Bertarung Jadi Calon Pj Walikota Makassar, Berikut Nama-Namanya.

ZonaMakassar.com – Jelang akhir masa jabatan Moh Ramdhan Pomanto dan Syamsu Rizal sebagai Wali Kota dan Wakil Walikota Makassar, setidaknya ada 14 nama pejabat eselon II Pemprov Sulsel siap bertarung adu gagasan.

Rencananya ke-14 pejabat tersebut akan memaparkan konsep, gagasan dalam visi dan misi yang akan dilaksanakannya untuk masa jabatan PJ Walikota selama 20 bulan ke depan di ruang pola kantor Gubernur Sulsel, Senin (15/4/2019).

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Lubis mengatakan hari ini ke-14, calon Penjabat (Pj) Wali Kota Makassar tersebut telah mendaftar dan harus siap memaparkan visi dan misinya.

“Iya (pemaparan Pj Calon Walikota Makassar) dimulai jam 11,” Singkatnya saat dikonfirmasi melalui via telepon.

Sebelumnya, Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Nurdin Abdullah, mengatakan, saat ini cukup banyak pendaftar untuk mengikuti seleksi Pj Wali kota Makassar. Tetapi dirinya ingin lebih dulu mengetahui program kerja mereka selama 20 bulan.

“Sudah banyak yang mendaftar, kita mau supaya adil. Dia (calon) akan ekspos ke kita. Kita mau dengar selama 20 bulan apa yang mau dilakukan,” ucapnya saat ditemui di kantor Gubernur Sulsel.

Berikut 14 nama calon Pj Wali Kota Makassar yang akan mempresentasikan visi misinya :

1. Imran Jausi (Kepala BPSDM Sulsel)

2. Asri Sahrun (ASN Pemprov Sulsel/ calon Kepala BKD)

3. Irman Yasin L (Disdik Sulsel)

4. Ilham Gazaling (Dinsos Sulsel)

5. Zulkaf Latif (Dinas Kelautan)

6. Ambarala (Biro Pemerintahan Sulsel)

7. Ahmadi Akil (Dinas Perindustrian)

8. Andi Bakti Haruni (Dinas PKPP Sulsel)

9. Ruslan Abu (mantan Asisten II Pemprov)

10. A. M Yamin (Dinas Penanaman Modal dan PTSP)

11. Hj. Fitriani (Dinas Pertanian Sulsel)

12. Sukarniaty Kondolele (Disdukcapil)

13. Iqbal Suhaeb (Balikbangda)

14. Denny Irawan (Plt Bapenda/ staf ahli)

Heintje Mandagi Pimpin Dewan Pers Indonesia Priode 2019-2022

ZonaMakassar.Com, Jakarta – Rapat pleno Anggota Dewan Pers Indonesia hasil Kongres Pers Indonesia 2019 di Hotel Grand Cempaka Jakarta, baru-baru ini telah memilih Heintje Mandagi sebagai Ketua Dewan Pers Indonesia periode 2019-2022. Dua kandidat yang sebelumnya disebut-sebut menjadi calon kuat untuk menjabat Ketua Dewan Pers Indonesia yaitu Irjen (Purn) Pol Wisjnu Amat Sastro- mantan Kapolda Riau, dan Dr Emrus Sihombing- pakar Komunikasi, memilih mundur dan tidak bersedia dipilih.

Mayoritas peserta rapat pleno Dewan Pers Indonesia kemudian memilih dan memutuskan Heintje Mandagi sebagai Ketua Dewan Pers. Setelah resmi menahkodai Dewan Pers Indonesia, Heintje Mandagi yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pers Republik Indonesia dan Sekretaris Sekber Pers Indonesia, bersama-sama dengan anggota lainnya berhasil menyusun komposisi lengkap Struktur kepengurusan Dewan Pers Indonesia periode 2019-2022.

Di jajaran pengurus inti, Mandagi didampingi Wakil Ketua Emrus Sihombing (Unsur Tokoh Masyarakat), dan Sekretaris Sugiharto Santoso (Unsur Pimpinan Perusahaan Pers), dan H Subaidi (Unsur Tokoh Pers dan Masyarakat) pada posisi Bendahara.

