Negara Paling Fanatis Sepakbola Tanpa Kompetisi

Zonamakassar.com, – “Membayangkan negara paling fanatis sepakbola, tapi tak memiliki kompetisi sepakbola”.

Kalimat itu begitu viral. Mampir di akun-akun media sosial kita. Menggelitik perasaan. Sebab memang begitulah adanya.

Kita sedang berada di negara yang sangat menggilai sepakbola, negara yang selalu jadi incaran sebagai pasar dari industri olahraga ini di level dunia, namun tak mampu memutar liganya sendiri.

Para pemain gundah. Termasuk para pemain asing yang begitu gamang. Ada yang sudah kabur duluan karena tak tahan dengan situasi ini.

Para suporter juga kehilangan tontonan. Kebanggaan dan euforia yang selalu bisa menjadi penawar lelah bekerja, saat ini tak ada lagi.

Ya, 7 bulan lalu tepatnya setelah digulir selama tiga pekan Liga 1 Shopee kompetisi dihentikan. Di bulan Oktober, PSSI ingin melanjutkan akan tetapi pihak kepolisian tidak mengeluarkan izin dengan alasan pandemi Covid-19 dan menunggu pilkada serentak selesai.

Januari adalah waktu yang telah disepakati untuk melanjutkan kompetisi Liga 1. Akan tetapi, lagi-lagi pihak kepolisian belum memberikan rekomendasi lanjutan liga ini dengan alasan kurang lebih sama; Covid-19.

Padahal, kelanjutan Liga 1 ini digelar dengan tujuan untuk kepentingan tim nasional sepakbola Indonesia. Belum lagi jika bicara soal banyaknya dapur keluarga yang bisa terbantu. Sama halnya dengan pagelaran pilkada yang telah usai bertujuan untuk kepentingan nasional, meski menyisahkan klaster baru penyebaran Covid-19.

Entah apa yang membuat para pemangku kebijakan itu masih bertahan dengan sikapnya. Padahal di luar negeri, di negara yang Covid-19 juga mendera dan bahkan lebih parah, liga bisa digelar. Tentu saja dengan protokoler kesehatan yang ketat.

“Membayangkan negara paling fanatis sepakbola, tapi tak memiliki kompetisi sepakbola”.

Baca sekali lagi kalimat itu. Lalu menangislah jika memang itu bisa membantu. Atau sekalian terbahak-bahak, menertawai kondisi yang memang tampak lucu ini.

Entah sampai kapan rindu akan dipertemukan. Apakah harus menunggu sampai pandemi ini berakhir? Rasanya tidak sanggup membayangkan.

Penulis : Sadakati Sukma (Sekretaris Jendral Red Gank)

Ini Pertimbangan terakhir Prabowo kenapa dia terima jadi Menteri Jokowi!

Zonamakassar.com. Beberapa kali maju sebagai capres maupun sebagai cawapres sedikit banyak mempengaruhi perasaan yang begitu mendalam dari sebuah perjalanan karir politik, Prabowo Subianto (PS) setelah berkali kali dia mencoba peruntungan menuju RI1 maupun RI2 namun gagal.

Ada trauma atau kejenuhan dan batas akhir tingkat kepercayaan yang dimiliki oleh setiap orang ketika perjalanan karir politik seolah mentok itulah yang dirasakan oleh PS didalam menapaki tangga karir politik setelah dipecat dari dinas kemiliterannya. Hal itu lumrah terjadi pada manusia yang normal, ini soal faktor x keputusan sang ilahi, “ujar pengamat politik Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Studi Masyarakat dan Negara (LAKSAMANA), Samuel F. Silaen kepada wartawan di Jakarta (4/1).

Bukan PS tak berusaha namun kenyataannya memang belum berhasil, itulah sebuah pelajaran berharga yang dirasakan oleh setiap orang ketika perjalanan menuju puncak karirnya mentok, bicara daya tahan tubuh manusia ada batasnya. Bila tak kuat bisa stress ringan atau stroke ringan dll, “imbuhnya.

Tawaran menteri yang menghampiri PS sebagai obat sekaligus kompromi politik diberikan Presiden Jokowi kepada Prabowo sedikit banyak dapat mengobati rasa kepedihan akibat kekalahan yang berulang kali dia rasakan, jadi setiap keputusan pasti ada konsekuensinya, termasuk keputusan Prabowo menerima ajakan Jokowi menjadi pembantunya, “jelas Silaen.

Setiap orang bisa berpangkat jenderal tapi tidak semua jenderal bisa jadi panglima, kecuali sebuah garis tangan seseorang, mungkin itu jugalah pertimbangan terakhir Prabowo dan nasehat keluarga serta rekan sejawatnya, kenapa dia mau jadi Menteri. Prabowo tahu akibatnya ketika dia menerima jadi menteri, dihujat dan dilecehkan oleh pendukungnya yang selama ini mendukung Prabowo, “jelas mantan pengurus DPP KNPI itu.

Pertarungan politik antara strategi dan takdir illahi itu lumrah, semua orang bisa sama- sama berjuang, tapi tidak lantas semua orang jadi pemenang secara bersamaan, dalam kompetisi ada kalah dan menang. Sejauh ini pamor Prabowo berada dititik terendah dimata para pendukung fanatiknya. Yang jelas sekarang pendukung Jokowilah yang berubah menjadi pendukung Prabowo ada sekitar 10- 20%, “tebak Silaen.

