Kemendagri Tunjuk Andi Sudirman Sulaiman Plt Gubernur Sulsel

Zonamakassar.com, Makassar – Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap dan gratifikasi oleh KPK pada Minggu (28/2/2021) dini hari.

Nurdin Abdullah kini ditahan di Rumah Tahanan KPK. Atas tertahannya NA, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pun langsung menunjuk Wakil Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur untuk mengantisipasi stagnansi roda pemerintahan di Pemprov Sulsel.

Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Akmal Malik mengatakan, pihaknya perhari ini Minggu (28/2/2021) akan langsung menugaskan Andi Sudirman Sulaiman untuk menggantikan Nurdin Abdullah yang tengah terseret kasus hukum.

“Kalau ditahan, tentunya kita merujuk pada ketentuan pasal 65 uu 23 tahun 2014. Artinya, Kalau ditahan kan beliau tidak bisa melaksanakan tugas-tugasnya, sehingga hari ini kita langsung menugaskan wakil gubernur sebagai pelaksana tugasnya,” jelas Akmal kepada sulsel.poskota.co.id dalam sambungan Telepon, Minggu (28/2/2021).

Menurut Akmal, Wakil Gubernur ASS akan memegang kendali Pemprov Sulsel sampai ada putusan resmi dari pengadilan ihwal kasus yang membelit NA.

“Kalau dia terdakwa dia diberhentikan sementara dulu, kan kta hormati proses hukum. Kalau sudah inkrah baru diberhentikan,” lanjutnya.

Lebih jauh menurut Akmal, berdarkan prosedur yang ada, ASS tidak serta merta bisa ditetapkan sebagai gubernur defenitif bila Nurdin Abdullah inkrah ditetapkan bersalah di pengadilan, melainkan harus melalui proses yang panjang.

“Yah semua ada prosedurnya, pasti nanti DPRD mengusulkan dulu berdasarkan salinan putusan pengadilan, nanti DPRD mengusulkan ke Presiden melalui Menteri,” tutupnya.

Iqbal Suhaeb Sebut Penghargaan Implementasi SIPD Jadi Motivasi Melayani Rakyat

Zonamakassar.com, Makassar – Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar berhasil meraih anugerah implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI.

Piagam penghargaan diserahkan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Tjahjo Kumolo kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Makassar dr Hadijah Iriani di Ballroom Hotel Grand Paragon, Jakarta, Selasa (15/10/2019).

Makassar di bawah kepemimpinan Penjabat Wali Kota Makassar Iqbal Suhaeb dinilai telah berhasil mengintegrasikan perencanaan dan penganggaran berbasis eleltronik ke dalam SIPD.

SIPD adalah sistem informasi yang memuat sistem perencanaan pembangunan daerah dan sistem keuangan daerah, serta sistem pemerintahan daerah yang lain, termasuk sistem pembinaan dan pengawasan pemerintahan daerah.

Implementasi SIPD didasarkan pada terbitnya Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 yang secara otomatis mencabut Permendagri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah.

“Diharapkan seluruh pemerintah daerah segera menyesuaikan dan mengikuti arah Permendagri yang baru,” kata Mendagri Tjahjo Kumolo.

Kepala Bappeda Makassar Hadijah Iriani menyebutkan, Makassar telah menerapkan sistem informasi pembangunan daerah yang kemudian berubah menjadi SIPD dalam perencanaan pembangunan daerah.

“Penghargaan ini adalah keberhasilan seluruh SKPD yang pasti prestasi kota Makassar harus terus dipertahankan bahkan ditingkatkan. Tentu jangan lupa arahan penjabat wali kota yang utama,” ucapnya.

Penjabat Wali Kota Makassar Iqbal Suhaeb menyampaikan suka cita, dan rasa terima kasihnya kepada seluruh jajaran pemerintahannya yang kembali membuktikan jika Makassar bisa berprestasi.

“Alhamdulillah. Penghargaan ini memacu kita semakin termotivasi untuk menjadi pemerintah yang melayani rakyatnya. Terima kasih dukungan seluruh masyarakat dan jajaran pemerintah kota Makassar,” sebutnya.

Hujan prestasi yang kini diraih lanjutnya, tidak boleh membuat jajaran pemerintah kota Makassar berpuas diri, namun harus disikapi dengan meneguhkan komitmen sebagai pelayan masyarakat.

