Kajati dan Wakil Kajati Sulsel Masuk Daftar Mutasi Jaksa Agung

Zonamakassar.com, Makassar – Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulsel, Firdaus Dewilmar, dan Wakil Kajati Sulsel, Risal Nurul Fitri, dimutasi dari jabatannya.

Keduanya masuk dalam daftar mutasi besar-besaran yang dilakukan Jaksa Agung, S.T. Burhanuddin.

Mutasi itu tertuang dalam Surat Keputusan Jaksa Agung Nomor 28 Tahun 2021 berisi daftar mutasi terhadap 30 PNS di lingkungan Kejaksaan di seluruh Indonesia.

Dalam SK disebutkan, Kajati Sulsel di Makassar, Firdaus Dewilmar, dimutasi ke jabatan baru sebagai Inspektur III pada Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Kejaksaan Agung (Kejagung).

Jabatan Kajati Sulsel baru diserahkan kepada Raden Febrytriyanto yang sebelumnya menjabat Inspektur IV pada Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Kejagung.

Sementara Wakajati Sulsel, Risal Nurul Fitri, dipercayakan menjabat Kajati Gorontalo. Penggantinya Raimel Jesaja yang sebelumnya menjabat Wakajati Sulut di Manado. (*)

Proses Penanganan Kasus Korupsi di PD Parkir Makassar Akan Dipercepat

ZonaMakassar.Com. Makassar – Kepala Kejaksaan Tinggi Sulselbar, meminta penanganan perkara kasus dugaan tindak Pidana Korupsi Direksi PD Parkir Makassar dipercepat dalam penyidikannya.

Hal ini diungkapkan oleh, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulselbar, Tarmizi. Dirinya telah merintahakan penyidik segera melakukan penyidikan terhadap dugaan tindak koruspsi di kubuh direksi PD Parkir Makassar.

“PD Parkir, sudah saya tanda tangani surat perintah penyidikan tinggal tim penyidik membuat scedule rencana penyidikan, saya juga minta sama tim memang agar dipercepat penyelesaian perkara dari PD Parkir ini,” kata Tarmizi di Kantor Kejaksaan Tinggi Sulselbar, Jumat (8/2/2019).

Kata dia, saat ini pihaknya telah mendapat gambaran adanya dugaan tindak korupsi dalam pengelolaan anggaran PD Parkir.

“Perhitungan kita sendiri sudah ada gambaran tinggal adanya indikasi korupsi, tinggal nanti kita minta keauditor yang berwewenang, dari hasil lead sudah diperkirakan ada laporan keuangan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan,” tuturnya.

Kasus PD Parkir Makassar Raya bermula dari adanya hasil audit independen yang menemukan adanya dugaan penyalahgunaan dalam pengelolaan anggaran di PD Parkir Makassar Raya sebesar Rp 1.900.000.000 pada tahun 2008 hingga tahun 2017. (Anca).