Januari 2020, ASN Mulai Nikmati Libur Jumat hingga Minggu

Zonamakassar.com, Jakarta – ASN di tujuh instansi pusat akan menikmati tambahan hari libur dari Jumat sampai Minggu.

Rencananya, uji coba ini dimulai Januari 2020 di instansi antara lain BKN, LAN, Bappenas, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian PUPR, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan

Komisioner Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Waluyo Martowiyoto yang menjadi ketua PMO (Project Management Office) Penilaian Kinerja mengatakan, PNS diwajibkan bekerja 10 hari atau dua pekan, dengan 80 jam. Ini bisa diubah jadi 9 hari saja tetapi tetap 80 jam kerja sehingga pada Jumatnya bisa libur.

“Rencana penerapan hari libur Jumat ini tidak diberikan atau diberlakukan setiap minggunya. Hanya pada minggu genap dan ganjil saja. Artinya hari Jumat tetap ada yang aktif, karena liburnya kan bergantian,” ungkap Waluyo di Jakarta, Selasa (3/12).

Dengan bergantian libur atau mekanisme job sharing, hal ini dinilai tidak akan mengganggu pelayanan publik. Apalagi, dari sisi jam kerja sebenarnya tidak berubah, yaitu 80 jam kerja setiap dua minggu atau 40 kerja per minggunya.

Saat ini, pemerintah tengah menggodok penilaian kinerja PNS di lingkupx pemerintahan sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2019.

Dalam penilaian kinerja itu, nantinya ASN akan dikategorikan menjadi tiga peringkat, yaitu peringkat terbaik (exceed expectation) sebesar 20 persen, peringkat menengah sekitar 60-67 persen, dan peringkat terendah (low) sebesar 20 persen.

“Nantinya 20 persen ASN yang mendapat peringkat terbaik akan diberikan berbagai keistimewaan (privilege), salah satunya boleh bekerja dari rumah,” terang Waluyo.

Langkah ini juga merupakan uji coba (pilot project) terkait flexible working arrangement di beberapa K/L.

Kendati demikian, Waluyo menegaskan hal itu bukan untuk semua ASN. 20 persen ASN dengan peringkat terbaik pun mesti dilihat kembali bagaimana posisinya di kantor.

Analis kebijakan atau periset bisa, tetapi yang pelayanan langsung atau face to face itu tidak bisa.

“Pelayanan publik masih harus diatur. Jadi jangan sampai salah tafsir (pelayanan publik) ini bekerja di rumah,” tegas Waluyo.

Adzan Berkumandang, Camat Tamalate Minta Pegawai Hentikan Pekerjaan

Zonamakassar.com, Makassar – Camat Tamalate Fahyuddin Yusuf menginstruksikan pegawai untuk hentikan sementara aktifitas pelayanan apabila adzan berkumandang, dan telah memasuki waktu shalat untuk bergegas ke Mushallah yang terletak di areal kantor camat Tamalate dijalan Danau Tanjung Bunga Utara kota Makassar, Jumat (5/7/19).

“Kita berhenti sementara dari aktivitas, dan seluruh karyawan kantor kecamatan Tamalate kami instruksikan untuk mendirikan shalat berjamah ketika masuk waktu shalat.

Aturan shalat berjamaah tepat waktunya akan diberlakukan sebagai wujud ketakwaan kepada Allah SWT, jangan hanya disibukkan dengan urusan duniawi,’’ kata Fahyuddin.

Iqbal Suhaeb Teken Perwali Pencairan Gaji 13 ASN Pemkot Makassar

Zonamakassar.com, Makassar – Penjabat (Pj) Wali Kota Makassar M Iqbal S Suhaeb mengungkapkan gaji 13 Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar akan segera cair. Hal tersebut setelah dirinya meneken Peraturan Wali Kota (Perwali) tentang pencairan gaji 13 ASN Pemkot Makassar.

“Hari ini terlihat sehat, ceria, dan bersemangat. Ada kabar baik untuk kita semua,” ujar Iqbal saat memimpin upacara bendera, Senin 1 Juli 2019.

Iqbal mengatakan diharapkan dengan cairnya gaji 13 tersebut mampu meringankan beban bagi pegawai yang memiliki anak dan akan segera mempersiapkan diri untuk awal sekolah.

Selain itu, Iqbal juga menitipkan pesan agar PNS tetap fokus dan memprioritaskan program kerja yang telah ditetapkan.

