Belum Terakreditasi BPJS Kesehatan 7 RS di Makassar, Dinkes Makassar Merek Sudah Ajukan Permohonan

ZonaMakassar.com – Dinas Kesehatan (Dinkes) kota Makassar menaruh perhatian adanya 7 Rumah Sakit (RS) swasta yang ada di kota Makassar yang belum terakreditasi oleh Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Kepala Dinkes Makassar Naisyah T Azikin membenarkan ada 7 RS yang belum terverifikasi. Meski demikian, kata dia, 7 RS tersebut sudah mengajukan permohonan untuk akreditasi ke Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

“Permohonannya di pusat sudah berproses untuk dilakukan verifikasi akreditasi RS tersebut,” ungkapnya.

Naisyah menyebutkan butuh proses panjang untuk mendapatkan akreditasi. Pasalnya, ratusan hingga ribuan RS seluruh Indonesia juga mengajukan hal yang sama.

“Berapa ribu rumah sakit di Indonesia, yang penting dia sudah berproses BPJS masih toleransi untuk tetap bekerja sama,”paparnya.

Naisyah mengungkapkan menurut surat edaran Direktur Utama BPJS Nomor 063/III/2019, RS yang tidak memiliki akreditas diberikan waktu hingga 30 Juni 2018 ini untuk perpanjangan kontrak.

“Sehingga harapan dari Kemenkes RI yang hadir juga agar semua rumah sakit yang belum melengkapi akreditasi segera melengkapi akreditasinya,” tukas Naisyah.

Adapun 7 Rumah Sakit di Makassar yang belum di Akreditasi diantaranya, RS Grestelina, RS Paramont, RS Mutiara, RS Hikma, RS Restu, RS Catrina Bold dan RS Gia Lestari.

Dinkes Makassar Gelar FPD,Buat Perencanaan Kesehatan untuk Tahun 2020

ZonaMakassar.com – Dinas Kesehatan (Dinkes) kota Makassar menggelar Forum Perangkat Daerah (FPD) di Hotel Golden Tulip, Makassar, Rabu (27/2/2019).

Asisten II Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Sosial Pemerintah Kota Makassar, Andi Irwan Bangsawan mengatakan bahwa tahun ini merupakan tahun yang sangat baik, karena seluruh SKPD melaksanakan forum perangkat daerah.

“Forum perangkat daerah ini sebagai landasan berpijak kita untuk pelaksanaan hasil-hasil musrenbang 2020,” ucap Irwan.

Ia berharap, forum ini bisa menghasilkan solusi dari permasalahan-permasalahan yaang terjadi dari program tersebut.

“Hadirnya beberapa stakeholder itu menandakan kita ada keterbukaan dalam program kita, sehingga LPM yang diujung tombak sudah tau bahwa ini program kita untuk kedepan,” jelasnya.

Kepala Dinkes kota Makassar dr A Naisyah Tun Azikin mengatakan, kegiatan ini merupakan evaluasi yang lalu sekaligus membuat perencanaan untuk 2020.

“Kita menampilkan apa-apa konsep rencana 2020 baik dari provinsi yang menampilkan kebijakan-kebijakan pusat, kemudian kita dari kota akan memadukan, meminta masukan-masukan dari masyarakat dan usulan-usulan program kesehatan yang akan kita terima untuk menjadi usulan kedepan yang akan kita kaji apakah itu bisa ditampung atau tidak,” ucap Naisyah.

Ia berharap agar ada partisipasi dari masyarakat bersifat bottom up, masukan-masukan dari bawah.

“Hal ini dilakukan sehingga kedepan tidak ada lagi permasalahan kesehatan yang luput dari perhatian kami, jadi kami melibatkan mereka,” pungkasnya.