Sah! Listyo Sigit Prabowo di Lantik menjadi Kapolri

Zonamakassar.com, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik Listyo Sigit Prabowo menjadi Kapolri. Dengan jabatan tersebut, Listyo Sigit Prabowo resmi berpangkat jenderal.

Pelantikan Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri digelar di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (27/1/2021).

Pelantikan dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan dihadiri undangan secara terbatas.

Pelantikan diawali dengan menyanyikan lagu ‘Indonesia Raya’. Kemudian dibacakan Keppres tentang pengangkatan Listyo Sigit Prabowo menjadi Kapolri.

Jokowi kemudian memandu pembacaan sumpah jabatan Listyo Sigit Prabowo.

“Demi Tuhan Yang Maha Esa saya menyatakan dan berjanji sungguh-sungguh bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab. Bahwa saya akan menjunjung tinggi Tribrata,” kata Jokowi saat membacakan sumpah jabatan yang diikuti Sigit.

Menkes: Vaksinasi dimulai Rabu, dimulai dari Presiden Jokowi

Zonamakassar.com, Jakarta – Pada pekan ini, Pemerintah berencana memulai vaksinasi Covid-19. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebutkan, vaksinasi akan digelar mulai Rabu (13/1/2021). Rencananya, vaksin Covid-19 pertama di Indonsia akan disuntikkan ke Presiden Joko Widodo.

“Mengenai vaksinasi, Insya Allah, Bapak, Ibu, kita akan mulai di hari Rabu dan akan dimulai oleh Bapak Presiden,” kata Budi dalam konferensi pers yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Senin (11/1/2021).

Budi mengatakan, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan kabar baik mengenai kehalalan vaksin. Dalam waktu dekat, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) juga akan menyampaikan kabar baik tentang izin penggunaan darurat vaksin atau emergency use authorization (EUA). Budi memastikan, vaksinasi baru akan dimulai setelah BPOM menerbitkan EUA.

“Pemerintah tidak akan mendahului persetujuan dari BPOM karena BPOM adalah badan independen yang secara scientific berhak untuk menentukan apakah vaksin ini layak atau tidak,” ujar Budi. “Jadi sama sekali kita tidak akan melakukan vaksinasi sebelum memang approval dari BPOM itu keluar,” tuturnya.

Budi pun meminta pemerintah pusat, daerah, badan usaha, hingga swasta untuk bahu-membahu dalam proses distribusi vaksin ke 34 provinsi di Tanah Air. Ia menyebut distribusi vaksin membutuhkan cold chain atau jalur dingin sehingga prosesnya lebih kompleks.

Bersamaan dengan itu, Budi meminta seluruh masyarakat tetap menerapkan protokol kesehatan pencegahan virus secara ketat.

“Kita harus selalu memakai masker, kita harus selalu menjaga jarak, dan kita harus selalu mencuci tangan,” kata dia.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul “Menkes: Vaksinasi Dimulai Rabu, Diawali oleh Presiden Jokowi” Penulis : Fitria Chusna Farisa Editor : Bayu Galih

Menanti Kapolri Baru, Jenderal Polisi pilihan Presiden Jokowi

Zonamakassar.com, Makassar – Kapolri jenderal Idham Azis sebentar lagi akan memasuki usia pensiun. Informasi yang beredar dari istana mengatakan bahwa presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah mengantongi nama kandidat kuat pengganti jenderal polisi Idham Azis.

Presiden Jokowi sebagai penentu dan punya hak prerogatif dalam mengangkat Kapolri baru, tentu sosok yang dapat bekerjasama serta tegak lurus terhadap kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam penegakan hukum tanpa diskriminatif. Penegakan hukum harus jadi panglima diera demokrasi seperti saat ini, “ujar pengamat politik Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Studi Masyarakat dan Negara (LAKSAMANA), Samuel F. Silaen kepada Zonamakassar.com (8/1/2021).

Pengganti Kapolri jenderal Idham Azis yang akan segera memasuki pensiun ini sangat ditunggu oleh pemangku kepentingan rakyat Indonesia. Kapolri memang bukan segala- galanya tapi setidaknya kebijakan Kapolri menjadi sosok pelaksana kebijakan pemerintah, itu sebabnya roll model dan style tersendiri dari masing- masing orang sebagai ciri khas, karakter yang dimiliki oleh sosok Kapolri, “ungkap alumni Lemhanas pemuda 2009 itu di Jakarta (8/1).