“Banyaknya berita yang beredar tentang perselisihan antara pemerintah dengan legislatif, disikapi dengan bijak karena tidak semua yang diberitakan benar adanya. Tetap fokus dengan tugas dan tanggung jawab. Tuhan tidak tidur,” lanjutnya.

Ia juga menyampaikan akan berkonsultasi dengan KPK sebagai wujud transparansi pemerintahan. Konsultasi juga dibutuhkan agar roda pemerintahan di Makassar dapat berjalan dengan baik.

“Mulai besok, kita akan berkoordinasi dengan KPK, sehingga seluruh dinas diharapkan kerjasamanya, dan juga memperhatikan masukan yang disarankan oleh KPK nantinya,” pungkasnya.

Aturan Baru Pemecatan ASN, Tak Penuhi Kinerja Berkala, Resmi di Sah kan Presiden Jokowi

Zonamakasssar.com,Jakarta — Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan mekanisme baru tentang penilaian kinerja PNS. Mekanisme tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja PNS.
Salah satu poin yang dalam aturan yang ditandatangani Presiden Joko Widodo 26 April lalu tersebut, adalah soal pemberhentian PNS. Dalam aturan tersebut, PNS tidak hanya bisa diberi penghargaan maupun diangkat ke posisi jabatan yang lebih tinggi, tapi juga diberhentikan.
Penghargaan dan hukuman tersebut diberikan berdasarkan pantauan kinerja berkala yang dilakukan oleh pejabat penilai kinerja PNS terhadap para abdi negara. Setiap PNS wajib mengikuti pengukuran kinerja tersebut.
Tolok ukur yang dijadikan penilaian kinerja PNS, salah satunya perilaku kerja mereka. Pejabat penilai kinerja memberikan penilaian terhadap unsur perilaku kerja PNS dengan bobot penilaian sebanyak 60 persen.
Nilai tersebut nantinya dituangkan dalam dokumen penilaian kinerja. Dari hasil penilaian tersebut, PNS yang mendapatkan penilaian kinerja dengan predikat sangat baik selama dua tahun berturut-turut dapat diberikan penghargaan berupa prioritas untuk diikutsertakan dalam program kelompok rencana suksesi pada instansinya.
Kepada mereka juga bisa diberikan penghargaan berupa tunjangan kinerja. Nah, bagi PNS yang tidak memenuhi target kinerja penilaian, mereka bisa dikenakan sanksi berbentuk administrasi sampai dengan pemberhentian.
Jokowi dalam penjelasan peraturan tersebut menyatakan beleid tersebut dibuat demi mewujudkan PNS yang profesional, kompeten dan kompetitif.
“Tujuan penilaian kinerja adalah untuk menjamin objektivitas pembinaan PNS yang dilakukan berdasarkan sistem prestasi dan sistem karier,” katanya seperti dikutip dari aturan tersebut, Jumat (17/5/2019).
Selain itu, aturan yang dibuat sebagai pelaksana UU Nomor 5 Tahun 2014 tersebut juga dibuat demi memperbaiki manajemen pengelolaan PNS. (iqr)

Pemkot Makassar Gandeng Baznas Salurkan Zakat ASN

Zonamakassar.com, Makassar – Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar menggandeng Badan Amil Zakar Nasional (Baznas) Makassar dengan menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) terkait penyaluran zakat pada Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemkot Makassar.

Penandatangan MoU dilakukan secara langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Makassar M Anshar dan sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta Perusahaan Daerah (Perusda) lingkup pemerintah kota Makassar, di Kantor Balaikota, Senin (6/5/2019).

Ketua Baznas Kota Makassar Anis Zakaria Kama mengatakan, MoU yang dilakukan ini, tidak lain untuk meningkatkan kesadaran aparatur sipil negara (ASN) dalam mengumpulkan zakat melalui Baznas Makassar.

Ia menyebut hingga saat ini, baru 11 SKPD yang telah melakukan zakat melalui pemotongan gaji. Anis berharap, seluruh ASN lingkup pemkot Makassar memanfaatkan Baznas dalam menyalurkan zakatnya. Apalagi, tahun ini Baznas Makassar menargetkan zakat yang dikumpulkan tahun ini sebesar Rp 16 miliar.

“Rata-rata setiap tahun meningkat sekira Rp 2 miliar. Kita berharapnya pengumpulan terbesar berasal dari pemkot, sebab pemkot kan lebih terstruktur,” kata Anis.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Makassar Muhamad Ansar berjanji akan terus mendorong para ASN agar melakukan pembayaran zakat melalui Baznas Makassar.

