Reses di Desa Bulu Cendrana dan Desa Tana Toro, Syahar Tampung Aspirasi Kelangkaan Pupuk

Zonamakassar.com, Sidrap – Berbagai usulan yang berhasil di serap oleh wakil ketua DPRD Provensi Sulawesi selatan H.Syaharuddin alrif S.ip,di Desa Bulu cendrana dan Desa tana toro, pada kegiatan reses masa sidang kedua Tahun 2021 didahului di Kecamatan Pitu Riawa kabupaten Sidenreng Rappang Provensi Sulawesi Selatan, Kamis (04/02/2021).

Dihari pertama tersebut,wakil ketua DPRD Provensi Sulawesi selatan, tersebut mendapatkan sejumlah aspirasi.Diantaranya, yang paling dominan usulan dari peserta reses yakni kelangkaan pupuk.“Bidang pertanian kami kekurangan pupuk,” ungkap salah satu peserta reses.

Menanggapi hal itu,Syahar mengatakan, hasil reses dihari pertama ini akan kami bahas di tingkat parlemen bersama alat kelengkapan dewan.hal yang paling seksi pada reses saat ini adalah kelangkaan pupuk dan secepatnya kami akan bahas serta tindaklanjuti,” kata politisi Nasdem.,”pungkasnya.

Turut hadir dalam kegiatan reses Kepala desa Bulu cendrana Andi Oddang,Kepala Desa Anabannae,BHABINKAMBITNAS,

BHABINSA dan sejumlah tokoh masyarakat di kecamatan Pitu Riawa.

Reses Masa Sidang I 2020/2021, Syahar Jemput Aspirasi Masyarakat Sidrap

Zonamakassar.com, Sidrap – Wakil Ketua DPRD Sulawesi Selatan, Syaharuddin Alrif menggelar Reses dan Temu Konstituen Masa Sidang I Tahun Anggaran 2020-2021, di Desa Aka Akae Kecamatan Wattang Sidenreng Kabupaten Sidrap 3/11/2020.

Dalam reses tersebut, Sekretaris DPW Partai NasDem Sulsel ini menyerap langsung aspirasi ratusan masyarakat desa Aka Akae.

Seperti yang disampaikan Warga Aka Akae H. Mangka menyampaikan keluhan terkait kelangkaan Gas dan warga berharap agar pemerataan untuk pembelian solar.

“Kita ini kadang butuh gas tapi kosong, melalui pak Syahar bisa disampaikan ke Pertamina Pusat agar kuota gas disidrap di tambah, begitu juga dengan solar” sahut H.Mangka.

Syaharuddin Alrif juga menyampaikan bahwa kehadirannya telah merealisasikan aspirasi masyarakat tahun sebelumnya yakni bantuan pertanian, namun apa yang menjadi aspirasi masyarakat di Aka Akae ini akan diperjuangkan kembali.

“Kedatangan saya untuk merealisasikan aspirasi tahun lalu masyarakat sidrap yakni bantuan pertanian. Aspirasi di Aka Akae ini akan saya perjuangkan di DPRD Sulsel, Inilah tugas wakil rakyat untuk berjuang karena rakyat telah memberi amanah di pemilu 2019” Tutup suami Hj.Haslinda Hasan ini.

Di desa Aka Akae, Syaharuddin juga membagikan ratusan Handsprayer untuk petani.

Debbie Rusdin : Setiap Orang Tua Didik Wajib Menyekolahkan Anaknya Hingga Lulus Pendidikan Menengah

Zonamakassar.com, Makassar – Anggota DPRD Sulawesi Selatan, Debbie Purnama Rusdin kembali melakukan Sosialisasi Penyebarluasan Peraturan Daerah (Perda) di Gedung Baitus Syura, Jl. AR Hakim No.1, Kelurahan Ujung Pandang Baru, Kecamatan Tallo Makassar, Sabtu (12/09/2020).

Legislator yang kerap disapa DPR (Debbie Purnama Rusdin) ini, fokus pada Perda Nomor 12 Tahun 2017 tentang wajib belajar pendidikan menengah.

Menurut Anggota Komisi E Fraksi Golkar DPRD Sulsel tersebut, setiap orang tua didik wajib menyekolahkan anaknya sampai lulus pendidikan menengah.

“Jadi setiap anak yang lulus SMP itu wajib melanjutkan pendidikan ke tingkat SMA.

Dan itu telah dijamin oleh pemerintah seperti yang tertuang dalam Perda Provinsi Sulsel Nomor 2 Tahun 2017 ini” tegas Debbie.

Pada kesempatan tersebut, Debbie juga mengungkap sejumlah persoalan masih ditemukan saat pelaksanaan PPDB belum lama ini. Pihaknya bersama rekan-rekan komisi E di DPRD Sulsel pun langsung bergerak cepat dengan mendudukkan OPD terkait.

“Kami tidak tinggal diam. Kami di DPRD langsung bergerak cepat memanggil dinas pendidikan Sulsel, membahas jalan keluar setiap persoalan yang muncul,” katanya.

“Kami tidak mau masih ada anak-anak yang tak bisa lanjut sekolah hanya persoalan kebijakan atau masalah teknis lainnya. Disitulah hadirnya pemerintah,” Debbie menambahkan.

Di tempat yang sama, Ketua Dewan Pendidikan Sulawesi Selatan, Adi Suryadi Culla hadir sebagai narasumber juga mengatakan bahwa pemerintah telah menjamin sumber daya manusia melalui pendidikan.

“Untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia itu sudah dijamin oleh pemerintah melalui lahirnya perda ini. Perda Wajib belajar itu bukan hanya di Sulsel tapi se-Indonesia,” jelas Adi Suryadi Culla.

Terkait masalah Sonasi sekolah, Adi Suryadi Culla selaku Dewan Pendidikan mengatakan bahwa aturan tersebut masih perlu di evaluasi.

“Saya juga selaku dewan pendidikan, tentunya terkait Sonasi masih menjadi permasalah, saya akan menyampaikan ini ke pemerintah provinsi. Sistem sonasi itu masih perlu di Evaluasi,” ujar Adi Suryadi Culla.(*)