Jaga Aset, Dinas Pertanahan Ingatkan Lurah Selektif Keluarkan Surat Keterangan Alas Hak

Zonamakassar.com, Makassar – Dinas Pertanahan kota Makassar mengingatkan kepada Lurah se Kota Makassar untuk selektif memberika surat keterangan pembuatan alas hak pertanahan. Hal itu terungkap saat sosialisasi Standar Baku Pembuatan Alas Hak Pertanahan di Hotel Golden Tulip Jalan Sultan Hasanuddin, Selasa, (20/8/2019).

Kabid Pengadaan dan Pemanfaatan Lahan Dinas Pertanahan kota Makassar Adnan, mengatakan, kegiatan ini terkait dengan pengamanan aset pemerintah kota.

Pesertanya, kata dia, lurah di beberapa kecamatan, mulai dari Tamalate, Mariso, Ujung Pandang, Makassar, dan Rappocini.

“Kita mewanti-wanti dari peserta rapat dalam hal ini lurah agar tidak sembarangan membuat keterangan penguasaan atas tanah yang di ajukan oleh masyarakat, karna banyak aset pemerintah kota di sertifikatkan atas nama orang lain,” kata dia.

Ia menyebut, biasanya keterangan atas penguasaan tanah yang keliru lantaran ketidaktahuan lurah untuk membedakan antara aset pemerintah kota dengan aset lain.

“Terkadang lurah yang beberapa tahun mutasi, atau baru. Tidak tahu fasum-fasos yg di serahkan pihak perusahaan ke pemerintah kota,” ungkapnya.

Ia menyebut telah menghadirkan BPN untuk memberikan penjelasan bahwa SOP dalam pembuatan sertifikat tanah, termasuk dokumen-dokumen lain, dan petunjuk yang ada di badan pertanahan.

Saat ditanya soal aset yang terlanjur salah penamaan, ia mengatakan hal itu di luar kewenangan Dinas Pertanahan.

“Itu bagian hukum, inspektorat. Kalau terkait dengan hal pengamanan itu dari Dinas Pertanahan, seperti pengamaan berupa pensertifikatan, pemasangan patok, pembuatan papan bicara, pemagaran, pemanfaataan lahan,” ungkapnya.

Sementara itu, Staf Ahli Bidang I Abdul Azis Hasan juga mewanti-wanti pihak pemerintah agar tak ceroboh dalam melakukan penanganan aset.

Apalagi, kata dia, bila sampai diproses lantaran bermasalah. Untuk itu, ia menegaskan untuk selalu berhati-hati dalam menjalankan tugas.

“Kita harus berhati-hati terkait dengan penguasaan aset. Kita harus memahami betul apa yang kita lakukan, jangan sampai kita terjebak,” katanya.

Kendati begitu, ia mengatakan sebagian bahkan hampir seluruh aset pemerintah kota telah diserahkan oleh pengembang. Ia mencontohkan salah satunya pihak GMTD ke pemerintah Kota Makassar.

“Akhir-akhir ini kita berbahagia karena aset kita kembali satu persatu,” kata dia.

Abdul Azis mengatakan tujuan kegiatan agar peserta mengerti proses pembuatan alas hak pertanahan di Kota Makassar.

Sosialisasi Pembuatan Alas Hak, Dinas Pertanahan Makassar: Menyatukan dengan Masyarakat

Zonamakassar.com, Makassar – Dinas Pertanahan kota Makassar menggelar sosialisasi Standar Baku Pembuatan Alas Hak Pertanahan di Travellers Hotel Makassar, Rabu (27/3/2019).

Asisten I bidang administrasi Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar Aziz Hasan menjelaskan tanah merupakan kebutuhan dan sangat menjadi dasar dalam pembangunan dimana dapat kita lihat dalam undang-undang dasar 1945 dijelaskan bahwa bunyi pasal 33 yakni bumi, air dan kekayaan alam terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

“Adapun aturan ketentuan yang mengatur tentang tanah yaitu undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang dasar-dasar pokok agraria atau bisa disebut dengan UUPA,” ujarnya.

Aziz mendukung pentingnya pelaksanaan sosialisasi Standar Baku Pembuatan Alas Hak Pertanahan ini untuk mengetahui dan memahami tentang proses pembuatan alas hak pertanahan sehingga ini dapat bermanfaat dalam menyiapkan dan meningkatkan sumber daya aparatur dalam hal Standar Baku Pembuatan Alas Hak di Kota Makassar.

“Sasaran sosialisasi ini adalah untuk menyiapkan dan meningkatkan sumber daya aparatur Pemkot Makassar terkhusus tingkat kecamatan dan Kelurahan agar dapat mengkaji lebih dalam tentang Standar Baku Pembuatan Alas Hak Pertanahan,” tegasnya.

Ia pun mewanti-wanti kepada peserta untuk berperak aktif dan bersungguh-sunggu mengikuti sosialisasi

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanaham Makassar Mammai Sophian tuntutan zaman tentang masalah Administrasi sesuai topic sosialisasi ini yaitu krusial yang dapat berdampak hukum bagi yang tidak melaksanakannya. Sehingga dalam pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan aturan dan tidak berdampak hukum bagi pelaksanaan serta sesuai dengan tujuan yang diinginkan bersama.

“Saya sampaikan penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya atas kehadiran dan mengharapkan kepada bapak/ibu sekalian, agar sosialisasi ini tidak dilaksanakan sekedar memenuhi undangan akan tetapii kami berharap ada pengetahuan yang diperoleh dan diaplikasikan demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kota Makassar,” pungkasnya.(*)