Zonamakassar.com, Makassar – Pemerintah Kota Makassar merencanakan pembangunan mal pelayanan publik demi kenyamanan dan keamanan warga Kota Makassar.
Hal tersebut disampaikan oleh Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto dalam sambutan pidatonya saat Rapat Paripurna di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar, Jalan Andi Pangeran Pettarani, Jumat (26/02/2021).
“Percepatan adalah kata kunci dan sangat membutuhkan teknologi tinggi dan juga gerakan massif sentuhan hati serta dukungan kenyamanan aksesibility yang terkoneksi demi Makassar yang berprestasi, penuh inovasi dan tidak mundur lagi, untuk mencapai kesejahtraan rakyat yang penuh arti. Kami akan segera membangun mal pelayanan publik yang bergengsi,” kata Danny yang didampingi oleh Wakil Wali Kota Makassar, Fatmawati Rusdi.
Demi mewujudkan rencana tersebut, Ia mengajak kepada semua Partai Politik (Parpol) untuk bersinergi membangun Kota Makassar yang lebih baik lagi.
“Program ini akan mulus untuk dijalani kalau didukung dengan rakyat dan semua fraksi sehati. Bersama NasDem – Gerindra mari kita berkoalisi demi hari ini, hari nanti dan untuk menjaga Makassar dengan prestasi,” tuturnya.
Selain itu, dihadapan para legislator, dirinya menegaskan akan segera memperbaiki tata kelola birokrasi untuk menciptakan pemerintahan bersih.
“Semua inovasi hubungan akan kami aktifkan kembali dan akan secepatnya memperbaiki birokrasi, menegakkan promosi dan demokrasi, membersihkan kolusi dan indikasi korupsi,” tegasnya.
“Memperbaiki program aksi yang bukan solusi, memperkuat program kerakyatan yang menjadi aspirasi, pelayanan publik segera akan kami total benahi, karena inilah visi misi Danny Fatma tentang birokrasi,” tambah Danny.
Sebelumnya Danny – Fatma resmi dilantik oleh Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah di Baruga Karaeng Pattingalloang, Rumah Jabatan Gubernur, Jumat (26/2/2021) jam 9 pagi.
Zonamakassar.com, Makassar – Pj Wali Kota Makassar Rudy Djamaluddin tetap melanjutkan pembatasan jam malam untuk seluruh pelaku usaha, dari warkop, kafe, restoran, hingga mal. Pelaku usaha sudah harus menutup usahanya pukul 22.00 Wita.
Dalam surat edarannya Pemkot Makassar melanjutkan Jam Malam operasional bagi pelaku usaha dan tempat umum mulai hari ini 26 Januari hingga 9 Februari 2021
Kebijakan ini tertuang dalam Surat Edaran Nomor: 003.02/26/S.Edar/Kesbangpol/I/2021 yang diteken Rudy Djamaluddin di Makassar, Selasa (26/1/2021).
Surat edaran tersebut dibuat berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2021 tanggal 06 Januari 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Untuk Pengendalian Penyebaran COVID-19 dan Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 51 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penerapan Humum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian COVID-19.
Sebelumnya Pemkot Makassar membatasi Jam malam mulai pukul 22.00 WITA mulai tanggal 12 Januari hingga 26 Januari 2021.
Ada empat poin yang jadi atensi dari edaran ini, yakni fasilitas umum seperti cafe, mall, restaurant, rumah makan, warkop, dan game center serta kegiatan berkumpul dan mengumpulkan orang diizinkan sampai jam 22.00 wita.(*)
Zonamakassar.com, Makassar – Pj Wali Kota Makassar, Rudy Djamaluddin menjadi orang pertama yang divaksin.
Pencanangan program ini berlangsung mulai hari ini di Puskesmas Makkasau Makassar, Kamis (14/01/2021).
Sebelum divaksin, Rudy terlebih dahulu melewati proses self screening. Setelah dinyatakan lolos, barulah orang nomor 1 di Makassar ini diberikan suntikan vaksin.
Pasca disuntik, Rudy mengaku seperti biasa saja, tidak merasakan gejala apapun. “Tidak ada rasa sama sekali,” singkat Rudy saat ditanya usai menjalani vaksinasi.
Dengan begitu, ia berharap masyarakat bisa semakin percaya bahwa vaksin yang didistribusikan oleh pemerintah aman dan masyarakat bisa ikut divaksin
“Saya mengajak untuk memandang bahwa vaksin ini adalah hal yang positif. Yakin saja bahwa kita (pemerintah) tidak mungkin mencelakakan masyakarat,” terang Kadis PUTR Sulsel itu.