Selebihnya pendukung Jokowi masih wait and see tentu banyak faktor yang mempengaruhi kenapa wait and see karena menunggu keputusan partai politik yang jadi pengusung Jokowi maju sebagai capres. Ini bagian dari loyalitas ke partai, “tutur Silaen.

Silaen melihat pertarungan politik kontestasi 2024 akan terjadi head to head antara capres militer dan pengusaha atau keduanya nge- blended (perpaduan), militer non militer sebenarnya tidak terlalu masalah. Selanjutnya bicara kekuatan kapital yang akan menjadi faktor penentu, siapa yang akan maju atau didukung oleh partai politik, “terawang mata batinnya.

Pertanyaan publik sederhana apakah Ketum Gerindra Prabowo Subianto akan kembali maju atau tidak? Persoalan ini akan dijawab oleh Prabowo the last minute, tentu akan banyak yang jadi pertimbangannya ketika dia akan kembali maju sebagai capres, “ungkap Silaen.

PS kalau maju lagi berpikir keras agar tidak kembali kalah, kalau sampai kalah lagi, ini namanya gol bunuh diri sekaligus mimpi buruk yang panjang buat Menhan, perlu diketahui bahwa ‘musuh’ terbesar Prabowo sekarang adalah pendukungnya sendiri yang merasa kecewa berat atas sikap politiknya setelah masuk kedalam kabinet rivalnya, “pungkasnya.

Pilpres Amerika Rasa Indonesia

Usman Kansong Dewan Redaksi Media Group


Zonamakassar.com, PILPRES Amerika rasa Indonesia. Pilpres Amerika 2020 serupa Pilpres Indonesia 2019 dan 2014. Begitu lelucon politik yang muncul di media sosial. Lelucon politik itu berawal dari kicauan David Lipson di Twitter. Jurnalis ABC Australia itu berkicau, “Feeling like Indonesian politics….” Terjemahan bebasnya, ya itu tadi, Pilpres Amerika rasa Indonesia.

Pangkal kicauan Lipson itu kiranya klaim kemenangan oleh kandidat petahana Donald Trump ketika hasil penghitungan suara belum lagi fi nal. Ini mirip klaim kemenangan oleh Prabowo Subianto pada Pilpres 2019 dan 2014. Pangkal lain ialah ancaman Trump menggugat hasil pilpres ke Mahkamah Agung. Ini serupa gugatan Prabowo atas hasil penghitungan suara ke Mahkamah Konstitusi pada Pilpres 2019 dan 2014.

Ross Tapsell, pengajar dan peneliti pada Australian National University, menimpali kicauan Lipson. Tapsell berkicau, “Absolutely. But it’s not truly Indonesian politics unless Trump ends up Biden’s secretary of defense.” Terjemahannya kira-kira, ‘Betul sekali. Tetapi itu tidak betul-betul mirip politik Indonesia kecuali Trump jadi menteri pertahanan.” Seusai Pilpres 2019, Prabowo, kandidat presiden yang kalah, menjadi menteri pertahanan dalam kabinet Presiden Joko Widodo. Lelucon politik Lipson dan Tasell bukan sembarang gurauan politik, melainkan kritik terhadap praktik demokrasi di Amerika dan Indonesia. Lelucon itu hendak mengkritik betapa praktik berdemokrasi dalam Pilpres 2019 dan 2014 di Indonesia belum matang.

Bagi Amerika, lelucon politik itu mengkritik betapa praktik berdemokrasi di negara kampiun demokrasi itu dalam tingkat tertentu mengalami kemunduran.

Pada masyarakat yang demokrasinya matang, tidak ada klaim kemenangan sebelum penghitungan suara rampung. Bagi Indonesia, ini menunjukkan demokrasi Indonesia jalan di tempat, masih berada dalam tahap transisi menuju demokrasi. Bagi Amerika, klaim kemenangan memperlihatkan demokrasinya mundur.

Pada masyarakat yang demokrasinya dewasa, semestinya tidak ada gugatan hasil pilpres. Gugatan, juga klaim kemenangan, menunjukkan ketidakpercayaan pemilu berlangsung adil, jujur, transparan. Gugatan, juga klaim kemenangan, bentuk praduga pilpres berlangsung curang. Pada masyarakat yang demokrasinya matang, kandidat yang kalah segera mengucapkan selamat kepada kandidat yang menang, bahkan hanya berdasarkan hasil hitung cepat.

Itulah yang dilakukan Hillary Clinton yang segera menghubungi Trump untuk mengucapkan selamat pada Pilpres 2016 di Amerika. Itulah yang dilakukan Jusuf Kalla yang mengucapkan selamat kepada Susilo Bambang Yudhoyono pada Pilpres 2009 di Indonesia. Clinton dan Kalla demokrat sejati.

Itulah yang dilakukan Hillary Clinton yang segera menghubungi Trump untuk mengucapkan selamat pada Pilpres 2016 di Amerika. Itulah yang dilakukan Jusuf Kalla yang mengucapkan selamat kepada Susilo Bambang Yudhoyono pada Pilpres 2009 di Indonesia. Clinton dan Kalla demokrat sejati.

Pada Pilpres 2000 di Amerika, Al Gore memang menggugat kemenangan George Bush ke Mahkamah Agung. Namun, selisih perolehan suara mereka terbilang sangat kecil. Begitupun, publik mempertanyakan langkah Al Gore itu.

Kicauan Ross Tapsell bahwa Pilpres 2020 di Amerika baru dikatakan mirip Pilpres Indonesia bila Trump menjadi menteri pertahanan serupa Prabowo tentu tidak bakal terjadi.

