Bansos Ladang Pelanggaran, Bawaslu Ingatkan Pemkab Hati-hati

Zonamakassar.com, Sungguminasa- Pimpinan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Gowa menghadiri Kegiatan Coffee Morning Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gowa di Baruga Karaeng Galesong Kantor Bupati Gowa, Senin (16/11/2020).

Kegiatan Coffee Morning ini juga dirangkaikan dengan kegiatan pelepasan Jaringan Pengaman Sosial (JPS) Pemkab Gowa, isi paket bantuan sosial program JPS tersebut terdiri dari 10 Kg Beras, 4 Kaleng ikan, 2 Kg Terigu, 2 Kg Gula Pasir, 2 Liter Minyak Goreng, dan 20 Bungkus Mie Instant.

Pimpinan Bawaslu Kabupaten Gowa, Kordiv Penanganan Pelanggaran, Yusnaeni, didepan forum menyampaikan update tan data penanganan Pelanggaran di Bawaslu Kabupaten Gowa

“Pelanggaran Netralitas ASN yang ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Gowa, pada masa sebelum penetapan Pasangan Calon ada 4 Temuan Pelanggaran, dan setelah penetapan pasangasan calon yaitu pada tahapan kampanye ada 2 Temuan Pelanggaran, adapun pada masa kampanye ini terdapat 1 temuan pelanggaran yang melibatkan 3 kepala dusun dan 1 kaur umum desa yang diteruskan ke Bupati Gowa untuk ditindaklanjuti,” ungkapnya.

Yusnaeni juga mengimbau kepada para pejabat struktural Pemkab Gowa untuk tetap menjaga Netralitas sebagai Aparatur Sipil Negara.

“Untuk pejabat struktural Pemkab Gowa agar berhati-hati menggunakan simbol, Tagline dan membuat postingan di media sosial, jangan sampai bapak dan ibu melakukan pelanggaran netralitas ASN serta berhati-berhati menyalurkan Bantuan sosial dimasa kampanye,” cetusnya.

Hadir juga dalam acara ini PJS Bupati Kabupaten Gowa, Sekda Kabupaten Gowa, Kapolres Gowa, Dandim 1409 Gowa, Kepala pengadilan Sungguminasa dan para pejabat struktural Pemda Kabupaten Gowa.(rls/tim)

Tim Hukum ADAMA’ Adukan Sekcam Ujung Tanah dan Dirut PD Terminal ke Bawaslu

Tim hukum paslon Danny-Fatma saat mendatangi kantor Bawaslu Makassar mengadukan Sekcam Ujung Tanah dan Dirut PD Terminal Makassar, Jumat (6/11/2020).


Zonamakassar.com, Makassar – Tim hukum pasangan calon (paslon) wali kota dan wakil wali kota Makassar nomor urut 1, Mohammad Ramdhan Pomanto – Fatmawati Rusdi (Danny – Fatma) melaporkan Sekretaris Camat (Sekcam) Ujung Tanah Andi Syaiful ke Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu) kota Makassar, Jumat (6/11/2020).

Tak hanya Sekcam Ujung Tanah, tim hukum paslon Danny – Fatma juga melaporkan Direktur Utama PD Terminal Makassar Raya, Arsoni.

Tim Hukum paslon dengan tagline ADAMA’

mendatangi Kantor Bawaslu Kota Makasar pukul 11:00, untuk menyampaikan klarifikasi dan laporan.

Adapun pokok laporan ke Bawaslu Kota Makassar yakni mempertanyakan

sejauh mana progress penelusuran keterlibatan Sekcam Ujung Tanah dalam membantu salah satu paslon di Pilwali Makassar.

“Kami juga mempertanyakan soal keterlibatan Arsoni (Dirut PD Terminal) ketika mengkampanyekan paslon nomor urut tiga Syamsu Rizal MI – dr Fadli Ananda,” ujar Ahmad Rianto.

Menurut Ahmad Rianto, keterlibatan keduanya didukung bukti rekaman suara yang mengarahkan pemilih agar mendukung salah satu Paslon.

“Kami berharap Bawaslu dapat melakukan pekerjaan serius karena berkaitan dengan netralitas ASN. Saya kira apa yang dilakukan Sekcam bisa jadi atas instruksi atasan,” jelasnya.

