Selain Nurdin Abdullah, KPK Tangkap Pejabat Pemprov Sulsel dan Pihak Swasta dalam OTT

Foto : Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah (tengah) dikawal petugas setibanya di gedung KPK, Jakarta, Sabtu (27/2/2021). KPK mengamankan Nurdin Abdullah melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) bersama lima orang lainnya dengan barang bukti sebuah koper berisi uang. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/aww.

Zonamakassar.com, Jakarta – Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri mengatakan, pihaknya menangkap enam orang di Sulawesi Selatan terkait dugaan tindak pidana korupsi, Jumat (26/2/2021) malam.

Salah satu dari enam orang itu adalah Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah.

Fikri mengungkapkan, selain Nurdin, KPK juga menangkap pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan dan pihak swasta.

“Ada enam orang terdiri dari Kepala Daerah, pejabat di lingkungan Pemprov Sulsel dan pihak swasta,” kata Fikri dalam keterangan tertulis, di kutip Kompas.com, Sabtu (27/2/2021).

Fikri melanjutkan, saat ini enam orang tersebut sudah berada di Gedung Merah Putih KPK Jakarta.

Pihak KPK, kata dia, akan segera meminta keterangan enam orang tersebut yang diduga melakukan tindak pidana korupsi.

“Tim KPK akan segera melakukan permintaan keterangan terhadap pihak-pihak dimaksud dan dalam waktu 1×24 jam KPK akan segera menentukan sikap,” terang dia.

Laksamana: Revisi UU Pemilu Sarat Kepentingan Kejar ‘Setoran’

Zonamakassar.com, Jakarta – Indonesia rusak bukan karena dari luar, tapi dari dalam, karena dominannya kepentingan pragmatisme yang “berselingkuh” antara eksekutif dengan kekuatan politik. Revisi UU Pemilu yang ada, tidak ada jaminan akan lebih baik dari yang ada saat ini.

Demikian disampaikan pengamat politik yang juga Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Studi Masyarakat dan Negara (Laksamana), Samuel F. Silaen kepada wartawan, di Jakarta, Rabu (27/1).

“Nada-nada sumbang dan tak sedap berembus kencang dari Senayan, wacana rencana revisi UU Pemilu. Tak dapat dipungkiri bahwa rencana revisi UU Pemilu ini dipastikan sarat dengan muatan kepentingan pragmatis, yang jauh dari kepentingan rakyat,” ujar Samuel.

“Dan patut diduga ini hanya untuk kepentingan segelintir elite parpol yang ingin dapat “setoran” dari para kontestan yang akan mau maju dan akan kembali maju (petahana),” lanjut dia.

Di dalam draf RUU Pemilu, pilkada akan dinormalisasi. Artinya, Pilkada 2022 dan 2023 akan kembali diadakan seperti dalam UU tahun 2015.

Samuel mengutip pandangan Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan bahwa rencana revisi UU Pemilu belum diperlukan karena UU tersebut belum lama direvisi.

“Pandangan Zulhas itu tentu saja punya korelasi kekinian dengan keadaan bangsa yang belum sepenuhnya pulih dari dampak Covid-19. Wacana penyelenggaraan Pilkada 2022 dan 2023 itu tak lepas dari kejar “setoran” dari para kontestan yang akan turun “gelanggang” perebutan kursi kepala daerah,” tutur dia.

Untuk itu, Samuel menyarankan kepada pemerintah menolak tegas rencana revisi UU Pemilu yang belum lama direvisi tersebut. Jelas dia, rencana penggabungan pilkada dengan pilpres dan pileg bagian dari penyederhanaan pemilu agar efesien dan menghemat anggaran.

Ujicoba Pilkada serentak 2020 tergolong berjalan mulus meski dilakukan di tengah pandemik Covid-19. Kebijakan pemerintah yang tadinya diragukan oleh berbagai kalangan akan jadi kluster penyebaran Covid-19 tidak sepenuhnya terbukti, wacana untuk menunda sampai wabah Covid-19 melandai tak menyurutkan langkah pemerintah atas melaksanakan keputusan yang sudah diambil tersebut.

