BPN: Gugatan di MK Bukan Hanya soal Prabowo-Sandi

Ketua Tim Hukum BPN Prabowo-Sandi Bambang Widjojanto bersama rekan-rekannya saat mengajukan materi tambahan gugatan di gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa (10/6). (Foto : JawaPos.com)

Zonamakassar.com, Jakarta — Mahkamah Konstitusi akan menggelar sidang perdana sengketa Pilpres 2019, Jumat (14/6/2019). Sidang itu untuk memutuskan menerima atau tidak laporan yang diajukan tim hukum pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Koordinator Jurubicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengatakan, gugatan yang diajukan bukan hanya soal Prabowo-Sandi melainkan keinginan publik khususnya para pendukung yang merasa adanya kecurangan dalam proses Pilpres 2019

“Ini menyangkut hak dan suara masyarakat yang dicurangi didasarkan bukti-bukti yang valid. Jadi, kami menegaskan gugatan sengketa di MK bukan hanya soal Prabowo-Sandi melainkan untuk demokrasi yang sehat,” kata Dahnil di Jakarta, Kamis (13/6/2019).

Dahnil menegaskan, proses yang ditempuh Prabowo-Sandi sangat konstitusional dalam negara demokrasi. Ia menekankan, sebagai seorang tokoh dan negarawan, Prabowo tidak akan melakukan langkah-langkah inkonstitusional.

“Pak Prabowo dan Pak Sandi sangat mematuhi hukum, makanya jalur yang ditempuh jalur yang sesuai hukum,” tegasnya.

Dahnil meminta kepada seluruh pendukung Prabowo-Sandi untuk tidak mendatangi Gedung MK selama sidang sengketa Pilpres 2019 berlangsung, meskipun ingin mendukung secara langsung.

“Pak Prabowo dan Pak Sandi juga besok tidak hadir dan akan diwakili tim hukum. Pak Prabowo juga sudah mengimbau secara langsung kepada seluruh pendukung agar Sami’na Wa Atho’na untuk mendengarkan beliau tidak mendatangi MK,” jelas Dahnil. (Ronald Tanamas)

KPU Siap Adu Data dengan BPN Prabowo – Sandi

Zonamakassar.com, Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menerima tantangan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo – Sandiaga untuk buka-bukaan data terkait perolehan suara Pilpres 2019. KPU mengaku punya data komplet terkait perolehan suara Pilpres 2019

“Silakan, kami siap dengan data. Kami semua punya infrastruktur sampai ke bawah,” kata Komisioner KPU Evi Novida Ginting Manik ditemui di Jakarta, Rabu (15/5).

Evi mengatakan, adu data antara KPU dengan BPN Prabowo – Sandiaga bisa dilakukan saat rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat nasional. Hingga saat ini, rapat pleno itu masih berlangsung hingga 22 Mei 2019.

“Ini kan bisa saling membandingkan data Bawaslu dan KPU provinsi. Jadi, enggak harus dikhawatirkan dalam forumnya,” ungkap Evi.

Sebelumnya, Laode Kamaluddin selaku tim pakar Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo – Sandi menyatakan, rekapitulasi formulir C1 memperlihatkan jagonya memenangi Pilpres 2019. Kamaluddin menjelaskan, pihaknya mengumpulkan data C1 dari 444.976 tempat pemungutan suara (TPS).

Angka itu setara 54,91 persen dari total TPS sebanyak 813.350. Menurut Kamaluddin, merujuk rekapitulasi C1 yang dilakukan BPN Prabowo – Sandi, duet Jokowi – Ma’ruf meraih 39.599.832 suara atau 44,14 persen.

Adapun Prabowo – Sandi meraih 48.657.483 suara atau sekitar 54,24 persen. “”Data ini bisa dipertanggungjawabkan. Pertanyaannya, mana datamu? Ini dataku,” ucap Kamaluddin. (jpnn)

Kubu Prabowo Merasa Dirugikan atas Kampanye Hitam terhadap Jokowi di Makassar

ZonaMakassar.Com, Jakarta – Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Priyo Budi Santoso, mengatakan, pihaknya merasa dirugikan atas kampanye hitam terhadap calon presiden nomor urut 02 Joko Widodo yang diduga dilakukan relawan BPN di Makassar, Sulawesi Selatan.

Ia menyebutkan, BPN merasa dirugikan karena tak pernah membenarkan kampanye hitam sebagai cara kampanye.

“Ya pastilah kami merasa rugi, karena kami enggak perintah, garis dari BPN Nomor 02 tidak ada semacam itu,” kata Priyo saat ditemui di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (6/3/2019).

Menurut Priyo, baik Prabowo maupun Sandiaga telah melarang kubunya untuk memakai cara-cara kampanye yang tidak baik.

Priyo mengklaim, BPN selalu berupaya menggunakan cara kampanye yang baik. Meski demikian, ia mengklaim BPN tak bisa mengontrol metode kampanye hitam yang mungkin dilakukan relawan di lapangan.

“Kalau di lapangan kita tidak bisa mengontrol apa yang terjadi,” ujar Priyo.

BPN cenderung menyerahkan proses dugaan pelanggaran pemilu ini kepada KPU dan Bawaslu yang dianggap menjadi “wasit”.

Oleh karena itu, ia meminta dua lembaga penyelenggara pemilu itu tegas dan netral dalam seluruh tahapan pemilu.

Baru-baru ini, beredar video di media sosial di mana seorang ibu yang diduga berkampanye hitam terhadap Joko Widodo (Jokowi). Diduga, hal itu dilakukan di Makassar, Sulawesi Selatan.

Dalam video berdurasi 45 detik itu, si ibu yang terlihat tengah bertamu ke rumah salah seorang warga, mengatakan bahwa pemerintahan Jokowi akan menghapus kurikulum agama dan menghapus pesantren.

“Kalau kita pilih Prabowo itu, kita pikirkan nasib agama kita, anak-anak kita walaupun kita tidak menikmati.Tapi besok lima tahun atau 10 tahun akan datang ini, apakah kita mau kalau pelajaran agama dihapuskan oleh Jokowi bersama menteri-menterinya,” kata ibu tersebut, dilihat dari rekaman video.

“Itu kan salah satu programnya mereka. Yang pertama, pendidikan agama di hapus di sekolah sekolah. Terus rencananya mereka itu menggantikan pesantren Itu akan menjadi sekolah umum dan berbagai macam cara untuk ini,” lanjut dia.

Video ini menjadi salah satu yang dilaporkan Direktur Hukum dan Advokasi TKN Jokowi-Ma’ruf, Ade Irfan Pulungan, ke Kantor Badan Reserse Kriminal Polri, Rabu (6/3/2019).