.

Pada saat yang sama kemandirian keuangan daerah semakin pula meningkat. Hal ini terlihat dari rasio antara PAD dengan total Pendapatan Daerah yang saat ini lebih dari 1 per 3 atau 34,58 persen.

“Ini berarti tingkat ketergantungan APBD Kota Makassar terhadap dana transfer dari pemerintah pusat semakin menurun. Sumber pendapatan lainnya yaitu dana perimbangan juga mengalami kenaikan dari Rp 1,25 triliun lebih (2014) menjadi Rp 1,80 triliun lebih (2018) atau naik Rp 556,38 miliar lebih,” katanya.

Sementara itu, untuk pendapatan lain-lain yang bersumber dari pendapatan sah terjadi penurunan dari Rp 646,95 miliar lebih (2014) menjadi Rp 434,76 miliar lebih (2018). Hal ini karena dipengaruhi oleh komponen dana bagi hasil yang belum seluruhnya bisa diterima untuk tahun anggaran 2018.

“Sementara itu pada komponen belanja daerah juga menunjukkan kinerja yang sangat baik. Pada 2014 realisasi Belanja Daerah sebesar Rp 2,60 trilyun lebih, sementara 2018 realisasinya mencapai Rp 3,52 triliun lebih atau bertambah sebanyak Rp 919,99 milyar lebih,” ucapnya.

Ia melanjutkan, salah satu aspek penting dari pengelolaan blanja daerah adalah proporsi antara belanja langsung untuk membiayai pelayanan publik kepada masyarakat, dengan belanja tidak langsung buat operasional aparatur pemerintah daerah.

“Proporsi antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung naik dari 55,28 persen berbanding 44,72 persen pada 2014, menjadi 68,07 persen berbanding 31,93 persen pada 2018,” papar Danny.

Hal ini. lanjut dia, memperlihatkan keberpihakan yang kuat dari Pemkot Makassar untuk menggunakan APBD secara maksimal bagi kepentingan masyarakat luas.

Selanjutnya komponen ketiga pada APBD adalah pembiayaan daerah. Pada komponen ini, Danny Pomanto memaparkan adanya kinerja baik. Hal ini terlihat dari meningkatnya pembiayaan daerah dari Rp 234,41 miliar lebih pada 2014 menjadi Rp 272,35 miliar lebih pada 2018.

“Pembiayaan daerah yang salah satunya dikontribusi oleh sisa lebih penghitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA) memang perlu kita jaga pencapaiannya agar APBD dapat berjalan lebih efektif dan efisien,” pungkasnya.(*)

Editor: Mikhael Gewati

Kenapa AirAsia – Traveloka Pisah? Gara-gara Tekanan Maskapai Lain?

ZonaMakassar.Com, Jakarta – Salah satu media travel global, Skift yang berbasis di New York, Amerika Serikat (AS) menyoroti kasus online travel agent (OTA) atau agen perjalanan online yang tidak menjual tiket pesawat Air Asia. Belakangan isu ini ramai diperbincangkan.

Seperti dikutip Jumat (15/3/2019), media asing ini menduga ‘perceraian’ AirAsia Indonesia dengan Traveloka diduga karena ada tekanan dari maskapai besar tanah air. Bahkan, pencabutan penjualan tiket juga dilakukan Tiket.com.

Dalam artikel itu disebutkan, maskapai yang diduga melakukan intervensi penjualan tiket pesat AirAsia adalah Garuda Indonesia dan Lion Air.

Sumber internal media travel yang bermarkas di New York ini menyebutkan bahwa penyebab hilangnya penjualan tiket di agen perjalanan ini diduga karena tekanan Garuda Indonesia dan Lion Air. Diduga kedua maskapai menaikkan harga tiket karena harga avtur naik, tapi AirAsia tidak ikut.

Traveloka dan Tiket.com diminta untuk menghentikan penjualan tiket penerbangan domestik AirAsia di Indonesia, atau penerbangan internasional milik Tony Fernades ini dari dan ke Indonesia.

Hal tersebut pun dibantah oleh pihak Garuda Indonesia usai dikonfirmasi oleh Skift. “Saya tidak bisa mengatakan, maksud saya, saya tidak tahu tentang itu. Itu tidak benar, sejauh yang saya tahu. Saya tidak punya informasi tentang itu,” ujar VC Corcom Garuda Indonesia, Ikhsan Rosan.

Sementara Corporate Communication Lion Air, Danang Mandala Prihantoro, tidak membalas panggilan dan email yang diajukan Skift.

Di sisi lain, Skift juga menghubungi beberapa pelaku industri penerbangan di Indonesia. Kasus itu bermula ketika dua maskapai tersebut ingin menaikkan tarif karena biaya bahan bakar (avtur) yang tinggi dan AirAsia tidak mengikuti permainan itu.

Pada 4 Maret 2019, AirAsia Indonesia mengumumkan penarikan penjualan tiket penerbangannya dari Traveloka, mencakup semua rute di seluruh jaringannya.

Menurut pihak Traveloka, hilangnya penjualan tiket dari layanan karena sedang pemeliharaan sistem. Anehnya, yang hilang dari Traveloka hanya penjualan tiket AirAsia.

“Kami tidak dapat berkomentar lebih jauh tentang ini, karena saat ini kami masih berusaha untuk jangkau mereka [AirAsia] untuk membuat diskusi dan berharap ini akan mengarah pada solusi terbaik bagi kita semua,” kata pihak Traveloka yang dikonfirmasi Skift.

(zlf/hns)