KPK Geledah Rumah Nurdin Abdullah dan Kantor Dinas PUTR Sulsel, Temukan Dokumen juga Uang Tunai

Zonamakassar.com, Makassar – Pelaksana Tugas Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Ali Fikri mengatakan, Tim Penyidik KPK telah melaksanakan penggeledahan di dua lokasi berbeda di Sulawesi Selatan.

Dua lokasi tersebut adalah Kantor Dinas PUTR Provinsi Sulsel dan rumah pribadi Nurdin Abdullah di Kompleks Perumahan Dosen Unhas Tamalanrea, Kota Makassar.

“Dari dua lokasi tersebut, ditemukan dan diamankan bukti diantaranya berbagai dokumen yang terkait dengan perkara ini dan juga sejumlah uang tunai,” kata Ali Fikri kepada SuaraSulsel.id, Selasa, 2 Maret 2020.

Sebelumnya, Senin (1/03/2021) tim Penyidik KPK juga telah melakukan penggeledahan di dua lokasi berbeda di Sulawesi Selatan yaitu Rumah Jabatan Gubernur Sulsel dan Rumah Jabatan Sekretaris Dinas PUTR Sulsel Edy Rahmat.

Untuk jumlah uang tunai, kata Fikri saat ini masih akan dilakukan penghitungan kembali oleh tim penyidik KPK. Fikti tidak merinci dimana uang tunai tersebut ditemukan.

Selanjutnya terhadap dokumen dan uang tunai dimaksud akan dilakukan validasi dan analisa lebih lanjut dan segera dilakukan penyitaan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Sebelumnya, enam orang tim penyidik KPK menggeledah kantor dinas PUTR selama lima jam. Mereka mengamankan 3 koper dokumen yang diduga sebagai barang bukti.

Hingga kini awak media masih berusaha mengkonfirmasi pihak Pemprov Sulsel.

Nurdin Abdullah Diduga Terima Uang Rp5 miliar dari Kontraktor

Zonamakassar.com, Makassar – Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah (NA) diduga telah menerima uang suap senilai total Rp5 miliar lebih dalam kurun satu bulan terakhir.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri, menuturkan, uang diduga suap tersebut berasal dari tersangka Agung Sucipto (AS) yang juga Direktur PT. Agung Perdana Bulukumba dan juga kontraktor lain.

Duit ini dimaksudkan sebagai “pelicin” dari Agung kepada NA, agar mendapat proyek infrastruktur pada APBD Sulsel tahun 2021. Kata Firli, Agung telah melobi NA sejak awal Februari melalui Sekretaris Dinas PU Pemprov Sulsel, Edy Rahmat. (Baca juga: Jadi Tersangka, Nurdin Abdullah Ditahan 20 Hari di Rutan KPK)

Menurut Firli, uang tersebut tidak langsung diberikan kepada NA, melainkan melalui perantara. Pemberian pertama dilakukan akhir 2020 senilai Rp200 juta.

“Pada akhir tahun 2020, NA menerima uang sebesar Rp200 juta,” ujar Firli pada konferensi pers OTT Nurdin Abdullah di gedung KPK, Jakarta, Minggu (28/2/2021) seperti ditayangkan akun YouTube KPK.

Berselang dua bulan kemudian, kata Firli, NA kembali menerima uang dari kontraktor melalui perantara ajudan gubernur yakni Samsul Bahri. Duit yang disebutkan sebesar Rp1 miliar.

“Kemudian, pertengahan Februari 2021, NA melalui SB menerima uang Rp1 miliar,” beber Firli.

Tak cukup sampai di situ, kontraktor Agung juga diduga memberi uang Rp2 miliar kepada Nurdin melalui perantara SB. “Awal Februari 2021, NA melalui SB menerima uang Rp2,2 miliar,” tutur Firli. (Baca juga: KPK Perlihatkan Duit Satu Koper dari OTT Nurdin Abdullah)

Selanjutnya, saat OTT pada Sabtu dini hari, KPK menyita uang yang disimpan dalam koper sebanyak Rp2 miliar yang diberikan Agung melalui perantara Edy.

