Zonamakassar.com, Makassar -Lestiati Fachruddin Istri Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah melalui stafnya bernama Sada, meminta kepada Muhammad Hatta Kepala Biro Umum Pemprov Sulsel untuk dibelikan satu buah gelang kesehatan seharga kurang lebih 7 Jutaan untuk gelang kesehatan tersebut
Permintaan Ibu Gubernur itu, diungkapkan oleh Muhammad Hatta mantan Kepala Biro Umum Pemprov Sulsel di sidang sesi tertutup Panitia Hak Angket DPRD Sulsel senin pekan.
“Ya, Hatta menceritakan banyak hal sekaitan kejanggalan-kejanggalan di bironya,” kata Wawan salah satu panitia Hak pada wartawan ketika dikonformasi tentang cerita Hatta itu, Sabtu kemarin.
Menurut Hatta yg dicopot Gubernur dari Jabatannya sebulan lalu, Staf Ibu Gubernur di Rumah Jabatan Gubernur itu, bernama Sada yg tidak hanya datang ke dirinya menyampaikan permintaan Ibu Gubernur dibelikan satu buah gelang kesehatan, tetapi Sada ini juga menyampaikannya ke Lutfi Natsir.
“Kami berdua tau persis permintaan ini,” kata salah satu Panitia Hak Angket yg enggan disebutkan identitasnya, mengutip cerita Hatta di sidang.
Sada Staf Ibu Gubernur itu, mengatakan ke Hatta, bahwa gelang kesehatan itu ada dijual di Makassar dan sada memberikan brosurnya gelang kesehatan itu ke Hatta. Kenapa sepasang, kata Sada karena satu untuk Pak Gubernur dan satu untuk Ibu Gubernur.
Temuan pembelian gelang kesehatan itu, merupakan hasil pemeriksaan inspektorat dan KPK. “Yang temukan jam tangan ini dan perjalanan Fiktif Gubernur ke Jepang, adalah KPK,” kata Hatta kembali dikutip oleh Anggota Panitia Hak Angket DPRD Sulsel yg tidak mau disebutkan jati dirinya.
Sementara itu Lanyala Soewarno Ketua Umum Badan Koordinasi (Badko HMI) Sulselbar, meminta tokoh masyarakat, cendekian atau kalangan kampus dan pemuda mau hadir di sidang-sidang Hak Angket, agar tau persis bagaimana Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel memimpin dan mengelolah pemerintahannya
“Hadir dan saksikan langsung. Agar tau, bahwa Nurdin Abdullah mengelola Pemprov Sulsel, seperti mengelolah perusahaan keluarga,” kata Lanyala Soewarno yang mahasiswa Program S2 Unhas ini pada wartawan, Minggu, (28/7/2019) siang.
Menurut Lanyala, masyarakat luas dibenarkan untuk hadir di sidang-sidang Hak Angket, karena sidang-sidangnya terbuka untuk umum. “Mahasiswa Sospol seharusnya memenuhi ruang sidang, karena hadir di sidang sama sengan dengan kita sedang ber-KKN,” kata alumni S1 UNM yg bertubuh subur ini. Setelah, mahasiswa Sospol ini bisa mensosialisasikan apa itu Hak Angket dan mengapa Gubernur Sulsel menjadi Gubernur pertama yg di Hak Angket, dalam sejarah bangsa ini.
Ditanya tentang penting tidaknya Lestyati Fachruddin istri Gubernur Nurdian Abdullah dipanggil oleh Panitia Hak Angket. Lanyala mengatakan, sangat penting, karena dalam sidang-sidang Hak Angket terungkap, kalau Ibu Gubernur itu memiliki peran penting. “Peran penting apa, silahkan teman teman hadir mendengarkan keterangan Ibu Gubernur jika dipanggil di forum sidang Hak Angket
DPRD Sulsel,” katanya sembari pamit seraya tersenyum pada wartawan yg langsung pula tertawa.(arw)
Zonamakassar.com, Makassar – Koordinator WRC (Watch Relation of Coruption) Pengawas Aset Negara Sulsel Aldin Bulen SH, menilai pemerintahan ini amburadul karena berbagai keputusan urgen dari Gubernur Sekda tidak tahu.
Hal ini terungkap ketika terpriksa mantan Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulawesi Selatan, Ashari F Radjamilo pada sidang Hak Angket, di DPRD Sulsel, Kamis (11/7/2019).
Ashari F pada persidangan itu dimintai keterangan terkait persoalan SK mutasi dan pelantikan 193 pejabat Pemprov yang ditandatangani oleh Wakil Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman yang dinilai cacat hukum.
Hanya saja, seluruh pertanyaan Panitia Hak Angket terkait hal tersebut, hanya dijawab tidak tahu.
“Saya tidak tahu tentang mutasi 193 pejabat, karena saya tidak dilibatkan,” kata Ashari dalam persidangan.
Selain itu, Panitia Hak Angket juga mempertanyakan mengenai pencopotan Kepala Biro Pembangunan Sulsel Jumras yang dilakukan oleh Gubernur Sulsel Prof. Nurdin Abdullah. Sebab pada waktu itu Ashari masih menjabat Plt Sekda.
“Saya tidak tahu SK itu,” ungkap mantan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemprov Sulsel ini.
Dalam persidangan hak angket, hampir semua pertanyaan panitia hak angket hanya dijawab oleh Ashar dengan kata tidak tahu dan lupa. Hal itu membuat panitia hak angket geram. Anggota Hak Angket DPRD Sulsel, Irfan AB menyebut, Ashari F Radjamilo mencari aman dalam persidangan dengan menjawab seluruh pertanyaan Panitia hak angket dengan kata “tidak tahu” dan “lupa”.
“Menurut saya, terperiksa (Ashari) mengambil langkah aman, bahkan menurut saya tidak bertanggungjawab, kenapa karena dua senjatanya, yaitu lupa dan tidak tahu. Padahal tadi anda sudah diambil sumpah untuk mengungkapkan fakta-fakta yang sebenarnya,” kata Irfan AB.
Sementara itu, Ketua Hak Angket, Kadir Halid menilai, kehadiran Ashari F Radjamilo sebagai terperiksa dalam sidang hak angket, dinilai sedang dalam tekanan.
“Sebagai mantan Sekda ada sepertinya tertekan banyak mengungkapkan tidak tahu. kami beranggapan bahwa anda tersandera. Gubernur keluarkan keputusan Sekda tidak tahu, wagub keluarkan keputusan Sekda juga tidak tahu, jadi pemerintahan ini amburadul,” ujarnya.
Karena dianggap sedan tertekan, sidang pemeriksaan Ashari diskorsing hingga hari Senin 15 Juli 2019.