Di Amerika yang menganut sistem dua partai, pemenang mengambil semuanya; the winner takes all.

Presiden terpilih pasti akan mengambil orang-orang dari partai politiknya sebagai menteri. Trump mengambil menteri dari kalangan Republik seusai memenangi Pilpres 2016. Biden, bila menang di Pilpres 2020, pasti mengambil orang-orang Demokrat sebagai menteri. Dalam hal ini, demokrasi di Amerika sangat matang.

Presiden terpilih pasti akan mengambil orang-orang dari partai politiknya sebagai menteri.

Trump mengambil menteri dari kalangan Republik seusai memenangi Pilpres 2016. Biden, bila menang di Pilpres 2020, pasti mengambil orang-orang Demokrat sebagai menteri. Dalam hal ini, demokrasi di Amerika sangat matang. Kicauan Tapsell terang benderang kritik terhadap praktik politik di Indonesia, bahwa praktik berdemokrasi di Indonesia belum dewasa.

Demokrasi matang mensyaratkan oposisi untuk menjalankan mekanisme check and balance. Presiden Jokowi semestinya mengangkat menteri-menterinya dari kalangan partai koalisi. Presiden Jokowi semestinya tidak meng angkat Prabowo sebagai menteri pertahanan supaya bekas rival dan partainya tetap berada di luar pagar kekuasaan, terus menjadi oposisi, konsisten melaksanakan check and balance. Tentu saja Trump di Pilpres 2020 dan Prabowo di Pilpres 2019 dan 2014 punya seribu satu argumen untuk mengklaim kemenangan serta untuk menggugat ke MA atau MK. Pun, Presiden Jokowi punya seribu satu alasan merekrut Prabowo sebagai menterinya.

Bagaimanapun, Pilpres Amerika dan lelucon politik yang menyertainya kiranya bisa menjadi pelajaran untuk memulihkan demokrasi di ‘Negeri Paman Sam’ itu. Di tangan Trump, dengan ideologi populisme sayap kanannya, demokrasi mengalami kemunduran. Itulah sebabnya Joe Biden berkata, “Kita rebut kembali demokrasi Amerika.” Bagi Indonesia, Pilpres Amerika dan lelucon politik yang mengekornya mesti juga diposisikan sebagai pelajaran menaikkan kelas demokrasi dari transisi demokrasi menjadi demokrasi sesungguhnya.

Survei Badan Pusat Statistik menyebut indeks demokrasi Indonesia naik, tetapi sejumlah pakar menyebut praktik demokrasi di Indonesia mundur menjadi yang disebut demokrasi iliberal.

Sumber: https://m.mediaindonesia.com/podiums/detail_podiums/1981-pilpres-amerika-rasa-indonesia

Samuel F Silaen : Mantan Komisioner Bambang Widjojanto Apa Prestasi Mu?

Zonamakassar.com, Makassar – Pandai mengkritik tapi tak pandai introspeksi diri itulah Bambang Widjojanto (BW) mantan komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Demikian kritik pengamat politik Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Studi Masyarakat dan Negara (LAKSAMANA), Samuel F. Silaen.

“Bambang Widjojanto (BW) telah diberikan kesempatan bekerja profesional, tapi tak ada prestasi yang dapat diteladani apalagi dibanggakan. Emang sudah berbuat apa dia selama menjabat komisioner KPK RI?,” kata Silaen dalam keterangan rilisnya kepada newsdaring, Senin (5/10).

Sekarang ini menjabat sebagai KPK Jakarta. Perlu diketahui, kata Silaen kalau sudah pernah diberikan kekuasaan tapi mandul, maka itulah jejak rekam yang tidak bisa dilupakan untuk sekedar mencuci tangan supaya dikatakan bersih.

“Selama jadi komisioner KPK RI, emang Bambang Widjojanto sudah berprestasi apa sih?,” tanya Silaen.

Lanjutnya, sudah diberikan kesempatan untuk berkuasa tapi tak melakukan apa-apa, yang berdampak positif buat publik, itu sama saja dengan mandul.

“Kita bisa lihat karakter orang dari waktu dia berkuasa, kecuali Bambang Widjojanto belum pernah menduduki jabatan yang prestisius lain ceritanya,” papar Silaen.

Menurutnya, ketika ada mantan pejabat berkoar-koar itu sama saja melempar kata kasarnya (maaf) kotoran manusia kemuka sendiri, karena ketika tak menjabat lagi kelihatan seperti super hero, no!, itulah model karakter pecundang tulen. Kita dapat melihat karakter asli orang ketika dia sedang berkuasa.

Ia menambahkan, kepada ‘para mantan’ jangan sok jagoan deh! apalagi merasa sok bersih, ketika sudah tak dipakai kembali kritik sana sini, itu sama saja buka aib sendiri.

“Gantian saja agar semua anak-anak bangsa ini punya kesempatan untuk membangun negeri ini. Tak perlu bertahan pada egoisme pribadi. Lebih baik diam jika masih belum bisa berbuat yang spektakuler, itu artinya kemampuan masih pas-pasan. Itu sudah cukup membantu,” ungkap Silaen.

Silaen memberikan tantangan perubahan cepat yang diharapkan oleh publik tidak terjadi mungkin karena anda bertahan/bercokol pada posisi anda yang tak punya prestasi.

“Budayakan berprestasi dimana anda dipercayakan. Kalau tidak bisa maka jangan banyak bacot, cukup anda diam saja. Suruh aja yang lain berkoar-koar,” ucap Silaen.