Kedatangan Ahmad Rianto bersama

Adnan Buyung Azis dan Abdul Azis diterima staf Bawaslu bidang Penindakan Aswan, karena para komisioner Bawaslu lagi ke Jakarta untuk menghadiri debat paslon wali kota.

Bawaslu RI Bakal Gelar Rakernas Evaluasi Penangan Pelanggaran Administrasi Pemilu

Zonamakassar.com, Ampana – Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, bakal menggelar kegiatan Rakernas Evaluasi Penangan Pelanggaran Administrasi Pemilu yang dipusatkan di kota Ampana, kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi Sulawesi Tengah, di hari Selasa 6 Agustus 2019.

Kegiatan nasional Bawaslu tersebut merupakan kali pertama digelar di Tojo Una-Una dan akan dihadiri oleh sekitar 160 orang pimpinan Bawaslu Provinsi yang membidangi Divisi Penindakan Pelanggaran diseluruh Indonesia, dan Kepala Sekretariat Bawaslu Se Indonesia.

Menurut Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah, Sutarmin Hi. Ahmad, saat dimintai tanggapannya terkait kegiatan nasional Bawaslu ini, Ia menyampaikan bahwa Tojo Una-Una dinilai tepat untuk pelaksanaan kegiatan nasional, disamping memiliki keindahan alam eksotik kepulauan Togean yang menjadi salah satu destinasi wisata unggulan di Indonesia.

“Jadi alasan dipilihnya Tojo Una-Una sebagai pusat kegiatan rakernas, karena daerah dinilai representatif, disamping itu Tojo Una-Una ini punya keindahan alam eksotik yang sudah dikenal masyarakat dunia, yakni kepulauan Togean”. Ujarnya Minggu (4/7/2019)

Lebih lanjut, Sutarmin menjelaskan bahwa kegiatan nasional tersebut nantinya akan dilaksanakan selama 3 hari, yakni 6-8 Agustus 2019.

“Rencananya sih 3 hari kegiatan kita disini, semoga berjalan lancar semuanya”. tutupnya.(*)

Iqbal Suhaeb Terima Proposal Anggaran Bawaslu Makassar untuk Pilkada Serentak

Zonamakassar.com, Makassar – Jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2020 mendatang, berbagai persiapan mulai dilakukan. Penjabat (Pj) Wali Kota Makassar Dr M Iqbal S Suhaeb pun sudah menerima proposal pengajuan anggaran dana hibah dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Makassar.

“Kami sudah menerima proposalnya, dan memang sudah prosedurnya 12 bulan sebelum pelaksanaan Pilkada kita sudah harus siap – siap. Rencananya September tahun 2020 Pilkadanya dilaksanakan serentak,” ucap Iqbal usai ditemui Bawaslu Kota Makassar, di Rujab Wali Kota Makassar, Rabu (19/6/2019)

Selain menerima proposal, Iqbal juga membahas mengenai pelbagai persiapan Pilkada serta potensi masalah Pemilu di sejumlah daerah.

“Saya liat masalahnya itu kurang bagusnya sistem pembagian TPS. Karena masih banyak masyarakat yang bingung TPSnya di mana, dan juga di undangan pemilih tidak ada alamat lengkap TPS,” katanya.

Olehnya, itu Iqbal pun akan lebih memperhatikan fungsi dan peran camat, lurah hingga RT/RW-nya. Sementara, Ketua Bawaslu Nursari mengungkapkan jikalau perkiraan kebutuhan anggaran untuk Pilkada serentak di tahun 2020 mendatang mencapai Rp 20 Miliar.

“Meningkat dari Pilkada 2018 tahun lalu. Untuk tahap persiapan kita minta 1/3 dari total anggaran dulu,” sebutnya.

Hal itu dikarenakan adanya item – item tambahan yang akan dilakukan seperti penambahan 300 TPS dari sebelumnya 2.670 TPS di tahun 2018 lalu. Selain itu, anggaran belanja tersebut bakal digunakan juga untuk membiayai pengawasan pada setiap tahapan Pilkada, terutama membayar tenaga pengawas ad-hoc.

Bawaslu Makassar Rekomendasikan gelar PSU di 19 TPS

Suasana perhitungan suara di TPS kota Makassar ,photo Antara

ZonaMakassar.Com,Makassar – Pemungutan suara ulang (PSU) di Kota Makassar, Sulawesi Selatan yang sebelumnya digelar 17 tempat pemungutan suara (TPS) direkomendasikan menjadi 19 TPS di empat kecamatan.