Struktur Dewan Pers Indonesia adalah sebagai berikut :

Komisi Hukum dan Perlindungan Pers : Irjen (purn) Pol. Wisjnu Amat Sastro (Unsur Tokoh Masyarakat)

Komisi Sertifikasi Kompetensi : Lasman Siahaan, SH, MH (Unsur wartawan/pimpinan organisasi pers) Komisi Pengembangan Profesi : Suriyanto, SH,MH,MKn (Unsur wartawan/pimpinan organisasi pers)

Komisi Pengaduan Masyarakat : Mustika Sani, SH,MH (Unsur Tokoh Masyarakat)

Komisi Verifikasi Perusahaan Pers : Drs. Maripin Munthe (Unsur pimpinan organisasi perusahaan pers)

Komisi Perwakilan Provinsi : Febryan Adhitya, SE,MSn (Unsur Pimpinan Perusahaan Pers)

Komisi Hubungan Antar Lembaga : Drs. Taufiq Effendi, MBA (Unsur Tokoh Masyarakat)

Komisi Pemberdayaan Media : Kasihhati (Unsur wartawan/pimpinan organisasi pers)

Komisi Usaha : Drs. Yockie Hutagalung, MM (Unsur Tokoh Masyarakat)

Komisi Lembaga Sertifikasi Profesi : Salim Djati Mamma (Unsur wartawan/pimpinan organisasi pers)

Komisi Penelitian dan Pengembangan : Frans P. Liwun, S.Sos,SPd (Unsur pimpinan organisasi pers)

Komisi Kemitraan Luar Negeri : Joseph Hutabarat, SE,SH,MH (Unsur wartawan)

Komisi Pemberdayaan Organisasi Pers : Dedik Sugianto (Unsur wartawan/pimpinan organisasi pers)

Komisi Kesekretariatan : Feri Rusdiono (Unsur Wartawan/pimpinan organisasi pers)

Komisi Hubungan Masyarakat : Moris Hutasoit (Unsur wartawan/pimpinan organisasi pers).

Selain menetapkan Ketua Dewan Pers Terpilih, Rapat Pleno Dewan Pers Indonesia juga menetapkan Badan Pengawas Dewan Pers Indonesia (berada di luar struktur) yakni : Marlon Brando, Edi Anwar, dan Wesley Sihombing. Jajaran Badan Pengawas ini masih akan diisi oleh beberapa tokoh lagi yang dianggap memiliki kapasitas sebagai tokoh pers atau tokoh masyarakat.

Dengan terbentuknya susunan lengkap Struktur Kepengurusan Dewan Pers Indonesia, Ketua Dewan Pers Indonesia Heintje Mandagi mengatakan, langkah selanjutnya adalah seluruh Anggota Dewan Pers Indonesia harus segera bekerja menyusun program kerja sambil menunggu rekomendasi hasil Kongres Pers Indonesia diserahkan ke Presiden Republik Indonesia.

Ditengah ‘badai’ ancaman somasi Ketua Dewan Pers Joseph Adi Prasetyo terhadap Dewan Pers Indonesia hasil Kongres Pers Indonesia 2019, Mandagi menuturkan, masih ada lagi muncul penolakan dan cibiran dari kelompok yang menamakan Majelis Pers.

Kelompok ini megaku sebagai pelaku sejarah dan mengklaim sebagai satu-satunya lembaga yang berhak memperjuangkan kemerdekaan pers.

“Yang pasti Dewan Pers Indonesia ini telah dilahirkan oleh 12 organisasi pers yang mana 6 di antaranya adalah organisasi pers yang telah ikut berjasa membentuk kembali Dewan Pers pasca dibubarkan dan disahkannya Undang-Undang Pers yang baru nomor 40 tahun 1999 tentang Pers,” terang Mandagi.

