Wujudkan Infrastruktur Makassar Berkelas Dunia ; Ini Keinginan Dinas PU Makassar di FPD

ZonaMakassar.com – Dinas Pekerjaan Umum (PU) kota Makassar menggelar Forum Perangkat Daerah (FPD) di Iconik Cafe, Jalan Amanagappa, Jumat (1/3/2019). FPD digelar untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelas dunia, selaras dengan visi misi dari Wali Kota Makassar Danny Pomanto.

Humas Dinas PU Makassar, Hamka Darwis menyebutkan FPD juga untuk menyelaraskan program pembangunan Pemkot Makassar.

“Yang akan dibahas adalah terkait infrastruktur yang ada di Makassar sesuai dengan tugas pokok PU adalah bagaimana bisa menciptakan infrastruktur yang berkualitas dan berkelas dunia,” ungkap Humas Dinas PU kota Makassar, Hamka Darwis.

Adapun fokus pembahasan kali ini, terkait bidang pembangunan jalan dan jembatan, pemeliharaan pembangunan, drainase serta sarana dan prasarana umum.

“Kenapa kami pakai istilah berkelas dunia, karena kami bertekad melanjutkan visi misi Kota Makassar dan kota dunia itu tidak langsung merubah menjadi kota dunia ini kita sedang menuju,” jelasnya.

Sehingga melalui forum ini, mampu menselaraskan usulan LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyaraakat) yang hadir mewakili 15 Kecamatan dan mempertajam yang ada di Musrenbang.

“Beberapa pengadaan lampu lorong kemudian jalan lingkungan kami bahas semua. Sebenarnya penajaman dan dimantapkan lagi,” pungkasnya.

Dinkes Makassar Gelar FPD,Buat Perencanaan Kesehatan untuk Tahun 2020

ZonaMakassar.com – Dinas Kesehatan (Dinkes) kota Makassar menggelar Forum Perangkat Daerah (FPD) di Hotel Golden Tulip, Makassar, Rabu (27/2/2019).

Asisten II Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Sosial Pemerintah Kota Makassar, Andi Irwan Bangsawan mengatakan bahwa tahun ini merupakan tahun yang sangat baik, karena seluruh SKPD melaksanakan forum perangkat daerah.

“Forum perangkat daerah ini sebagai landasan berpijak kita untuk pelaksanaan hasil-hasil musrenbang 2020,” ucap Irwan.

Ia berharap, forum ini bisa menghasilkan solusi dari permasalahan-permasalahan yaang terjadi dari program tersebut.

“Hadirnya beberapa stakeholder itu menandakan kita ada keterbukaan dalam program kita, sehingga LPM yang diujung tombak sudah tau bahwa ini program kita untuk kedepan,” jelasnya.

Kepala Dinkes kota Makassar dr A Naisyah Tun Azikin mengatakan, kegiatan ini merupakan evaluasi yang lalu sekaligus membuat perencanaan untuk 2020.

“Kita menampilkan apa-apa konsep rencana 2020 baik dari provinsi yang menampilkan kebijakan-kebijakan pusat, kemudian kita dari kota akan memadukan, meminta masukan-masukan dari masyarakat dan usulan-usulan program kesehatan yang akan kita terima untuk menjadi usulan kedepan yang akan kita kaji apakah itu bisa ditampung atau tidak,” ucap Naisyah.

Ia berharap agar ada partisipasi dari masyarakat bersifat bottom up, masukan-masukan dari bawah.

“Hal ini dilakukan sehingga kedepan tidak ada lagi permasalahan kesehatan yang luput dari perhatian kami, jadi kami melibatkan mereka,” pungkasnya.

Dinas Pertanahan Makassar Gelar FPD

ZonaMakassar.com – Dinas Pertanahan kota Makassar menggelar Forum Perangkat Daerah (FPD) di Ruang Sippakalebi kantor Balai Kota Makassar, Selasa (26/2/2019).