Makassar Raih IGA 2019, Mendagri: Inovasi Daerah Permudah Birokrasi

Zonamakassar.com, Makassar – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) menyerahkan penghargaan Innovative Goverment Award (IGA) 2019 kepada sejumlah pemerintah daerah, salah satunya kota Makassar.

Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar sendiri berhasil meraih IGA 2019 kategori kota terinovatif dari Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI.

Selain Makassar ada delapan kota lainnya di Indonesia yang meraih penghargaan serupa yakni, Bogor, Cimahi, Bandung, Magelang, Surakarta, Malang, Bontang, dan Denpasar.

Penghargaan diserahkan Menteri Dalam Negeri RI Tjahjo Kumolo kepada Penjabat Wali Kota Makassar Iqbal Suhaeb disaksikan Kepala BPP Kemendagri RI Dodi Riyadmadji, dan kepala daerah se Indonesia di hotel Borobudur, jalan Lapangan Benteng Selatan, Jakarta Pusat, Senin (7/10/2019) malam.

Kepala BPP Kemendagri RI Dodi Riyadmadji menyebutkan penghargaan IGA tahun 2019 merupakan bentuk apresiasi pemerintah pusat kepada kabupaten, kota, dan provinsi yang dinilai berhasil menghadirkan inovasi serta berprestasi dalam aspek kepemimpinan birokrasi dan sosial.

Ada empat kategori yang dikompetisikan tahun ini yakni, kategori daerah perbatasan (3 kabupaten), dan daerah tertinggal (2 kabupaten). Kategori kabupaten terinovatif (10 kabupaten), kota terinovatif (9 kota), dan provinsi terinovatif (5 provinsi).

“Visi inovasi daerah ke depan memang harus dapat mewarnai setiap gerakan pembangunan di seluruh Indonesia. Membangun inovasi juga sebagaimana yang selalu diharapkan oleh bapak Jokowi, di mana filosofi inovasi yang dapat memangkas jalur birokrasi, memangkas penggunaan waktu, dan biaya,” kata Mendagri Tjahjo Kumolo dalam sambutannya.

Penjabat Wali Kota Makassar Iqbal Suhaeb, usai menerima penghargaan menyampaikan terima kasih atas apresiasi pemerintah pusat terhadap pemerintahannya.

Ia juga menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh jajaran pemerintah kota Makassar yang telah menunjukkan soliditas, kekompakan, dan kinerja terbaik hingga berbuah penghargaan.

“IGA 2019 menjadi penunjuk arah bagi pemerintah untuk bekerja maksimal menghadirkan pemerintahan yang melayani masyarakat,” kata Iqbal.

Tahun ini adalah tahun ke tiga Makassar mengikuti kompetisi IGA. Ada 109 karya inovasi dari berbagai SKPD lingkup Pemkot Makassar yang disertakan dalam kompetisi ini.

Penilaian berjenjang telah dilalui Pemkot Makassar mulai dari mengunggah inovasi ke sistem indeks inovasi daerah, menerima peninjauan lapangan oleh tim BPP Kemendagri RI hingga presentasi di hadapan tim penilai IGA 2019.

Di antara 109 karya inovasi yang diikutkan, ada sejumlah inovasi yang menjadi andalan kota Makassar diantaranya, Labinov Beken (Laboratorium Berbasis Kemitraan) dari Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang).

Shelter Warga dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), Smart Auditing dari Inspektorat, Kupas Tas dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta Sikamaseta (Sistem Informasi Kepedulian Masyarakat Miskin Elektronik Data) dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).

Raih Penghargaan IGA 2019, Iqbal Suhaeb: Hasil Soliditas OPD

Zonamakassar.com, Makassar – Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar kembali meraih penghargaan Innovative Government Award (IGA) 2019 dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI.

IGA 2019 adalah sebuah ajang kompetisi inovasi di bidang tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, dan inovasi lainnya yang melibatkan kabupaten, kota, dan provinsi se Indonesia yang dihelat oleh Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI.

Kabar keberhasilan Makassar diperoleh dari formulir berita yang dikirimkan Kemendagri RI tertanggal 3 Oktober 2019 yang ditandatangani Kepala BPP Kemendagri RI Dodi Riyadmadji.