Tak ada manusia yang sempurna bak malaikat. Selama masih manusia tentu saja punya sisi kelemahan. Semoga kelemahan tersebut bukan sebuah aib pelanggaran hukum berat yang sengaja dilakukan.

Presiden Jokowi pasti akan memilih Kapolri yang sesuai dengan kebutuhan negara kekinian yakni tantangan yang ada saat ini. Mampu menghadirkan keadilan sosial dan kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa pandang bulu, “jelas Silaen.

Kabar Presiden Jokowi sudah mengantongi sosok calon Kapolri baru yang dapat diandalkan olehnya sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Semoga calon Kapolri baru bukan titipan atau kompromi sebab dimasa pandemik Covid-19 ini, dibutuhkan sosok Kapolri yang profesional dan berintegritas tinggi demi menjaga stabilitas keamanan dan politik agar tidak terjadi chaos dimasyarakat, “papar Silaen.

Tugas utama dan fungsi kepolisian Republik Indonesia harus mampu memberikan pengayoman, perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat.

Harapan rakyat siapapun Kapolri pilihan Jokowi harus mampu mengungkap dan membongkar kasus- kasus besar yang merugikan negara. Kapolri baru jangan sampai titipan para ‘cukong hitam’. Kapolri pilihan Jokowi harus yang bersih dari kasus- kasus masa lalu, “tutur aktivis organisasi kepemudaan itu.

Presiden Jokowi jangan sampai salah pilih Kapolri karena tekanan, karena akan mempertaruhkan jalannya keamanan dan ketertiban umum ditengah masyarakat dari gonjang-ganjing ujaran kebencian dan intoleransi yang sedang bergejolak di masyarakat luas, “pinta Silaen.

Demokrasi bisa bisa bermanfaat bagi rakyat Indonesia dengan hadirnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Kepastian hukum yang berkeadilan akan menciptakan suasana damai dan kenyamanan warga negara dimanapun berada, “tandasnya.

Presiden: Tak Boleh Ada Penyandang Disabilitas yang Tertinggal dari Berbagai Program Pemerintah

Zonamakassar.com, Jakarta — Peringatan Hari Disabilitas Internasional pada tahun ini harus menjadi momentum penegasan kepedulian dan solidaritas dalam meletakkan dasar yang kuat bagi perlindungan penyandang disabilitas. Dalam sambutannya secara virtual pada peringatan Hari Disabilitas Internasional yang digelar pada Kamis, 3 Desember 2020, Presiden Joko Widodo menyebut bahwa pemerintah selalu berupaya untuk meningkatkan kesetaraan dan kesempatan terhadap akses pendidikan, kesehatan, pekerjaan, serta infrastruktur yang aksesibel bagi para penyandang disabilitas. “Banyak Peraturan Pemerintah (PP) yang telah saya tanda tangani di tahun 2019. Ada PP tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas dan PP tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas,” ujar Presiden sebagaimana ditayangkan kanal YouTube Sekretariat Presiden pada Kamis, 3 Desember 2020. Di tahun 2020 ini, terdapat empat PP yang juga ditandatangani Presiden, yakni PP tentang Akomodasi yang Layak bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas, PP tentang Akomodasi yang Layak dalam Proses Peradilan, PP tentang Aksesibilitas terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan Perlindungan dari Bencana bagi Penyandang Disabilitas, serta PP tentang Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan. Selain itu, dua Peraturan Presiden (Perpres) juga telah ditandatangani Presiden, yaitu Perpres tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Penghargaan terhadap Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas serta Perpres Nomor 68 tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas. “Payung regulasi rasanya sudah cukup banyak dan kalau memang sangat diperlukan saya siap untuk menerbitkan peraturan lagi. Tetapi, kuncinya bukan semata-mata di regulasi. Peraturan yang baik, rencana yang baik, tidak ada gunanya tanpa keseriusan dalam pelaksanaannya. Kuncinya adalah di implementasi,” kata Presiden. Oleh sebab itu, tugas semua pihak ke depannya ialah memastikan bahwa semua kebijakan dapat terlaksana dengan baik, dieksekusi dengan tepat, dan dirasakan manfaatnya oleh penyandang disabilitas. Dalam hal ini, Komisi Nasional Disabilitas yang dibentuk melalui Perpres Nomor 68 tahun 2020 memiliki peran yang sangat strategis. Presiden memberikan tanggung jawab sekaligus harapan besar bagi komisi tersebut untuk mempercepat pelaksanaan visi besar Indonesia terhadap penyandang disabilitas. Semua pihak mulai dari kementerian hingga pemerintah daerah juga harus aktif dalam mendukung hal tersebut. “Tidak boleh ada satupun penyandang disabilitas tertinggal dari berbagai program layanan yang diberikan oleh pemerintah,” tandasnya. (*)