Wakil Wali Kota Makassar, Syamsu Rizal mengatakan keberadaan FPD sangat penting, meski banyak pihak yang baru mengetahui soal FPD.

“Untuk sebagian kalangan belum terlalu menganggap hal ini (FPD) sebagai hal yang penting, padahal dalam UU sistem perencanaan nasional di wajibkan untuk kita menyusun RKPD,” ujarnya.

Deng Ical sapaan akrabnya, mengaku FPD sangat penting karena bisa menyelaraskan seluruh program kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kota Makassar.

“Kita ingin memastikan proses input dari pelaksanaan program kita itu benar-benar bisa optimal secara Bottom Up dan juga secara horizontal dengan berbagai pihak bisa connect,” sebutnya.

Deng Ical menegaskan seluruh pembahasan di FPD harus connect dengan Rencana Strategis (Renstra) dan juga RPJMD Pemkot Makassar.

” Jangan sampai apa yang bisa bikin perencanaan kita lupakan apa yang menjadi rekomendasi dari kecamatan. Jangan kita mengacuhkan apa yang menjadi usulan dan temuan dari teman-teman DPRD melalui resesnya,” tegasnya.

Sementara itu Kepala Dinas Pertanahan Makassar, Manai Sophian mengatakan ada tiga program penting yang masuk dalam RKPD Dinas Pertanahan. Tiga poin tersebut yakni, pertama pengadaan tanah untuk pembangunan dan kepentingan pemerintah.

“Kedua program penataan dan pengadministrasian tanah milik pemerintah kota. dan terkahir program pengamanan tanah dan aset Pemkot,” ujarnya.

Mantan Kepala Bagian Hukum Pemkot Makassar ini Dinas Pertanahan Makassar juga mendorong Sistem Informasi Manajemen Aset Tanah Kota (SIMATA).

Dinas Pertanahan Makassar Gelar FPD

ZonaMakassar.com – Dinas Pertanahan kota Makassar menggelar Forum Perangkat Daerah (FPD) di Ruang Sippakalebi kantor Balai Kota Makassar, Selasa (26/2/2019).

Wakil Wali Kota Makassar, Syamsu Rizal mengatakan keberadaan FPD sangat penting, meski banyak pihak yang baru mengetahui soal FPD.

“Untuk sebagian kalangan belum terlalu menganggap hal ini (FPD) sebagai hal yang penting, padahal dalam UU sistem perencanaan nasional di wajibkan untuk kita menyusun RKPD,” ujarnya.

Deng Ical sapaan akrabnya, mengaku FPD sangat penting karena bisa menyelaraskan seluruh program kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kota Makassar.

“Kita ingin memastikan proses input dari pelaksanaan program kita itu benar-benar bisa optimal secara Bottom Up dan juga secara horizontal dengan berbagai pihak bisa connect,” sebutnya.

Deng Ical menegaskan seluruh pembahasan di FPD harus connect dengan Rencana Strategis (Renstra) dan juga RPJMD Pemkot Makassar.

” Jangan sampai apa yang bisa bikin perencanaan kita lupakan apa yang menjadi rekomendasi dari kecamatan. Jangan kita mengacuhkan apa yang menjadi usulan dan temuan dari teman-teman DPRD melalui resesnya,” tegasnya.

Sementara itu Kepala Dinas Pertanahan Makassar, Manai Sophian mengatakan ada tiga program penting yang masuk dalam RKPD Dinas Pertanahan. Tiga poin tersebut yakni, pertama pengadaan tanah untuk pembangunan dan kepentingan pemerintah.

“Kedua program penataan dan pengadministrasian tanah milik pemerintah kota. dan terkahir program pengamanan tanah dan aset Pemkot,” ujarnya.

Mantan Kepala Bagian Hukum Pemkot Makassar ini Dinas Pertanahan Makassar juga mendorong Sistem Informasi Manajemen Aset Tanah Kota (SIMATA).