Jadi, lanjut Samuel, kalau karena banyak kepala daerah yang Plt atau Pjs tidak sepenuhnya buruk demi langkah perbaikan untuk jangka panjang yang komprehensif.

“Adapun rencana akan ada Pilkada 2022 dan 2023 itu sama saja tidak mau memperbaiki bangsa ini ke arah yang lebih efisien dan sederhana,” imbuhnya.

Menurutnya, jangan karena ingin memuaskan hasrat politik elektoral parpol, maka revisi UU Pemilu dipaksakan dan itu akan menodai rencana pemerintah yang ingin menyatukan pilkada serentak bersamaan dengan Pemulu 2024 terancam gagal dan berantakan.

“Alih-alih ingin memperbaiki eh malah punya ide dan gagasan untuk kembali ke sistem pilkada sebelumnya,” kritik Samuel.

Pilkada serentak dilaksanakan agar bangsa ini tidak repot berkali-kali setiap tahun ada pilkada yang menguras emosi publik dan pemborosan anggaran negara. Rencana revisi UU pemilu sarat dengan muatan kepentingan pragmatisme parpol dan bukan kepentingan rakyat Indonesia.

“Pemerintah dengan gagasannya dalam melakukan penataan dan perbaikan yang lebih baik jangan sampai mundur dalam menata sistem kepemiluan yang sederhana dan efisien. Mengembalikan pelaksanaan pilkada kepada model yang lama sama saja melanggengkan cara dan sistem yang usang. Semoga pilkada serentak berikutnya yang akan dilaksanakan bersamaan dengan pilpres terlaksana dengan baik,” pungkas Samuel.(rls)

Sah! Listyo Sigit Prabowo di Lantik menjadi Kapolri

Zonamakassar.com, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik Listyo Sigit Prabowo menjadi Kapolri. Dengan jabatan tersebut, Listyo Sigit Prabowo resmi berpangkat jenderal.

Pelantikan Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri digelar di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (27/1/2021).

Pelantikan dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan dihadiri undangan secara terbatas.

Pelantikan diawali dengan menyanyikan lagu ‘Indonesia Raya’. Kemudian dibacakan Keppres tentang pengangkatan Listyo Sigit Prabowo menjadi Kapolri.

Jokowi kemudian memandu pembacaan sumpah jabatan Listyo Sigit Prabowo.

“Demi Tuhan Yang Maha Esa saya menyatakan dan berjanji sungguh-sungguh bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab. Bahwa saya akan menjunjung tinggi Tribrata,” kata Jokowi saat membacakan sumpah jabatan yang diikuti Sigit.

Doni Monardo Umumkan Dirinya Positif Covid-19

Zonamakassar.com, Jakarta-Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Doni Monardo mengumumkan dirinya positif tertular virus corona menyusul aktivitas padat dalam sepekan terakhir memimpin penanggulangan bencana gempa bumi Sulawesi Barat dan banjir Kalimantan Selatan.

“Dari hasil tes PCR tadi malam, pagi ini mendapatkan hasil positif Covid-19 dengan CT Value 25. Saya sama sekali tidak merasakan gejala apapun dan pagi ini tetap beraktivitas normal dengan olahraga ringan berjalan kaki 8 kilometer,” tutur Doni dalam siaran pers Sabtu (23/12)

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB) tersebut, kini tengah melakukan isolasi mandiri sambil terus memantau perkembangan penanganan Covid-19 dan penanganan bencana di berbagai daerah.

Doni yang baru kembali dari Mamuju, Sulbar, Jumat sore, menuturkan dirinya selama ini begitu disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan dengan selalu memakai masker dan mencuci tangan.