Mandagi dalam kapasitas selaku Sekretaris Sekber Pers Indonesia juga menambahkan, untuk menghadapi segala ancaman dan penolakan atas berdirinya Dewan Pers Indonesia maka Sekber Pers Indonesia akan segera membentuk Tim Advokasi yang terdiri dari para pengacara handal.

Sebagai Ketua Dewan Pers Indonesia, Mandagi menegaskan, pihaknya akan berkonsentrasi melihat peluang besar untuk mensejahterakan wartawan Indonesia sudah berada di depan mata.

“Kita akan bekerja dengan membangun sistem yang perofesional dan modern untuk membawa pers Indonesia maju, mandiri, merdeka, dan sejahtera,” ungkapnya.

Dijelaskan pula, bersama dengan Komisi Usaha yang dijabat Yockie Hutagalung, Dewan Pers Indonesia akan memperjuangkan belanja iklan nasional terdistribusi ke setiap provinsi agar ribuan media cetak lokal dan media online bisa mendapatkan peluang besar memperoleh pemasukan besar dari belanja iklan nasional tersebut.

“Pers Indonesia harus sejahtera karena peluang itu sangat besar dan terbuka lebar, namun selama ini pemerintah diam saja karena tidak paham, begitupun dengan Dewan Pers yang ada sekarang tidak pernah melakukan upaya untuk memperjuangan belanja iklan nasional tersebut dishare ke media lokal untuk kesejahteraan wartawan,” terangnya.

Yang ada sekarang ini, menurut Mandagi, Dewan Pers malah sibuk dengan proyek Uji Kompetensi Wartawan, Verifikasi Media, dan membentuk satgas untuk menakut-nakuti media-media online yang sesungguhnya sudah berjasa menciptakan puluhan ribu tenaga kerja wartawan dan pekerja pers.

Selain itu, Dewan Pers Indonesia akan bekerja melayani masyarakat menyampaikan aduan terkait masalah pemberitaan melalui Komisi Pengaduan Masyarakat.

“Masyarakat yang membutuhkan penyelesaian sengketa pers akan dilayani melalui Posko Layanan Pengaduan di setiap Perwakilan Provinsi di seluruh Indonesia, sehingga harapan kami tidak ada lagi wartawan yang dilaporkan ke polisi terkait sengketa pers, dan masyarakat tidak perlu lagi jauh-jauh ke Jakarta untuk melapor ke Dewan Pers,” tuturnya.

“Peraturan-peraturan di bidang pers yang ditetapkan pada Kongres kemarin akan segera diimplementasi oleh seluruh organisasi pers, dan Dewan Pers akan memfasilitasi itu, terutama pengangkatan keanggotaan wartawan dan verifikasi media agar nantinya tidak ada lagi wartawan dan media yang disebut abal-abal oleh Dewan Pers,” urainya.

Sistem verifikasi media yang dibangun oleh Dewan Pers Indonesia adalah untuk menempatkan kemampuan media berdasarkan klasifikasi. Sebagai perbandingan, sistem yang dibuat Dewan Pers yang ada sekarang, misalnya media harian Kompas yang sudah berdiri puluhan tahun sama klasifikasinya dengan media lokal yang baru lolos verifikasi di dewan pers.

Versi Dewan Pers Indonesia akan memberi rating sesuai kemampuan dan pengalaman media berdasarkan klasifikasi yaitu Perusahaan Pers kategori Kecil, Menengah, dan Besar. Dengan penetapan klasifikasi ini maka kebutuhan penyaluran belanja iklan akan menyesuaikan dengan kategori Perusahaan Pers. Sebagai contoh, tender belanja iklan yang ditawarkan senilai 100 Milyar Rupiah tentu hanya bisa diikuti oleh Perusahaan Pers dengan Klasifikasi B atau Besar.

Begitupun jika nilai belanja iklan hanya 10 juta rupiah maka perusahaan pers yang berhak ikut hanya untuk klasifikasi K atau Kecil. Tidak wajar jika nilai belanja iklan hanya puluhan juta rupiah dan perusahaan Klasifikasi B ikut ambil bagian di dalamnya.