Sehingga jika dihitung secara total, Nurdin melalui perantaranya menerima uang diduga suap sebesar Rp5,4 miliar dalam kurun waktu dua bulan sejak akhir Desember 2020 yang disebut Firli.

Akibat perbuatannya, Nurdin Abdullah dan Edy sebagai penerima melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Gubernur Sulsel di OTT KPK

Zonamakassar.com, Makassar – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diduga melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah.

Seorang sumber kepada media menyatakan mantan Bupati Bantaeng dua periode itu diamankan di rumah jabatan (rujab) gubernur di Jalan Sudirman, Makassar.

Sumber itu mengatakan, Nurdin Abdullah sekarang ini sudah diterbangkan ke Jakarta.

Belum diketahui persis kasus yang menimpa Nurdin Abdullah sehingga KPK melakukan OTT.

Sebut “Tentara Gila” Peltu Saadi Lapor Ke Polda Metro Jaya

Zonamakassar.com, Jakarta – Berawal dari sengketa tanah yang terletak di sebelah Gereja Kristus Yesus Perumahan Citra Garden 2 Blok O Rt 006 Rw 012 Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat sedang dalam pemeriksaan banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta antara ahli waris Mardjuk alias Madjuk Amad dengan Kantor Pertanahan Administratif Jakarta Barat sebagai Terbanding dan Sinode Gereja Kristus Yesus sebagai Terbanding Intervensi II.

Berujung pada upaya penguasaan fisik tenah milik seorang prajurit TNI AD Peltu Saadi selaku ahli waris dari Mardjuk alias Madjuk Amad yang dilakukan oleh kelompok Tergugat Intervensi II atau Terbanding Intervensi II (Sinode Gereja Kristus Yesus). pada hari Selasa, tanggal 12 Januari 2021.

Pada saat itu telah terjadi penghinaan terhadap anggota TNI tersebut oleh salah satu orang dari kelompok Tergugat Intervensi II atau Terbanding Intervensi II (Sinode Gereja Kristus Yesus) dengan menyatakan “TENTARA GILA*.

Menindaklanjuti peristiwa tersebut Kuasa Hukum Peltu Saadi dari Lembaga Advokasi Dan Bantuan Hukum (LABH) “Pro Justitia” Dewan Pimpinan Nasional Gerakan Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (DPN GN-PK), membuat Laporan Polisi ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polda Metro Jaya dengan Laporan Polisi Nomor: LP/923/lI/YAN.2.5/2021/SPKT.PMJ. tanggal 16 Fehruari 2021, dilengkapi dengan bukti berupa video saat Terlapor Sdr, Han Parluhutan dengan suara tinggi menyatakan dihadapan Pelapor *TENTARA GILA”.

Perbuatan tersebut menurut Jarji Zaidan, SH, yang didampingi oieh Rhama Rizky, SH., dan Delvin Akbar, SH., mengungkapkan perkataan Terlapor disaksikan banyak orang antara lain ahli waris Mardjuk alias Madjuk Amad, sehingga perbuatan Terlapor telah memenuhi unsur pidana Pasal 310 dan atau Pasal 207 KUHP, dengan tuduhan melakukan penghinaan dan atau pencemaran nama baik.

Menanggapi kasus ini Ketua Umum DPN GN-PK Adi Warman, SH., MH,, MBA., mengapresiasi upaya yang dilakukan oleh Lembaga Advokasi Dan Bantuan Hukum (LABH) ‘*Pro Justitia” dalam menuntaskan kasus ini, karena terkait dengan kasus dilaporkannya Kapolres Jakarta Barat, Kombes Pol. Ady Wibowo, SIK., M.Si., beserta 64 anggotanya ke Divisi Propam Mahes Polri heberapa waktu yang lalu.