Silaen memaparkan, jabatan yang dipercayakan itu amanah yang diberikan Tuhan maha pencipta semesta alam, untuk membuktikan anda mampu atau tidak memberikan yang terbaik dari yang anda bisa atau hanya bisa ‘ngecap’ cukup sudah memakai orang yang tak mampu berprestasi kecuali hanya jadi pengganggu kinerja orang lain, hanya sekedar ingin cari perhatian.

“Negara ini hanya dijadikan kelinci percobaan dari mereka-mereka yang merasa hebat dan sok pahlawan. Banyak pejabat ketika menjabat diam-diam saja. Namun ketika sudah tak berkuasa lagi, baru berceloteh, bisanya cuma jadi ‘hama penggerek’ teriak sana sini, bikin polusi,” tegas Silaen.

Katanya lagi, jika sudah mantan pejabat tidak perlu lagi berkoar-koar karena sudah pernah dapat kesempatan, tapi no prestasi. Berikan kesempatan kepada yang lain agar yang lain juga punya kesempatan juga membuktikan kemampuan yang dimiliki.

“Jadi ada pembanding, jangan sampai 3L deh,” pinta Silaen.

“Jika tak diberikan kesempatan kepada yang lain maka sama saja dengan status quo, memelihara status quo maka negeri ini ya seperti ini terus tak banyak berubah karena dikuasai oleh orang itu-itu saja. Rakyat Indonesia harus cerdas melihat fenomena ini, agar bersatu meruntuhkan tembok-tembok yang sedang mengangkang,” tandasnya. (wartalika)

Pasal Karet Diskualifikasi Paslon Pilkada 2020

Zonamakassar.com, Makassar – Pasangan calon pilkada 2020 dapat didiskualifikasi jika tidak menerapkan protokol kesehatan covid-19 yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Hal ini tertuang dalam PKPU nomor 6 tahun 2020 jo. PKPU nomor 10 tahun 2020 tentang pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati dan/ atau walikota dan wakil walikota serentak lanjutan dalam kondisi bencana nonalam corona virus disease 2019 (covid-19) pasal 11 ayat (1), (2) dan

(3) Dalam hal pihak yang bersangkutan telah diberikan teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap tidak melaksanakan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid19) KPU provinsi, KPU Kab/Kota, PPK atau PPS berkoordinasi dengan Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kab/Kota, Panwaslu kecamatan, atau Panwaslu Kelurahan/desa untuk mengenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sanksi yang dimaksud dapat berupa diskualifikasi Pasangan calon sesuai dengan peraturan UU nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Meskipun didalam PKPU ini belum tegas tentang pengenaan sanksi akan tetapi ini menjadi celah bagi khususnya tim hukum/ tim advokat pada masing-masing pasangan calon kepala daerah menjadi pintu masuk untuk menjadikan sebuah alasan di diskualifikasi salah satu pasangan calon.

Apalagi sudah jelas himbauan maupun permintaan Mendagri kepada KPU, beserta Bawaslu untuk mendiskualifikasi pasangan calon yang tidak mengindahkan protokol kesehatan. Beberapa daerah kemarin sudah mendapat teguran dari Mendagri dimana mengumpulkan dan mengerahkan massa pada saat pendaftaran paslon di KPU masing-masing daerah.

Maka dari itu, pemerintah dalam hal ini KPU, Bawaslu dan DKPP harus tetap berkoordinasi dalam rangka penerapan pasal tersebut agar pelaksanaan Pilkada serenak 2020 dapat berjalan dengan tertib, aman dan lancar.

Sulaiman Syamsuddin, S.H
Praktisi Hukum

Mungkinkah PAN “Tanpa” Amien Rais?