Diketahui, penerima vaksin melalui empat tahap. Pertama, melakukan registrasi untuk pendataan.
Selanjutnya, menjalani self screening. Tahap ini sebagai proses penyaringan di mana mematikan apakah kandidat memenuhi syarat menjalani vaksinasi.
Jika masuk dalam kriteria, kandidat pun bakal disuntik vaksin Sinovac. Setelah itu, evaluasi dilakukan di ruang observasi untuk melihat reaksi dari vaksin tersebut selama 30 menit. (*)
Zonamakassar.com, Makassar – Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar terus berupaya mendorong pertumbuhan ekonomi di tengah terpaan pandemi Covid 19. Bus gratis dari Bandara Sultan Hasanuddin ke pusat kota kini diwacanakan.
Pj Wali Kota Makassar, Rudy Djamaluddin mengatakan, hal itu sebagai upaya Pemkot menggeliatkan sektor ekonomi dengan menyisir penumpang yang sedang transit di bandara.
“Kita siapkan bus gratis, kita siapkan juga shuttle bus dari bandara. Jadi orang-orang yang transit, yang banyak yang tidur karena tunggu pesawat, ini kan potensi,” ungkapnya, Jumat (11/12/2020).
Dengan begitu, kata Rudy peluang produk UMKM untuk dilirik wisatawan bisa meningkat. Upaya itu juga bisa membantu pendapatan dari restoran bahkan hotel.
“Kita siapkan bus dari bandara kemudian rencananya ujungnya di Benteng Rotterdam. Jadi kalau mereka mau jalan-jalan, boleh. Mau beli kuliner, boleh. Maka hiduplah UMKM kita, hiduplah restoran kita,”ucapnya.
“Lebih bagus lagi kalau mereka berpikir mau tinggal di Makassar beberapa hari lagi berarti hidup lagi hotel,” tambahnya.
Langkah kecil tersebut, diyakini Rudy bisa mendorong pertumbuhan ekonomi di Kota Makassar. Apalagi jika dikelola dengan baik dan benar.
“Ini adalah langkah-langkah kecil tetapi kalau dikelola dengan baik dan benar akan bisa menjadi pendorong ekonomi Kota Makassar,” jelasnya.
Lebih jauh, Rudy menuturkan pihaknya sudah berkoordinasi dengan angkasa pura mengenai ide tersebut. Sisa menunggu kesiapan tindak lanjut. Apalagi bus sudah disiapkan dari Dinas Perhubungan (Dishub).
“Saya sudah menyurat ke Angkasa Pura untuk bantu diberikan space untuk promosi pariwisata Makassar. Kalau space sudah ada, busnya sudah siap. Busnya dari Dishub yang memang dari bandara ke kota kan itu ada sekarang. Yang Damri itu yang kita pakai,”papar Rudy.
Rudy menyebut, Pemkot akan bekerjasama sama dengan Pemrov Sulsel mengenai ide ini.
“Iya, kerjasama dengan provinsi. Kita harus sinergi. Tidak bisa kita bangun kota ini kalau merasa Makassar mampu semua, tidak mungkin. Harus sinergi dengan provinsi,” pungkasnya. (*)
Zonamakassar.com, Makassar – Penjabat Wali Kota Makassar Prof Rudy Djamaluddin menyampaikan konsistensinya untuk turut memperhatikan kehidupan warga Makassar yang bermukim di kepulauan. Menurutnya, masyarakat kepulauan juga berhak mendapatkan hak hidup layak seperti halnya warga lainnya.
Hal tersebut ia paparkan saat hadir dalam Rapat Paripurna Keenam Belas Masa Sidang Pertama Tahun Sidang 2020/2021 DPRD Kota Makassar yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Makassar, Minggu (29/11/2020). Secara tegas, Rudy menyampaikan sejumlah upaya yang akan di lakukan Pemerintah Kota Makassar untuk makin meningkatkan taraf hidup warga pulau.
Ia pun berharap dengan adanya langkah seperti membuat pemecah ombak dapat memberikan sentuhan positif untuk perbaikan infrastruktur pulau.
“Tidak ada perbedaan antara warga di darat maupun di pulau. Semua berhak mendapatkan fasilitas dan hidup layak. Semua warga Makassar. Olehnya itu, Pemerintah Kota Makassar akan bertahap membenahi segala infrastruktur yang di butuhkan”,pungkasnya.
Lebih lanjut, Pj Wali Kota Makassar yang juga sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Selatan ini menyebutkan beberapa langkah yang akan di lakukan ke depannya.
