Pemkot Makassar Lanjutkan Pembatasan Jam Malam Hingga Pukul 22.00 Wita

Zonamakassar.com, Makassar – Pj Wali Kota Makassar Rudy Djamaluddin tetap memberlakukan pembatasan jam malam untuk seluruh pelaku usaha, dari warkop, kafe, restoran, hingga mal. Pelaku usaha sudah harus menutup usahanya pukul 22.00 Wita.

Kebijakan ini tertuang dalam Surat Edaran Nomor: 443.01/11/S.Edar/Kesbangpol/I/2021 yang diteken Rudy Djamaluddin di Makassar, Selasa (12/1/2021).

Surat edaran tersebut dibuat berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2021 tanggal 06 Januari 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Untuk Pengendalian Penyebaran COVID-19 dan Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 51 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penerapan Humum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian COVID-19.

Fasilitas umum, operasional mal, kafe, restoran, dan rumah makan, warkop, dan game center serta kegiatan berkumpul/mengumpulkan orang diizinkan sampai jam 22.00 Wita,” tegas Rudy dalam surat edarannya.

Pembatasan jam operasional hingga pukul 22.00 Wita bagi para pelaku usaha ini mulai berlaku hari ini (12/1) hingga 15 hari ke depan, atau hingga 26 Januari mendatang.

Selain itu, selama beroperasi sebelum pukul 22.00 Wita, para pelaku usaha diingatkan untuk selalu menegakkan dan mewajibkan pengunjung menjalankan protokol kesehatan. Jajaran lurah, camat, hingga Satgas COVID-19 Makassar diminta untuk menegakkan aturan protokol kesehatan dan surat edaran pembatasan jam malam yang telah diteken.

“Surat edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan oleh para pelaku usaha dan organisasi masyarakat. Untuk menjadi perhatian bahwa melanggar surat edaran ini dapat diberi sanksi administrasi maupun pidana sesuai ketentuan yang berlaku,” kata Rudy di akhir surat edarannya.

Wapres JK Minta Iqbal Suhaeb Jadikan Makassar Daerah Jasa dan Perdagangan

Zonamakassar.com, Makassar – Mencermati kota Makassar yang merupakan kota metropolitan terbesar di kawasan Indonesia Timur, bisa maju kalau wilayah itu menjadi daerah perdagangan dan daerah jasa.

Demikian pandangan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla saat silaturahmi dengan jajaran pemerintah kota Madya Makassar sore tadi di Rumah Jabatan Walikota Makassar, Mingggu (6/10/2019).

“Makassar sendiri bisa maju kalau Makassar ini menjadi daerah perdagangan dan daerah jasa. Karena di belakang kita tidak lagi banyak. Kemudian dari perdagangan yang bisa menempatkan industri processing, harus dibawa ke sini,” sarannya.

Lebih jauh, Wapres memaparkan kalau menjadi daerah jasa, misalnya jasa keuangan maka perbankannya harus kuat. Sementara, lanjutnya, kalau jasa kesehatan, maka sektor kesehatannya juga harus diperkuat, contohnya rumah sakit.

Sedangkan jasa pelayanan turis, menurutnya tidak banyak turis yang datang kesini karena Makassar sekarang ini mulai macet.

“Jadi butuh penataan kota untuk menjadikannya lebih baik. Apalagi makassar merupakan penghubung di Timur Indonesia. Seharusnya bisa memberi layanan yang baik untuk para pendatang. Karena ke mana pun di Indonesia Timur yang dikenal adalah Makassar,” terangnya.

“Kita harapkan Makassar menjadi kota yang bersih,” imbuhnya.

Soal sampah, saran Wapres, sebaiknya jadikan kompos saja. Karena, menurutnya , selain lebih mudah pembuatannya, juga biayanyapun jauh lebih murah dan visible, ketimbang dibuat jadi pembangkit listrik.

“Kompos lebih bisa berhasil. Di negara lain pun jarang bisa berhasil karena mahal. Cukup dijadikan kompos kemudian listriknya kita beli dengan harga 5 sen,” tuturnya.

Dalam silaturahim tersebut, Wapres juga tak lupa menyampaikan ucapan terimakasih atas kerjasasamanya selama dirinya mengemban amanah di pemerintahan.

Terkait, aktivitasnya setelah purna tugas menjadi Wapres, ia menceritakan akan terus berkarya mengurusi urusan sosial, pendidikan dan keagamaan.

