ZonaMakassar.com – DPRD Makassar mempertanyakan kepada Wali Kota Makassar terkait belum terbayarkannya gaji honorer oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar.

Hal tersebut disampaikan fraksi PAN dan Golkar saat Rapat Paripurna pemaparan dan penyerahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) kepala daerah tahun 2018 dan akhir masa jabatan kepala daerah periode 2014-2019.

Ketua Fraksi Golkar DPRD Makassar, Rahman Pina menyampaikan dirinya menerima keluhan dari para honorer yang hingga saat ini masih belum mendapatkan gaji.

“Para honorer ini bingung karena masih banyak yang belum menerima insentif. Bukan itu saja, kejelasan status para honorer ini pun masih tanda tanya apakah diperpanjang kontraknya atau tidak,” ungkapnya.

Ia pun berharap di sisa masa jabatan Wali Kota Makassar dan Wakil Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto-Syamsu Rizal agar msalah gaji honorer bisa segera diselesaikan.

“Dengan segala hormat saya minta kepada bapak Wali Kota untuk bisa menyelesaikan dengan sebaik-baiknya,” sebutnya yang juga Ketua Komisi C DPRD Makassar ini.

Dia mengatakan, jika permasalahan pegawai kontrak mampu diselesaikan dengan cepat, kepemimpinan Danny Pomanto dan Syamsu Rizal akan dicatat sebagai kesan yang baik.

“Insya allah seluruh pegawai kontrak akan mencatatkan dengan tinta emas bagaimana kepemimpinan bapak Ramdhan Pomanto dan Deng Ical,” pungkasnya.

Hal senada disampaikan Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Kota Makassar, Hamzah Hamid. Ia meminta agar Wali Kota Makassar untuk menyelesaikan masalah honorer.

Selain masalah keterlambatan pencairan gaji honorer, Hamzah juga menyoroti adanya pemotongan gaji honorer sebesar RP 150 ribu yang tanpa bukti pemotongan.

“Sejak tenaga kontrak dinaikkan insentifnya satu juta, ada potongan Rp150 ribu per tenaga kontrak. Tetapi secara fakta mereka pertanyakan apa bukti pemotongan selama ini,” ungkapnya.

Dia mengungkapkan, ada aduan dari sejumlah tenaga kontrak yang mempertanyakan insentifnya dipotong tanpa ada tanda bukti.

“Coba kita bayangkan berapa puluh ribu tenaga kontrak di Kota Makassar dipotong insentifnya dengan alasan asuransi, BPJS. Tetapi tidak ada bukti (data) pemotongan, ini tenaga kontrak mempertanyakan,”pungkasnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.