Rekomendasi tambahan TPS yang menggelar PSU tersebut disampaikan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Makassar

Pemungutan suara ulang (PSU) di Kota Makassar, Sulawesi Selatan yang sebelumnya digelar 17 tempat pemungutan suara (TPS) direkomendasikan menjadi 19 TPS di empat kecamatan.

Rekomendasi tambahan TPS yang menggelar PSU tersebut disampaikan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Makassar

“Ada dua tambahan rekomendasi PSU dari Panwascam di TPS 23 Kelurahan Katimbang, Kecamatan Biringkanaya dan TPS 02 Kelurahan Rappocini, Kecamatan Rappocini,” kata Komisioner Bawaslu Makassar Zulfikarnain seperti dilansir Antara, Kamis (25/4/2019).

Zulfikarnain mengungkapan, rekomendasi tersebut dikeluarkan setelah anggota panwascam menemukan kesalahan pemilih yang mencoblos bukan di tempat berdomisili dan tidak masuk dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) dan juga tidak memiliki formulir A5.

Selain itu, berdasarkan penelusuran di Kecamatan Biringkanaya ditemukan sebanyak 91 daftar pemilih khusus (DPK) yang mencoblos, warganya berdomisili di luar Makassar. Hal serupa terjadi di Kecamatan Rappocini.

“Informasi yang kami terima, PSU itu terjadi karena banyak masyarakat terutama teman-teman petugas KPPS termakan hoaks bahwa bisa memilih asalkan punya KTP elektronik, padahal tidak seperti itu aturannya,” ujar Zulfikarnain.

Terkait dengan tambahan itu, kata dia, panwascam baru menyampaikan setelah berkoordinasi dengan PPK serta Bawaslu dan melihat aturan sehingga direkomendasikan PSU. Mengenai jadwal PSU serentak 27 April 2019, dikatakannya masih ada waktu dan bisa dilaksanakan.

“Masih bisa, kita sudah berkoordinasi dengan KPU Makassar untuk persiapan PSU-nya. Sebenarnya, Bawaslu ketika menemukan temuan serta laporan harus ditindaklanjuti, kalau tidak teman-teman bisa dikenakan pidana,” tegasnya.

Bawaslu pun menerima rekomendasi Panwascam bukan sembarangan, sebab ada data dan bukti-bukti yang menjadi bahan pertimbangan untuk dilakukan PSU.

Saat ini Bawaslu Kota Makassar masih melakukan penelusuran terhadap sejumlah pelanggaran yang terjadi. Meski demikian waktu sangat terbatas namun diupayakan segera diselesaikan pada Jumat malam sebab tenggat waktu PSU terakhir masuk pada 27 April.

“Kami sudah berhitung apabila logistik KPU Makassar dipesan dari luar Sulsel, berarti masih ada waktu pengiriman, sehingga jangan sampai waktunya sudah lewat 27 April,” katanya.

Hasil data Bawaslu Makassar jumlah daerah melaksanakan PSU di 19 TPS, yakni TPS 15 di Kelurahan Lette, TPS 11 Kelurahan Mariso dan TPS 02 Kelurahan Karampuang, Kecamatan Mariso. Kemudian di TPS 02 Kelurahan Manggala dan TPS 12 di Kelurahan Biring Romang, Kecamatan Manggala.

Selanjutnya, TPS 06 di Kelurahan Pandang, dan TPS 44 Kelurahan Masale, Kecamatan Panakukang. Sementara TPS yang terbanyak digelar PSU di Kecamatan Tamalate tepatnya, di TPS 35, 40, 43, 77, 78, Kelurahan Mangasa dan TPS 02, 10, 20, 26, 40, Kelurahan Pabaeng-baeng.

Untuk Kecamatan Biringkanaya di TPS 23 Kelurahan Katimbang dan Kecamatan Rappocini di TPS 02 Kelurahan Rappocini, Kota Makassar.

Terpisah, Komisioner KPU Kota Makassar, Gunawan Mashar membenarkan pihaknya mendapat informasi penambahan PSU dari Bawaslu, sehingga pihaknya segera menindaklanjuti dan mempersiapkan logistiknya.

