Jika Terpilih, DILAN Siapkan Anggaran Rp153 M untuk Dikelola Langsung Masyarakat

Zonamakassar.com, Makassar – Calon Wali Kota Makassar nomor urut 3, Syamsu Rizal MI (Deng Ical) terus mengukuhkan sebagai calon wali kota dari kalangan rakyat biasa. Bukan anak pejabat dan bukan anak orang kaya. Yang jadi jualan pasangan Fadli Ananda ini adalah kapasitas, integritas dan program.

Seperti saat melakukan sosialisasi di Kelurahan Banta-Bantaeng, Kecamatan Rappocini, Jumat malam, 29 Oktober 2020. Deng Ical menyampaikan visi, misi dan program 100 hari pertama pasca pelantikan jika kelak dirinya diberi amanah memimpin Kota Makassar.

“Kalau kita semua mau berjuang bersama dan memenangkan Deng Ical-Fadli Ananda, maka insya Allah pemerintah Kota Makassar ke depan adalah pemerintahan yang sombere, yang melayani dan tidak ngebos,” ungkapnya.

Sebab, yang jadi wali kota memang yang mewakili rakyat kebanyakan. Bukan mewakili orang kaya atau anak pejabat. “Tapi kalau saya jadi wali kota, maka itu sama dengan membuka ruang bagi siapa saja yang mau belajar dan bekerja keras bisa menjadi wali kota di Makassar,” imbuhnya.

Deng Ical juga menyampaikan keunggulan pemerintahan yang dibangun nantinya sebagai pembangunan yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat. Selain berbagai program yang sudah diperkenalkan selama ini, ia juga sudah menyiapkan program lain berupa anggaran Rp153 miliar yang akan dikelola masyarakat.

“Anggaran ini akan tersedia di kelurahan yang bisa dimanfaatkan atau dikelola bersama masyarakat. Misalnya ada kebutuhan pembangunan apa di wilayahnya, dana ini bisa dimanfaatkan,” jelasnya.

Yang pasti, lanjutnya, pemanfaatan anggaran ini tetap melalui mekanisme. Melalui rapat dan kesepakatan bersama. Juga tentu harus tetap ada pertanggungjawabannya. ($)

Tinggal Menghitung Jam Jabatannya Berakhir, Deng Ical Masih Sibuk Terima Tamu

Zonamakassar.com, Makassar – Wakil Wali Kota Makassar, Syamsu Rizal, menerima kunjungan Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) di ruang kerjanya, Balaikota lantai 11, Rabu (08/05).

Kehadiran IZI selain untuk membahas berbagai hal untuk penanggulangan kemiskinan yang ada di kota Makassar, juga untuk bersilaturahmi dengan Wakil Walikota Makassar di masa akhir jabatannya.

Mewakili IZI, Arman, menyampaikan secara langsung kepada Deng Ical, agar silaturahmi yang telah terjalin selama ini tidaklah terputus dikarenakan masa jabatan yang telah usai.

“Tentu kita ingin silaturahmi ini tetap terjalin, demikian pula dengan Pemkot Makassar, sehingga apa yang telah dijalankan selama ini dapat terus berlanjut, khususnua dalam upaya penanggulangan kemiskinan di kota Makassar,” ujar Arman.

Arman pun menjelaskan, IZI sebagai lembaga amil zakat nasional yang telah memulai aktivitas pengelolaan zakat sejak tahun 1999 membutuhkan kerjasama dengan berbagai pihak, seperti pemkot Makassar khususnya untuk penyediaan data kemiskinan yang valid.

“Untuk pemberian bantuan, kita dasarkan pada data dari pemerintah dan hasil survey, sehingga bantuan yang diberikan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan tidak saling tumpang tindih,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut pula, Arman menyampaikan pula dukungannya kepada Deng Ical, untuk 2020. “Kita doakan dan dukung, semoga Deng Ical bisa hadir kembali sebagai walikota di Makassar 2020 nantinya,” ujarnya.

“Kalau masyarakat menginginkan, kenapa tidak. Nanti dilihatlah, apakah masyarakat benar-benar masih menginginkan atau tidak,” ujar Deng Ical dengan senyum sombere’na.(*)

Deng Ical Tegaskan Darah di PMI Tidak Diperjual Belikan

Zonamakassar.com, Makassar – Wakil Walikota Makassar, Dr Syamsu Rizal MI, dalam semiloka yang diadakan oleh UTD PMI Kota Makassar, menegaskan tentang darah yang tidak terbeli.

“Darah yang didonorkan oleh para relawan, tidak boleh dijual belikan. Karena darah tidak terbeli,” ujar Deng Ical sapaan akrabnya.

Adanya biaya yang harus dikeluarkan oleh para penerima donor darah, bukanlah harga darah yang harus ditebus, tetapi biaya penggantian pengelolaan darah (BPPD).

“Biaya penggantian pengelolaan darah yang ditetapkan oleh pemerintah yakni sebesar 325 ribu, meskipun pada faktanya biaya yang harus dipenuhi oleh UPTD lebih besar dari itu,” ungkap Deng Ical.

Lanjut Deng Ical, BPPD diberikan sebagai biaya untuk memastikan bahwa darah yang ditransfusi ke penerima donor benar-benar steril dan hygienis.

“Hari ini, UPTD berinisiatif untuk mengundang berbagai pihak dari Rumah Sakit, agar adanya kesamaan BPPD yang dibebankan kepada masyarakat, agar tidak memunculkan stigma negatif, karena donor darah merupakan kerja- kerja kemanusiaan, yang dituntut untuk terus melakukan peningkatan pelayanan,” tandas Deng Ical

Semiloka optimalisasi jejaring pelayanan darah, digelar di Hotel Jolin Makassar, Jl Pengayoman, Kamis (2/4), dengan mengundang 46 orang dari RS dalam Kota Makassar dan 8 orang dari kabupaten (pangkep, gowa, maros, tana toraja, bulukumba, bantaeng, toraja utara).

Adapun pemateri dalam kegiatan ini yakni Direktur pelayanan medik dan keperawatan RSUP dr. Wahidin Sudirohusodo, Prof. dr Mansyur Arif.(*)