Raih Top 45 Inovasi Pelayanan publik, Iqbal Suhaeb: Tantangan Pemkot di Masa Depan

Zonamakassar.com, Makassar – Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar dalam satu hari ini berhasil meraih dua penghargaan dari pemerintah pusat. Sebelumnya Pemkot Makassar mendapatkan penghargaan Implementasi SIPD dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Kali ini, Pemkot Makassar juga mendapatkan penghargaan Top 45 Inovasi Pelayanan Publik tahun 2019 dari Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB). Penghargaan diserahkan secara langsung oleh Wakil Presiden (Wapres) RI, Jusuf Kalla kepada Penjabat (Pj) Wali Kota Makassar M Iqbal Suhaeb di Istana Wapres RI, Selasa (15/10/2019).

Top 45 Inovasi Pelayanan Publik 2019 ini terdiri dari 8 kementerian dengan 9 inovasi, 4 lembaga sebanyak 4 inovasi, 5 provinsi dengan 5 inovasi, 16 kabupaten dengan 17 inovasi, 9 kota sebanyak 9 inovasi, dan 1 BUMN dengan 1 inovasi.

“Banyak kemajuan yang dilakukan pemerintah daerah untuk berinovasi dalam kerangka melakukan efisiensi dan efektifitas di bidang pelayanan publik,” kata Menteri PANRB RI Syafruddin.

Kompetisi inovasi pelayanan publik merupakan perwujudan gerakan One Agency One Innovation yang dimotori Kementerian PANRB RI. Kompetisi yang bisa diikuti oleh seluruh instansi pemerintah ini diselenggarakan sebagai pembinaan inovasi pelayanan publik dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.

Tujuannya adalah pemberdayaan, pembelajaran, dan pengembangan untuk menyebarluaskan ide kreatif, gagasan, dan terobosan pelayanan publik di Indonesia guna percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Wapres JK dalam sambutannya mengatakan, inovasi merupakan keniscayaan bagi pemerintah daerah dalam menjawab dinamika yang berkembang.

“Sehingga daerah sedapat mungkin membuat terobosan positif dalam menjawab perkembangan tersebut dengan membuat dan menciptakan inovasi,” ujarnya.

sementara itu, Pj Wali Kota Makassar Iqbal Suhaeb merasa bersyukur dan berterima kasih kepada pemerintah yang telah memberikan apresiasi dan penilaian positif terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di Pemkot Makassar.

“Sekaligus penghargaan ini merupakan tantangan untuk menciptakan inovasi lebih berkualitas di masa yang akan datang,” ucapnya.

Kepala Balitbang Makassar Nielma Palamba mengatakan Labinov Beken merupakan upaya Balitbang Kota Makasar untuk membantu OPD dalam membuat, mengkaji, input data serta melakukan supervisi, monitoring dan bimbingan teknis dalam mengaplikasikan sebuah inovasi.

“Labinov Beken juga berfungsi sebagai inkubator inovasi,” sebutnya.

Di Depan Tim Kemenpan-RB, Iqbal Suhaeb Jelaskan Keunggulan Labinov Beken

Zonamakassar.com, Makassar – Penjabat (Pj) Wali Kota Makassar, Iqbal Suhaeb menerima kunjungan Tim Evaluasi dan Observasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) di Laboratorium Inovasi, Menara Balai Kota, Rabu (7/8/2019).

Kunjungan Tim Kemenpan RB untuk evaluasi dan verifikasi lapangan inovasi dari Balitbangda Kota Makassar yaitu Laboratorium Inovasi Berbasis Kemitraan (Labinov Beken) yang telah masuk dalam TOP 99 dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (Sinovik) untuk Top 45 Tahun 2019.

Dihadapan tim verifikasi, Iqbal Suhaeb menjelaskan sebagai laboratorium inovatif berbasis kemitraan. Labinov mengumpulkan best practise dari berbagai stake holder yang ada, begitu juga dari pemerintah daerah atau masyarakat umum dari berbagai daerah Kawasan Timur Indonesia.

Menurutnya, Labinov Beken juga bermitra dengan berbagai stakeholder, baik dari dalam maupun luar negeri seperti dengan United Nations Development Program (UNDP), Yayasan Bakti, Pulse Lab Jakarta, Lembaga Administrasi Negara (LAN), Kemenristekdikti beserta lembaga perguruan tinggi dari berbagai daerah.

“Labinov Beken sudah kami presentasikan di Kemenpan RB saat Labinov Beken mewakili Kota Makassar pada Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2019 pada bulan Mei lalu di Jakarta,” ujarnya.