Jokowi Kecam Pernyataan Presiden Perancis yang Dinilai Hina Islam

Zonamakassar.com, Jakarta – Presiden Joko Widodo menyampaikan tanggapan atas kekerasan dan aksi teror yang terjadi di Perancis dalam beberapa waktu terakhir.

Selain itu, Jokowi juga mengecam pernyataan Presiden Perancis Emmanuel Macron yang dinilai menghina umat Islam.

“Yang pertama, Indonesia mengecam keras terjadinya kekerasan yang terjadi di Paris dan Nice, yang telah memakan korban jiwa,” ujar Jokowi dikutip dari tayangan konferensi pers di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Sabtu (31/10/2020) sore.

Menurut Jokowi, pernyataan Macron dapat memecah belah persatuan antar-umat beragama di dunia.

Padahal, saat ini dunia memerlukan persatuan untuk menghadapi pandemi Covid-19.

Jokowi melanjutkan, kebebasan berekspresi yang mencederai kehormatan, kesucian, serta kesakralan nilai-nilai dan simbol agama sama sekali tidak bisa dibenarkan dan harus dihentikan.

“Mengaitkan agama dengan tindakan terorisme adalah sebuah kesalahan besar. Terorisme adalah terorisme,” tutur Jokowi.

“Teroris adalah teroris. Teroris tidak ada hubungannya dengan agama apa pun,” kata dia.

Terakhir, Jokowi menyampaikan bahwa Indonesia mengajak dunia mengedepankan persatuan dan toleransi beragama untuk membangun dunia yang lebih baik.

Dalam konferensi pers tersebut, Jokowi didampingi oleh Wakil Presiden Ma’ruf Amin, para menteri, dan sejumlah perwakilan organisasi keagamaan.

Perwakilan yang hadir antara lain dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Konferensi Wali Gereja imIndonesia (KWI), Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI), Parisadha Hindu Dharma Indonesia (PHDI), Persatuan Umat Buddha Indonesia (Permabudhi), dan Majelis Tinggi Agama Khong Hu Cu Indonesia (Matakin).

Sebelumnya, pernyataan Macron mengenai Islam juga telah memicu kemarahan bagi negara-negara mayoritas Muslim.

Macron menyatakan akan melawan segala bentuk “separatisme Islam” pasca-peristiwa pemenggalan seorang guru bernama Samuel Paty di luar Paris, awal Oktober.

Paty sebelumnya dibunuh karena menunjukkan kartun Nabi Muhammad kepada para muridnya di kelas tentang kebebasan berbicara.

Dalam dua bulan terakhir, terdapat sejumlah insiden berdarah setelah Charlie Hebdo menerbitkan kartun tersebut.

Pertama, penyerangan di dekat kantor Charlie Hebdo pada 24 September; serangan terhadap penjaga kemanan di kantor Konsulat Perancis di Jeddah, Arab Saudi; serta serangan yang menewaskan tiga orang di Nice, Kamis (29/10/2020).

Presiden Minta Tekan Angka Kematian Akibat Covid-19

Zonamakassar.com, Presiden Joko Widodo menginstruksikan jajarannya untuk terus mengupayakan perbaikan dan peningkatan penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia. Sejumlah capaian ditetapkan seperti meningkatkan angka rata-rata kesembuhan pasien, standar pengobatan, hingga perawatan di tempat-tempat isolasi.

Berdasarkan data yang ada, rata-rata kasus aktif Covid-19 di Indonesia saat ini tercatat sebesar 19,97 persen. Lebih rendah daripada rata-rata kasus aktif Covid-19 di dunia.

“Data yang saya terima, per 11 Oktober, rata-rata kasus aktif Covid di Indonesia ini 19,97 persen. Saya kira bagus karena ini lebih rendah dari rata-rata kasus aktif Covid dunia yang mencapai 22,1 persen,” ujar Presiden saat memimpin rapat terbatas untuk membahas laporan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional melalui konferensi video dari Istana Merdeka, Jakarta (12/10/2020).