Pada Jumat sore, Doni dan seluruh staf yang mendampinginya selama kunjungan kerja di Sulbar dan Kalimantan Barat juga menjalani tes PCR. Hasilnya, salah satu stafnya juga dinyatakan positif.

“Covid-19 ini begitu dekat di sekitar kita. Selama ini saya berusaha sekuat tenaga patuh dan disiplin menjalan protokol kesehatan dan tetap bisa tertular. Dengan kejadian ini saya meminta masyarakat agar jangan kendor dalam memakai masker, menjaga jarak dan jauhi kerumunan, serta rajin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir,” tuturnya.

Egy Massadiah, Tenaga Ahli BNPB yang juga staf khusus Doni Monardo, mendapatkan hasil tes PCR-nya negatif. Dia mengatakan selalu berada didekat Doni dalam seminggu terakhir, termasuk selalu satu mobil ketika aktivitas penanganan bencana di Mamuju, Majene dan Banjarmasin.

Menurut Egy, Doni telah berada di Mamuju pada Jumat Sore (15/1/2021) kurang dari 12 jam dari saat gempa di Sulawesi Barat terjadi. Selanjutnya Kepala BNBP bergeser ke Banjarmasin pada Minggu (17/1) dan kembali ke Mamuju pada Selasa pagi sebelum kembali ke Jakarta, kemarin. ***

Ini Kata Ketua BNPB Soal Penjarahan Bantuan di Sulbar

Zonamakassar.com, Makassar – Penjarahan sejumlah warga terhadap pembawah bantuan sembako ke Sulawesi Barat terjadi beberapa waktu lalu dan viral di sosial media.

Sehingga kejadian ini mendapat tanggapan dari Kepala BNPB Doni Monardo.

Doni mengatakan, bantuan yang masuk tidak mesti bantuan semua harus disalurkan ke posko induk.

“Tadi sudah diarahkan Pak Gubernur bahwa bantuan yang berasal dari luar Mamuju dan luar Majene, itu bisa disalurkan langsung kepada masyarakat di sepanjang rute menuju ke posko utama sehingga tidak terjadi lagi pengambilan yang dilakukan oleh masyarakat,” kata Kepala BNPB Doni Monardo kepada wartawan di posko induk gempa bumi Sulbar, Kota Mamuju, Sabtu (16/1/2021) malam.

Apa yang dilakukan warga kata Doni, tidak sepenuhnya bisa dikatakan sebagai penjarahan.

Namun, ia mengatakan jika kepolisian telah melakukan keamanan agar terhindar dari kejadian serupa.

“Dan tadi Kapolda juga sudah memberikan pengamanan logistik yang dibawa oleh sejumlah pendonor dan juga oleh sejumlah pemerintah daerah.” jelasnya.

Sementara itu, Kapolda Sulsel Irjen Eko Budi Sampurno mengatakan penjarahan adalah mereka yang membawa bantuan logistik secara perorangan

“Jadi rata-rata dijarah itu adalah gerakannya secara perorangan kemudian dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu yang sebetulnya bukan korban utama daripada bencana ini ” ujar Irjen Eko, Sabtu, (16/1).(*)

Gempa Susulan M 5,0 Terjadi di Majene, BMKG Harap Masyarakat Ikuti Informasi Resmi

Zonamakassar.com, Jakarta – Gempa dengan kekuatan M5,0 kembali terjadi di Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat pada Sabtu (16/1) pukul 06.32 WIB. Gempabumi ini dirasakan di daerah Kabupaten Majene III MMI dan berdasarkan permodelan tidak berpotensi tsunami.

BPBD Kabupaten Majene menginformasikan belum ada laporan terkait dampak gempa yang berpusat di darat 20 km Timur Laut Majene dan berkedalaman 10 km ini.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan gempa susulan masih akan terjadi. Untuk itu BNPB mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan selalu waspada terkait adanya potensi gempa susulan yang berkekuatan signifikan.