Ia berencana akan mengeluarkan himbauan kepada setiap SKPD agar melakukan pembayaran zakat melalui Baznas.

“Tentu kita akan dorong itu, apalagi kita ini lembaga yang terstruktur, akan lebih mudah untuk diorganisir,” ucap Ansar.(*)

Hore, Gaji ASN Naik Bulan Depan

ZonaMakassar.Com, Jakarta – Presiden Joko Widodo meresmikan Jalan Tol Trans Sumatera ruas Bakauheni – Terbanggi Besar, Lampung Selatan, Jumat (8/3/2019).

Saat memberikan sambutan, Jokowi mengaku sempat ditanya oleh sejumlah aparatur sipil negara (ASN) perihal aturan hukum yang menjadi dasar kenaikan gaji PNS di 2019.

“Jadi waktu saya salam-salaman, nanya gaji naik kapan?,” kata Jokowi di lokasi peresmian.

Jokowi menjelaskan, bahwa aturan kenaikan gaji hak abdi negara saat ini tengah difinalisasi. Kepala negara memastikan, gaji PNS akan naik pada April 2019 dengan rata-rata 5%.

“Ini PP sedang disiapkan. Awal April sudah diberikan, dirapel. Plus Gaji ke-13 di bulan berikutnya menjelang lebaran,” tegas mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Terhitung sejak Januari 2019, gaji para hak abdi negara sejatinya sudah otomatis mengalami kenaikan, sesuai dengan rencana Jokowi menaikkan gaji PNS rata-rata 5%.

Namun, karena aturan belum diteken, maka kenaikan gaji belum dibayarkan kepada para PNS. Jokowi pun memastikan, bulan depan PNS sudah bisa mendapatkan kenaikan gaji.

Bendahara negara pun menyiapkan alokasi anggaran sekitar Rp 215 triliun untuk membayar gaji PNS dan pensiunan, yang mencakup kenaikan gaji rata-rata 5%, pembayaran gaji ke-13, dan penyaluran THR tahun depan.

*CNBC Indonesia

Bawaslu : ASN Punya Hak Pilih, Tapi Tetap Menjaga Netralitas

ZonaMakassar.Com, Jakarta – Bawaslu RI kembali ingatkan ASN agar tetap netral menjelang Pemilu 2019.Senin, (11/02/2019)

Menurut ketua Bawaslu, ABHAN ada sanksi untuk ASN jika melanggar pada pemilu 2019 ini.

“Terkait pelanggaran netralitas ASN ini bisa ada dua jalur yang ditempuh. Kalau pelanggaran administratif kita rekomendasi ke ASN, nanti direkomendasikan ke pejabat pembina kepegawaian (PPK) untuk menjatuhkan sanksi administrasi,” ujar Ketua Bawaslu Abhan diskusi Rapat Koordinasi Nasional Bidang Kehumasan dan Hukum Seluruh Indonesia di Hotel Bidakara, Jl Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Senin (11/2/2019).Dikutip dari detik.com

Bukan cuma pelanggaran administrasi namun ASN harus waspadai tentang pelanggaran tindak pidana pemilu.

“Perlu dingat adalah di samping pelanggaran administrasi juga ada pelanggaran-pelanggaran yang masuk kategori tindak pidana pemilu. Saya contohkan misalnya gini ASN atau pejabat negara yang membuat kebijakan yang menguntungkan salah satu peserta pemilu, bisa kena pidana,” kata Abhan.

Misalnya ada pejabat dekat dengan caleg terus memberi fasilitas dan membuat kebijakan bagi caleg tersebut dapat berkampanye.

“Misal ada di kepala dinas mana kemudian karena saling dekatnya dengan salah satu caleg, caleg itu difasilitasi untuk kegiatan bentuknya apa lah misalnya, dia buat kegiatan yang itu kegiatan tersebut sebetulnya program pemilih. Tapi kemudian dia buat kebijakan partai tertentu bisa masuk ke ruang itu untuk kampanye,” kata Abhan.

“Itu bisa masuk pelanggaran pemilu bisa pidana bisa administrasi,” imbuhnya

ASN itu dapat hak pilih tapi ASN tetap diminta menjaga netralitasnya selama pemilu 2019.

“ASN punya hak pilih, tapi tetap menjaga netralitas. Hak pilih bisa digunakan nanti 17 April,” ujarnya.(*)