Jumlah rata-rata kasus aktif tersebut menurun dari 27 September 2020 lalu yang sebesar 22,46 persen. Hal tersebut juga diikuti dengan rata-rata kesembuhan yang per 11 Oktober lalu mencapai angka 76,48 persen yang lebih baik dari rata-rata angka kesembuhan dunia di angka 75,03 persen.

“Karena itu angka rata-rata kesembuhan harus terus diperbaiki, terus ditingkatkan, dengan meningkatkan standar pengobatan baik di rumah sakit, ICU, maupun di tempat-tempat isolasi,” kata Presiden.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara menekankan satu hal agar dapat menekan angka rata-rata kematian akibat Covid-19. Angka rata-rata kematian saat ini tercatat 3,55 persen yang, meski mencatatkan perbaikan dari dua minggu lalu yang sebesar 3,77 persen, masih berada di atas angka rata-rata kematian dunia yang berada di 2,88 persen.

“Ini saya kira tugas besar kita ada di sini, bagaimana angka rata-rata kematian ini bisa ditekan terus. Penting juga menekan kasus-kasus positif dengan terus menyampaikan mengenai pentingnya kedisiplinan terhadap protokol kesehatan,” tuturnya.

Berdasarkan data yang diperoleh Presiden, peningkatan penanganan pandemi Covid-19 ditunjukkan oleh Provinsi Jawa Timur dan Sulawesi Selatan. Hal tersebut diharapkan dapat menjadi contoh-contoh bagi provinsi-provinsi lain untuk mengendalikan pandemi di wilayah masing-masing dengan terus memantau pengendalian secara ketat dan meningkatkan jumlah pemeriksaan, penelusuran, dan perawatan pasien Covid-19.

Kepala Negara, dalam arahannya, meminta agar peta jalan pemberian vaksin Covid-19 sudah dapat dipaparkan dalam minggu ini. Selain itu, dalam dua minggu ke depan, prioritas penanganan pandemi ditujukan pada 12 kabupaten/kota yang memiliki kasus aktif yang cukup tinggi dan menyumbang 30 persen dari total kasus aktif nasional.

“Yaitu di Kota Ambon, Jakarta Utara, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, Kota Jayapura, Kota Padang, Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Pekanbaru, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur,” imbuhnya.

Adapun untuk upaya pemulihan ekonomi nasional, Kepala Negara juga menjelaskan bahwa hingga 7 Oktober lalu, realisasi anggaran untuk klaster bantuan sosial telah mencapai 66 persen, klaster UMKM sebesar 76 persen, dan klaster tambahan subsidi energi yang sudah mencapai angka 94 persen.

Presiden Joko Widodo Naik Motor custom Melintasi Jalan Trans Kalimantan

Zonamakassar.com, Nunukan – Presiden Joko Widodo menjajal jalan perbatasan trans-Kalimantan yang terletak di Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara.

Presiden Joko Widodo (tengah) naik motor custom melintasi jalan Trans Kalimantan di Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, Kamis (19/12/2019).

Kunjungan kerja Presiden ke Kabupaten Nunukan diantaranya untuk meninjau proyek jalan Trans Kalimantan, program padat karya, dan meninjau Pos Lintas Batas Negara Indonesia-Malaysia.

Uniknya, Presiden Jokowi memilih untuk mengendarai sepeda motor custom miliknya saat meninjau jalan tersebut.Moda sepeda motor sengaja dipilih oleh Presiden Jokowi untuk menjajal jalan perbatasan karena menurutnya sensasinya akan lain jika ia menggunakan mobil.

Sepeda motor berwarna hijau tersebut digunakan Presiden menjajal jalan sejauh kurang lebih 11 kilometer.Presiden pun mengaku puas setelah menjajal jalan perbatasan tersebut. Menurutnya, perkembangan pembangunan jalan tersebut sudah sangat baik dan kini tinggal tahap penyelesaian.Hingga saat ini, jalan perbatasan yang telah selesai dibangun mencapai 966 kilometer.