“Setelah kita menerima informasi dan dari dasar kajian serta telaah maka memungkinkan ada 19 TPS di empat kecamatan dilaksanakan PSU, Sabtu 27 April 2019,” katanya.

Mengenai dengan kesiapan logistik PSU, lanjut dia, sudah masuk tahapan akhir bahkan logistik telah tiba maupun dokumen pendukung tengah didistribusikan.

“Untuk formulir C6 atau panggilan memilih sudah kami distibusikan sejak kemarin melalui KPPS wilayah setempat yang melaksanakan PSU,” tuturnya. (Antara)

Bawaslu Sulsel Nyatakan 15 Camat tak Terbukti Langgar UU Pemilu

ZonaMakassar.com – Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulawesi selatan (Sulsel) memutuskan 15 Camat tidak melanggar Undang Undang (UU) Pemilihan Umum (Pemilu) 2019. Putusan tersebut berdasarkan hasil sidang pleno di kantor Bawaslu Sulsel Jalan AP Pettarani Makassar, Senin (11/3/2019).

Ketua Bawaslu Sulsel, La Ode Arumahi mengatakan berdasarkan hasil klarifikasi dan pemeriksaan sejumlah saksi dan juga terlapor seperti 15 camat dan mantan Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo, Sentra Gakkumdu Sulsel memutuskan tidak ada pelanggaran yang dibuat 15 camat se- kota Makassar.

” Kami mengambil kesimpulan bahwa camat yang dilaporkan itu tidak melanggar UU Pemilu. Kami menilai tidak memenuhi unsur untuk dinaikkan ke tahap penyidikan,” ujarnya kepada sejumlah wartawan yang menemuinya.

Meski tidak menemukan pelanggaran hukum UU Pemilu, Arumahi mengatakan 15 camat yang diduga tidak netral tersebut diduga melakukan pelanggaran hukum lainnya. Sehingga Bawaslu Sulsel mengirimkan rekomendasi kepada Komite Apratur Sipil Negara (KASN)

Diberitakan sebelumya, beredar video 15 camat bersama mantan Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo yang diduga memberikan dukungan kepada salah satu pasangan calon presiden (Capres) nomor urut 1 Jokowi-Maruf Amin.

SYL Pastikan Video Camat Dukung Jokowi Editan

ZonaMakassar.Com, Makassar – Mantan Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo (SYL) diperiksa Bawaslu terkait video viral dukungan camat se-Makassar terhadap Joko Widodo (Jokowi). SYL menegaskan tidak ada video dukungan terhadap Jokowi oleh ASN bersama dirinya.

“Video itu tidak asli, editing. Pasti editing. Tidak seperti itu,” kata SYL di kantor Bawaslu Sulsel, Jalan Andi Pettarani, Makassar, Senin (4/3/2019).

“Jadi pokoknya saya SYL tidak dalam momen dalam video itu,” tegas dia.

SYL diperiksa oleh pihak Bawaslu sejak pukul 14.00 Wita dan berakhir pada pukul 16.30 Wita. Dia mendapatkan beberapa pertanyaan dari pihak Bawaslu terkait video beberapa camat Makassar yang mendukung Jokowi.

Dia menjelaskan memang bertemu dengan beberapa camat Makassar, namun bukan untuk membuat video dukungan kepada Jokowi. Bahkan beberapa camat di Makassar adalah mantan anak buahnya saat menjabat Gubernur Sulsel selama dua periode.

“Mereka anak asuh saya rata rata, saya 25 tahun jadi kepala daerah. Begitu ketemu, ayo, video sama-sama saya. Untuk video SYL bersama bla bla bla, tidak tahu. Kita lagi video saja dan kapan itu ada beberapa momen, saya sendiri tidak ingat di mana itu,” terangnya.

Namun dia menyebut memberikan penjelasan kepada Bawaslu untuk memperjelas duduk perkara soal video viral yang beredar itu. Apalagi SYL tidak ingin dianggap tidak mengerti soal aturan ASN yang dilarang terlibat politik

“Cuma nggak enak nanti dikira kita nggak ngerti politik, secara moralitas,” ungkapnya.

Ditambahkannya, dia merasa dirugikan oleh viral video tersebut. “Aku merasa dirugikan, kok. Saya rasa sih dengan video itu keuntungan saya apa? Ndak ada,” ujarnya.