Oleh: Hadisaputra
Staf Pengajar Sosiologi Unismuh Makassar

Zonamakassar.com, Makassar – Kongres PAN di Kendari, 10-12 Februari 2020, kembali menetapkan Zulkifli Hasan sebagai Ketua Umum PAN periode 2020-2025. Pertanyaan yang menyeruak di benak publik, apa makna kemenangan Zulkifli Hasan, dan bagaimana masa depan PAN “tanpa” Amien Rais.
Kata ‘tanpa’ harus segera diberi tanda petik, karena hingga artikel ini ditulis, Amien Rais belum menyatakan sikap pasca jagoannya, Mulfachri Harahap, tumbang dalam Kongres. Zulkifli dalam pidato kemenangannya pun, hanya menyinggung Hatta Rajasa yang diminta menjabat Ketua Majelis Pertimbangan Partai (MPP), belum menyinggung nasib sang pendiri partai dalam kepengurusan PAN mendatang.
Kemenangan Zulkifli
Kemenangan Zulkifli mendapat respon yang beragam dari publik. Ada yang berpandangan, kemenangannya merupakan wujud intervensi istana. Sebelum Kongres Kendari, kubu Mulfachri yang didukung Amien Rais telah menegaskan, jika mereka menang, PAN akan tetap berada di barisan oposisi. Mereka memutuskan akan menjadi mitra kritis Pemerintah.
Sebaliknya, meski kubu Zulkifli tak pernah menunjukkan pandangan tegas akan berlabuh ke Koalisi Jokowi, sinyal menuju ke sana bukan isapan jempol. Misalnya, belakangan Zulkifli didukung oleh gerbong PAN pendukung Jokowi. Sebutlah, bergabungnya mantan Menteri Jokowi, Asman Abnur, yang didukung Hatta Rajasa dan Bima Arya. Namun, kebenaran asumsi ini, masih menunggu sikap yang akan diambil Zulkifli Hasan dalam beberapa waktu ke depan.
Di sisi lain, kemenangan Zulkifli juga dapat dimaknai sebagai ‘loncatan’ PAN untuk keluar dari bayang-bayang ketokohan Amien Rais. Jika demikian, apakah Amien Rais gagal mempertahankan ketokohan? Justru saya berpandangan, Amien Rais telah berhasil menginstitusionalisasikan demokrasi dalam tubuh partainya. Amien ibarat guru yang berhasil mendidik murid-muridnya tentang makna demokrasi.
Sejak Kongres II hingga V, Amien selalu menyuarakan tradisi Ketua Umum PAN hanya satu periode. Amien juga selalu mencontohkan proses demokratisasi dalam tubuh partainya. Nuansa egalitarianisme yang merupakan nilai inheren dalam demokrasi, membuat Amien tak kaget ‘dilawan’ murid-muridnya sendiri.
Pada Kongres III, titah Amien tak sepenuhnya diikuti. Dalam Kongres IV di Bali, gerbong Amien Rais hampir kalah. Malah dalam Kongres Kendari, Zulkifli Hasan, Hatta Rajasa dan Soetrisno Bachir bersatu dan ‘melawan’ sang guru. Sang guru berhasil dikalahkan. Tapi bukankah itu bukti, bahwa sang guru telah berhasil. Ia telah mencetak murid yang lebih hebat dari dirinya.
Mungkin dalam model mendidik murid berpolitik dan berdemokrasi, Amien meminjam strategi Gus Dur di PKB. Gus Dur telah berhasil menghasilkan tokoh seperti Matori Abdul Jalil dan Muhaimin Iskandar. PKB sekarang mampu melampaui bayang-bayang Gus Dur. Mereka telah membangun institusi partai modern, yang mengandalkan sistem dan kekuatan kolektif fungsionarisnya.
Masa Depan PAN
Lalu bagaimana masa depan PAN tanpa Amien Rais? Ada yang pesimis, ada yang optimis. Kelompok pesimis menganggap Mantan Ketua MPR ini masih merupakan magnet elektoral bagi PAN. Mungkin Amien tak lagi berpengaruh di kalangan fungsionaris PAN, namun ia masih memiliki banyak pengikut di akar rumput. Segmen pemilih dari kalangan Muhammadiyah, misalnya, sebagian besar mendukung PAN karena sosok Amien. Bagi kelompok pesimis ini, tanpa Amien Rais, PAN sedang menyiapkan kuburannya di Pemilu 2024.
Bagi yang berpandangan optimistik, inilah kesempatan bagi PAN untuk bertransformasi menjadi partai modern. Partai yang berpijak pada mekanisme, dan kekuatan kolektif. Memenangkan Pemilu, bukan karena kharisma tokoh, melainkan kinerja para aktivis partai yang duduk di eksekutif maupun legislatif.
Dalam merumuskan masa depan sebuah organisasi, setidaknya mesti menimbang tiga hal. Pertama, tujuan pendirian organisasi sebagaimana dirumuskan para founding fathers. Kedua, keinginan para pengurus/ anggota organisasi saat ini. Ketiga, perkembangan tren isu zaman.
Dalam konteks partai politik, juga demikian. Partai tetap harus merujuk pada cita-cita para pendiri partai. Namun sebagai partai modern, yang dirujuk adalah pelembagaan cita-cita pendiri partai melalui konstitusi partai, sebagaimana tercermin dalam Platform, AD/ART atau pedoman organisasi lainnya.
Misalnya, keinginan Amien Rais membangun tradisi Ketua Umum PAN satu periode, seharusnya dituangkan dalam AD/ART partai. Bukan nanti diumumkan ke khalayak jelang Kongres. Kesannya, yang terjadi adalah fenomena ‘like and dislike’, bukan menegakkan platform partai.
Sebagai partai modern, partai juga harus dikelola sebagai milik bersama seluruh fungsionaris partai. Semua pengurus dan anggota memiliki saham dalam membesarkan partai. Oleh karena itu, harapan arus bawah juga harus didengar. Mekanisme penyaluran aspirasi arus bawah, seharusnya juga menjadi putusan Kongres. Sebagai contoh, bagaimana mekanisme penjaringan kepala daerah, yang selama ini cenderung didominasi DPP. Mekanisme partai seharusnya posisinya lebih tinggi dari titah Ketua Partai.
Partai juga tak boleh buta dan tuli dengan perkembangan zaman. Misalnya, di era revolusi industri 4.0 dan society 5.0, partai dapat lebih mudah menjangkau aspirasi konstituen secara digital. Isu yang digulirkan Asman Abnur dalam visi pencalonannya, tentang maksimalisasi E-Parpol, layak dipertimbangkan PAN.
Jadi bagaimana masa depan PAN ‘tanpa’ Amien Rais? Jika melembagakan cita-cita founding father, harapan pengurus di akar rumput, dan beradaptasi dengan perkembangan zaman, saya berpandangan ‘PAN punya masa depan cerah’. Bagaimana dengan Anda? (*)