Sementara itu, Fika Zaviera Remalia bersama Zakaria Wahab dari Kemenpan RB melakukan tanya jawab seputar evaluasi pemanfaatan Labinov Beken. Tanya jawab tentang bagaimana implementasinya dalam menghasilkan inovasi yang bermanfaat bagi pelayanan publik kepada masyarakat dengan tidak berbasis bisnis ataupun profit.

Hadir dalam kesempatan tersebut Kepala Balibangda Kota Makassar Aryati Puspa, Kepala Laboratorium Inovasi Khairil Anwar, Kepala bidang Pengembangan Inovasi dan Teknologi Lasmana.

Dinas PU Makassar Hadiri Evaluasi Reformasi Birokrasi dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja 2019

Zonamakassar.com, Makassar – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) menggelar Evaluasi Reformasi Birokrasi 2019 dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja 2019 pada Pemkot Makassar, Rabu (31/7/2019). Dalam rapat ini hadir pula Dinas Pekerjaan Umum (PU) Makassar.

Humas Dinas PU Makassar, Hamka Darwis mengatakan dalam rapat yang digelar, perwakilan Kemenpan-RB menanyakan terkat progres implementasi rekomendasi penilaian pada tahun lalu.

Ia mengatakan Kemenpan-RB ingin melihat Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar menjalankan program e-Goverment, apakah benar-benar dimanfaatkan atau tidak.

” Pak Raka meminta agar kota menyiapkan 100 orang sebagai responden dalam penilaian PMPRB,” sebutnya.

Kepala Inspektorat Kota Makassar, Zainal Ibrahim, harus mampu menjelaskan road map serta sasaran strategis kinerjanya.

“Kepala OPD harus mampu menjelaskan sasaran strategis kinerja instansinya. Kami di Inspektorat akan melakukan beberapa reviu terkait produk-produk perencanaan masing-masing ODP berdasarkan amanat undang-undang,” ungkap Zainal Ibrahim, saat Evaluasi Reformasi Birokrasi 2019 dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja 2019, Rabu (31/7/2019).

Lebih lanjut, dia menjelaskan, perlunya rasionalisasi program dan kegiatan dalam dokumen perencanaan dan anggaran daerah sehingga dapat mencapai efisiensi dan efektivitas anggaran.

Sebagai informasi, nilai SAKIP 2018 Pemkot Makassar berada di posisi teratas yakni 67,92 poin, melampaui Pemprov Sulsel yang berada di angka 64,28 poin. Menyusul Pemkab Gowa dan Sinjai, masing-masing 62,80 dan 62,12 poin.

Untuk memudahkan review, Zainal Ibrahim meminta agar SKPD memaksimalkan pemanfaatan aplikasi e-Government. Selain itu pengoptimalan penginputan e-SAKIP Reviu serta Penilaian Lembar Kerja Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (LKE PMPRB) harus dilakukan.

“Sebagaimana amanah dari Permendagri 86 Tahun 2017 dan Permendagri No 10 Tahun 2018 kita akan melakukan beberapa tahapan reviu tehadap Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah,” ujarnya.

Di Depan Tim Penilai, Iqbal Suhaeb Kenalkan Program Labinov Beken

Zonamakassar.com, Makassar – Penjabat (Pj) Wali Kota Makassar M Iqbal Suhaeb memaparkan inovasi program unggulan di depan tim penilai ajang Top 99 Kompetisi Pelayanan Publik 2019 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) RI.

Di ajang tersebut, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Makassar turut serta mempresentasikan inovasi yang dinamai Laboratorium Inovasi Berbasis Kemitraan (Labinov Beken), Jumat (5/7/2019).

Di hadapan dewan juri, Iqbal S Suhaeb memaparkan keunggulan Labinov Beken. Inovasi ini berfungsi sebagai penghubung dan wadah bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Perusahaan Daerah, dan masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menerima pendampingan dari berbagai pihak yang bermitra (penta helix) dengan Labinov Beken untuk merancang, melakukan proses riset, inkubasi, dan menguji solusi.

“Labinov Beken menggunakan konsep 5D, yakni drum up, diagnose, design, delivery dan display. Novelty (kebaruan) yang terdapat pada Labinov Beken yakni dilengkapi dengan ruangan representatif yang diperuntukkan tidak hanya bagi SKPD dan Perusada, melainkan juga bagi dunia usaha, media, masyarakat dan lembaga kemasyarakatan lainnya dalam mengembangkan kreativitas yang nantinya menjelma menjadi living lab yang dapat bernilai komersil serta menjadi wadah stimulan bagi lahirnya entrepreneur-entrepreneur baru,” papar Iqbal Suhaeb.

