Tak Ingin Kehilangan Aset, Dinas Pertanahan Makassar Beri Pemahanan ke Lurah

Zonamakassar.com, Makassar – Dinas Pertanahan kota Makassar kembali menggelar sosialisasi dan pemanfaatan tanah negara atau Ex-Gementee di Hotel Continent, Jalan Adhyaksa Makassar, Rabu (7/8/2019).

Sekretaris Dinas Pertanahan Kota Makassar Andi Badi Sommeng menuturkan kegiatan ini bisa menjadi wadah berkumpulnya para lurah dan juga sebagai langkah awal dalam penyelamatan aset daerah.

Sosialisasi yang khusus diperuntukkan untuk para lurah se kota Makassar ini ingin memberikan pemahaman dan juga informasi mengenai kondisi pertanahan di Makassar dan bagaimana menata tanah yang menjadi aset pemerintah kota agar dapat di manfaatkan sesuai peruntukannya.

“Kegiatan ini tujuan utamanya sebagai media informasi kepada lurah di Makassar mengenai tata cara dan penataan aset daerah dan juga akan di bahas mengenai langkah penyelamatan tanah yang masuk dalam aset daerah pemerintah kota Makassar,ungkap Andi Badi.

Ia pun menambahkan saat ini dinas pertanahan kota Makassar secara bertahap akan melakukan penyertifikatan lahan yang masuk dalam aset daerah pemerintah kota Makassar agar tidak ada lagi klaim dari pihak lainnya.

“Dinas pertanahan kota Makassar secara bertahap akan membuatkan sertifikat untuk tanah yang sudah masuk dalam data aset daerah pemerintah Kota Makassar. Di awali dengan pembuatan papan bicara, pematokan, pemagaran, dan selanjutnya sertifikat. Selain itu,akan di tempatkan pula petugas penjaga untuk menjaga aset daerah ini”,tambahnya.

Sekretaris Daerah Kota Makassar M Ansar yang hadir membuka sosialisasi ini memaparkan kondisi pertanahan di Kota Makassar memang perlu di perhatikan lebih baik lagi, terlepas dari nilai jual yang cukup tinggi, juga masih maraknya oknum nakal.

“Perlu pemahaman seperti ini untuk para lurah yang secara langsung berhadapan dengan masyarakat di lapangan. Saya pun berharap dengan sosialisasi ini bisa meminimalisir adanya perebutan lahan yang tidak semestinya dan perlu di buatkan aturan tegas untuk itu. Aset daerah pemerintah kota Makassar harus di jaga dan di peruntukkan sesuai keperluannya”,pungkas Ansar.

Tak Ingin Kehilangan Aset, Dinas Pertanahan Makassar Beri Pemahanan ke Lurah

Zonamakassar.com, Makassar – Dinas Pertanahan kota Makassar kembali menggelar sosialisasi dan pemanfaatan tanah negara atau Ex-Gementee di Hotel Continent, Jalan Adhyaksa Makassar, Rabu (7/8/2019).

Sekretaris Dinas Pertanahan Kota Makassar Andi Badi Sommeng menuturkan kegiatan ini bisa menjadi wadah berkumpulnya para lurah dan juga sebagai langkah awal dalam penyelamatan aset daerah.

Sosialisasi yang khusus diperuntukkan untuk para lurah se kota Makassar ini ingin memberikan pemahaman dan juga informasi mengenai kondisi pertanahan di Makassar dan bagaimana menata tanah yang menjadi aset pemerintah kota agar dapat di manfaatkan sesuai peruntukannya.

“Kegiatan ini tujuan utamanya sebagai media informasi kepada lurah di Makassar mengenai tata cara dan penataan aset daerah dan juga akan di bahas mengenai langkah penyelamatan tanah yang masuk dalam aset daerah pemerintah kota Makassar,ungkap Andi Badi.

Ia pun menambahkan saat ini dinas pertanahan kota Makassar secara bertahap akan melakukan penyertifikatan lahan yang masuk dalam aset daerah pemerintah kota Makassar agar tidak ada lagi klaim dari pihak lainnya.

“Dinas pertanahan kota Makassar secara bertahap akan membuatkan sertifikat untuk tanah yang sudah masuk dalam data aset daerah pemerintah Kota Makassar. Di awali dengan pembuatan papan bicara, pematokan, pemagaran, dan selanjutnya sertifikat. Selain itu,akan di tempatkan pula petugas penjaga untuk menjaga aset daerah ini”,tambahnya.