Rilis : LABH “PRO JUSTITIA” DPN GNPK

GN-PK Minta Mabes Polri Lakukan Rekontruksi TKP Terkait Laporan Kapolres Jakarta Barat Beserta 64 Anggotanya

Zonamakassar.com, Makassar – Sehubungan dengan adanya bantahan di media massa dari Kombes Pol. Ady Wibowo, SIK, MSi, terkait dengan adanya dugaan pelanggaran, penyimpangan dalam melaksanakan tugas Polri yang dilakukan secara sistematis, terstruktur, masif dan brutal oleh terlapor Kombes Pol. Ady Wibowo, SIK, MSi, Kapolres Jakarta Barat beserta 64 anggotanya ke Divisi Propam Nabes Polri pada tanggal 4 Februari 2021, terkait dengan keberpihakan dan ketidak profesionalan para terlapor dalam penguasaan fisik/pemagaran tanah seluas + 4.400 m2 (masih dalam status sengketa Tata Usaha Negara/Perdata), yang terletak di sebelah Gereja Yesus Kristus Perumahan Citra Garden 2 Blok O Rt 006 Rw 012 Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat.

Menanggapi bantahan tersebut, Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Gerakan Nasional Pemberantas Korupsi (DPN GN-PK) H Adi Warman, SH, NH, MBA, dalam PRESS RELEASE Senin, 08 Pebruari 2021 menyatakan, untuk menguji kebenaran bantahan Kombes Pol. Ady Wibowo, SIK., M.Si., Kapolres Jakarta Barat, perlu dilakukan rekontruksi di tempat kejadian perkara agar transparansi berkeadilan dapat diwujudkan sesuai dengan tekad Kapolri untuk mewujudkan transformasi menuju Polri yang presisi (prediktif, resporisibilitas, transparansi berkeadilan), dengan adanya olah TKP maka akan terungkap fakta yang adil, apakah tindakan Polres Jakarta Barat sudah memenuhi standar operasional prosedur (SOP) kepolisian yang berbasis data dan informasi yang benar dan tidak berpihak. Sekali lagi saya apresiasi kepada Kapolri karena kemarin, hari Minggu tanggal 07 Februari 2020, tim dari Propam Polda Metro Jaya dipimpin oleh AKP Widodo, sudah meninjau ke lokasi dan melakukan wawancara dengan sebagian ahli waris Mardjuk alias Madjuk yang menjadi korban brutalisasi oknum Polres Jakarta Barat.

“Fakta di lokasi, 7 orang ahli Waris Majuk tanpa membawa apa-apa dihadapkan oleh lebih dari seratus personil Polri dan TNI sebagian besar bersenjata lengkap, mereka diambil hp nya dan disuruh jalan jongkok ke mobil Polisi dan akhirnya diamankan di Pos Satpam Gereja,” tambah ketua umum DPN GNPK Adi Warman. SH, MH, MBA

Menurut M. Arifsyah Matondang, SH, ÅH, yang didampingi oleh Jarji Zaidan, SH., dari LABH “Pro Justitia“ DPN GN-PK selaku kuasa hukum ahli waris Mardjuk alias Madjuk, pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 telah bertemu dengan Kombes Pol. Ady Wibowo, SIK.,M.Si., untuk meminta perlindungan hukum atas kesewenang- wenangan oknum anggota Polres Jakarta Barat dan Polsek Kalideres di lokasi tanah sengketa serta menjelaskan duduk masalah hukumnya dan meminta agar Polres menghormati proses hukum yang sedang berjalan ditingkat banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di Jakarta.

Akan tetapi Kombes Pol. Ady Wibowo, SIK., M.Si, tidak menanggapi sama sekali dan membenarkan tindakan anak buahnya dan Pieter Haridoko cs di lokasi tanah sengketa, bahkan menyatakan “Saya tidak ingin berdebat kusir dengan kuasa hukum para ahli waris’. Oleh sebab itu atas sikap arogansi Kombes Pol. Ady Wibowo, SIK., M.Si., Kapolres Jakarta Barat, Kuasa Hukum ahli waris Mardjuk alias Madjuk menyampaikan protes keras terhadap tindakan para terlapor melalui suratnya nomor 0O6/LABH- DPN.GNPK/11/2021 tertanggal 02 Februari 2021.

Atas protes keras tersebut tidak juga ditanggapi oleh Kapolres Jakarta Barat, maka dilaporkan ke Propam Divisi Mabes Polri dengan melampirkan bukti-bukti berupa saksi, video dan foto-foto yang menguatkan laporannya.

