Legislator: Tak Perlu Saling Tuduh

0
517

Anggota Fraksi Golkar DPRD Sulsel empat periode Hoist Bachtiar menilai, banjir kali ini merupakan yang terparah selama satu dekade di Sulsel. Telah merendam sedikitnya 10 kabupatan/kota. Penyebabnya, karena tingginya intensitas hujan. Bahkan bisa dikatakan ekstrem.
“Jadi saya pikir tidak perlu kita cari-cari biang kesalahan. Apalagi sampai saling menuduh. Tugas kita yang paling urgen saat ini adalah meringankan beban masyarakat yang terdampak. Setelah itu membenahi lingkungan yang terdampak,” ujar Hoist, Jumat (25/1).
Kemudian, menurut Hoist, pemerintah di semua tingkatan, dari kabupaten-kota, provinsi dan pusat harus mempelajari apa yang harus dilakukan ke depan. ”Jika terjadi lagi intensitas hujan yang besar seperti ini, infrastuktur apa yang dibuat untuk penanggulangan banjir. Mungkin aliran-aliran sungai dari gunung ke laut yang harus diperbesar, agar air dapat diarahkan tanpa masuk ke pemukiman warga. Saya ingat Kabupaten Bantaeng beberapa tahun lalu. Sekarang tidak ada lagi banjir di Bantaeng,” ucap Hoist yang juga caleg DPR RI ini.
Legislator Partai Demokrat Selle KS Dalle juga tak sependapat dengan adanya kesan saling mencari biang kesalahan. “Kalau bicara kemarin, semua pihak harus berbesar hati mengintrospeksi diri sendiri dan mengakui bahwa tak satupun pihak yang tidak lalai dan abai terhadap lingkungan dan tata ruang selama ini. Olehnya itu sebaiknya bicara yang akan datang. Dan hari ini, semua pihak harus mulai bergerak bersama memperbaiki keadaan yang sedemikian rusak ini, sesuai dengan kapasitas dan kewenangan yang dimiliki masing-masing,” ucap Selle.
Meski demikian, sekretaris komisi B DPRD Sulsel ini menilai jika secara strukural dan teknis harus ada yang menjadi ‘panglima’ pengendali penyelamatan lingkungan dan tata ruang. Dalam hal ini gubernur harus berdiri di garda depan.
Ketua Komisi D DPRD Provinsi Sulsel Darmawangsyah Muin menilai, bencana apapun yang terjadi pasti ujungnya akan menimbulkan perdebatan tentang apa yang tidak dilakukan pemerintah.
”Adapun oknum yang coba melihat kesalahan apa yang terjadi, itu sah-sah saja. Namun menurut saya, peran pemerintah ke depan harus mulai fokus membenahi ilegal logging, penambangan liar, dan memperbaiki saluran serta kanal yang mulai dangkal. Seperti yang terjadi di Kabupaten Maros dan Gowa,” ujar legislator Partai Gerindra Sulsel ini.
Politisi Partai Nasdem Sulsel Syaharuddin Alrif juga angkat bicara. Wakil ketua DPRD Sulsel ini mengemukakan, bila sebuah musibah terjadi, tidak elok bila ada saling menyalahkan.
“Ini musibah. Semua pihak perlu introspeksi. Tidak bagus saling tuding,” ujar Syahar.
Legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sulsel Ariady Arsal
sangat menyayangkan terjadinya kondisi seperti ini, saling menyalahkan. ”Padahal pada kondisi seperti ini kita harus saling bahu membahu memberikan pertolongan dan bantuan yang paling mendesak,” ujarnya.

