CLAT Demoi Kejati Sulsel Minta Periksa Sekprov Terkait Dugaan Korupsi BPNT

Zonamakassar.com, Makassar – Rabu, 23 September 2020 Massa yang mengatasnamakan Celebes Law And Transparency (CLAT) kembali mendatangi Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan mempertanyakan sejumlah kasus dugaan korupsi yang di tanganinya.

Aksi unjuk rasa tersebut merupakan aksi yang ke 7 kalinya yang dipimpin oleh saudara Rey Gunawan, S.H. dengan mengangkat isu yang sama yakni kasus dugaan korupsi BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) Sulawesi Selatan, PDAM Kota Makassar, DAK Kabupaten Bulukumba dan Enrekang, Perusda Kota Palopo, Politani Pangkep & Pajak PBBKB.

Muh. Irvan Sabang, S.H. Ketua Umum Celebes Law And Transparency menilai “bahwa Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan tidak serius dalam menangani perkara yang saat ini kami kawal, dari sejumlah kasus yang ditangani oleh kejati sulsel tak satupun yang mendapat kepastian hukum, ini seolah-olah ada unsur kesengajaan untuk memperlambat proses penanganananya sehingga kami menduga bahwa oknum dari Kejati Sulsel telah bermain mata dengan pelaku yang diduga terlibat dalam kasus yang saat ini kami kawal,” ucapnya.

Salah satu tuntutan para pengunjuk rasa yaitu Kejati Sulsel diminta untuk memanggil dan memeriksa Sekretaris Provinsi Sulawesi Selatan serta para supplier pada kasus dugaan korupsi atau Mark Up anggaran BPNT di wilayah Sulawesi Selatan.

Menurut pengunjuk rasa dalam pernyataan sikapnya, peran sekprov pada penyaluaran BPNT sebagai kordinator tim yang setiap 3 bulan melakukan evaluasi dan koordinasi terhadap para supplier.

Pihak Kejati Sulsel yang menemui massa aksi yakni Irwan Somba menyatakan “kasus ini sementara dalam proses penyelidikan dan sudah ada juga yang sementara penyidikan percayakan kepada kami, kami akan mengususut tuntas kasus yang saat ini kami tangani jika benar-benar terbukti,” katanya.

Sambung Irvan sabang” semoga apa yang di sampaikan oleh bapak bukan suatu kebohongan yang mencoba meyakinkan kami, dari aksi pertama hingga aksi kami yang ke 7 kalinya mendapat tanggapan yang seperti ini terus, tetapi tidak masalah pada intinya kami akan kawal kasus ini sampai benar-banar ada kepastian hukum” tutupnya.(*)

DPD LAN Sulsel TekenĀ  (MOU) Bersama Kajati Sulsel

Zonamakassar.com, – Makassar, menjelang awal pergantian tahun 2020, Lembaga Anti Narkotika Sulawesi Selatan terus melakukan inovasi gebrakan gebrakan yang memicu antusias masyarakat Sulawesi Selatan khususnya warga kota Makassar untuk terlibat dalam aksi nyata bersama DPD LAN SUL-SEL memerangi kejahatan penyalahgunaan narkoba di Sulawesi Selatan.

Kali ini gebrakan yang luar biasa di lakukan oleh lembaga fenomenal ini, yakni DPD Lembaga Anti Narkotika membuat nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MOU) bersama Kejaksaan Tinggi Provinsi Sulawesi Selatan. Jumat (27/12/2019).

Dalam agenda pertemuan sakeral tersebut, turut di hadiri, Ahmad Anggi Raksanjani (ketua DPD LAN Sulsel), Andi Sultan (sekretaris DPD LAN Sulsel) Alimuddin (Kabid WRC), Dr. Firdaus Dewilmar, SH, M.Hum (Kepala Kajati Sulsel), Yudi Indra, G, SH, MH (Asisten Tindak pidana Umum )dan para Kasi Kajati Sulsel

Adapun salah satu isi poin penting nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MOU) yang di teken oleh Ahmad Anggi Raksanjani (KETUA DPD LAN SUL-SEL) bersama Dr. Firdaus Dewilmar, SH, M.Hum (KEPALA KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI SELATAN), yakni kemitraan dalam aksi bersama penanggulangan penyuluhan sosialisasi bahaya narkoba di Sulawesi Selatan.