“Ada yang sering bertanya setelah jadi Wapres mau jadi apa? Saya akan urus sosial, pendidikan, agama, kalau bisa bisnis juga. Mungkin memberikan pandangan bisnis ke pemerintah atau pengusaha muda. Sehingga dapat mendukung dunia bisnis dan usaha,” pungkasnya.

Masuk Top 45 Sinovik, Pemkot Makassar Akan Kucuran DID

Zonamakassar.com, Makassar – Prestasi membanggakan di bidang inovasi pelayanan publik kembali ditorehkan oleh Pemkot Makassar.

Kali ini, Labinov Beken (Laboratorium Inovasi Berbasis Kemitraan) dari Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Makassar berhasil menembus Top 45 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (Sinovik) Tahun 2019 yang digawangi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) RI.

“Kami sangat bersyukur atas prestasi ini. Perjuangan teman – teman SKPD mendapatkan apresiasi dari pemerintah pusat. Tentunya, capaian ini menambah semangat kerja kami untuk selalu memberikan yang terbaik bagi Makassar,” ucap Pj Wali Kota Makassar Iqbal Suhaeb (15/8/2019).

Berkat prestasi itu, Pemkot Makassar berhak mendapatkan kucuran Dana Insentif Daerah (DID) dari Kementerian PAN-RB. Selain itu, Makassar juga bakal menerima penghargaan Top 45 Inovasi Pelayanan Publik yang akan diserahkan langsung oleh Wakil Presiden RI Jusuf Kalla pada akhir September 2019.

Iqbal Suhaeb berharap prestasi ini dapat terus berlanjut hingga ke jenjang yang lebih tinggi. Labinov Beken bisa mewakili Indonesia berkompetisi di tingkat dunia pada United Public Service Award (UNPSA) yang diselenggarakan PBB.

Kepala Balitbangda Makassar Puspa Ariyati menuturkan, keunggulan Labinov Beken terletak pada kemampuannya berperan sebagai penghubung dan wadah bagi SKPD, Perusda, dan masyarakat pengguna layanan, dalam menerima pendampingan dari berbagai pihak yang bermitra dengan Labinov Beken untuk merancang, melakukan proses riset, inkubasi dan menguji solusi.

Labinov Beken menggunakan konsep 5D, yakni drum up, diagnose, design, delivery dan display. Labinov Beken juga dilengkapi dengan ruangan representatif yang diperuntukkan tidak hanya bagi SKPD dan Perusda, melainkan juga bagi dunia usaha, media, masyarakat, dan lembaga kemasyarakatan lainnya dalam mengembangkan kreativitas.

“Metamorfosis Labinov Beken akan menjelma menjadi living lab yang dapat bernilai komersil dan menjadi wadah stimulan bagi lahirnya wirausaha baru,” ungkap Kaban Puspa Ariyati.

Ia menambahkan, Labinov Beken disebut juga berbasis kemitraan karena dalam pelaksanaannya bermitra dengan berbagai pihak, di antaranya United Nations Development Program (UNDP), Yayasan Bakti, Pulse Lab Jakarta, Lembaga Administrasi Negara (LAN), dan Kemenristekdikti serta lembaga perguruan tinggi yang ada di Makassar.

Sejak dibentuknya, Laboratorium Inovasi telah melakukan pendataan dan pendampingan inovasi sebanyak 142 inovasi di tahun 2017, 185 inovasi di tahun 2018, dan 218 inovasi hingga Juni 2019.

Beberapa diantaranya berhasil menjuarai lomba inovasi baik skala provinsi, nasional maupun internasional, seperti Home Care penghargaan Sinovik Tahun 2016, Lorong Sehat (Longset) dan Dongeng Keliling (Dongkel) tahun 2017.

Penghargaan internasional untuk inovasi Pete – Pete Anak Sekolah (Pasikola) pada kategori Smart Mobility of Transportation di Taipe (Taiwan), serta menduduki peringkat ke tiga pada ajang Innovative Government Award (IGA) Tahun 2017, dan meningkat menjadi peringkat ke dua pada ajang yang sama untuk tahun 2018. Tahun ini, Labinov Beken berhasil masuk dalam Top 99 dan Top 45 Inovasi Pelayanan Publik.