Dalam formulir itu dituliskan, bapak Kemendagri berkenan memberikan penghargaan pemerintah daerah inovatif yang akan dilaksanakan pada Senin, 7 Oktober 2019, pukul 19.00 WIB di hotel Borobudur, jalan Lapangan Benteng Selatan, Jakarta Pusat.

Makassar bersama delapan kota lainnya di Indonesia yakni Bogor, Cimahi, Bandung, Magelang, Surakarta, Malang, Bontang, dan Denpasar berhasil meraih penghargaan IGA 2019.

“Alhamdulillah. Keberhasilan ini tak lepas dari usaha bersama, soliditas, dan kekompakan seluruh SKPD lingkup Pemkot Makassar yang tak pernah lelah menunjukkan kinerja terbaiknya kepada publik (masyarakat),” kata Iqbal Suhaeb, Sabtu (5/10/2019).

Diketahui, tahun ini adalah tahun ke tiga Makassar mengikuti kompetisi IGA. Ada 109 karya inovasi dari berbagai SKPD lingkup Pemkot Makassar yang disertakan dalam kompetisi ini.

Penilaian berjenjang telah dilalui Pemkot Makassar mulai dari mengunggah inovasi ke sistem indeks inovasi daerah, menerima peninjauan lapangan oleh tim BPP Kemendagri RI hingga presentasi di hadapan tim penilai IGA 2019.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar dr Hadijah Iriani berharap prestasi ini dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan di tahun berikutnya.

“Prestasi ini tak lepas dari arahan dan bimbingan pak wali,” kata dr Iriani.

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kota Makassar Nielma Palamba menyampaikan, penghargaan IGA 2019 yang berhasil diraih Makassar menunjukkan semakin meningkatnya kuantitas dan kualitas inovasi di jajaran Pemkot Makassar.

“Juga karena memenuhi semua indikator yang sudah ditetapkan, dan Pemkot Makassar mampu mempertahankan WTP tahun ini sebagai salah satu indikator penilaian,” imbuhnya.

Diantara 109 karya inovasi yang diikutkan, ada sejumlah inovasi yang menjadi andalan kota Makassar diantaranya, Labinov Beken (Laboratorium Berbasis Kemitraan) dari Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang).

Shelter Warga dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), Smart Auditing dari Inspektorat, Kupas Tas dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta Sikamaseta (Sistem Informasi Kepedulian Masyarakat Miskin Elektronik Data) dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).

Koordinasi dengan Kemendagri, Dua Nama Menguat Jadi Calon Pj Wali Kota Makassar

ZonaMakassar.com – Jelang berakhirnya masa kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto dan Syamsu Rizal mulai mencuat sejumlah nama yang akan menjadi Penjabat (Pj) Wali Kota Makassar.

Setidaknya dua sosok sudah mulai disebut-sebut akan mengisi jabatan Pj Wali Kota Makassar. Dua nama tersebut yakni Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Sulsel Andi Arwien Aziz dan Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Sulsel Irman Yasin Limpo.

Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah mengaku dirinya telah menemui Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk membahas persiapan siapa yang akan ditunjuk menjadi Pj Wali Kota Makassar.

Nurdin mengatakan, hasil tersebut dirinya telah diberikan kewenangan penuh selaku Gubernur menentukan siapa pejabat Pemprov Sulsel, yang akan direkomendasi menjadi PJ Walikota Makassar. Hingga pilwalkot ulang yang rencananya 2020.

“Jadi soal (Pj) Wali Kota diserahkan sepenuhnya ke pak gubernur. Ini akan kita urus paling satu hari selesai kok, jangan terlalu buru- buru lah,” ujarnya saat ditemui di kantor Gubernur Sulsel, Jumat (15/3/2019).

Sebelumnya, ada dua nama pejabat lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel yang menyeruak cocok mengisi jabatan Pj Wali Kota Makassar tersebut. Seperti yang diungkapkan DPRD Makassar rekomendasi nama Kepala BPKD Sulsel Andi Arwien Aziz, nama lainnnya adalah Adik Mantan Gubernur Sulsel dua priode Irman Yasin Limpo.

“Kalau saya begini, semuanya layak. Tapi kita lihat bahwa kota Makassar ini harus orang yang memang punya konsep kota yang bagus. Coba lihat tuh macet, pedestrian kita, parkir,” ucapnya.

“Untuk sementara, tentu kita bicarakan dulu duduk bersama semua unsur harus kita dengarkan seperti ini kebutuhan baru kita tentukan orangnya,” pungkasnya.