Sekretaris Daerah Kota Makassar M Ansar yang hadir membuka sosialisasi ini memaparkan kondisi pertanahan di Kota Makassar memang perlu di perhatikan lebih baik lagi, terlepas dari nilai jual yang cukup tinggi, juga masih maraknya oknum nakal.

“Perlu pemahaman seperti ini untuk para lurah yang secara langsung berhadapan dengan masyarakat di lapangan. Saya pun berharap dengan sosialisasi ini bisa meminimalisir adanya perebutan lahan yang tidak semestinya dan perlu di buatkan aturan tegas untuk itu. Aset daerah pemerintah kota Makassar harus di jaga dan di peruntukkan sesuai keperluannya”,pungkas Ansar.

Dinas Pertanahan Makassar Enggan Bebaskan Tanah Bermasalah

ZonaMakassar.com – Dinas Pertanahan Kota Makassar selektif membebaskan lahan, khususnya untuk penggunaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa).

Kepala Dinas Pertanahan Kota Makassar, Manai Sopyan menegaskan bahwa dirinya tak mau melamggar aturan dalam proses pembebasan lahan.

Manai mengatakan, tak akan pernah dirinya membeli dan membebaskan lahan yang masih bersengketa atau masih bermasalah. Hal itu dikatakannya karena bisa berpotensi merugikan negara.

Manai cuma menegaskan dirinya tak mau membeli dan membebaskan tanah yang bermasalah. Ia tak mau kemudian hari dirinya yang bermasalah karena keliru menggunakan uang negara.

“Pasti berlarut-larut kalau diantara mereka ada yang mau menggugat. Intinya saya tidak bisa bayar, tidak bisa bebaskan sepanjang ada masalah,” ujar Manai Rabu (22/7/2019).

Meski Sulit, Dinas Pertanahan Makassar Masih Upayakan Pembebasan Tanah 1,7 Ha

ZonaMakassar.com – Dinas Pertanahan Kota Makassar masih mengupayakan pembebasan lahan demi mendukung hadirnya Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) di Kecamatan Manggala.

Kepala Dinas Pertanahan Kota Makassar, Manai Sophian mengaku, dari total 4 hektare (Ha) lahan yang dibutuhkan untuk membangun PLTSa.

Hingga saat ini, setidaknya masih ada sekitar 1,7 hektare lahan lagi yang harus dibebaskan di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Tamangapa. Lokasi pembangunan proyek strategis nasional ini.

“Kan ada disitu yang memang kurang lebih 4 hektare yang tidak bisa semuanya dibebaskan. Tidak bisa karena bermasalah, sekitar lebih 1 hektare,” tutur Manai, Kamis (11/7/2019).

Sofyan Manai mengatakan, ada beberapa lahan yang tidak bisa dibebaskan karena bermasalah.

“Satu lokasi, ada dua yang punya, malah ada 10 orang yang klaim. Tidak mungkinlah kita bebaskan itukan. Bolehlah kita bebaskan jika diantara mereka sudah selesaikan masalahnya. Misalnya ada perkara, terus diputuskan dalam pengadilan bahwa itu yang punya. Kalau saling mengklaim, kita repot. Bisa2 kita yang kena masalah,” urai dia.

Maka itu kata Manai, pihaknya harus terlebih dahulu melakukan verifikasi lapangan. Bersama tim dari pemerintah pusat, bakal menunjuk langsung tepatnya lokask lahan yang disiapkan untuk pembangunan PLTSa. Rencananya, hal ini dilakukan pekan depan.

Realisasikan TPA Bintang Lima; Dinas Pertanahaan Adakan Pedekantan ke Kemasyarakat

ZonaMakassar.com – Pembebasan lahan di sekitar Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Kecamatan Manggala untuk pembangunan TPA Bintang Lima cukup sulit. Ada banyak kendala atau tantangan yang dilalui.

Kepala Dinas Pertanahan Kota Makassar, Manai Sopyan mengaku tidak mudah dalam membebaskan lahan untuk pembangunan TPA Bintang Lima. Kendati demikian, dia tetap optimis bisa melalui dan merealisasikan semuanya.

Ada beberapa masalah yang sempat dihadapi. Kendala antara lain karena lahan di lokasi tersebut diakui oleh beberapa pihak. Bahkan di dalam satu lokasi tanah ada pihak lebih dari satu orang yang mengakui. Hal ini tentu dikatakan belum bisa dibebaskan karena masih berstatus sengketa.

“Ada yang akui itu tanahnya, sementara ada diatasnya yang tinggali dan punya surat-surat. Jadi saya hanya minta mereka selesaikan dulu. Tidak mungkin lah kita bebaskan kalau begitu,” kata Manai pada Kamis (10/05/2019).