Pada kesempatan tersebut, Dr. Firdaus Dewilmar, SH, M.Hum (KEPALA KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI SELATAN) turut menyampaikan komentar kepada awak media, “dengan lahirnya Nota Kesepahaman/ Memorandum of Understanding (MOU) antara DPD LAN SUL-SEL DAN KAJATI SUL-SEL, kami yakin ini akan menjadi awal cikal bakal turunnya tingkat kejahatan penyalahgunaan narkotika di Sulawesi Selatan”

Tak luput dari perhatian para awak media, ketua DPD LAN SUL-SEL juga ikut menyampaikan komentar, “Alhamdulillah, ini semua berkat doa seluruh teman teman, saya juga menyampaikan terimakasih banyak kepada kepala kajati SUL-SEL karena telah berkenan dan resmi menjadi menjadi bagian tubuh dari DPD LAN SUL-SEL dengan menjabat sebagai dewan pembina DPD LAN SUL-SEL” Ucap sapaan Bang oki.

Hadiri Launching Smart TP4D, Danny Pomanto: Cegah Terjadinya Penyimpangan Program

ZonaMakassar.com – Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto mengapresiasi Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulselbar yang resmi meluncurkan Smart TP4D di Aula Kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan lantai 8 Jalan Urip Sumoharjo Nomor 244 Makassar, Kamis (21/2/2019).

Danny Pomanto menilai Smart TP4D merupakan bentuk sinergitas dengan pemerintah Kota Makassar untuk mengawal dan mengamankan proyek pembangunan di Makassar.

“Salah satu tugas dan fungsi TP4D adalah melakukan koordinasi dengan aparat pengawasan intern pemerintah untuk mencegah terjadinya penyimpangan yang berpotensi menghambat, menggagalkan dan menimbulkan kerugian bagi keuangan negara,” ucap Danny.

Ia juga menuturkan sebagaimana perintah presiden agar pembangunan daerah dikawal, melalui Smart TP4D ini semua proyek yang sudah terline up, mulai dari awal, proses tender sampai penagihan semua terpantau.

Sistem yang diinisiasi Kejaksaan Negeri Makassar ini diharapkan mampu menopang upaya Pemkot Makassar menciptakan pemerintahan yang bersih dan transparan.

“TP4D berperan dalam mengawal, mengamankan dan mendukung keberhasilan jalannya pemerintahan dan pembangunan melalui upaya-upaya pencegahan atau preventif dan persuasif,” bebernya.

Selain itu, TP4D hadir juga untuk memaksimalkan kerja Tim Pengawal Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah dengan memantau progres dan riwayat proyek secara real time. Sistem ini juga mampu diintegrasikan dengan Smartcity yang telah ada di Balaikota Makassar.

Sementara itu, Kepala Kejari Makassar, Dicky Rachmat Raharjo mengungkapkan Smart TP4D digagas TP4D adalah bagian tahapan kegiatan yang dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maupun Satuan Kerja.

Tidak hanya dilaporkan ke APIP dimana untuk pelaporannya dapat dilakukan melalui aplikasi yang berbasis android yang akan diolah oleh sistem untuk mengetahui progres yang sudah dicapai apakah telah sesuai dengan jadwal yang ditentukan atau tidak.

Kejati Sulsel Bidik Tersangka Kasus Korupsi Anggaran PD Parkir Makassar

ZonaMakassar.Com, Makassar – Tim Penyidik bidang Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kejati Sulsel) terus mendalami keterangan saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pengelolaan anggaran di lingkup Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya (PD Parkir Makassar Raya).

Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kejati Sulsel) Tarmizi mengatakan, sudah 10 orang saksi yang diperiksa. Dalam pengelolaan anggaran ditemukan unsur dugaan perbuatan melawan hukum.

Ada sekitar miliaran uang yang tidak bisa dipertanggungjawabkan dalam pengelolaan anggaran sejak tahun 2008 hingga 2017. Sehingga statusnya ditingkatkan ke tahap penyidikan.

“Nah, PD Parkir ini kan tentu ada badan hukumnya yah. Siapa pimpinannya, siapa bendaharanya. Semua akan diperiksa dan harus ada yang bertanggungjawab secara pidana sebagai tersangka. Itu tujuan dari tahap penyidikan,” jelas Tarmizi, Jumat (15/2/2019).

Ia memastikan penyidikan kasus ini akan berjalan maksimal. Dimana sejak tahap penyelidikan telah ditemukan gambaran perbuatan melawan hukum. Setelah melalui ekspose, kasus ini diyakini memenuhi unsur ditingkatkan ke tahap penyidikan.

Diketahui penyelidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan anggaran pada Perusahaan Daerah (PD) Parkir Makassar Raya kota Makassar bermula dari adanya hasil audit independen yang menemukan adanya dugaan penyalahgunaan anggaran di PD Parkir Makassar Raya sebesar Rp 1.900.000.000 pada tahun 2008 hingga tahun 2017.

Berdasarkan hal tersebut, tim bidang Pidana Khusus Kejati Sulsel turun menyelidiki kasus PD Parkir Makassar Raya itu dengan dilengkapi surat perintah penyelidikan dari Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kejati Sulsel) bernomor Print-560/R.4/Fd.1/11/2018 tanggal 19 November 2018.