Otak Dengkul

Oleh Dahlan Iskan

Zonamakassar.com, – Persoalan terbesar energi saat ini adalah: bagaimana bisa menyimpan listrik.
Sumber energi begitu banyak. Tapi terbuang begitu saja.
Ilmuwan tidak henti-hentinya memikirkan bagaimana bisa menyimpan listrik. Sebesar-besarnya. Selama mungkin.
Dan akhirnya Prof John Goodenough meraih hadiah Nobel. Untuk tahun 2019. Bidang kimia. Bersama seniornya (Prof. Michael Stanley Whittingham) dan juniornya (Akira Yushino).
Tiga orang itulah yang dianggap menemukan baterai lithium. Yang manfaatnya tiada tara. Bagi manusia. Terutama sejak semua orang membawa handphone.
Tanpa lithium ponsel kita bisa sebesar boks uangnya Iis Dahlia.
Sebenarnya Prof Goodenough jauh lebih tua dari Whittingham.
Ia lahir di Jerman tahun 1922. Prof Wittingham lahir di Inggris tahun 1941.
Prof Whittingham lebih muda 19 tahun. Tapi Whittingham-lah yang menemukan fondasi baterai lithium.
Dialah yang menemukan intercalation electrode. Yakni saat Whittingham melakukan riset di Oxford University.
Hanya saja penemuan itu tidak pernah jadi kenyataan.
Perusahaan energi Exxon pernah mencoba mewujudkannya. Di tahun 1971. Tapi proyek itu dihentikan di ujung jalan. Sebenarnya berhasil. Tapi dianggap tidak ekonomis. Dan tidak praktis. Itu karena materialnya harus sangat khusus: titanium.
Tidak fisibel.
Tapi Prof Goodenough tidak pernah berhenti memikirkannya. Ia mengenal baik Whittingham. Ia mengakui kehebatan penemuan anak yang muda itu. Bahkan keduanya pernah menulis buku bersama.
John Goodenough ingin sekali mendalami penemuan Whittingham. Ia pun pergi ke Oxford. Tenggelam di laboratorium Whittingham.
Hampir sepuluh tahun kemudian Goodenough menemukan yang dicari: lithium cobalt oxide (LiCoO2).
Itulah bahan baru untuk katoda dan anoda.
Hak cipta penemuan itu dibeli oleh Asahi Kansei Coorporation. Tapi untuk mewujudkannya diperlukan waktu lebih 10 tahun lagi.
Yakni setelah ilmuwan dari Meijo University direkrut Asahi Kansei Corporation. Di bagian riset.
Ilmuwan itulah yang menemukan cara memproduksi baterai lithium.
Itulah ia: Akira Yoshino.
Yoshino-lah yang bisa mewujudkan penemuan Prof Goodenough menjadi sebuah baterai ‘beneran’. Yakni baterai yang aman dan mudah dibawa-bawa. Aman dalam pengertian tidak mudah terbakar. Mudah dibawa karena wujudnya yang bisa mungil.
Yoshino menggunakan bahan yang disebut polyacetylene. Bahan itu ditemukan oleh Hideki Shirakawa. Yakni polymer untuk electroconductive.
Shirakawa kini sudah berumur 83 tahun. Ia menjadi guru besar di Zhejiang University, Hangzhou, Tiongkok.
Penemuannya itulah yang membuat Shirakawa menerima hadiah Nobel. Juga di bidang kimia. Di tahun 2000.
Biar pun tidak hafal nama-nama ilmuwan itu kita menikmati hasil pemikiran mereka.
Tapi Prof Goodenough masih gelisah.
Sejak lithium diwujudkan di tahun 1983 itu belum ada lagi terobosan baru. Belum ditemukan lagi baterai baru yang lebih revolusioner.
Lithium sendiri sebenarnya mengalami kemajuan. Sedikit. Bisa menyimpan sedikit lebih banyak dan sedikit lebih cepat. Tapi kemajuan itu hanya ibarat orang naik tangga. Belum ada lift yang bisa dianggap loncatan.
Itu yang membuat Prof Goodenough heran. Ilmu pengetahuan –di bidang itu– seperti berhenti.
Barulah empat tahun lalu ada lompatan jauh.
Tapi yang membuat lompatan itu bukan orang lain. Prof. Goodenough sendiri. Di saat usianya 93 tahun.
Goodenough memperbaharui Goodenough.
Empat tahun lalu Prof Goodenough menemukan bahan baru. Serba padat. Yang bisa membuat baterai lebih aman. Lebih murah. Dan kapasitasnya jauh lebih besar.
Untuk penemuan barunya itu Prof Goodenough banyak dibantu guru besar wanita asal Spanyol: Prof Maria Helena Braga (Disway: Maria Goodenough).
Penemuan itu akan mengubah peta energi. Indonesia akan paling diuntungkan.
Kelemahan tenaga surya adalah: mataharinya hanya terbit di siang hari. Padahal listrik itu lebih banyak diperlukan malam hari.
Kalau produksi listrik siang hari itu bisa disimpan untuk dipakai malam hari betapa hebatnya.
Kemampuan baterai yang sekarang tidak memadai untuk itu. Manfaat terbesarnya baru untuk ponsel dan laptop.
Sedang untuk rumah tangga, tower telekomunikasi, dan industri belum terbantu.
Umumnya kita masih akan menyaksikan perubahan besar itu nanti. Dua-tiga tahun lagi. Kita masih sempat memanfaatkannya.
Tapi apakah Prof Goodenough sendiri masih sempat melihat kenyataan itu?
Usianya kini sudah 97 tahun. Tapi ia masih sering mengatakan ‘akan sempat menyaksikannya’.
Di usianya itu ia masih aktif di laboratorium Texas University. Masih membimbing doktor-doktor muda.
Prof Goodenough tercatat sebagai ilmuwan tertua yang menerima Nobel.
Ia seperti ingin membuktikan ini: otak itu beda dengan dengkul –kian dipakai kian cemerlang. (*)
disway
Otak Dengkul
Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Jokowi yang Terpojok dan Sikap NasDem