Berdasarkan fakta-fakta yang klien kami ungkapkan, dikaitkan dengan keterangan saksi, ada dugaan kuat beredar dukungan uang yang besar dalam kasus ini.(rls)

7 Saksi Penjual Pulau Lantigiang Kepulauan Selayar di Periksa Polisi

Gambar Ilustrasi

Zonamakassar.com, Makassar – Polisi telah memeriksa tujuh saksi dalam kasus penjualan Pulau Lantigiang, Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan (Sulsel). Salah satu yang diperiksa adalah pihak penjual pulau.

Sementara itu, saksi lainnya yang diperiksa adalah Kepala Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II Jinato bernama Nur Aisyah Amnur, kepala dusun, hingga warga.

“Sudah ada tujuh yang diperiksa. Sisanya, penyidik akan mendalami keterangan saksi lainnya,” kata Kapolres Kepulauan Selayar AKBP Temmangnganro Machmud dikutip detikcom, Sabtu (30/1/2021).

Temmangnganro menyebut hasil penyelidikan pihaknya mengungkap bahwa seorang warga berinisial SA telah menjual tanah di kawasan Pulau Lantigiang seharga Rp 900 juta ke perempuan berinisial AS. SA telah menerima uang muka senilai Rp 10 juta dari AS.

“Sudah ada panjar (uang muka pembelian tanah) Rp 10 juta, di mana panjar tersebut telah diterima oleh KS, keponakan SA,” kata Temmangnganro.

Temmangnganro mengatakan pihaknya masih akan mendalami keterangan sejumlah saksi lainnya, di antaranya kepala desa dan sekretaris desa, yang disebut terlibat dalam pembuatan surat perjanjian jual-beli pulau oleh SA dan AS.

“Penjualan tersebut memiliki surat keterangan jual-beli tanah Pulau Lantigiang yang dibuat oleh Sekdes Jinato 2015, yang diketahui oleh Kepala Desa Jinato 2015,” katanya.

Temmangnganro menyebut pihaknya masih akan terus melakukan pendalaman hingga kasus ini tuntas. Saat ini penyidik tengah mengumpulkan bukti dan menganalisis pihak yang dirugikan terkait penjualan pulau tersebut.

“Saat ini kami masih akan mengumpulkan bukti-bukti lainnya untuk menentukan pihak yang dirugikan terkait penjualan Pulau Lantigiang tersebut,” lanjutnya.

Pulau Lantigiang terletak di Desa Jinato, Kecamatan Bonerate, Kepulauan Selayar. Pengelola Taman Nasional Wilayah II Jinato menyebut masyarakat setempat tidak boleh memiliki tanah di Pulau Lantigiang karena berstatus dalam kawasan taman nasional.

Namun masyarakat disebut boleh terlibat dalam pengelolaan wisata karena Pulau Lantigiang merupakan zona pemanfaatan. Kawasan pulau tersebut memang telah disiapkan sebagai kawasan wisata.

Sidang Lanjutan Kasus Dugaan Perusakan Ruko di Makassar, Saksi : Pembetelan Atas Permintaan Pelapor

Zonamakassar.com, Makassar – Terdakwa kasus dugaan perusakan ruko di Jl. Buru, kec. Wajo, Edy Wardus kembali menjalani sidang lanjutan, Rabu (20/1) di Pengadilan Negeri Makassar.

Pada sidang sebelumnya, Rabu (13/1) Jaksa Penuntut Umum (JPU), Ridwan Saputra menghadirkan dua orang saksi korban. Disidang kali ini masih terkait keterangan saksi, yaitu Rudi Dg.Japa hadir untuk dimintai penjelasannya.

Dihadapan Majelis Hakim yang dipimpin Basuki Wiyono, Rudi menceritakan terkait dirinya yang bekerja sebagai pekerja. Dia berdalih bahwa pengrusakan ruko yang dituduhkan ibu Irawati Lauw (pelapor) tersebut berawal dari permintaannya sendiri.

