Banjir Jakarta Bukan Hanya Dipengaruhi Hujan

Zonamakassar.com, Jakarta — Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyebutkan, banjir di DKI Jakarta tidak hanya dipengaruhi curah hujan di wilayahnya saja, tetapi juga curah hujan di wilayah sekitarnya. Faktor infrastruktur wilayah, topografi, dan drainase juga turut memengaruhi suatu wilayah berpotensi banjir atau tidak.

“Banjir DKI tidak hanya dipengaruhi oleh curah hujan di DKI saja, tapi pengaruh dari hujan-hujan dari wilayah sekitar DKI, sepeti Bogor, Depok dan sekitarnya,” jelas Kasubdit Analisis Informasi Iklim BMKG, Adi Ripaldi, melalui pesan singkat, Rabu (1/1).

Ia menjelaskan, selain faktor hujan, infrastruktur wilayah, topografi, drainase juga amat memengaruhi potensi suatu wilayah banjir atau tidak. Selain itu, banjir juga bisa terjadi akibat kiriman dari hulu atau karena luapan air sungai.

“Dari sisi curah hujan tentu yang perlu diwaspadai adalah curah hujan harian atau jam-jaman dengan intensitas tinggi atau lebat bahkan ekstrem yang bisa saja terjadi pada periode musim hujan ini,” katanya.

Menurut Adi, kewaspadaan banjir DKI Jakarta seharusnya tidak hanya fokus pada bulan puncak musim hujan, yakni pada Februari-Maret. Tetapi juga harus diwaspadai sejak peralihan musim kemarau ke hujan.

Kewaspadaan itu juga perlu difokuskan di sepanjang periode musim hujan. “Sepanjang Desember 2019 hingga Mei 2020, karena hujan-hujan lebat bisa saja terjadi suatu saat,” jelas dia.

Data BMKG menunjukkan curah hujan yang terjadi di Jabodetabek sejak Selasa (31/12) petang hingga Rabu (1/1) pagi termasuk ke dalam kategori ekstrem. BMKG menyebut puncak musim hujan baru akan terjadi pada Februari-Maret.

“Hasil pantauan pos-pos hujan BMKG yang tersebar di sekitar Jabodetabek, data menunjukkan hujan yang merata dari malam hingga pagi ini di beberapa wilayah masuk kategori ekstrem. Lebih dari 100 mm per hari. Beberapa titik bahkan mencapai 200-300 mm, masuk kategori ekstrem,” ujar Adi.

Adi menjelaskan, menurut pantauan BMKG, hujan yang menyebabkan banjir di berbagai titik di Jabodetabek bukan merupakan puncak musim hujan. BMKG memprediksi puncak musim hujan baru akan terjadi pada Februari-Maret 2020.

Menurut Adi, hujan di akhir dan awal tahun sebenarnya sudah diprediksi oleh BMKG dengan mengeluarkan peringatan dini cuaca pada periode Natal dan Tahun Baru. BMKG mengatakan perlu diwaspadai peluang-peluang hujan ekstrem pada periode tersebut.

“Terbukti di malam tahun baru dan awal tahun hujan cukup merata dan tempo relatif lama, terjadi di sekitar wilayah Jabodetabek,” katanya. (*)

Ganti Jakarta, 5 Alasan Jokowi Pilih Penajam-Kutai Jadi Ibu Kota Baru

Zonamakassar.com, Jakarta – Ibu kota baru Indonesia resmi diumumkan Presiden Jokowi di dua kabupaten yang ada di Kalimantan Timur, yaitu di Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kertanegara. Pengumuman Ibu kota baru ini dirilis Presiden Joko Widodo secara resmi di Istana Negara, Senin (26/8/2019) siang.
“Berdasarkan riset tiga tahun. Lokasi ibu kota baru yang paling ideal adalah di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kertanegara Provinsi Kalimantan Timur,” kata Jokowi di Istana, Senin (26/8/2019) siang.
Terkait pemilihan ibu kota baru ini, terdapat lima alasan kenapa dua tempat itu yang dipilih. Alasan Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kertanegara dipilih jadi ibu kota baru di antaranya, pertama, karena menurut Jokowi, risiko bencana minimal, baik banjir, gempa, tsunami, kebakaran hutan, gunung berapi, dan tanah longsor.
Kedua, “lokasi strategis, ada di tengah-tengah Indonesia.” Secara geografis, jarak rata-rata Kalimantan Timur ke seluruh Provinsi di Indonesia memang cukup pendek, yakni 893 km–terpendek kedua di antara lima calon ibu kota lainnya, atau di bawah Kalimantan Tengah yang jarak rata-rata ke seluruh provinsinya sejauh 792 km.
Ketiga, kabupaten itu ada “di dekat perkotaan yang sudah berkembang: Balikpapan dan Samarinda”.
Keempat, kata Jokowi, “infrastruktur yang relatif lengkap.” Dan terakhir di dua tempat itu “tersedia lahan yang sudah dikuasai pemerintah, seluas 180 hektare.” Jokowi mengatakan setelah ini pemerintah akan mulai merancang UU ibukota baru. 2020 akhir pemerintah akan memulai konstruksi, dan pada 2024, pemindahan akan dilakukan secara bertahap. Pembangunan akan dilakukan bersama swasta. Untuk APBN hanya menyumbang 19 persen dari total biaya yang dibutuhkan.
Jika ibu kota dipindah ke Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kertanegara, bagaimana dengan Jakarta? Jokowi memastikan, “Jakarta akan tetap jadi pusat bisnis, perdagangan yang berskala global.” Terkait nasib Jakarta ini, Sekjen PPP Arsul Sani turut menanggapi. Ia mengatakan salah satu yang perlu dipersiapkan adalah dasar hukum pembentukan ibu kota baru.
“Kalau tanpa ada landasan UU, takutnya bisa berubah pikiran presiden berikutnya,” kata Arsul di Jakarta, Senin (26/8/2019). Pengamat perkotaan yang juga dosen di Universitas Trisakti Jakarta Yayat Supriatna mengatakan UU baru diperlukan untuk mencegah timbulnya masalah hukum di kemudian hari.
Pemerintah sudah tahu itu. Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Akmal Malik menegaskan, “pastinya dirumuskan jadi satu UU.” Baca juga: Presiden Jokowi akan Umumkan Lokasi Ibu Kota Baru Senin Siang Ini Saat ini, landasan hukum ibu kota Indonesia adalah UU 29/2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu kota Jakarta sebagai Ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia (PDF).
Sebelumnya landasan hukum ibu kota adalah UU 34/1999. Aturan lama ini diganti karena “sudah tidak sesuai dengan karakteristik permasalahan Provinsi DKI Jakarta, perkembangan keadaan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan.” Jika UU baru ini terbit, otomatis UU 29/2007 tidak lagi berlaku. Pengamat kebijakan publik dari Universitas Padjadjaran Yogi Suprayogi menjelaskan, hal paling mendasar yang bakal dialami Jakarta adalah kehilangan gelar ‘DKI’.
(tirto.id)