Labinov Beken disebut juga berbasis kemitraan karena dalam pelaksanaannya bermitra dengan berbagai pihak, di antaranya United Nations Development Program (UNDP), Yayasan Bakti, Pulse Lab Jakarta, Lembaga Administrasi Negara (LAN), dan Kemenristekdikti serta lembaga perguruan tinggi yang ada di Kota Makassar.

Di sisi lain, dalam melaksanakan operasionalnya, Labinov Beken didukung dengan anggaran yang bersumber dari APBD dan kemitraan lainnya yang diperkuat dengan Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 41 Tahun 2019 tentang Laboratorium Inovasi Daerah.

Labinov Beken merupakan program yang bersifat pendampingan, asistensi, dan fasilitasi terhadap semangat dan aksi nyata dalam berinovasi menggunakan pendekatan cara berpikir kreatif dan praktis serta berpusat pada manusia dalam memecahkan masalah.

“Esensi dari design thinking adalah menggabungkan empati, kreativitas, dan pikiran rasional dalam pemecahan masalah. Dengan pendekatan ini diharapkan hadir sebuah solusi kreatif dan inovatif yang berbasis kebutuhan manusia (warga) untuk permasalahan yang dihadapi oleh Kota Makassar,” terang Iqbal.

Di samping itu, dengan menggunakan konsep 5D, maka seluruh proses kelahiran inovasi akan bermuara pada diseminasi inovasi, salah satunya berupa pengorbitan inovasi melalui pameran atau dengan mengikutkan kompetisi. Inovasi-inovasi tersebut bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam melaksanakan sistem kerja, Labinov Beken menerapkan empat pendekatan laboratorium kolaboratif, laboratorium kebijakan interaktif, laboratorium kemitraan, dan laboratorium transformatif. Pendekatan itu dilakukan dengan pelibatan penta helix, yaitu pemerintah, akademisi, pelaku bisnis, media, dan komunitas masyarakat seperti start-up dan LSM.

Kepala Balitbangda Makassar, Suwikyo mengatakan sebelum adanya Labinov Beken, inovasi yang terdapat pada Pemerintah Kota Makassar, khususnya yang berada di setiap SKPD tidak terkoordinir, cenderung berjalan sendiri -sendiri, tidak ada pendampingan dalam pengembangannya, dan belum ada wadah yang dapat menjadi tempat dalam melakukan inkubasi terhadap inovasi-inovasi tersebut.

“Setelah dibentuknya laboratorium inovasi sejak tahun 2017 telah dilakukan pendataan dan pendampingan inovasi sebanyak 142 inovasi, tahun 2018 berjumlah 185 inovasi, dan sampai saat ini (Juni 2019) sebanyak 218,” rinci Kaban Suwiknyo.

Inovasi tersebut beberapa di antaranya berhasil menjuarai lomba inovasi baik skala provinsi, nasional maupun internasional, seperti Home Care penghargaan Sinovik Tahun 2016, Lorong Sehat (Longset) dan Dongeng Keliling (Dongkel) Tahun 2017. Inovasi Pete-pete Anak Sekolah (Pasikola) pada kategori smart mobility of transportation.

Wujudkan Mal PTSP, DPM-PTSP Makassar Hadiri Rakor dengan Kemenpan RB

ZonaMakassar.Com,Makassar -Pelaksana Tugas Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PM-PTSP) Firman Hamid Pagarra menghadiri rapat koordinasi nasional Mal Pelayanan Publik, di kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) Jakarta, Rabu (27/3/2019).

Firman sapaan akrab Firman Pagarra mengatakan, penekanan Kemenpan RB perihal pentingnya kabupaten/kota agar memiliki mal pelayanan publik telah dijalankan oleh pemerintah kota Makassar dalam bentuk PTSP Bintang Lima.

“Alhamdulillah, Makassar sendiri sudah memiliki Gedung PTSP Bintang Lima yang nantinya akan menjadi Mall Pelayanan Publik. Saat ini di gedung PTSP Bintang Lima sudah melayani berbagai jenis layanan publik lainnya (pdam, bpjs, ktp kk akte lahir dan pembayaran pajak kendaraan bermotor),” kata Firman.

Rakornas MPP juga dirangkaikan dengan penandatangan Memorandum of Understanding (MoU) antara Kemenpan RB dengan seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia.

“Rakornas MPP ini bertujuan menyamakan persepsi bagi seluruh kepala dinas PM PTSP se-Indonesia, bagaimana menjadikan pelayanan publik yang tergabung dalam Mall pelayanan publik,” pungkasnya.