Bappeda Makassar Gelar Forum Konsultasi Publik, Usulan Masyarakat Jadi Prioritas

ZonaMakssar.com – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar menggelar Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Makassar tahun 2020 di Karebosi Condotel Hotel Makassar, Senin (25/2/2019).

Asisten III Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah kota Makassar, H. Baso Amiruddin mengatakan bahwa hal ini merupakan bentuk tanggungjawab dari seluruh jajaran pemerintah kota Makassar terhadap keberlangsungan proses perencanaan pembangunan di Kota Makassar.

“Pelaksanaan pembangunan diharapkan dapat memberikan jawaban terhadap berbagai permasalahan pembangunan, sehingga kelak dapat berjalan dengan efektif dan efisien,” ucap Amiruddin.

Ia berharap agar seluruh peserta forum dapat berpartisipasi aktif pada seluruh rangkaian legiatan ini.

“Semua harus aktif, sehingga forum ini dapat optimal menghasilkan rumusan yang akan disepakati dan di tandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah serta perwakilan masyarakat yang hadir,” jelasnya.

Kepala Bappeda Kota Makassar, A. Khadijah Iriani juga mengatakan bahwa forum konsultasi publik ini merupakan bagian dari penyusunan RKPD 2020/2021 Kota Makassar.

“Kita mulai dari tahapan perencanaan itu mulai dari tingkat musrenbang kelurahan, kecamatan, nanti kita akan masuk kepada musrenbang kota,” ucap Iriani.

Ia juga menambahkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tidak terbentuk karena pada tahun 2020 tidak ada pemenang (Kotak Kosong).

“Rancangan RKPD itu berdasarkan pada RPJPD kota Makassar dan RPJMD provinsi sulawesi selatan dan berbagai hal yang belum dilaksanakan diakhir masa RPJMD 2019, itu merupakan dasarnya kita untuk rencana penyusunan reencana kerja pemerintah daerah tahun 2020/2021,” jelasnya.

Ia juga menyayangkan jika ada SKPD yang tidak hadir pada forum ini karena merupakan forum konsultasi publik dengan tingkat yang lebih tinggi.

“Jadi wacana-wacana yang belum tercover pada saat itu yah ini saatnya kita konsultasikan. Apakah sudah sesuai dengan usulan-usulan masyarakat dan pedoman-pedoman yang akan kita laksanakan,” tegasnya.