KPK Geledah Rumah Nurdin Abdullah dan Kantor Dinas PUTR Sulsel, Temukan Dokumen juga Uang Tunai

Zonamakassar.com, Makassar – Pelaksana Tugas Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Ali Fikri mengatakan, Tim Penyidik KPK telah melaksanakan penggeledahan di dua lokasi berbeda di Sulawesi Selatan.

Dua lokasi tersebut adalah Kantor Dinas PUTR Provinsi Sulsel dan rumah pribadi Nurdin Abdullah di Kompleks Perumahan Dosen Unhas Tamalanrea, Kota Makassar.

“Dari dua lokasi tersebut, ditemukan dan diamankan bukti diantaranya berbagai dokumen yang terkait dengan perkara ini dan juga sejumlah uang tunai,” kata Ali Fikri kepada SuaraSulsel.id, Selasa, 2 Maret 2020.

Sebelumnya, Senin (1/03/2021) tim Penyidik KPK juga telah melakukan penggeledahan di dua lokasi berbeda di Sulawesi Selatan yaitu Rumah Jabatan Gubernur Sulsel dan Rumah Jabatan Sekretaris Dinas PUTR Sulsel Edy Rahmat.

Untuk jumlah uang tunai, kata Fikri saat ini masih akan dilakukan penghitungan kembali oleh tim penyidik KPK. Fikti tidak merinci dimana uang tunai tersebut ditemukan.

Selanjutnya terhadap dokumen dan uang tunai dimaksud akan dilakukan validasi dan analisa lebih lanjut dan segera dilakukan penyitaan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Sebelumnya, enam orang tim penyidik KPK menggeledah kantor dinas PUTR selama lima jam. Mereka mengamankan 3 koper dokumen yang diduga sebagai barang bukti.

Hingga kini awak media masih berusaha mengkonfirmasi pihak Pemprov Sulsel.

Nurdin Abdullah Diduga Terima Uang Rp5 miliar dari Kontraktor

Zonamakassar.com, Makassar – Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah (NA) diduga telah menerima uang suap senilai total Rp5 miliar lebih dalam kurun satu bulan terakhir.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri, menuturkan, uang diduga suap tersebut berasal dari tersangka Agung Sucipto (AS) yang juga Direktur PT. Agung Perdana Bulukumba dan juga kontraktor lain.

Duit ini dimaksudkan sebagai “pelicin” dari Agung kepada NA, agar mendapat proyek infrastruktur pada APBD Sulsel tahun 2021. Kata Firli, Agung telah melobi NA sejak awal Februari melalui Sekretaris Dinas PU Pemprov Sulsel, Edy Rahmat. (Baca juga: Jadi Tersangka, Nurdin Abdullah Ditahan 20 Hari di Rutan KPK)

Menurut Firli, uang tersebut tidak langsung diberikan kepada NA, melainkan melalui perantara. Pemberian pertama dilakukan akhir 2020 senilai Rp200 juta.

“Pada akhir tahun 2020, NA menerima uang sebesar Rp200 juta,” ujar Firli pada konferensi pers OTT Nurdin Abdullah di gedung KPK, Jakarta, Minggu (28/2/2021) seperti ditayangkan akun YouTube KPK.

Berselang dua bulan kemudian, kata Firli, NA kembali menerima uang dari kontraktor melalui perantara ajudan gubernur yakni Samsul Bahri. Duit yang disebutkan sebesar Rp1 miliar.

“Kemudian, pertengahan Februari 2021, NA melalui SB menerima uang Rp1 miliar,” beber Firli.

Tak cukup sampai di situ, kontraktor Agung juga diduga memberi uang Rp2 miliar kepada Nurdin melalui perantara SB. “Awal Februari 2021, NA melalui SB menerima uang Rp2,2 miliar,” tutur Firli. (Baca juga: KPK Perlihatkan Duit Satu Koper dari OTT Nurdin Abdullah)

Selanjutnya, saat OTT pada Sabtu dini hari, KPK menyita uang yang disimpan dalam koper sebanyak Rp2 miliar yang diberikan Agung melalui perantara Edy.