Oleh: Gantyo Koespradono, Dosen IISIP Jakarta
Zonamakassar.com, – TIDAK melakukan kesalahan konstitusional apa-apa, Presiden Joko Widodo terus digoyang elite politik dan kelompok yang mengaku paling suci dan bisa menyelesaikan semua permasalahan bangsa.
Digempur dengan berbagai aksi unjuk rasa dengan tuntutan yang tidak jelas, bahkan sudah kedaluwarsa, Presiden Jokowi hanya bisa diam dan terus bekerja untuk rakyatnya.
Orang bodoh sebenarnya dengan mudah bisa menebak apa sesungguhnya motivasi para dalang pengunjuk rasa yang memanfaatkan orang yang sebenarnya tidak tahu apa-apa.
Ya, mereka hanya ingin membuat keonaran di negeri ini yang ujung-ujungnya pelantikan anggota DPR hasil Pemilu Serentak 2019–termasuk di dalamnya pelantikan presiden–gagal.
Untuk diketahui, pelantikan anggota baru DPR-RI akan dilakukan esok, Selasa (1/10) dan pelantikan presiden terpilih (Joko Widodo) pada 20 Oktober.
Buat saya, upaya menggagalkan agenda konstitusi bangsa tersebut, bukan saja tindakan bodoh, melainkan juga kejahatan yang amat keji. Mereka berniat makar.
Saya katakan kejahatan, sebab aksi mereka (diaktualisasikan dalam bentuk unjuk rasa) telah mengganggu ketenteraman rakyat Indonesia, terutama warga Jakarta dan sekitarnya.
Pagi ini, Senin (30/9) saya dihubungi seorang ibu yang akan menggelar resepsi pernikahan putranya di Gedung Manggala Wanabakti (di samping gedung DPR) pada 12 Oktober mendatang.
Si ibu galau setelah mendengar informasi jalan-jalan di sekitar gedung DPR akan ditutup hingga 20 Oktober mendatang.
“Nanti gimana kalau para tamu undangan nggak pada datang,” katanya.
Namun, yang membuat lebih galau buat banyak orang, setidaknya saya, adalah partai-partai pendukung Jokowi di koalisi tidak bersuara membela Jokowi.
Kesan saya (semoga keliru), mereka tidak bergerak di barisan depan untuk membentengi Jokowi.
Sekadar mengingatkan partai-partai koalisi pendukung Jokowi adalah PDI Perjuangan, NasDem, Golkar, PKB, dan PPP.
Padahal, fakta tidak terbantahkan, kader-kader partai itu terpilih duduk di Senayan dan akan dilantik esok, juga lantaran partainya mengusung Jokowi.
Para pembela yang konsisten mendukung dan membentengi Jokowi justru para relawan, netizen, penulis, dan penggiat media sosial yang selama ini dicap sebagai “cebong”.
Hampir setiap saat mereka tidak lelah memberikan ulasan-ulasan lewat tulisan mencerahkan agar bangsa ini semakin waras dan tidak terus terjerumus ke lembah kebodohan nan akut.
Ke mana parpol saat Jokowi diserang secara terstruktur, sistematis dan masif oleh para pecundang? Mana suara kalian?
Beruntung dalam situasi yang membuat saya pesimistis, Partai NasDem lewat ketua umumnya, Surya Paloh, bersuara saat dia memberikan pembekalan kepada 59 anggota terpilih DPR-RI yang akan dilantik besok.
Surya Paloh rupanya ikut galau ketika banyak pihak mendesak Presiden Jokowi agar segera mengeluarkan Perppu UU KPK. Padahal soal ini sebenarnya sudah selesai. Begitu pula soal RUU KUHP yang diputuskan ditunda pembahasannya.
Surya Paloh memahami, Presiden Jokowi dalam posisi yang jelas-jelas tidak nyaman ketika dihadapkan pada masalah tersebut. Sebab, jika salah langkah, justru membuat negeri ini semakin tidak kondusif.
Senang saya mendengar Paloh yang mengajak kader-kadernya di DPR agar terus membangun komunikasi dan dialog dengan berbagai pihak untuk menjaga keutuhan bangsa.
Paloh juga meminta anak buahnya agar tidak memberikan kesempatan kepada provokator politik dan kaum radikal di negeri ini yang ikut memperkuat (izinkan saya tafsirkan dengan istilah “menunggangi”) barisan aksi mahasiswa yang dibungkus seolah-olah menentang UU KPK yang telah direvisi.
Para penunggang itu disebut Surya Paloh sebagai pihak yang punya agenda tersembunyi (hidden agenda).
Surya Paloh akhirnya menegaskan sikap partainya terhadap agenda konstitusi yang telah berjalan dengan baik, antara lain proses Pemilu Serentak 2019 yang di dalamnya ada pemilihan presiden dan wakil presiden.
Dia mengajak para kadernya di DPR dan masyarakat untuk terus mewaspadai hidden agenda yang diusung para provokator perusak bangsa.
“Tidak ada jalan lain. Kita tidak mungkin mundur. Kita hadapi tantangan itu dengan seluruh kemampuan apa pun yang kita miliki,” tegas Paloh.
Secara bertanggung jawab, menurut Paloh, Partai NasDem akan terus mendukung hasil konstitusi (pemilu). NasDem tidak akan berkompromi dengan siapa pun yang akan menjatuhkan pemimpin (presiden) yang terpilih secara sah.
Semoga apa yang disuarakan Partai NasDem diikuti partai-partai koalisi yang telah mengantarkan Jokowi terpilih kembali sebagai presiden RI untuk periode 2019-2024. Jangan biarkan pecundang berkeliaran dan melakukan tindakan liar. Tindakan inkonstitusional! (MI)