Kendala lain dikatakan Manai, ada lahan yang bahkan tidak jelas berapa luasnya. Beberapa pemilik lahan di lokasi tersebut bahkan tidak bisa memberi kepastian berapa jumlah lahan yang semestinya.

Walaupun begitu, pembebasan lahan untuk TPA ini akan terus diupayakan. Dikatakan Manai, TPA ini bisa menjadi tempat yang sangat positif bahkan bisa menjadi percontohan. (NG)

Dinas Pertanahan Makassar Gelar Sosialisasi Penataan dan Pemanfaatan Tanah Negara

Zonamakassar.com – Makassar – Dinas Pertanahan kota Makassar menggelar sosialisasi penataan dan pemanfaatan tanah negara di Hote Grand Celino, Selasa (12/3/2019)

Kepala Dinas Pertanahan kota Makassar Mannai Sofyan mengatakan sosialisasi dilakukan dimaksudkan untuk memberi pemahaman tentang aturan Perundang-undangan tentang penataan dan pemanfaatan aset negara.

“Ini untuk meminimalisi permasalahan tanah yang sering terjadi dengan perseorangan, kelompok, golongan organisasi yang bisa berdampak pada sosio politis,” ujarnya.

Sementara itu Asisten I Pemkot Makassar Aziz Hasan berharap dengan adanya sosialisasi ini, pegawai Dinas Pertanahan mampu memahami dua hal yakni tanah yang dikuasai negara dan tanah yang menjadi barang milik negara.

“Permasalahan ini banyak yang belum paham sehingga perlunya sosialisasi tentang pemanfaatan dan penataannya,” tegasnya.(*)

Sosialisasi Pembuatan Alas Hak, Dinas Pertanahan Makassar: Menyatukan dengan Masyarakat

Zonamakassar.com, Makassar – Dinas Pertanahan kota Makassar menggelar sosialisasi Standar Baku Pembuatan Alas Hak Pertanahan di Travellers Hotel Makassar, Rabu (27/3/2019).

Asisten I bidang administrasi Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar Aziz Hasan menjelaskan tanah merupakan kebutuhan dan sangat menjadi dasar dalam pembangunan dimana dapat kita lihat dalam undang-undang dasar 1945 dijelaskan bahwa bunyi pasal 33 yakni bumi, air dan kekayaan alam terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

“Adapun aturan ketentuan yang mengatur tentang tanah yaitu undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang dasar-dasar pokok agraria atau bisa disebut dengan UUPA,” ujarnya.

Aziz mendukung pentingnya pelaksanaan sosialisasi Standar Baku Pembuatan Alas Hak Pertanahan ini untuk mengetahui dan memahami tentang proses pembuatan alas hak pertanahan sehingga ini dapat bermanfaat dalam menyiapkan dan meningkatkan sumber daya aparatur dalam hal Standar Baku Pembuatan Alas Hak di Kota Makassar.

“Sasaran sosialisasi ini adalah untuk menyiapkan dan meningkatkan sumber daya aparatur Pemkot Makassar terkhusus tingkat kecamatan dan Kelurahan agar dapat mengkaji lebih dalam tentang Standar Baku Pembuatan Alas Hak Pertanahan,” tegasnya.

Ia pun mewanti-wanti kepada peserta untuk berperak aktif dan bersungguh-sunggu mengikuti sosialisasi

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanaham Makassar Mammai Sophian tuntutan zaman tentang masalah Administrasi sesuai topic sosialisasi ini yaitu krusial yang dapat berdampak hukum bagi yang tidak melaksanakannya. Sehingga dalam pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan aturan dan tidak berdampak hukum bagi pelaksanaan serta sesuai dengan tujuan yang diinginkan bersama.

“Saya sampaikan penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya atas kehadiran dan mengharapkan kepada bapak/ibu sekalian, agar sosialisasi ini tidak dilaksanakan sekedar memenuhi undangan akan tetapii kami berharap ada pengetahuan yang diperoleh dan diaplikasikan demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kota Makassar,” pungkasnya.(*)

Sosialisasi Standar Pembuatan Alas Hak, Dinas Pertanahan: Pentingnya Memiliki Sertifikat

ZonaMakassar.Com, Makassar – Dinas Pertanahan Kota Makassar menggelar Sosialisasi Standar Baku Proses Pembuatan Hak Alas Pertanahan Kota Makassar Tahun Anggaran 2019 di Hotel Travelers Phinisi, Rabu (27/3/2019).