BNPB juga mengimbau masyarakat yang tinggal di kawasan perbukitan dengan tebing curam untuk waspada terhadap longsoran dan reruntuhan batu. Selain itu, bagi yang tinggal di kawasan pantai atau pesisir, diharapkan untuk selalu waspada dan segera menjauhi pantai apabila merasakan adanya gempa susulan.

Masyarakat diminta untuk dapat mengikuti informasi resmi dan tidak mudah percaya dengan segala informasi yang belum jelas sumbernya. Masyarakat juga diimbau untuk tidak percaya berita bohong atau hoax mengenai prediksi dan ramalan gempabumi yang akan terjadi dengan kekuatan lebih besar dan akan terjadi tsunami.

Masyarakat juga dapat mengikuti perkembangan informasi kegempaan melalui BMKG dan portal InaRisk untuk mengetahui potensi risiko bencana yang ada disekitar tempat tinggal.

Dr. Raditya Jati
Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB

Gempa M 6,2 di Majene, Kantor Gubernur Sulbar Ambruk

Zonamakassar.com, Mamuju – Gempa bumi dengan magnitudo (M) 6,2 di Majene juga berdampak ke ibu kota Sulbar di Mamuju. Kantor Gubernur Sulbar ambruk akibat musibah ini.

“Betul info yang kami dapatkan kantor Gubernur rusak berat,” ujar Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan (Kapusdatinkom) BNPB Raditya Jati, dikutip detikcom Jumat, (15/1/2021).

Raditya juga mengatakan saat ini aliran listrik masih padam. “Sementara masih mati listrik,” ujar Raditya.

Berdasarkan foto yang beredar, gedung Gubernur Sulbar pasca gempa tampak ambruk tak tersisa. Puing-puing gedung tampak berserakan.

Diketahui Informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), gempa M 6,2 di Majene terjadi pukul 02.28 WITA Jumat (15/1/2021).

Lokasi gempa ada di koordinat 2,98 Lintang Selatan dan 118,94 Bujur Timur. Gempa berada di kedalaman 10 kilometer.

Gempa dirasakan Modified Mercalli Intensity (MMI) IV-V di Majene, III MMI di Palu dan II MII Makasar.(*)

Sempat Gemetar, Ini Cerita Dokter yang Suntikkan Vaksin Ke Presiden

Zonamakassar.com, Jakarta – Wakil Dokter Kepresidenan dr Abdul Muthalib menjadi orang yang menyuntikkan vaksin Covid-19 untuk Presiden Joko Widodo.

Acara penyuntikan vaksin Covid-19 perdana itu berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (13/1/2021).

Ia mengatakan sempat merasa deg-degan sebelum menyuntikkan vaksin Covid-19 buatan Sinovac ke dalam tubuh orang nomor satu di republik ini.

Menyuntik orang pertama di Indonesia tentunya ada rasa gugup,” kata Abdul Muthalib usai penyuntikan.

Namun, saat memulai penyuntikan, ia merasa tenang kembali dan dapat mengendalikan rasa gugup yang melanda sebelumnya.

Penyuntikan vaksin Covid-19 untuk Presiden Jokowi berjalan lancar dan tanpa rasa sakit. Bahkan, Abdul Muthalib mengatakan tak ada pendarahan di bekas suntikan Presiden Jokowi.

“Pada waktu menyuntikkannya tidak masalah. Tidak gemetaran lagi waktu menyuntikkannya. Pertamanya saja agak gemetaran,” kata Abdul Muthalib.

“Semua berjalan baik dan lancar, enggak ada masalah. Bahkan tidak ada pendarahan sama sekali di bekas suntikannya. Sekarang masih menunggu 30 menit ke depan,” tutur Abdul Muthalib.(*)

Menkes: Vaksinasi dimulai Rabu, dimulai dari Presiden Jokowi

Zonamakassar.com, Jakarta – Pada pekan ini, Pemerintah berencana memulai vaksinasi Covid-19. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebutkan, vaksinasi akan digelar mulai Rabu (13/1/2021). Rencananya, vaksin Covid-19 pertama di Indonsia akan disuntikkan ke Presiden Joko Widodo.