Terbitkan Perppu KPK, Elite Partai Ramai- ramai Pertanyakan Sikap Jokowi

Zonamakassar.com, Makassar -Harusnya Partai-Partai lebih mengedepankan stabilitas politik dan keamanan daripada membenturkan jokowi dan masyarakat. Ini tidak bijak dalam situasi politik yang gonjang-ganjing, karena dampak yang ditimbulkan dengan disyahkannya UU KPK yang baru telah menelan korban jiwa dan materi yang tidak sedikit diberbagai daerah, menjadi keprihatinan tersendiri seorang kepala Negara, yang seharusnya diapresiasi demi mendahulukan kepentingan umum.
Menurut Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Studi Masyarakat dan Negara (Laksamana), Samuel F Silaen, hendaknyalah Partai-Partai yang ada disenayan mendukung kebijakan yang diambil oleh kepala Negara, dengan mengesampingkan upaya hukum ke MK yang prosesnya masih lama dan jalannya panjang, “ujarnya kepada wartawan di Jakarta.
“Tak kasih tahu, kalau sebuah undang-undang sudah disahkan, rancangan undang-undang sudah disahkan, dan itu kemudian direvisi kembali dengan perppu, mohon maaf” orang yang belajar Hukum ‘so pasti’ paham dan tahu!
Menurutnya, dalam situasi politik aman maka jalan yang ditempuh presiden sama seperti usul para elite senayan Itu, “jika ada pihak yang tak sepakat dengan UU KPK, mereka bisa mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi”. Itu dalam situasi normal ‘non violence’ tapi perlu disadari bahwa perppu dikeluarkan dikarenakan situasi kegentingan yang mendesak itulah penyebab utama perppu dikeluarkan presiden, “terangnya serius tanggapi ocehan elite-elite Politikus senayan.
Hemat saya, jika presiden jadi mengeluarkan Perppu UU KPK, itu pasti sudah melalui kajian dan masukan dari para ahli/ pakar-pakar Hukum yang mendalam dalam konteks kekinian, lebih tepat menerbitkan Perppu dalam situasi politik yang sudah ‘chaos’ agar tidak makin menjadi meluas. Langkah jokowi ini ibarat makan buah simalakama, “ungkap Silaen sebagai mantan aktivis lapangan.
Partai-Partai harusnya tidak lantas menyerang kehormatan presiden yang sedang dalam dirundung situasi politik keamanan yang cukup sulit dan kompleks, akibat maraknya demo-demo diberbagai daerah, itu sangat berdampak luas terhadap laju pertumbuhan ekonomi dalam negeri, belum lagi adanya guncangan dan tekanan situasi ekonomi global yang tak menentu, “paper Silaen alumni LEMHANAS Pemuda I 2009 itu.
Dalam situasi aman dan baik-baik saja maka jalur yang harus ditempuh, constitutional law kita menyatakan kalau UU Anda nggak sepakat, masuk itu ke dalam MK. Judicial review di sana, bukan dengan perppu. Itu ‘clear’, semua orang tahu itu dan tak perlu dikasih tahu, sudah pasti tahu Kok, “tandasnya.

Sikap Plin Plan Jokowi di Pusaran RUU KPK

Zonamakassar.com, Jakarta – Sikap Presiden Joko Widodo berubah soal revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi. Sempat dua kali meminta pembahasan revisi ditunda, kini Jokowi justru dengan cepat menyetujui revisi menjelang berakhirnya masa jabatan periode pertama.

Perubahan sikap Jokowi membuat revisi UU KPK berjalan mulus. Pada Selasa (17/9/2019), pemerintah dan DPR mengesahkan revisi UU KPK menjadi UU dalam rapat paripurna.

Padahal, revisi UU KPK itu baru diusulkan DPR kepada pemerintah pada Kamis (5/9/2019). Artinya proses pembahasan revisi antara DPR dan pemerintah hanya memakan waktu 12 hari.

Menurut Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Studi Masyarakat dan Negara (LAKSAMANA) Samuel F Silaen, sikap dan suara publikpun terbelah dalam menyikapi revisi UU KPK tersebut.

“Kalangan masyarakat sipil antikorupsi menilai revisi bisa melemahkan lembaga antirasuah itu. Pendukung Jokowi juga ikut terbelah dalam memandang revisi UU KPK tersebut, banyak pihak menyayangkan langkah Jokowi menyetujui revisi UU KPK,” ujarnya, Jumat (20/09/2019).

Sejumlah mahasiswa dari berbagai kampus sudah berdemonstrasi di depan gedung DPR/MPR. Mereka menyatakan menolak RUU KUHP dan revisi UU KPK.

“Banyak kecaman dan kritik terus mengalir dari publik menolak UU KPK yang baru sahkan,” papar Silaen alumni Lemhanas Pemuda I 2009.

DPR telah mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau UU KPK menjadi undang-undang dalam sidang paripurna yang digelar, Selasa 17 September 2019.

Menurut dia, banyak alasan kenapa UU KPK harus ditolak. Materi perubahan UU KPK kali ini juga sebenarnya tak berbeda jauh dari yang sudah diusulkan sebelumnya. Kalangan masyarakat sipil antikorupsi hingga pimpinan KPK menilai revisi bisa melemahkan lembaga antirasuah itu.