Optimalisasi Pajak, Bapenda Makassar Akan Pasang 500 Alat Perekam

Zonamakassar.com, Makassar – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Makassar terus berusaha membuat gebrakan untuk optimalisasi pajak daerah, salah satunya adalah dengan menyiapkan alat perekam pajak di tempat usaha di Makassar.

Kepala Bapenda Kota Makassar, Irwan Adnan menargetkan pihaknya memasang 500 alat perekam pada bulan Mei ini. 500 alat perekam tersebut mencakup empat sektor, yakni Pajak Hotel, Restoran, Parkir dan Hiburan.

“Sekarang kami menjalankan program online sistem untuk pajak Hotel, Hiburan, Restoran dan Parkir. Kita pasang alat perekam di empat objek pajak ini,” kata Irwan Adnan, Selasa (21/5/2019).

Meski begitu, realisasi pemasangan hingga memasuki pertengahan Mei baru terealisasi sebanyak 140 unit. Berbagai kendala yang dihadapi, mulai dari SDM hingga wajib pajak itu sendiri.

Pasalnya, kata Irwan, beberapa wajib pajak di empat sektor itu masih menolak pemasangan alat perekam pajak. Namun, dengan adanya bantuan tim Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (Koorsupgah) KPK, ia optimistis mampu menyelesaikan masalah itu.

Diketahui alat perekam transaksi pajak daerah merupakan program dari Koorsupgah KPK kepada Pemerintah Kota yang bekerjasama dengan Bank Sulselbar. Jenis alat perekam transaksi pajak terdiri dari tiga jenis, di antaranya tapping box, barebone, dan POS (Payment Online System).

“Jadi setelah supervisi KPK, ada stiker kita pasang. Bahkan, ancamannya sampai penutupan usaha. Tapi tetap ada mekanisme yang harus kita lalui sampai teguran ketiga,” tutupnya.

Bapenda Makassar Target PAD Rp 3 T di Tahun 2019

ZonaMakassar.com – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Makassar menargetkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2019 sebesar Rp 3 triliun. . Hal tersebut disampaikan Kepala Bapenda Makassar, Irwan Adnan saat Forum Perangkat Daerah (FPD) di Karebosi Condotel Makassar, Selasa (25/2/2019).

Irwan mengatakan untuk mencapai target PAD tersebut, pihaknya perlu menyerap sejumlah masukan dari sejumlah pihak.

“Bapenda tidak boleh bekerja sendiri, kita semua harus terpadu. Utamanya dalam upaya peningkatan PAD kita,” ungkap Irwan Adnan.

Dia menyebut, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengelola pendapatan, baik retribusi maupun pajak, diharapkan menyusun program untuk peningkatan pendapatan.

“Kita sinergikan semua. Tugas utama kami menyiapkan semua anggaran untuk pelaksanaan program pembangunan. Kami berharap program SKPD harus menuju ke peningkatan pendapatan,” ujarnya.

Irwan Adnan melanjutkan, perlunya peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam proses ini. Maka dari itu, dia mendorong transaksi non tunai.

“Kita dorong untuk transaksi non tunai, atau cashless. Sebagai upaya kita untuk capai Rp. 3 triliun ini. Otomatis semuanya bisa transparan dan akuntabel,” pungkasnya.