“Mengenai vaksinasi, Insya Allah, Bapak, Ibu, kita akan mulai di hari Rabu dan akan dimulai oleh Bapak Presiden,” kata Budi dalam konferensi pers yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Senin (11/1/2021).

Budi mengatakan, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan kabar baik mengenai kehalalan vaksin. Dalam waktu dekat, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) juga akan menyampaikan kabar baik tentang izin penggunaan darurat vaksin atau emergency use authorization (EUA). Budi memastikan, vaksinasi baru akan dimulai setelah BPOM menerbitkan EUA.

“Pemerintah tidak akan mendahului persetujuan dari BPOM karena BPOM adalah badan independen yang secara scientific berhak untuk menentukan apakah vaksin ini layak atau tidak,” ujar Budi. “Jadi sama sekali kita tidak akan melakukan vaksinasi sebelum memang approval dari BPOM itu keluar,” tuturnya.

Budi pun meminta pemerintah pusat, daerah, badan usaha, hingga swasta untuk bahu-membahu dalam proses distribusi vaksin ke 34 provinsi di Tanah Air. Ia menyebut distribusi vaksin membutuhkan cold chain atau jalur dingin sehingga prosesnya lebih kompleks.

Bersamaan dengan itu, Budi meminta seluruh masyarakat tetap menerapkan protokol kesehatan pencegahan virus secara ketat.

“Kita harus selalu memakai masker, kita harus selalu menjaga jarak, dan kita harus selalu mencuci tangan,” kata dia.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul “Menkes: Vaksinasi Dimulai Rabu, Diawali oleh Presiden Jokowi” Penulis : Fitria Chusna Farisa Editor : Bayu Galih

Mantan Ketua KKSS dan Kabulog Beddu Amang Tutup Usia

Zonamakassar.com, Makassar – Beddu Amang, Kepala Bulog 1995-1998 dan Ketua Umum Kerukunan Sulawesi Selatan (KKSS) tiga periode, 1988-1999 – telah wafat dalam usia 85 tahun di Rumah Sakit Pondok Indah, Jakarta, akibat sakit, Sabtu pukul 17.00 WIB (8/1/2020).

Sebelumnya, Beddu dirawat di ruangan ICU Rumah Sakit Primer Bintaro, Jakarta, 12 Juni, lalu pada 1 Desember 2020 kembali dirawat di ICU RS Pondok Indah Jakarta.

Beddu menyusul istrinya Siti Maesarah yang telah ‘berpulang’lebih dulu pada 2013. Dari Maesarah yang dipersunting pada 1972, Beddu dikaruniai dua putri; Lisa dan Mutia berikut seorang putra bernama Fadhil.

Setahun terakhir, pria berperawakan subur ini didera penyakit sehingga ia kerap cuci darah. Tak heran, dalam berbagai kegiatan di KKSS Beddu jarang tampil di publik.

Sebagai catatan, Beddu Amang selain tercatat sebagai Menteri Negara Urusan Pangan juga merangkap sebagai Kepala Badan Urusan Logistik Republik Indonesia, periode 1995-1998.

Pria kelahiran Ujung Pandang 7 Agustus 2021 ini berhasil menyelesaikan studi S2 dan S3 di University of California jurusan Pembangunan Ekonomi setelah sebelumnya mengantongi gelar S1 dari Universitas Gajah Mada.

Sebelum menjadi Menteri Pangan RI, Beddu Amang telah menjadi Asisten I Menteri Negara Pangan periode 1993-1996. Ia juga tercatat pernah berada sebagai Presiden ASAE (Asian Society of Agricultural Economist) periode 1996-1999.