Labinov Beken bertengger di posisi Top 45 Inovasi Pelayanan Publik bersama delapan kota lainnya di Indonesia yaitu :

1. Pemerintah Kota Ambon – Ambon City of Music

2. Pemerintah Kota Cilegon – Kader Gegana Pedes (Gerakan Warga Binaan Peduli Kesehatan)

3. Pemerintah Kota Cimahi – Gastrodiplomacy Cireundeu

4. Pemerintah Kota Denpasar – Senyum Melia di Tubin

5. Pemerintah Kota Malang – Brexit (Braille E-Ticket And Extraordinary Access For Visual Disabilities)

6. Pemerintah Kota Manado – Panada (Portal Analisis Data Berbasis Peta)

7. Pemerintah Kota Palembang – Selfi (Sekolah Filial – Layanan Pendidikan Formal Narapidana Anak di LPKA Klas I Palembang)

8. Pemerintah Kota Tangerang – Pelayanan Kunjungan Rumah Cageur Jasa

Sinovik 2019 diikuti kementerian, dan lembaga, serta kabupaten, kota dari berbagai provinsi di Indonesia. Tahun ini ada 3.156 proposal yang mendaftar. Jumlah ini menunjukkan peningkatan dibanding tahun sebelumnya yang hanya 2.824.

Delegasi AS Tertarik Program Smart City Makassar

Zonamakassar.com, Makassar – Penjabat (Pj) Wali Kota Makassar Iqbal S Suhaeb menerima kunjungan perwakilan Departemen Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat Elisabeth Smela di Rumah Jabatan Wali kota, Jalan Penghibur, Jumat (14/6/2019).

Pertemuan tersebut, untuk membahas mengenai penerapan program smart city yang diterapkan Pemerintah Kota Makassar. Menurut Elisabeth Smela sebelum dirinya ke Makassar dia telah berkunjung ke Thailand dalam rangka pertemuan Asean Smart City Network di Bangkok.

“Ini adalah kunjungan perdana saya ke Indonesia, kami ingin sekali mengetahui lebih jauh tentang bagaimana penerapan program smart city serta ingin melihat lebih dekat mekanisme dari War Room Pemerintah Kota Makassar,” ujarnya.

Iqbal menjelaskan konsep smart city yang diterapkan merupakan pelayan publik Pemerintah Kota Makassar dalam memberikan pelayanan yang mudah, efektif, cepat dan tepat bagi warga Makassar.

“Kota Makassar adalah salah satu kota besar di Indonesia hal ini tentunya harus dijawab dengan memberikan pelayanan seperti smart city,” jelasnya.

Sekretaris Diskominfo Kota Makassar Denny Hidayat menjelaskan hasil dari pertemuan ini nantinya akan dibawa ke delegasi Amerika untuk dibahas lebih lanjut.

“Delegasi Amerika selanjutnya akan mengadakan pertemuan dengan ASEAN membahas lebih jauh penerapan program smart city, berkolaborasi menerapkan program smart city antara Amerika dan ASEAN sebagai negara net work city, ” jelasnya.

Sekedar diketahui Elisabeth Smela adalah salah satu tokoh yang berperan penting dalam terwujudnya US – ASEAN Smart City Partnership pada tahun 2018.

Jelang Berakhir Masa Jabatan, Danny Pomanto Kembali Persembahkan PPD

Zonamakassar.com, Makassar – Jelang berakhirnya masa jabatannya sebagai Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto kembali mempersembahkan Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) dari Kementerian BPN/Bappenas.

Kota yang telah dipimpin Danny dalam kurun lima tahun tersebut dinilai berprestasi dalam perencanaan dan pencapaian pembangunan. Hal ini setelah melalui berbagai tahapan dan proses penilaian yang ketat.

Kepala Bagian Humas Kota Makassar Muhammad Roem, penghargaan akan diserahkan dalam Forum Pembukaan Musrembangnas 2019.

“Kota Makassar mendapatkan penghargaan pembangunan Daerah yang rencananya akan diserahkan oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) pada saat pelaksanaan Musrenbangnas di Jakarta pada tanggal 9 Mei 2019,” ungkap Roem.

Artinya, penghargaan ini diserahkan sehari pasca jabatan Danny Pomanto sebagai wali kota Makassar secara resmi berakhir.

Dinobatkannya Makassar sebagai peraih PPD 2019 diketahui melalui surat Kementerian BPN/ Bappenas nomor: 4908/SES/04/2019 bersama undangan menghadiri pembukaan Musrembangnas yang diselenggarakan di Ballroom Hotel Shangri-La Jakarta tanggal 9 Mei nanti.