“Selain pemecah ombak, Pemkot Makassar juga akan melakukan renovasi dermaga,jembatan,juga perbaikan jalan dan tanggul. Ini semua bukti bahwa pemerintah memperhatikan keberlangsungan hidup masyarakat”, ungkapnya.
Sementara itu, saat di singgung terkait lahan salah satu kantor lurah yang di klaim pihak lain, dirinya mengaku telah menyiapkan sejumlah bukti untuk selanjutnya akan di bawa ke pengadilan.
“Memang betul ada lahan kantor lurah kita di Pulau Lae-Lae yang katanya punya salah satu oknum. Saat ini kita siapkan dulu dokumen serta bukti pendukung lainnya. Jika semuanya telah rampung, Pemkot siap menempuh jalur hukum”,tegasnya.
Rapat dengan agenda tanggapan atau jawaban Wali Kota Makassar atas pemandangan fraksi-fraksi DPRD Kota Makassar terhadap Ranperda Kota Makassar tentang APBD tahun 2021 ini juga turut di hadiri Ketua DPRD Kota Makassar Rudianto Lallo, Wakil Ketua 1 DPRD Kota Makassar Adi Rasyid Ali, Wakil Ketua II DPRD Kota Makassar Andi Suhada Sapaile, serta para SKPD Pemkot Makassar juga para anggota DPRD Kota Makassar lainnya.(*)
Zonamakassar.com, Makassar – Pemerintah Kota Makassar menggelar doa dan dzikir bersama dalam menyambut HUT Makassar yang ke -413 di di Baruga Anging Mamiri Rumah Jabatan Wali Kota, Sabtu, (7/11/2020).
Pj Wali Kota Makassar Rudy Djamaluddin mangatakan, di hari jadi Kota Makassar merupakan moment dimana harus kembali merenungkan dan mengrefleksikan diri.
“Mari kita semua merenungkan dan mengrefleksikan diri apa yang kita telah perbuat dan karya apa yang kita berikan kepada warga kota Makassar. Tidak ada manusia yang tidak sepakat bahwa kita ingin yang lebih baik dari hari hari kemarin,” ucap Rudy.
Rudy mengajak seluruh jajaran pemerintahannya untuk terus berkarya membangun serta menjadikan Kota Makassar aman tentram tertib dan sejahtera
“Mari kita terus berbuat yang terbaik dan berkarya untuk kota Makassar yang kita cintai, Pemerintah Kota sebagai rumah kita bersama harus memberikan pelayanan yang ikhlas kepada warga masyarakat,” harapnya.
Kegiatan dzikir dan doa dipimpin langsung oleh Ustad Habib Hamid Al Amin serta diisi dengan musik rebana dan pembacaan ayat ayat suci Al-Quran.
Dengan menerapkan protokol kesehatan, dzikir dan doa bersama dihadiri Sekda Kota Makassar M.Ansar, Kapolrestabes Makassar Kombes Pol Witnu Urip Laksana, Dandim 1408/ BS Kolonel Kav. Dwi Irbaya Sandra, serta jajaran kepala SKPD camat dan Lurah.
Zonamakassar.com, Makassar – Pemerintah Kota Makassar mengisyaratkan memberikan izin pembukaan kembali seluruh bioskop yang selama ini ditutup menyusul mewabahnya virus Corona (Covid-19).
Izin operasional ini akan diberikan disertai dengan sejumlah aturan ketat tentang penerapan protokol kesehatan yang wajib diberlakukan di seluruh bioskop di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan.
Rencana pembukaan kembali sarana hiburan ini mengemuka pada pertemuan antara Pj Wali Kota Makassar, Prof Rudy Djamaluddin dengan sejumlah pengusaha bioskop di Gedung Balaikota Makassar, Senin (2/10/2020).
“Kita ingin mendorong ekonomi masyarakat agar kembali bergerak di tengah pandemi. Namun syaratnya itu tidak boleh memperburuk upaya pengendalian Covid-19 yang selama ini kita lakukan secara bersama-sama. Meskipun beberapa waktu lalu kita juga mensyukuri status Makassar dikategorikan sebagai zona oranye, namun itu tidak boleh sedikitpun membuat kita lengah, virus Covid-19 masih gentayangan dan masih mengintai kita,” jelas Prof Rudy.
Terkait permintaan sejumlah pelaku usaha bioskop agar bioskop kembali diizinkan untuk dibuka, Prof Rudy memberikan tanggapan.
“Sebenarnya sama saja dengan izin pesta pernikahan. Selama protokol kesehatan bisa dipastikan berjalan tentu saja bisa direkomendasikan untuk dibuka. Prinsipnya, seluruh potensi yang bisa memicu penularan agar dihindari, kita terapkan sanksi tegas jika ditemukan ada pelanggaran,” ungkap Prof Rudy.
