Siapa Aktor Intelektual Revisi UU KPK, Benarkah ini Pelemahan atau Penguatan KPK?

0
106

Zonamakassar.com, Jakarta – Sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Kamis (5/9) menyepakati Revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Revisi UU KPK. Rencana revisi UU KPK itu pun menjadi usul inisiatif DPR untuk diminta persetujuan pemerintah.

Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Studi Masyarakat dan Negara (LAKSAMANA) Samuel F Silaen katakan, “benarkah KPK itu mau di ‘habisi’ pelan-pelan? “know body knows” secara kasat mata indikasi yang mengarah kesana sih ada! “ujarnya kepada wartawan di Jakarta. (12/9/2019).

Menurut dia, lantas, siapa aktor intelektualnya revisi UU KPK tersebut?, sebab tak ada makan siang yang gratis, ini sudah jadi ‘pameo’ dikalangan ‘manusia politik’. Ditambah mereka-mereka itu menilai bahwa KPK ini dianggap sudah tak bebas nilai, belakangan ini jelas terlihat oleh publik borok-borok internal KPK, itulah penyebabnya publik jadi terbelah, “ungkap Silaen alumni LEMHANAS Pemuda I 2009.

Disamping, banyaknya kejanggalan yang mencuat terkait penetapan tersangka, yang hingga kini belum jelas status tersangkanya, jadi orang tersangka dengan waktu yang cukup lama namun tak kunjung disidangkan. Inilah problem KPK luar biasa.

Apakah sesungguhnya yang terjadi di internal KPK sekarang? Publik sampai saat ini tak kunjung mendapatkan penjelasan sebenarnya. Hanya menduga-duga saja!

Revisi UU KPK disinyalir akan ada sejumlah perubahan bakal mengebiri independensi dan kinerja KPK sekaligus memangkas habis tajinya. Pemberantasan korupsi pun meredup. KPK adalah lembaga yang independen dan merdeka dari intervensi atau tekanan-tekanan apa pun dan dari pihak siapa pun juga, “paparnya.

Jujur saja, sebagian kalangan menilai revisi UU KPK akan melemahkan pemberantasan korupsi di Indonesia, karena tak ada penyampaian pandangan masing-masing fraksi secara terbuka dalam sidang paripurna tersebut. Kesepakatan diambil setelah juru bicara dari 10 fraksi yang duduk di Senayan menyampaikan pendapat secara tertulis ke meja Pimpinan DPR.

Ditambah Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani dan mengirim Surat Presiden (Surpres) revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) ke DPR.

Dan bayangkan sendiri kalau KPK benar-benar ditiadakan, maka kemungkinan sama sekali aset negara itu tidak akan kembali atau malah hilang entah ke mana. Para koruptor dan kawan-kawan akan senang dan berpesta pora.

Dengan adanya indikasi banyaknya kasus dugaan korupsi yang mungkin saja lolos dari penyelidikan karena adanya pengaruh dari atas, itulah sebabnya waktu itu ibu Megawati menyadari masih kotornya birokrasi, alhasil dibentuklah sebuah lembaga yang mandiri dan bebas dari pengaruh kekuasaan yakni KPK. Sehingga dapat mempermudah langkah dalam melakukan penyelidikan hingga ke akar-akarnya, “pungkasnya.(*)

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.