Tanggapan Walhi

Tim Desk Disaster Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sulawesi Selatan, Muh Akram menilai bencana banjir yang terjadi di 10 kabupaten/kota di Sulsel merupakan potret buruk manajemen dan tata kelola lingkungan di kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS). Sistem drainase perkotaan yang buruk dan semakin berkurangnya daerah resapan air.
Dia mengatakan, dari analisis Walhi Sulsel, bencana banjir terjadi akibatnya buruknya pengelolaan sumber daya alam di daerah hulu dan hilir. Di daerah dataran tinggi misalnya, banyak alih fungsi hutan sehingga erosi dan sedimentasi meningkat.
Selain itu, di sepanjang DAS Jeneberang juga banyak tambang pasir dan batu, yang mengakibatkan sedimentasi meningkat sehingga terjadi pendangkalan sungai dan kemungkinan menumpuk di Bendungan Bili-bili.
“Laju air dari dataran tinggi semakin cepat bercampur material ini, kemudian akhirnya sampai di dataran rendah, kawasan perkotaan yang kekurangan daerah resapan dan sistem drainase yang buruk,” ujarnya, Jumat (25/1).
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan harus belajar dari bencana banjir dan longsor yang terjadi saat ini. Menjadikannya bahan evaluasi dalam tata kelola sumber daya alam dan perlindungan lingkungan hidup dari hulu ke hilir.

“Bencana banjir dan tanah longsor yang menimbulkan kerugian ekonomi dan jatuhnya korban jiwa terjadi hampir setiap tahun di Sulawesi Selatan,” ungkapnya.
Dia mengatakan, diperlukan langkah antisipatif yang komprehensif dari Pemprov Sulsel dengan melakukan upaya-upaya serius dalam meminimalisir risiko bencana. Pemprov harus mengeluarkan kebijakan-kebijakan pengelolaan sumber daya alam yang memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dari hulu ke hilir, dengan menghentikan segala bentuk kegiatan yang merusak lingkungan, pemulihan daerah resapan air dan daerah aliran sungai.
Hasil pemantauan tim Desk Disaster Walhi Sulsel menyebutkan, banjir yang terparah terjadi di Kota Makassar, Kabupaten Gowa, Jeneponto, dan Maros. Ratusan rumah terendam banjir sehingga sebagian besar warga mulai mengungsi.
Di Kabupaten Gowa, ketinggian air di Bendungan Bili-bili hampir sampai pada ambang batas, yakni 103 meter sehingga pintu air harus dibuka. Akibatnya, Sungai Jeneberang meluap dan menggenangi pemukiman warga.
Sementara itu, bantuan untuk para korban banjir terus mengalir.
Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial Harry Hikmat, menyerahkan bantuan ini secara langsung kepada Pemprov Sulsel yang selanjutnya diserahkan ke Pemerintah Kabupaten Jeneponto.
“Kami serahkan bantuan kepada Pemprov untuk selanjutnya diserahkan ke kabupaten,” ungkapnya.
Mewakili Gubernur Sulsel, Kepala Dinas Sosial Ilham A Gazaling mengapresiasi pihak Kementerian Sosial RI yang sangat responsif dengan kejadian bencana yang menimpa Sulsel. Ini dibuktikan dengan penyaluran bantuan yang dilakukan segera pasca terjadinya bencana.
“Bapak Gubernur menyampaikan terima kasih atas respon cepat Kementerian Sosial, sehingga hari ini kita bisa menyerahkan sejumlah bantuan bagi para korban,” ungkap Ilham.
Menurut Ilham, saat terjadinya banjir di Jeneponto, pihaknya juga langsung berkoordinasi dengan Dinas Sosial Jeneponto untuk mengerahkan Tagana dalam melakukan evakuasi, serta menyiapkan tempat pengungsian sementara bagi warga terdampak.
Total bantuan yang diserahkan Pemerintah Kabupaten Jeneponto sebesar Rp389.884.500, yang terdiri dari paket permakanan, perlengkapan anak, perlengkapan keluarga, selimut, tenda gulung, matras, tenda serbaguna, dan perahu karet.
“Kami berharap, dengan adanya bantuan ini, bisa meringankan sedikit beban masyarakat yang menjadi korban bencana,” harap Ilham.

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.