Sementara itu, Sekda Kota Makassar, M.Ansar yang juga hadir dalam pertemuan tersebut berujar, pengawasan secara langsung harus dilakukan secara terus menerus, termasuk memastikan sirkulasi udara di dalam gedung bioskop berlangsung secara terus menerus, pemasangan CCTV di seluruh ruangan bioskop, termasuk sterilisasi ruangan setiap saat.
Sementara itu, Kadis Pariwisata Kota Makassar menyarankan agar penjualan tiketnya bisa dilakukan secara online sehingga mengurangi interaksi langsung. Sedangkan Kadis Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Makassar, Andi Bukti Djufrie mengingatkan komitmen seluruh pengusaha bioskop untuk menaati seluruh kesepakatan yang dibuat, termasuk ancaman sanksi yang diatur di Perwali 51 dan 53. Sejumlah Organisasi Perangkat Daerah lainnya yang terkait terlihat hadir diantaranya Kepala Bapenda Makassar, Irwan Adnan, termasuk perwakilan dari Dinas Kesehatan, BPBD dan Dinas Kominfo.
Sementara itu, Ahmad Yani Hafid, Area Manager XXI Wilayah Indonesia Timur saat berbicara menyampaikan sejumlah komitmen dan persiapan yang dilakukan demi memastikan berjalannya protokol kesehatan di gedung bioskop.
“Kita akan melaksanakan seluruh poin-poin dalam kesepakatan, baik itu kapasitas penonton, penerapan protokol kesehatan, termasuk larangan aktifitas makan minum selama pemutaran film berlangsung,” paparnya.
Dalam pertemuan ini, disepakati untuk dibuat surat kesepakatan bersama yang akan ditandatangani seluruh stakeholder yang terkait. (ril)
Zonamakassar.com, Makassar – Pj Wali Kota Makassar, Prof Rudy Djamaluddin memberikan insentif tetap senilai Rp1 juta setiap bulan kepada seluruh RT/RW se Kota Makassar.
Hal ini menyusul diberlakukannya Peraturan Wali Kota Makassar (Perwali) Nomor 57 tahun 2020 tentang penetapan insentif RT/RW kota Makassar yang sudah ditandatangani Prof Rudy.
Saat melakukan pemantauan kinerja di Kantor Kecamatan Rappocini, Prof Rudy mengatakan, RT/RW akan mendapatkan insentif tetap senilai Rp1 juta per bulan tanpa menggunakan sejumlah indikator kinerja sebagai syarat.
“RT/RW itu ujung tombak terdepan pemerintah dalam memberi pelayanan langsung kepada masyarakat. Itu bukan pekerjaan mudah, tidak semua orang bisa melaksanakan tugas-tugas mereka. Makanya kita tidak ingin membebaninya lagi dengan berbagai indikator penilaian bermacam-macam yang membuat insentifnya harus dipotong. Makanya aturan lama sudah saya cabut diganti dengan yang baru. Saat ini, seluruh RT/RW kita berikan insentif Rp1 juta per bulan secara tetap tanpa lagi harus menggunakan sejumlah indikator sebagai syarat,” jelas Prof Rudy yang disambut aplaus sejumlah aparat kecamatan dan Kelurahan lingkup kecamatan Rappocini.
Dalam kesempatan tersebut, Prof Rudy mengapresiasi atas kinerja seluruh aparat kecamatan dan kelurahan di lingkup Kecamatan Rappocini menyusul status kecamatan Rappocini yang berhasil menekan laju penyebaran Covid-19.
“Rappocini dulu kawasan episentrum Covid-19 nomor satu di Makassar. Namun Alhamdulillah berkat kerja keras semua elemen, kini angka tersebut berhasil ditekan hingga ke nomor urut enam. Kerja-kerja seluruh pihak, termasuk aparat kecamatan dan kelurahan dalam memberi edukasi dan pengawasan terkait penerapan protokol kesehatan telah memberi hasil yang menggembirakan. Itu sangat kita apresiasi,” tambah Prof Rudy.
Selain berdialog dengan seluruh aparat kecamatan, di tempat ini Prof Rudy juga memantau seluruh aktifitas pelayanan publik di kantor kecamatan, mulai dari layanan pengurusan administrasi kependudukan, layanan kebersihan, serta layanan lainnya.
