Sebut “Tentara Gila” Peltu Saadi Lapor Ke Polda Metro Jaya

Zonamakassar.com, Jakarta – Berawal dari sengketa tanah yang terletak di sebelah Gereja Kristus Yesus Perumahan Citra Garden 2 Blok O Rt 006 Rw 012 Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat sedang dalam pemeriksaan banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta antara ahli waris Mardjuk alias Madjuk Amad dengan Kantor Pertanahan Administratif Jakarta Barat sebagai Terbanding dan Sinode Gereja Kristus Yesus sebagai Terbanding Intervensi II.

Berujung pada upaya penguasaan fisik tenah milik seorang prajurit TNI AD Peltu Saadi selaku ahli waris dari Mardjuk alias Madjuk Amad yang dilakukan oleh kelompok Tergugat Intervensi II atau Terbanding Intervensi II (Sinode Gereja Kristus Yesus). pada hari Selasa, tanggal 12 Januari 2021.

Pada saat itu telah terjadi penghinaan terhadap anggota TNI tersebut oleh salah satu orang dari kelompok Tergugat Intervensi II atau Terbanding Intervensi II (Sinode Gereja Kristus Yesus) dengan menyatakan “TENTARA GILA*.

Menindaklanjuti peristiwa tersebut Kuasa Hukum Peltu Saadi dari Lembaga Advokasi Dan Bantuan Hukum (LABH) “Pro Justitia” Dewan Pimpinan Nasional Gerakan Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (DPN GN-PK), membuat Laporan Polisi ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polda Metro Jaya dengan Laporan Polisi Nomor: LP/923/lI/YAN.2.5/2021/SPKT.PMJ. tanggal 16 Fehruari 2021, dilengkapi dengan bukti berupa video saat Terlapor Sdr, Han Parluhutan dengan suara tinggi menyatakan dihadapan Pelapor *TENTARA GILA”.

Perbuatan tersebut menurut Jarji Zaidan, SH, yang didampingi oieh Rhama Rizky, SH., dan Delvin Akbar, SH., mengungkapkan perkataan Terlapor disaksikan banyak orang antara lain ahli waris Mardjuk alias Madjuk Amad, sehingga perbuatan Terlapor telah memenuhi unsur pidana Pasal 310 dan atau Pasal 207 KUHP, dengan tuduhan melakukan penghinaan dan atau pencemaran nama baik.

Menanggapi kasus ini Ketua Umum DPN GN-PK Adi Warman, SH., MH,, MBA., mengapresiasi upaya yang dilakukan oleh Lembaga Advokasi Dan Bantuan Hukum (LABH) ‘*Pro Justitia” dalam menuntaskan kasus ini, karena terkait dengan kasus dilaporkannya Kapolres Jakarta Barat, Kombes Pol. Ady Wibowo, SIK., M.Si., beserta 64 anggotanya ke Divisi Propam Mahes Polri heberapa waktu yang lalu.

Rilis : LABH “PRO JUSTITIA” DPN GNPK

GN-PK Minta Mabes Polri Lakukan Rekontruksi TKP Terkait Laporan Kapolres Jakarta Barat Beserta 64 Anggotanya

Zonamakassar.com, Makassar – Sehubungan dengan adanya bantahan di media massa dari Kombes Pol. Ady Wibowo, SIK, MSi, terkait dengan adanya dugaan pelanggaran, penyimpangan dalam melaksanakan tugas Polri yang dilakukan secara sistematis, terstruktur, masif dan brutal oleh terlapor Kombes Pol. Ady Wibowo, SIK, MSi, Kapolres Jakarta Barat beserta 64 anggotanya ke Divisi Propam Nabes Polri pada tanggal 4 Februari 2021, terkait dengan keberpihakan dan ketidak profesionalan para terlapor dalam penguasaan fisik/pemagaran tanah seluas + 4.400 m2 (masih dalam status sengketa Tata Usaha Negara/Perdata), yang terletak di sebelah Gereja Yesus Kristus Perumahan Citra Garden 2 Blok O Rt 006 Rw 012 Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat.

Menanggapi bantahan tersebut, Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Gerakan Nasional Pemberantas Korupsi (DPN GN-PK) H Adi Warman, SH, NH, MBA, dalam PRESS RELEASE Senin, 08 Pebruari 2021 menyatakan, untuk menguji kebenaran bantahan Kombes Pol. Ady Wibowo, SIK., M.Si., Kapolres Jakarta Barat, perlu dilakukan rekontruksi di tempat kejadian perkara agar transparansi berkeadilan dapat diwujudkan sesuai dengan tekad Kapolri untuk mewujudkan transformasi menuju Polri yang presisi (prediktif, resporisibilitas, transparansi berkeadilan), dengan adanya olah TKP maka akan terungkap fakta yang adil, apakah tindakan Polres Jakarta Barat sudah memenuhi standar operasional prosedur (SOP) kepolisian yang berbasis data dan informasi yang benar dan tidak berpihak. Sekali lagi saya apresiasi kepada Kapolri karena kemarin, hari Minggu tanggal 07 Februari 2020, tim dari Propam Polda Metro Jaya dipimpin oleh AKP Widodo, sudah meninjau ke lokasi dan melakukan wawancara dengan sebagian ahli waris Mardjuk alias Madjuk yang menjadi korban brutalisasi oknum Polres Jakarta Barat.

“Fakta di lokasi, 7 orang ahli Waris Majuk tanpa membawa apa-apa dihadapkan oleh lebih dari seratus personil Polri dan TNI sebagian besar bersenjata lengkap, mereka diambil hp nya dan disuruh jalan jongkok ke mobil Polisi dan akhirnya diamankan di Pos Satpam Gereja,” tambah ketua umum DPN GNPK Adi Warman. SH, MH, MBA

Menurut M. Arifsyah Matondang, SH, ÅH, yang didampingi oleh Jarji Zaidan, SH., dari LABH “Pro Justitia“ DPN GN-PK selaku kuasa hukum ahli waris Mardjuk alias Madjuk, pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 telah bertemu dengan Kombes Pol. Ady Wibowo, SIK.,M.Si., untuk meminta perlindungan hukum atas kesewenang- wenangan oknum anggota Polres Jakarta Barat dan Polsek Kalideres di lokasi tanah sengketa serta menjelaskan duduk masalah hukumnya dan meminta agar Polres menghormati proses hukum yang sedang berjalan ditingkat banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di Jakarta.

Akan tetapi Kombes Pol. Ady Wibowo, SIK., M.Si, tidak menanggapi sama sekali dan membenarkan tindakan anak buahnya dan Pieter Haridoko cs di lokasi tanah sengketa, bahkan menyatakan “Saya tidak ingin berdebat kusir dengan kuasa hukum para ahli waris’. Oleh sebab itu atas sikap arogansi Kombes Pol. Ady Wibowo, SIK., M.Si., Kapolres Jakarta Barat, Kuasa Hukum ahli waris Mardjuk alias Madjuk menyampaikan protes keras terhadap tindakan para terlapor melalui suratnya nomor 0O6/LABH- DPN.GNPK/11/2021 tertanggal 02 Februari 2021.

Atas protes keras tersebut tidak juga ditanggapi oleh Kapolres Jakarta Barat, maka dilaporkan ke Propam Divisi Mabes Polri dengan melampirkan bukti-bukti berupa saksi, video dan foto-foto yang menguatkan laporannya.

Berdasarkan fakta-fakta yang klien kami ungkapkan, dikaitkan dengan keterangan saksi, ada dugaan kuat beredar dukungan uang yang besar dalam kasus ini.(rls)