Sepakat, DPR dan Pemerintah Tetap Digelar Pilkada 9 Desember

Zonamakassar.com, Jakarta – Komisi II DPR RI bersama pemerintah dan penyelenggara pemilu sepakat pelaksanaan Pilkada 2020 tetap digelar pada 9 Desember 2020.

Namun, Komisi II meminta agar penerapan protokol Covid-19 dilaksanakan secara konsisten dan pelanggarnya harus mendapatkan sanksi tegas.

“Komisi II DPR bersama Mendagri, Ketua KPU, Ketua Bawaslu dan Ketua DKPP menyepakati bahwa pelaksanaan Pilkada serentak 2020 tetap dilangsungkan pada 9 Desember 2020 dengan penegakan disiplin dan sanksi hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan Covid-19,” kata Ketua Komisi II Ahmad Doli Kurnia membacakan simpulan rapat, Senin (21/9/2020).

Selanjutnya, Komisi II meminta KPU merevisi Peraturan KPU (PKPU) Nomor 10 Tahun 2020 yang mengatur tentang pelaksanaan Pilkada 2020 di masa pandemi Covid-19.

Doli menuturkan, revisi PKPU diharapkan mengatur secara spesifik di antaranya soal larangan pertemuan yang melibatkan massa dan mendorong kampanye secara daring. Selain itu, juga mewajibkan penggunaan masker, hand sanitizer, sabun dan alat pelindung diri (APD) lain sebagai media kampanye.

Kemudian, penegakan disiplin dan sanksi hukum tegas bagi pelanggar protokol Covid-19 sesuai UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dan KUHP.

“Dalam rangka mengantisipasi penyebaran Covid-19 dan terjadinya pelanggaran protokol kesehatan Covid-19, Komisi II DPR meminta KPU untuk segera merevisi PKPU Nomor 10/2020 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 6/2020,” ujar dia.

Bertalian dengan itu, Doli melanjutkan, Komisi II meminta Kelompok Kerja yang dibentuk Bawaslu, KPU, DKPP, Kemendagri, TNI, Polri, Kejaksaan dan Satgas Covid-19 memantau ketat tahapan pilkada yang berpotensi menimbulkan kerumunan massa.

Misalnya, pada hari penetapan pasangan calon, pengundian nomor urut, kampanye, dan pemungutan dan penghitungan suara.

“Meminta agar Kelompok Kerja yang telah dibentuk bersama antara Bawaslu, KPU, DKPP, Kemendagri, TNI, Satuan Tugas Covid-19, Kejaksaan RI dan Kepolisian RI diintensifkan terutama dalam tahapan yang berpotensi terjadinya pelanggaran,” ucapnya.

Komisi II juga meminta agar pemerintah dan penyelenggara pemilu terus berkoordinasi dengan Satgas Penanganan Covid-19 untuk mendapatkan data terbaru mengenai zona-zona penularan Covid-19.

“Bersepakat untuk meminta penjelasan secara rinci, terukur dan berkelanjutan kepada Satgas Penanganan Covid-19 tentang status zona dan risiko Covid-19 pada setiap daerah yang menyelenggaran pilkada untuk mengantisipasi munculnya klaster baru Covid-19,” kata Doli.(*)

Puan Maharani Resmi Jadi Ketua DPR Perempuan Pertama di Indonesia

Zonamakassar.com, Jakarta – Puan Maharani resmi menjadi Ketua DPR periode 2019-2024. Hal itu ditetapkan dalam rapat paripurna perdana DPR.

Rapat paripurna digelar di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/10/2019). Rapat dipimpin pimpinan DPR sementara, Abdul Wahab Dalimunthe, dari Fraksi Demokrat.

Abdul Wahab membacakan hasil keputusan rapat konsultasi yang telah digelar hari ini. Berdasarkan rapat, ditetapkan 5 pimpinan DPR periode 2019-2024.

Ketua dan Wakil Ketua DPR 2019-2024 dipilih berdasarkan hasil Pileg 2019. Partai yang berhak mendapat kursi pimpinan DPR adalah PDIP, Golkar, Gerindra, NasDem, dan PKB. PDIP berhak mendapatkan jatah kursi Ketua DPR karena keluar sebagai pemenang Pemilu 2019.

“Sesuai hasil rapat konsultasi, bahwa pimpinan DPR RI adalah sebagai berikut,” kata Abdul Wahab.

“Puan Maharani dari PDIP sebagai Ketua DPR RI, Azis syamsuddin dari Golkar sebagai Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco dari Gerindra sebagai Wakil Ketua DPR RI, Rachmat Gobel dari NasDem sebagai Wakil Ketua DPR RI, A Muhaimin Iskandar dari PKB sebagai Wakil Ketua DPR RI,” tuturnya.(*)

Siapa Aktor Intelektual Revisi UU KPK, Benarkah ini Pelemahan atau Penguatan KPK?

Zonamakassar.com, Jakarta – Sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Kamis (5/9) menyepakati Revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Revisi UU KPK. Rencana revisi UU KPK itu pun menjadi usul inisiatif DPR untuk diminta persetujuan pemerintah.

Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Studi Masyarakat dan Negara (LAKSAMANA) Samuel F Silaen katakan, “benarkah KPK itu mau di ‘habisi’ pelan-pelan? “know body knows” secara kasat mata indikasi yang mengarah kesana sih ada! “ujarnya kepada wartawan di Jakarta. (12/9/2019).

Menurut dia, lantas, siapa aktor intelektualnya revisi UU KPK tersebut?, sebab tak ada makan siang yang gratis, ini sudah jadi ‘pameo’ dikalangan ‘manusia politik’. Ditambah mereka-mereka itu menilai bahwa KPK ini dianggap sudah tak bebas nilai, belakangan ini jelas terlihat oleh publik borok-borok internal KPK, itulah penyebabnya publik jadi terbelah, “ungkap Silaen alumni LEMHANAS Pemuda I 2009.

Disamping, banyaknya kejanggalan yang mencuat terkait penetapan tersangka, yang hingga kini belum jelas status tersangkanya, jadi orang tersangka dengan waktu yang cukup lama namun tak kunjung disidangkan. Inilah problem KPK luar biasa.

Apakah sesungguhnya yang terjadi di internal KPK sekarang? Publik sampai saat ini tak kunjung mendapatkan penjelasan sebenarnya. Hanya menduga-duga saja!

Revisi UU KPK disinyalir akan ada sejumlah perubahan bakal mengebiri independensi dan kinerja KPK sekaligus memangkas habis tajinya. Pemberantasan korupsi pun meredup. KPK adalah lembaga yang independen dan merdeka dari intervensi atau tekanan-tekanan apa pun dan dari pihak siapa pun juga, “paparnya.

Jujur saja, sebagian kalangan menilai revisi UU KPK akan melemahkan pemberantasan korupsi di Indonesia, karena tak ada penyampaian pandangan masing-masing fraksi secara terbuka dalam sidang paripurna tersebut. Kesepakatan diambil setelah juru bicara dari 10 fraksi yang duduk di Senayan menyampaikan pendapat secara tertulis ke meja Pimpinan DPR.

Ditambah Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani dan mengirim Surat Presiden (Surpres) revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) ke DPR.

Dan bayangkan sendiri kalau KPK benar-benar ditiadakan, maka kemungkinan sama sekali aset negara itu tidak akan kembali atau malah hilang entah ke mana. Para koruptor dan kawan-kawan akan senang dan berpesta pora.

Dengan adanya indikasi banyaknya kasus dugaan korupsi yang mungkin saja lolos dari penyelidikan karena adanya pengaruh dari atas, itulah sebabnya waktu itu ibu Megawati menyadari masih kotornya birokrasi, alhasil dibentuklah sebuah lembaga yang mandiri dan bebas dari pengaruh kekuasaan yakni KPK. Sehingga dapat mempermudah langkah dalam melakukan penyelidikan hingga ke akar-akarnya, “pungkasnya.(*)

Komisi IX DPR RI Kunjungi Kampung KB Nusa Indah di Kelurahan Pannampu

ZonaMakassar.Com, Makassar – Setelah Kunjungan kerja Bupati Labuan Batu, giliran Rombongan Komisi IX DPR RI yang berkunjung di Kampung KB Nusa Indah Kelurahan Pannampu yang dipimpin oleh Bapak Syamsul Bachri, MSc bersama 18 Anggota DPR RI bersama Deputi Bidang KB/KR Ibu Dr Ir Dwi Listyawardani,

Kunjungan Kerja Spesifik Kali ini disambut Hangat oleh Walikota Makassar yang diwakili Oleh Assisten II Bidang Perekonomian Pembangunan dan Sosial Bapak Drs. Andi Irwan Bangsawan, M,Si di dampingi Plt Kadis PPKB Kota Makassar AndI Zulkifly, S,Stp,M,Si dan Sekcam Tallo Andi Muis, serta Warga Kelurahan Pannampu, Selasa, 19/3/19

Dalam Sambutan Ketua Rombongan DPR RI Bapak Syamsul Bachri,MSc “salah satu tujuan Kampung KB adalah harus mampu mempercepat percepatan pembangunan manusia dan persoalan Stanting yang tidak boleh ada di area Kampung Kb”

Dalam pemaparan perkembangan Kampung KB Plt Kadis PPKB Kota Makassar Bapak Andi Zulkifly, S,Stp,M,Si Menjelaskan bagai mana langkah pemerintah Kota Makassar dalam Mencegah kelahiran dikota Makasaar sangat efektif sehingga Kota Makassar sangat terbantu, apa lagi penduduk di Kota Makassar yang begitu padat, juga koordinasi yang baik bagi seluru instansi terkait yang ada di Kota Makassar menyangkut perkembangan Kampung KB.

Rombongan Anggota DPR RI juga tak lupa mengunjungi pelayanan KB Mobile Berbasis Lorong dan melihat proses pelayanan KB MJP bersama Deputi KB/KR di dalam Mobil Unit Pelayanan KB.(js)