Ditegur Kemendagri, Bupati Tana Toraja Langsung Tunjuk Plt Kepala Dinkes

ZonaMakassar.com – Bupati Tana Toraja, Nicodemus Biringkanae akhirnya merivisi pengangkatan dirinya sendiri sebagai Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Tana Toraja karena dianggap maladministrasi.

Setelah dipanggil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Nicodemus akhirnya menunjuk Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Tana Toraja, Yunus Sirante menjadi Plt Kepala Dinkes Tana Toraja. Hal tersebut berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Tana Toraja dengan nomor 820-41/BKPSDM/III/2019.

Sebelumnya, Kepala Pusat Penerangan (Puspen) Kemendagri, Bahtiar mengungkapkan, bahwa sejatinya jabatan Kepala Dinkes adalah jabatan ASN yang diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

“ Jabatan tersebut, hanya dapat diisi oleh PNS, baik sebagai pejabat definitif maupun sebagai Plt atau Plh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan”, ujarnya.

Bahtiar menegaskan, posisi Bupati adalah jabatan politik yang tidak dapat menduduki jabatan baik sebagai Penjabat sementara (Pjs), Plt maupun Plh pada jabatan ASN.

“Seyogyanya Bupati Tana Toraja hati-hati membuat kebijakan diluar ketentuan peraturan perundang-undangan. Karena tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai mal-administrasi. Tidak ada satu alasanpun, keadaan mendesak atau keadaan luar biasa yg memungkinkan yang bersangkutan melakukan diskresi diluar hukum untuk kasus Plt Kepala Dinkes, sehingga terpaksa jabatan tersebut harus dijabat oleh dirinya yg juga adalah Kepala Daerah. Masih tersedia cukup banyak pejabat Pemkab Tator yg dapat ditunjuk sbg PLT atau PLH,” jelas Bahtiar.

Atas keputusan tersebut, Kemendagri pun memanggil Bupati Tana Toraja untuk menyelesaikan polemik rangkap jabatan tersebut. Berdasarkan dari hasil rapat setelah mendengar masukan dari masing masing Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel dan Pemkab Tana Toraja maka Ditjen Otda melakukan komunikasi langsung dengan Bupati Tana Toraja agar mencabut Surat Perintah yang menunjuk Bupati selaku Plt Kadis Kesehatan.

Kemajuan Perizinan di DPM-PTSP Makassar Dipuji LPPD Kemendagri

ZonaMakassar.com – Perizinan kota Makassar mendapatkan apresiasi dari Tim Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) saat melakukan penilai Common Sense LPPD di Gedung PTSP Bintang Lima kantor Balai Kota Makassar, Kamis (14/2/2019).

Direktur Evaluasi Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah, Drajat Wisnu mengatakan menlihat adanya perubahan drastis dalam pelayanan perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Makassar.

“PTSP Makassar sudah jauh berbeda 360 derajat dari yang sebelumnya. Semoga pelayanan yang diberikan juga menjadi maksimal dan semakin lebih baik lagi,” kata Drajat, Kamis (14/02/2019).

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala DPM-PTSP Makassar, Firman H Pagarra mengatakan, apa yang disampaikan Direktur Evaluasi Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah merupakan bukti jika pelayanan perizinan di Kota Makassar berjalan on the right track.

“Alhamdulillah bapak Direktur Drajat dan rombongan sangat puas dengan adanya gedung PTSP Bintang Lima beserta pelayanan prima di bidang perizinan. Ini membuktikan bahwa inovasi Pemerintah Kota Makassar dibawah kepemimpinan Bapak Danny Pomanto berjalan “on the right track”, dan semoga Makassar tahun ini meraih kembali juara pada LPPD,” singkatnya.

Diketahui, Kota Makassar mendapatkan tanda kehormatan LPPD, untuk menggelar kegiatan selama empat hari. Kembali dikemukakan Direktur Tim Common Sense Kemendagri, Drajat Wisnu Setiawan bahwa Makassar tidak perlu di ragukan terkait penyelanggaraan pemerintah.

“Makassar sejak 2015 hingga 2017 berada di peringkat 10 besar Nasional. Kami hanya perlu mengumpulkan bukti-bukti di lapangan untuk memberikan Parasamya Purnakarya Nugraha,” ungkap Drajat.