Wow ! Pertumbuhan Ekonomi Makassar Lampaui Sulsel dan Nasional

ZonaMakassar.Com, Makassar – Pertumbuhan ekonomi Kota Makassar meningkat drastis selama 5 tahun terakhir. Bahkan, pertumbuhan ekonomi kota ini yang mencapai 8,23 persen mengalahkan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Sulewesi yang ada di 7,07 persen.

“Waktu saya dan Wakil Wali Kota Syamsul Rizal menjabat pada 2014, saat itu pertumbuhan ekonomi Kota Makassar di angka 7,39 persen. Namun usai itu, setiap tahun pertumbuhan ekonomi terus membaik hingga mencapai 8,23 persen pada 2019,” ucap Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan Pomanto, seperti dalam keterangan tertulisnya.

Wali Kota Makassar yang akrab disapa Danny Pomanto itu sendiri mengatkan hal tersebut, saat rapat paripurna LKPJ Tahun Anggaran 2018 dan LKPJ AMJ Masa Jabatan 2014-2019 di Makassar beberapa waktu lalu.

Lebih lanjut, Danny Pomanto mengatakan, pencapaian tersebut jelas membanggakan. Apalagi jika dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang hanya 5,15 persen, pertumbuhan ekonomi Makassar berada dalam posisi yang membanggakan.

“Meski begitu, tidak mudah menjaga pertumbuhan ekonomi secara konsisten untuk terus bergerak positif di tengah perlambatan ekonomi global dan regional yang terjadi belakangan ini,” katanya.

Atas pertumbuhan ekonomi tersebut, lanjut Denny, jumlah uang yang beredar di Kota Makassar diproyeksikan sebesar Rp 160,76 trilun lebih. Hal ini sebagaimana nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku tahun 2018.

“Dibandingkan tahun 2014 yang hanya Rp 100,39 trilun, jumlah uang yang beredar pada 2018 meningkat Rp 60 trilun atau meningkat 60,13 persen,” ucap Danny.

“Naiknya PDRB Kota Makassar kemudian berimplikasi pada meningkatnya Pendapatan Per Kapita masyarakat Kota Makassar. Danny memproyeksikan pada Pendapatan Per Kapita masyarakat Makassar pada 2018 Rp108,04 juta lebih pertahun.

Proyeksi itu naik dari sebelumnya hanya Rp 70,24 juta lebih per tahun pada 2014 atau meningkat 53,81 persen.

Penyangga perekonomian Sulawesi Selatan

Lebih lanjut, Wali Kota Danny menyebutkan, berkat pertumbuhan eknomi yang tinggi, Kota Makassar kemudian menjadi penyangga utama perekonomian Sulawesi Selatan.

Tercatat kontribusi kota ini mencapai 34,17 persen atau lebih dari 1 per 3 dari ekonomi Sulawesi Selatan.

Sementara itu, pada lingkup Pulau Sulawesi, posisi Kota Makassar juga sangat sentral. Tercatat kontribusi ekonomi Makassar sebesar 25,37 persen atau 1 per 4 dari total ekonomi di Pulau Sulawesi.

Adapun dari sisi pengendalian inflasi Kota Makassar, Danny Pomanto mengatakan, Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar bersama stakeholders terkait berhasil berperan aktif dalam menjaga kenaikan harga.

Hasilnya tingkat inflasi dapat diturunkan dari 8,51 persen pada 2014 menjadi terkendali di angka 3,48 persen pada 2018.

“Pencapaian ini menjadikan Kota Makassar sebagai salah satu peraih Kota Terbaik Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Award yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo,” ucap Wali Kota Makasar.

Tak hanya penurunan inflasi, capaian positif lain terlihat dari kenaikan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Makassar. Nilai IPM Makassar pada 2018 berada pada angka 81,13 atau meningkat dibandingkan pada 2014 yang bernikah 79,35.

Sejalan dengan itu, Danny Pomanto memaparkan, tingkat kemiskinan pun mampu diturunkan dari 4,49 persen pada 2014 menjadi 4,41 persen pada 2018 lalu. Begitu juga dengan ketimpangan pendapatan atau gini rasio, yang sering kali menjadi permasalahan di kota-kota besar.

“Alhamdulillah atas kerja keras kita bersama mampu diturunkan dari 0,395 pada awal pemerintahan Danny bersama Wakilnya menjadi 0,383 saat ini. Angka ini termasuk dalam tingkat ketimpangan rendah di Indonesia,” papar Danny.