“Awalnya nona muda (akronim Irawati Lauw) yang minta ke pak Edy untuk membetel temboknya. Karena ingin melihat batas ruko dengan ruko yang berdiri disebelahnya,” ujar Rudi selaku saksi.

Mendengar penjelasan saksi, kuasa hukum terdakwa, Muhammad Abduh yang juga menjabat sebagai Ketua OKK Badan Penyuluhan dan Pembelaan Hukum Pemuda Pancasila (BPPH PP) Sulsel ini menduga bahwa kejadian tersebut bisa saja tidak mengandung unsur perusakan yang dilakukan langsung oleh terdakwa Edy.

Sebab menurutnya, berdasarkan fakta persidangan saksi menjelaskan pembetelan itu dilakukan oleh pekerja atas permintaan pelapor sendiri.

“Iya. Saya dengarkan langsung bahwa nona muda (pelapor yang meminta sendiri ke pak Edy,” kata saksi dihadapan majelis hakim.

Direncanakan, sidang akan kembali digelar minggu depan. Selain itu, Majelis Hakim melalui JPU juga akan melakukan PS (Peninjauan Setempat) di lokasi bangunan ruko milik korban yang rusak.

Mendengar hal itu, Irfan Darmawan yang juga bertindak sebagai kuasa hukum terdakwa mengapresiasi atas keinginan Majelis Hakim untuk melakukan peninjauan lokasi.

“Kami mengapresiasi keinginan Majelis Hakim. Agar kasus ini semakin jelas, Semoga dari hasil PS menemukan titik terang” tutup Irfan. (*)

Anji Kecewa dengan Vonis Bersalah Jerinx

Foto : Tempo.co


Zonamakassar.com, Denpasar – Denpasar – Penyanyi dan musisi, Anji menyatakan kecewa dengan vonis bersalah terhadap rekannya, I Gede Ari Astina atau Jerinx pada Kamis, 19 November 2020. Anji terlihat sejak awal mengikuti sidang dengan agenda vonis hakim di Ruang Sidang Cakra Pengadilan Negeri Denpasar sekitar Pukul 10.00 WITA. Ia khawatir banyak kasus serupa yang akan bermunculan.

“Akan banyak pelaporan karena merasa diserang,” ujarnya.

Sebagai sebuah bentuk efek jera, Anji merasa hukuman yang diberikan terlalu tinggi. Pria bernama asli Erdian Aji Prihartanto ini juga menilai, kasus yang dialami oleh Jerinx bisa menjadi pelajaran bagi masyarakat luas.

Musisi Erdian Aji Prihartanto alias Anji di Pengadilan Negeri Denpasar, Kamis, 19 November 2020. Anji mendatangi Pengadilan Negeri Denpasar, Bali untuk memberikan dukungan terhadap terdakwa I Gede Ary Astina alias Jerinx.

Terutama ketika akan menulis di media sosial. Karena kasus yang dialami Jerinx bisa menimpa siapa saja. “Saya perhatikan sidangnya sejak awal, ini adalah persoalan diksi,” katanya.

Meski begitu, Anji menyebutkan tidak akan berhenti menyalurkan ekspresinya. Ia juga mengimbau kepada masyarakat jangan takut untuk menyampaikan pendapat. “Jangan sampai masyarakat berhenti menyatakan pendapat,” ujarnya.

Majelis hakim yang diketuai Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi membacakan putusan dan menjatuhkan vonis satu tahun dua bulan atau 14 bulan penjara dan denda Rp 10 juta subsider satu bulan kurungan kepada Jerinx. Suami Nora Alexandra ini dinyatakan bersalah karena pernyataannya di media sosial yang menyebut IDI kacung WHO.

Kuasa hukum Jerinx, menyatakan masih pikir-pikir dengan vonis itu selama sepekan. Jaksa juga menyatakan hal yang sama karena vonis itu setengah lebih rendah dari tuntutan yakni tiga tahun.

MADE ARGAWA

Polisi Belum Bisa Pastikan Pemeran Video Syur Adalah Gisel

Zonamakassar.com, Jakarta – Polisi masih memeriksa artis Gisella Anastasi alias Gisel terkait kasus penyebaran video syur mirip dirinya di media sosial. Sejauh ini, polisi belum memastikan apakah sosok video syur itu asli Gisel atau bukan.