Presiden menyampaikan bahwa pemerintah akan terus menyelesaikan pembangunan jalan perbatasan Indonesia dengan negeri jiran.(Foto: Antara)

Dukung Pertemuan Jokowi-Prabowo, Surya Paloh Legowo Nasdem Tak Masuk Kabinet

Zonamakassar.com, Jakarta – Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengapresiasi pertemuan Presiden Jokowi dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Dia berpandangan momen tersebut membawa kekuatan positif untuk menyelesaikan permasalahan bangsa yang wajib ditangani bersama.

“Intinya pertemuan yang sedemikian rupa itu menurut saya pertemuan yang amat sangat memberikan nilai positif. Saya selalu menyatakan permasalahan bangsa ini begitu kompleks, begitu besar, tak bisa diselesaikan oleh satu kelompok,” ujar Surya usai menjenguk Menko Polhukam Wiranto di RSPAD Jakarta, Sabtu (11/10/2019).

Sebagai salah satu partai koalisi pendukung Jokowi di Pilpres 2019, Surya mengaku sudah legowo bila kelak Partai Gerindra menjadi bagian dari pendukung pemerintah. Semua diserahkan Surya sebagai hak prerogatif presiden.

“Presiden anggap itu perlu dalam kepemimpinanya, silakan. Presiden yang menentukan, beliau memiliki hak dalam menyusun kabinetnya,” tegas Surya, di kutip dari liputan6.com

Mengenai jajaran kabinet, Paloh menyatakan ada atau tidaknya perwakilan partainya di kabinet baru Jokowi tidak akan menjadi soal. Intinya, dukungan partainya tetap tulus tanpa embel-embel.

“Ada di kabinet boleh, engga ada di kabinet juga tidak apa-apa. Tapi dukungan pada Jokowi jalan, sudah jelas,” katamya.

Meski demikian, Surya berjanji partainya akan konsisten tetap on the track dalam mendukung Presiden Jokowi dalam periode keduanya. Dia menegaskan komitmen Partai Nasdem dilakukan tanpa syarat karenanya tatkala ada gerakan preorgatif Jokowi, Surya yakin NasDem tetap mendukung hal tersebut.

“Nasdem harus konsisten, kalau tidak, ada inkonstitensi. Katanya mau dukung tanpa syarat? belum berapa lama sudah berubah pakai syarat. Jadi bagi Nasdem ini tidak masalah,”tuturnya.

Seperti diketahui, Presiden Jokowi kembali bertemu Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto pada Jumat (11/10/2019) kemarin. Prabowo diundang ke Istana Merdeka untuk membahas sejumlah permasalahan negara yang tengah dihadapi. Momen bersejarah ini kemudian ditutup dengan aksi berswafoto keduanya bersama belasan awal media yang meliput agenda tersebut.(*)

Ini Dia 4 Tokoh Dibalik Pertemuan Jokowi-Prabowo

Zonamakassar.com, Jakarta – Pertemuan Presiden terpilih Jokowi dengan Prabowo Subianto, tak lepas dari peran penting sejumlah tokoh. Setidaknya, ada empat tokoh yang kini terungkap menjadi sosok yang dibalik pertemuan keduanya, Sabtu (13/7/2019).

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan (BG), Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Edhy Prabowo adalah sosok yang menjembatani peetemuan Jokowi dan Prabowo. Budi menyebut ketiganya saling kenal dan bersahabat.

“Ada pak Pramono ada pak BG, pak Edhy Prabowo. Itu orang baik semua mereka memang bersahabat ya,” jelas Budi Karya di FX Sudirman Jakarta, Sabtu (13/7/2019).

Budi Gunawan memang tampak mendampingi Jokowi saat bertemu dengan Prabowo, mulai dari Statiun MRT Lebak Bulus hingga makan di FX Sudirman. Mantan Kapolri itu juga turut menyambut kedatangan serta mengantar kepulangan Prabowo.

Pramono Anung sempat mengungkapkan peran BG dalam pertemuan ini. BG, disebut Pramono selalu bekerja senyap. Dia pun senang akhirnya apa yang dikerjakan Budi Gunawan membuahkan hasil.

“Ya pak Budi Gunawan ini kan Ka BIN ya Kepala BIN. Tentunya bekerja tanpa ada suara. Dan alhamdulillah apa yang dikerjakan hari ini tercapai,” kata Pramono di FX Sudirman.

Tak hanya mereka, Wapres Jusuf Kalla (JK) juga disebut punya peran besar di balik pertemuan presiden terpilih Jokowi dan Prabowo Subianto. Hal ini diungkap sendiri oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono.