Peningkatan yang diraih Kota Makassar, sambung Danny Pomanto, menunjukkan bahwa program-program strategis yang digagas oleh Pemkot Makassar memberikan dampak yang signifikan bagi kemajuan Kota Makassar dan masyarakatnya

“Walaupun demikian, capaian-capaian tersebut tentu saja disertai dengan beberapa catatan penting yang perlu untuk diperbaiki ke depannya seperti pengurangan jumlah pengangguran,”ucapnya.

Pendayagunaan APBD

Dalam rapat paripurna itu, Danny Pomanto pun menjelaskan tentang pendayagunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) selama lima tahun.

Menurutnya dalam periode tersebut pendayagunaan APBD Makassar memperlihatkan kapasitas fiskal daerah yang kuat dan berkualitas.

Adapun pelaksanaan APBD Kota Makasar sendiri, kata dia, berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku dan terdiri atas tiga komponen, yaitu Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

Lebih lanjut Danny mengatakan, kapasitas fiskal Pemerintah Kota Makassar juga tergambar dalam APBD yang terus meningkat dari tahun ke tahun.

Sebagai perbandingan pada 2014 realisasi pendapatan daerah sebesar Rp 2,62 triliun lebih, sementara pada 2018 mencapai Rp 3,42 triliun lebih atau terjadi peningkatan Rp 798,66 miliar lebih.

“Bahkan untuk tahun anggaran 2019 yang tengah berjalan saat ini kami targetkan pendapatan daeran mencapai Rp 4,09 triliun lebih,” rincinya.

Sementara itu, untuk pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Danny memamparkan bahwa ada tren peningkatan dari Rp 730,98 miliar (2014) menjadi Rp 1,18 triliun lebih (2018). Nilai ini naik Rp 454,46 miliar lebih.

“Kami targetkan untuk tahun anggaran 2019 ini PAD mencapai Rp 1,64 triliun lebih.

Pada saat yang sama kemandirian keuangan daerah semakin pula meningkat. Hal ini terlihat dari rasio antara PAD dengan total Pendapatan Daerah yang saat ini lebih dari 1 per 3 atau 34,58 persen.

“Ini berarti tingkat ketergantungan APBD Kota Makassar terhadap dana transfer dari pemerintah pusat semakin menurun. Sumber pendapatan lainnya yaitu dana perimbangan juga mengalami kenaikan dari Rp 1,25 triliun lebih (2014) menjadi Rp 1,80 triliun lebih (2018) atau naik Rp 556,38 miliar lebih,” katanya.

Sementara itu, untuk pendapatan lain-lain yang bersumber dari pendapatan sah terjadi penurunan dari Rp 646,95 miliar lebih (2014) menjadi Rp 434,76 miliar lebih (2018). Hal ini karena dipengaruhi oleh komponen dana bagi hasil yang belum seluruhnya bisa diterima untuk tahun anggaran 2018.

“Sementara itu pada komponen belanja daerah juga menunjukkan kinerja yang sangat baik. Pada 2014 realisasi Belanja Daerah sebesar Rp 2,60 trilyun lebih, sementara 2018 realisasinya mencapai Rp 3,52 triliun lebih atau bertambah sebanyak Rp 919,99 milyar lebih,” ucapnya.

Ia melanjutkan, salah satu aspek penting dari pengelolaan blanja daerah adalah proporsi antara belanja langsung untuk membiayai pelayanan publik kepada masyarakat, dengan belanja tidak langsung buat operasional aparatur pemerintah daerah.

“Proporsi antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung naik dari 55,28 persen berbanding 44,72 persen pada 2014, menjadi 68,07 persen berbanding 31,93 persen pada 2018,” papar Danny.

Hal ini. lanjut dia, memperlihatkan keberpihakan yang kuat dari Pemkot Makassar untuk menggunakan APBD secara maksimal bagi kepentingan masyarakat luas.

Selanjutnya komponen ketiga pada APBD adalah pembiayaan daerah. Pada komponen ini, Danny Pomanto memaparkan adanya kinerja baik. Hal ini terlihat dari meningkatnya pembiayaan daerah dari Rp 234,41 miliar lebih pada 2014 menjadi Rp 272,35 miliar lebih pada 2018.