“Dengan sistem ini kami yakin belanja iklan nasional akan terdistribusi sampai ke daerah, dan akan berdampak positif bagi bertumbuh-kembangnya media lokal,” pungkasnya.

Sistem lain yang akan dibangun oleh Dewan Pers Indonesia adalah Sertifikasi Kompetensi Wartawan. Selama ini wartawan disodori program Uji Kompetensi Wartawan oleh Dewan Pers dengan bermodalkan Lembaga Sertifikasi Profesi atau LSP berlisensi Dewan Pers, kemudian melaksaakan uji kompetensi tanpa pernah melakukan pendidkan atau pembinaan terlebih dahulu.

Ironisnya, setelah lulus UKW sertifikatnya tidak sah karena bukan produk Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP.

“Sistem yang kami akan terapkan adalah wartawan mengikuti proses sertifikasi melalui uji LSP yang berlisensi BNSP, sehingga sertifikatnya berstandar internasional dan bisa digunakan melamar pekerjaan wartawan di perusahaan luar negeri,” ujar Mandagi.

Sementara itu Peraturan Pers tentang Keanggotaan dan Sertifikasi Kompetensi Wartawan akan segera diterapkan oleh organisasi-organisasi pers. Pengangkatan keanggotaan Wartawan dinyatakan sah bukan karena ikut UKW melainkan sah setelah ditetapkan secara resmi oleh organisasi pers berdasarkan rekomendasi dari pimpinan redaksi. (Syah)

Pelayanan Administrasi Kependudukan, Kecamatan Sangkarrang Keluhkan Jaringan

ZonaMakassar.com – Kecamatan Sangkarrang memberikan pelayanan pengurusan administrasi kependudukan sejumlah warga Kondingareng di kantor Pulau Barrang Lompo Makassar, Selasa (19/2/2019).

Staf Kecamatan beserta staf Capil, Ahyar yang bertugas di Kantor Camat Kep. Sangkarrang siap melayani warga yang membutuhkan pelayanan, baik itu mengenai kependudukan maupun surat-surat lainnya.

Hanya saja, kata dia, masalah jaringan masih menjadi kendala, sehingga pelayanan terkadang terganggu.

“Demi kelancaran pelayanan, jaringan seluler Indosat di Pulau Barrang Lompo perlu secepatnya diperbaiki, karena sampai saat ini jaringan masih kurang bagus,” ungkap Ahyar.

DPM-PTSP Makassar Tancap Gas, Firman Pagarra: Pelayanan Maksimal Perizinan

ZonaMakassar.com – Pasca diresmikannya Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Bintang Lima di Menara Balai Kota Makassar, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Makassar langsung tancap gas dalam memberikan pelayanan perizinan.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala DPM-PTSP Makassar Firman Pagarra mengatakan DPM-PTSP Makassar memaksimalkan pelayanan perizinan yang berada di dalam satu ruangan agar cepat, efektif, efesien, dan transparan.

“Selain itu kita berharap melalui forum ini ada solusi serta strategi yang ditemukan yang dapat memberikan kepastian hukum serta mewujudkan hak-hak masyarakat dan investor untuk mendapatkan pelayanan perizinan secara maksimal,” ujarnya.

Mantan Kepala Bagian (Kabag) Humas Pemkot Makassar ini, forum SKPD Dinas PM PTSP ini, agar menjadikan pelayanan publik di bidang penanaman modal serta pelayanan perizinan lebih baik dari tahun sebelumnya.

“Kita berharap capaian-capaian di PM PTSP bisa lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya dengan memberikan indikator program yang terarah. Sehingga, kelak kegiatan dan output yang dihasilkan dapat meningkatkan perekonomian kota Makassar dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.

Dispora Makassar Ingin Ada Sarana Olahraga Setiap Kecamatan

ZonaMakassar.com – Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Makassar, Andi Hendra Hakamuddin menegaskan kebutuhan sarana dan prasana olahraga di Makassar setiap tahunnya semakin meningkat.