Asisten I Bidang Pemerintahan, Abdul Aziz Hasan mengapresiasi sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Pertanahan Makassar. Pasalnya, dengan adanya sosialisasi standar baku pembuatan alas hak pertanahan untuk memberikan pemahaman kepada seluruh satuan SKPD Kota Makassar dan bendahara barang tentang pentingnya pensertifikatan aset Pemerintah Kota Makassar.

“Mari berperan aktif guna menyatukan pemahaman serta pemikiran bagi pelayanan masyarakat karena adanya tuntutan zaman tentang masalah administrasi yang krusial dan dapat berdampak hukum bagi yang tidak melaksanakannya,” jelasnya.

Aziz merinci, ketentuan yang mengatur tentang pensertfikatan tanah berasal dari undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang dasar-dasar pokok agraria atau biasa disebut dengan UUPA (undang-undang pokok agraria).

Dinas Pertanahan Makassar Target Sertifikasi 50 Bidang Tanah, Siapkan Anggaran Rp 200 Juta

ZonaMakassar.com – Dinas Pertanahan Kota Makassar setiap tahun fokus menjaga aset pemerintah yang dimiliki Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Pertanahan kota Makassar, Manai Sofyan usai sosialisasi penataan dan pemanfaatan tanah negara di Hotel Grand Cellino, Makassar, Selasa (12/3/2019).

Manai mengatakan saat ini sudah sekira 400 bidang tanah dari total 900 bidang tanah yang sudah memiliki sertifikat. Mantan Kepala Bagian (Kabag) Hukum Pemkot Makassar ini mengaku untuk tahun ini menargetkan ada 50 bidang tanah yang akan disertifikat.

“Tahun lalu sudah ada sekitar 30 bidang tanah yang sudah kami sertifikatkan. Untuk tahun ini kita target minimal 50 bidang tanah,” ungkapnya.

Untuk mencapai target tersebut, Dinas Pertanahan kota Makassar menyiapkan anggaran sebesar Rp 200 juta agar 50 bidang tanah tersebut bisa disertifikatkan.

Ia menegaskan sejumlah bidang tanah yang akan disertifikatkan merupakan tanah yang memiliki dokumen lengkap.

“Kalau yang belum lengkap, belum kita ajukan untuk disertifikatkan. Dan perlu terus mencari dokumen agar lebih lengkap sehingga bisa disertifikatkan,” tegasnya.

Dinas Pertanahan Makassar Gelar FPD

ZonaMakassar.com – Dinas Pertanahan kota Makassar menggelar Forum Perangkat Daerah (FPD) di Ruang Sippakalebi kantor Balai Kota Makassar, Selasa (26/2/2019).

Wakil Wali Kota Makassar, Syamsu Rizal mengatakan keberadaan FPD sangat penting, meski banyak pihak yang baru mengetahui soal FPD.

“Untuk sebagian kalangan belum terlalu menganggap hal ini (FPD) sebagai hal yang penting, padahal dalam UU sistem perencanaan nasional di wajibkan untuk kita menyusun RKPD,” ujarnya.

Deng Ical sapaan akrabnya, mengaku FPD sangat penting karena bisa menyelaraskan seluruh program kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kota Makassar.

“Kita ingin memastikan proses input dari pelaksanaan program kita itu benar-benar bisa optimal secara Bottom Up dan juga secara horizontal dengan berbagai pihak bisa connect,” sebutnya.

Deng Ical menegaskan seluruh pembahasan di FPD harus connect dengan Rencana Strategis (Renstra) dan juga RPJMD Pemkot Makassar.

” Jangan sampai apa yang bisa bikin perencanaan kita lupakan apa yang menjadi rekomendasi dari kecamatan. Jangan kita mengacuhkan apa yang menjadi usulan dan temuan dari teman-teman DPRD melalui resesnya,” tegasnya.

Sementara itu Kepala Dinas Pertanahan Makassar, Manai Sophian mengatakan ada tiga program penting yang masuk dalam RKPD Dinas Pertanahan. Tiga poin tersebut yakni, pertama pengadaan tanah untuk pembangunan dan kepentingan pemerintah.

“Kedua program penataan dan pengadministrasian tanah milik pemerintah kota. dan terkahir program pengamanan tanah dan aset Pemkot,” ujarnya.

Mantan Kepala Bagian Hukum Pemkot Makassar ini Dinas Pertanahan Makassar juga mendorong Sistem Informasi Manajemen Aset Tanah Kota (SIMATA).