“Pembiayaan daerah yang salah satunya dikontribusi oleh sisa lebih penghitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA) memang perlu kita jaga pencapaiannya agar APBD dapat berjalan lebih efektif dan efisien,” pungkasnya.(*)

Editor: Mikhael Gewati

Komitmen Danny Pomanto Wujudkan Makassar Menuju Kota Tanpa Kumuh

ZonaMakassar.com – Wali Kota Makassar Moh Radmhan Pomanto bertekat mewujudkan komitmennya untuk menciptakan kota Makassar tanpa kumuh (KotaKU).

Danny menilai program KotaKu yang digagas Dinas Pekerja Umum (PU) sangatlah baik. Agar masyarakat tahu ada perubahan besar yang dilakukan pemerintah.

“Program kotaku benar-benar menjadi program yang baik dan bermanfaat bagi masyarakat. Suatu pemerintahan yang baik cirinya adalah pemerintahan yang memberi solusi, yang memberi program-program yang dirasakan masyarakat. Salah satunya Kota Tanpa Kumuh,” sebut Danny Pomanto, Senin (18/2/2019).

Danny mencontohkan Pantai Mangara Bombang (Marbom). Dulu tempat itu kumuh sekarang menjadi destinasi paling indah.

“Kader-kader BKM dan KSM, negara berharap kepada kita semua. Agar perubahan-perubahan ini dipastikan harus dirasakan sampai ke pelosok dan kawasan kumuh yang sebelumnya tidak pernah diperhatikan. Dari data BPS, apa yang kita lakukan hari ini berdampak pada data kemiskinan Makassar yang menurun menjadi 4,41 persen,” sebut Danny.

Salah satu persoalan di kawasan kumuh adalah sanitasi. Disamping perbaikan rumah, Makassar mendapat jatah 18 kelurahan kategori kumuh berat. Baru jelang 5 tahun pemerintahan Danny banyak daerah yang sudah tidak berstatus kumuh lagi.

“Hal yang sangat membanggakan adalah kemandirian masyarakat, masyarakat gotong royong. Kota tanpa kumuh tidak hanya merubah secara fisik, tidak sekedar merubah masyarakat secara sosial, tapi juga secara ekonomi. Kita punya Kanrerong, memberdayakan masyarakat dari Omset Rp200ribu menjadi omset Rp2juta,” sebutnya.

Selain itu, Danny juga menjelaskan beberapa program pemberdayaan masyarakat mandiri Makassar lainnya. Di antaranya program lorong garden bagaimana masyarakat terlibat membangun lorongnya. Longset, sebelumnya kumuh jadi sehat, KB, rumah hati rumah bakat dengan memberdayakan potensi anak-anak terlantar dirangkul pemerintah agar tidak terlantar.

“Kota tanpa kumuh adalah ruang. Tinggal bagaimana mengisinya, tinggal bagaimana kader BKM dan KSM bekerja sama dengan kader-kader yang lain, KB, kesehatan, posyandu, mengisi ruang-ruang ini menjadi ruang yang luas. Mari kita satu pikiran dan satu visi kedepan yang kuat,” tegasnya.

Harapannya semoga seluruh pihak terus bersatu, terintegrasi dengan baik, dibawah komando Satker serta payung PU dan Bappeda untuk terus meningkatkan kualitas Kotaku menyerbu spot-spot 18 kelurahan. “Mari contoh keberhasilan Marbom,” pungkasnya.

Kecamatan Tamalanrea Gelar Pra Musrenbang 2019

Zona Makassar;- Pemerintah Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar Gelar Pra Musrenbang Tahun 2019.Makassr (28/01/2019)

Rapat ini digelar di ruang rapat Kantor Camat Tamalanrea Senin 28/01 dengan mengundang beberapa unsur masyarakat.

Camat Tamalanrea, Muhammad Rheza rapat mengatakan pra musrenbang kecamatan tahun 2019 ini mengundang pegawai para lurah dan para ketua LPM se-kecamatan Tamalanrea.

“Jadi kita undang para Lurah, Ketua LPM se kecamatan Tamalanrea biar enak dan bisa berkomunikasi dengan baik.

Ia juga menyampaikan jika acara ini untuk menyinkronkan berbagai usulan yang masuk nantinnya.

“Jadi, Acara ini bertujuan untuk menyingkronkan berbagai usulan dari masing-masing kelurahan, agar usulan-usulan tersebut bisa selaras dan sejalan ketika nanti menjadi usulan tetap pada saat musrenbang Kecamatan.”

Musrenbang Kecamatan Tamalanrea sendiri akan digelar pada Kamis 31 Januari 2019.(Er/Arh)