Terima kasih Pak Jusuf Kalla akhirnya pertemuan Kangmas Joko Widodo Dan Mas Prabowo Subianto bisa terjadi. Ini sebuah langkah awal menuju Indonesia berkerja untuk menuju masyarakat Adil Makmur,” kata Arief kepada wartawan, Sabtu (13/7).

“Pak JK punya peran besar dalam pertemuan Prabowo – Joko Widodo,” sambungnya.

Arief mengaku bahwa dirinya kerap berkomunikasi dengan JK sejak 1 Mei lalu. Poinnya adalah agar apapun hasil Pilpres bisa diterima kedua belah pihak dan kemudian mempersatukan kembali para pendukung 01 dan 02.

Arief menceritakan, pasca keributan demo di Bawaslu tanggal 22 Mei pagi, ia dan JK saling telepon untuk mengatur pertemuan Jokowi dengan Prabowo guna mencairkan suasana setelah kerusuhan 21-22 Mei.

Kemudian, lanjut Arief, sebelum dan sesudah putusan Mahkamah Konstitusi, ia dan JK selalu berkomunikasi guna mencari cara mempertemukan Jokowi dan Prabowo dengan tujuan agar masyarakat bersatu kembali.

“Kemarin Jumat pukul 10 pagi, saya ditelepon Pak JK bahwa sudah saatnya Pak Prabowo bertemu dengan Pak Joko Widodo,” ungkapnya.

JK pun mengusulkan supaya pertemuan tak perlu formal dan tidak membahas politik. Arief kemudian menyampaikan ke Prabowo usulan tersebut.

“Tapi akhir happy ending pertemuan Kangmas Joko Widodo Dan Mas Bowo, kita harus salut dan berterima kasih sama Pak JK,” tutup Arief Poyuono.

Pertemuan Jokowi dan Prabowo sekaligus menegaskan, tidak ada lagi polarisasi dukung mendukung calon presiden dan wakul presiden.

“Saya berharap, para pendukung melakukan hal sama. Tidak ada lagi 01, tidak ada lagi 02, tidak ada lagi yang namanya cebong, tidak ada lagi namanya kampret, yang ada Garuda Pancasila,” kata Jokowi di Stasiun MRT FX Sudirman, Sabtu (13/7/2019).

Senada dengan Jokowi, Prabowo menegaskan, tidak ada lagi rivalitas antar pendukung usai pertemuan keduanya.

“Sudahlah, enggak ada cebong-cebong, enggak ada kampret kampret, semuanya merah putih,” tegas Prabowo.(*)

Ulang Tahun yang ke-58, Ini Harapan Jokowi

Zonamakassar.com, Makassar – Presiden Joko Widodo hari ini genap berusia 58 tahun.

Kepala negara yang lekat sapaan dengan panggilan Jokowi itu lahir pada 21 Juni 1961 di Surakarta.

Jokowi pun kebanjiran ucapan selamat. Akunnya di Instagram juga penuh ucapan selamat dari para followers-nya.

“Terima kasih untuk segala perhatian, doa, dukungan, dan amanah yang tercurah dari seluruh rakyat kepada saya dan keluarga,” ujar Jokowi dalam unggahannya di Instagram, Jumat, 21 Juni.

Suami Iriana itu merasa bersyukur dengan tambahan usianya. Ia pun mengaku tak akan menggelar pesta.

“Selama ini saya tak pernah merayakan hari ulang tahun. Tak perlu ada pesta, kecuali rasa syukur ke hadirat Allah SWT, dan negeri yang menanti kerja bersama kita semua,” ujarnya.

Saat blusukan ke proyek runway ketiga Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, Cengkareng, Banten, siang tadi, Jokowi mengutarakan harapan di hari ulang tahunnya.

“Kita ini harus mulai merenung, apa yang harus kita kerjakan untuk bangsa ini lima tahun ke depan,” ungkap Jokowi.

Tentu bukan berarti yang akan dikerjakan ke depan tidak terencana. Namun berkaca dari pengalaman sebelumnya, kemudian dievaluasi.

Hasil evaluasi itulah yang akan dikerjakan ke depan ini untuk semakin memperbaiki keadaan.

“Yang sudah kita kerjakan 5 tahun lalu, dikoreksi, dievaluasi, kemudian ke depan pasti diperbaiki,” tutup Jokowi. (taq)