Iqbal Suhaeb Minta Bapenda Makassar Tingkat Pelayanan Loket Pajak

Zonamakassar.com, Makassar – Penjabat (Pj) Wali Kota Makassar, Iqbal S Suhaeb memberikan pengarahan kepada jajaran pimpinan dan staf Badan Pendapan Daerah (Bapenda) Kota Makassar di Ruang Pola Bapenda Kota Makassar, Jln. Urip Sumiharjo, Jumat (21/6/2019).

Sebelum memberikan pengarahannya, Iqbal Suhaeb didampingi Sekda Kota Makassar, M Ansar bersama Kepala Bapenda Irwan Adnan mengunjungi loket pelayanan pajak yang terletak di lantai satu gedung Bapenda.

Di loket pelayanan, Iqbal meninjau langsung proses pelayanan yang diberikan oleh petugas loket. Di ruang pertemuan Iqbal langsung mengecek pejabat struktural, fungsional, dan kepala UPTD lingkup Bapenda.

Iqbal menjelaskan maksud kunjungannya dalam rangka melakukan pemantauan agar Bapenda dapat lebih mengoptimalkan pendapatan sehingga tidak kehilangan momentum pembangunan.

“Dengan demikian target-target yang kita tetapkan dapat tercapai dan dimaksimalkan. Salah satunya dengan memberikan solusi alternatif selain dari disertifikasi dan insentifikasi pajak dalam mencapai target-target yang diinginkan,” ucapnya.

Demikian pula mengenai NJOP yang selama ini tidak update, Iqbal meminta untuk meng-update NJOP karena selama tiga tahun terakhir tidak berubah sehingga mengakibatkan nilai harga tanah di Makassar hampir sama dengan nilai harga tanah di Jakarta.

“Sejak tahun 2015 kita tidak pernah meng-update NJOP sehingga perlu dilakukan peng-update-tan maka nilai harga tanah dapat disesuaikan dengan nilai jual harga tanah yang ditetapkan,” jelasnya.

2019, Bapenda Makassar Target BPHTB Capai Rp 120 M

ZonaMakassar.Com,Makassar – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) kota Makassar meningkatkan target pemasukan dari Pembebasan Pajak Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar Rp 120 miliar pada tahun 2019.

Kepala Bapenda Makassar, Irwan R Adnan menjelaskan pada tahun 2019 ini, Bapenda Makassar menargetkan pendapatan dari BPHTB sebesar Rp 330 miliar. Target ini mengalami kenaikkan sebesar Rp 120 miliar dari realisasi BPHTB pada tahun lalu yang mencapai RP 210 miliar.

“Oleh karena itu, pemkot harus memiliki strategi yang baik dalam pengelolaannya terutama pengelolaan BPHTB,” ujarnya saat sosialisasi kepatuhan wajib pajak daerah di Hotel Asyra Makassar, Selasa (26/3/2019).

Ia menegaskan, Makassar memiliki potensi yang sangat besar untuk memungut sendiri BPHTB. Diharapkan dapat mempermudah pemungutan BPHTB karena daerah sendiri yang mengetahui potensi dan kepentingan pembiayaan rumah tangganya.

“Dengan dialihkannya BPHTB dari pajak pusat menjadi pajak daerah, Bapenda Makassar dituntut untuk lebih menggali potensi BPHTB dengan skala penerimaan dari realisasi di tahun-tahun sebelumnya,” ungkapnya.

Semnetara itu, Asisten Bidang Ekonomi, Andi Irwan Bangsawan mengatakan, BPHTB merupakan sebuah persoalan tiap tahunnya bagi Pemkot Makassar. Pasalnya, BPHTB sangat diharapkan menjadi penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD). Olehnya, menurut Irwan, Pemkot perlu menselaraskan antara kebijakan, kewajiban dan hak-hak warga.

“Ke depan harus ada penetapan zonasi wilayah untuk jumlah besaran penetapan BPHTB,” kata Irwan Bangsawan.

Irwan Bangswan menjelaskan, makin bertambahnya jumlah penduduk di Makassar, maka akan semakin memiliki pengaruh positif terhadap permintaan atas tanah dan bangunan. Terutama, atas peralihan hak atas tanah dan hak atas bangunan.