Hal itu dia tegaskan pada rapat pertemuan dengan SKPD terkait di Balai Kota Makassar, Senin (18/2/2019). Dari rapat itu, Hendra meminta setidaknya setiap kecamatan bisa menghadirkan minimal satu fasilitas olahraga.

“Kalau ada kecamatan yang membutuhkan fasilitas olahraga dan sesuai dengan administrasi, minimal dia punya alas hak bahwa itu memang milik pemerintah, saya pastikan minimal satu kecamatan akan dilengkapi lapangan atau fasilitas olahraga,” jelasnya.

Begitu juga dengan alat olahraga, yang hingga dua tahun ini dihentikan sementara karena sempat menjadi temuan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Setelah kami konsultasi dengan inspektur, BPK, kita sudah punya aturan-aturannya apa yang harus dipenuhi. Dan kita buka tahun ini untuk tahun depan alat-alat olahraga ini, baik itu bola, raket, panahan, dan alat olahraga lainnya,” imbuhnya.

Selain itu, dia berharap pada tahun 2020 Pemkot Makassar juga akan melengkapi fasilitas sekretariat KNPI sehingga akan lebih representatif dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok muda yang ada di Kota Makassar yang disebut fasilitas 4.0

Ia mengaku, KNPI sangat sempit, panas, dan kumuh, yang banyak dikeluhkan oleh masyarakat yang awalnya ditujukan untuk berkreasi namun masyarakat menjadi malas karena fasilitas yang kurang memadai.

“Nanti kita lengkapi fasilitas dengan LED, AC yang representatif, yah macam-macam lah. Untuk mengembangkan talenta pemuda kita di era digital, utamanya kita siapkan komputer, dan laboratorium digital,” pungkasnya.

BPBD Makassar Salurkan Bantuan Stimulan ke Korban Angin Kencang

ZonaMakassar.com – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Makassar menyalurkan bantuan stimulan kepada korban bencana angin kencang yang sempat terjadi di kota Makassar.

Kepala BPBD Makassar Taufiek Rachman mengatakan bantuan stimulan diserahkan kepada korban yang rumahnya mengalami kerusakan akibat tertimpa pohon, angin kencang atau angin puting beliung.

Ia mengaku akibat bencana yang terjadi di Makassar dalam dua bulan terakhir ini seperti banjir, kebakaran, angin puting beliung dan abrasi pantai mengakibatkan beberapa rumah rusak ringan atau rusak.

“BPBD menyiapkan bantuan yang sifatnya stimulan. Bantuan ini biasanya untuk membantu warga membangun kembali rumahanya rusak akibat terdampak bencana atau musibah,” ungkapnya.

Lanjutnya, bantuan diserahkan setelah tim assesmen BPBD dibantu pihak kelurahan melakukan proses identifikasi dampak bencana.

“Tim dari BPBD akan mengidentifikasi dampak dan menghitung komponen yang rusak. Karena bantuan sifatnya stimulan, bantuan yang diberikan juga jumlahnya terbatas,” katanya.

Sementara itu, Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD, Maharuddin mengatakan, bantuan stimulan yang disiapkan berupa balok, seng dan paku.

“Tadi siang, BPBD kembali menyerahkan bantuan stimulan kepada korban yang rumahnya rusak akibat terdampak bencana,” ungkapnya.

Bantuan diserahkan langsung kepada warga yang rumahnya tertimpa pohon tumbang di Jalan Borongjatia RT 004 RW 004 Kelurahan Bira Kecamatan Tamalanrea, Senin (18/02).

“Pohon tumbang yang terjadi Selasa (22/01) mengakibatkan dua rumah rusak berat. Rumah dihuni dua kepala keluarga yang terdiri dari 10 jiwa,” katanya.

Mahar berharap, bantuan ini bisa membantu dan meringankan beban warga yang rumahnya rusak akibat terdampak bencana.

“Semoga ini bisa membantu warga merekonstruksi atau memperbaiki rumah yang rusak,” harapnya saat ditemui di halaman kantor BPBD Kota Makassar.