Masih saksi kan saudara GA, soal itu juga (sosok asli Gisel atau bukan) masih kami dalami lebih lanjut,” ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus pada wartawan, Selasa (17/11/2020).

Menurutnya, Gisel saat ini masih diperiksa polisi terkait kasus penyebaran video syur mirip dirinya itu sejak Selasa (17/11/2020) siang tadi, sekitar pukul 11.00 WIB. Namun, dia tak merincikan apa saja poin-poin yang dipertanyakan penyidik kepada Gisel.

“Sejauh ini sudah ada dua tersangka kami tahan, apakah akan berkembang ke tersangka baru itu lihat nanti juga dari hasil pemeriksaan GA,” tuturnya.

Selain dua orang itu, tambahnya, polisi juga tengah mencari pemilik akun penyebar video syur mirip Gisel lainnya. Pasalnya, dari hasil penyelidikan polisi, akun tersebut lebih masih lagi dalam menyebarkan video syur itu di media sosial.

“Sejauh ini kan kami sudah memeriksa saksi ahli, seperti ITE dan hukum juga, kita tunggu saja hasilnya nanti perkembangannya bagaimana,” katanya.

(Ari)

Nyayian Terdakwa di Persidangan Tipikor, Fee DAK Diknas Instruksi Bupati Sidrap

Zonamakassar.com, Makassar – Sidang pemeriksaan dua terdakwa Neldayanti dan Ahmad atas kasus Operasi tangkap tangan (OTT) dugaan korupsi Dinas Pendidikan (Diknas) Kabupaten Sidrap digelar di Pengadilan Negeri (PN) Makassar secara Virtual, Selasa (17/11/2020).

Dari keterangan terdakwa Ahmad menyebutkan bahwa inisiatif penarikan fee pencairan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari seluruh kepala sekolah di lingkup Dinas Pendidikan kabupaten Sidrap adalah perintah langsung Bupati Sidrap,

“Pada tanggal 27/11/19, Saya dipanggil mendengarkan langsung di Rumah jabatan bersama kepala Dinas (Syahrul Syam) bertemu Bupati, bahwa teknis pelaksanaan pemotongan fee itu diserahkan ke pak syahrul dan kepala sekolah yang tidak menyetor dilaporkan ke kami untuk diberikan sanksi mutasi atau pencopotan. Sehingga melalui pak Syahrul mengakomodir kemauan Bupati dengan menghubungi saudara muslimin untuk disampaikan kepada kepala sekolah.” beber Ahmad

Lebih lanjut Ahmad menuturkan bahwa penerimaan fee yang terkumpul tersebut dipercayakan kepada Neldayanti yang kemudian di storkan ke Bupati Sidrap

“Ada untuk pembayaran emas istri bupati, pembayaran tanah anak bupati dan rangka baja.” tambahnya.

Jaksa Penuntut Umum (PJU) menjelaskan bahwa sidang ini berguli tahun 2020 terhadap kejadian 2019 dengan menghadirkan hampir 50 saksi, berasal dari pihak Dinas pendidikan dan kepolisian,

“Kita Sidang ada tiga terdakwa Syahrul Neldayanti dan Ahmad, sejauh ini prosesnya lancar lancar saja. Kami bekerja sesuai arahan pimpinan untuk tegak lurus dan tidak bertendensi ke pihak manapun.” ucapnya.

Sebelumnya, kasus ini mulai bergulir tahun 2019 dari hasil operasi tangkap tangan Polda Sulsel. Polisi berhasil mengamankan uang sebesar Rp250 juta dari Kadisdik Pendidikan Syahrul. Dibuktikan selembar slip setoran tunai Bank BNI Cabang Pembantu Sidrap senilai Rp250 juta.

Uang tersebut diduga merupakan hasil pungutan liar dari 62 Kepala Sekolah Tingkat Sekolah Dasar dan 19 Kepala Sekolah tingkat SMP di Sidrap.(rls)