Selain mendatangi kantor Kecamatan Rappocini, Prof Rudy juga melakukan kunjungan yang sama di Kantor Kecamatan Tamalate. Di tempat ini, Prof Rudi juga melakukan dialog dengan aparat kecamatan dan kelurahan, termasuk memantau aktifitas layanan publik di tempat tersebut.
Sejumlah pejabat terlihat hadir mendampingi Prof Rudy diantaranya, Kadis Perhubungan, Mario Said, Kepala Inspektorat Kota Makassar, Zainal Ibrahim, Camat Rappocini, Andi Asminullah, Camat Tamalate, Hasan Sulaiman, serta sejumlah pejabat lainnya. (ril)
Zonamakassar.com, Makassar – Sebanyak 413 pasangan akan dinikahkan secara massal oleh Pemerintah Kota Makassar. Kegiatan kolosal ini merupakan rangkaian Hari Ulang Tahun Kota Makassar ke 413 yang jatuh pada tanggal 9 November 2020.
Hal ini terungkap saat berlangsung pertemuan Pj Walikota Makassar, Prof Rudy Djamaluddin dengan Ketua Pengadilan Agama Makassar, Drs. H. Muhadin, SH., MH di Rumah Jabatan Walikota Makassar, Selasa (13/10/2020).
“Ini bagian dari upaya untuk membantu warga kita yang selama ini terkendala berbagai urusan-urusan administratif akibat belum memiliki surat pernikahan yang legal. Selain itu, ini juga sangat membantu anak-anak kita mendapatkan Kartu Keluarga atau juga surat akte kelahiran yang selama ini terkendala akibat orang tua mereka yang belum memiliki surat nikah” ujar Prof Rudy.
Ia berharap, dengan kegiatan Nikah Massal ini, persoalan- persoalan administrasi yang selama ini dihadapi masyarakat bisa diselesaikan.
“Kami juga mengapresiasi seluruh stakholder yang terlibat membantu warga kita dalam program nikah massal ini, baik itu Pengadilan Agama Makassar, Dinas Dukcapil, Dinas Sosial, serta elemen lainnya” lanjut Prof Rudy.
Sementara itu, Kepala Seksi Jaminan Kesejahteraan Sosial Dinsos Makassar, La Heru mengatakan saat ini tim dari Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) masih melakukan pendataan diseluruh kecamatan di Makassar termasuk memberi kesempatan kepada pasangan yang ingin ikut dalam program ini.
“Kita memberi kesempatan kepada pasangan yang sudah menikah namun belum memiliki surat nikah. Silahkan berkordinasi dengan TKSK yang ada disetiap kecamatan” lanjutnya.
Rencananya, pelaksanaan nikah massal akan laksanakan pada bulan November di salah satu gedung sekolah di Makassar dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. (*)
Zonamakassar.com, Makassar – Penjabat Wali Kota Makassar, Prof Rudy Djamaluddin meminta maaf kepada Bawaslu Kota Makassar yang tak menghadiri undangan klarifikasi soal mutasi jabatan. Menurut Prof Rudy, karena agenda protokoler begitu padat, ia baru mengetahui surat tersebut saat malam hari.
“Undangannya kita tidak terima, baru saya diinformasikan pas malamnya,” kata Prof Rudy kepada awak media Selasa (8/9/2020).
Dia menjelaskan, mutasi jabatan yang dia lakukan tidak berhubungan dengan adanya gerakan politik. Pemerintahan Kota Makassar harus tetap berjalan dan tidak boleh terpengaruh dengan adanya Pilwalkot Makassar 2020.
“Saya mengimbau pada semua pihak, untuk tidak terlalu mudah mengaitkan antara kegiatan politik pilkada dengan kegiatan mutasi,” katanya
“Apalagi saya ini kan sama sekali tidak berafiliasi dengan politik manapun. Sehingga kegiatan mutasi itu kita lakukan murni untuk mempercepat pelayanan pada masyarakat dan itu adalah salah satu amanah yang diberikan kepada saya sebagai pj,” kata Prof Rudy.
Dia menambahkan, sebagai penjabat wali kota, dia diberikan amanah untuk mensukseskan kegiatan Pilwalkot Makassar 2020, tetapi tidak melupakan prioritas utama sebagai pelayan masyarakat. Untuk itu, ia menghimbau kepada seluruh pihak untuk tidak mengkaitkan kegiatan mutasi dengan gerakan politik.
“Jangan mengait-kaitkan hal yang tidak perlu dikaitkan seperti kegiatan mutasi yang dasarnyan kita lakukan untuk mempercepat kinerja .Salah satu upaya untuk mempercepat kinerja adalah dengan melakukan penyegaran-penyegaran pada instansi-instansi yang perlu penyegaran,” pungkasnya. (*)