Sehingga jika dihitung secara total, Nurdin melalui perantaranya menerima uang diduga suap sebesar Rp5,4 miliar dalam kurun waktu dua bulan sejak akhir Desember 2020 yang disebut Firli.

Akibat perbuatannya, Nurdin Abdullah dan Edy sebagai penerima melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Selain Nurdin Abdullah, KPK Tangkap Pejabat Pemprov Sulsel dan Pihak Swasta dalam OTT

Foto : Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah (tengah) dikawal petugas setibanya di gedung KPK, Jakarta, Sabtu (27/2/2021). KPK mengamankan Nurdin Abdullah melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) bersama lima orang lainnya dengan barang bukti sebuah koper berisi uang. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/aww.

Zonamakassar.com, Jakarta – Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri mengatakan, pihaknya menangkap enam orang di Sulawesi Selatan terkait dugaan tindak pidana korupsi, Jumat (26/2/2021) malam.

Salah satu dari enam orang itu adalah Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah.

Fikri mengungkapkan, selain Nurdin, KPK juga menangkap pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan dan pihak swasta.

“Ada enam orang terdiri dari Kepala Daerah, pejabat di lingkungan Pemprov Sulsel dan pihak swasta,” kata Fikri dalam keterangan tertulis, di kutip Kompas.com, Sabtu (27/2/2021).

Fikri melanjutkan, saat ini enam orang tersebut sudah berada di Gedung Merah Putih KPK Jakarta.

Pihak KPK, kata dia, akan segera meminta keterangan enam orang tersebut yang diduga melakukan tindak pidana korupsi.

“Tim KPK akan segera melakukan permintaan keterangan terhadap pihak-pihak dimaksud dan dalam waktu 1×24 jam KPK akan segera menentukan sikap,” terang dia.

Gubernur Sulsel di OTT KPK

Zonamakassar.com, Makassar – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diduga melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah.

Seorang sumber kepada media menyatakan mantan Bupati Bantaeng dua periode itu diamankan di rumah jabatan (rujab) gubernur di Jalan Sudirman, Makassar.

Sumber itu mengatakan, Nurdin Abdullah sekarang ini sudah diterbangkan ke Jakarta.

Belum diketahui persis kasus yang menimpa Nurdin Abdullah sehingga KPK melakukan OTT.

Ada Yang Coba Tekan Megawati Untuk Pecat Hasto

Zonamakassar.com, Jakarta – Ada pihak yang bermain di air keruh dalam kasus operasi tangkap tangan (OTT) KPK yang menjaring Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan.
Begitu kata Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Studi Masyarakat dan Negara (LAKSAMANA) Samuel F Silaen menanggapi aksi yang digelar Persatuan Aktivis Hukum Jakarta Menggugat (Paham Jakarta) di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kuningan, Jakarta, Jumat (10/1).
Berdasarkan pengamatan Silaen, permainan itu menyasar Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto. Hasto disebut-sebut ikut terseret karena salah satu yang terjaring OTT adalah stafnya.
Kata Silaen, trending topic di linimasa media sosial yang menyasar Hasto turut mengurai arah permainan tersebut.
Samuel F. Silaen

“Mereka yang melakukan aksi mencoba menekan Megawati Soekarnoputri untuk memecat Hasto. Salam analisa saya sebagai aktivis ini adalah sebuah bentuk pesanan politik,” ujar aktivis kepemudaan ini kepada wartawan.
Dia berharap Megawati tidak langsung tunduk dengan tekanan para pendemo. PDIP sebagai partai juga harus mengutamakan asas praduga tak bersalah pada Hasto.
“Apalagi kasus yang menimpa Wahyu Setiawan itu sarat dengan muatan politis, ”kata alumni Lemhanas Pemuda I 2019 itu.
Kepada pihak-pihak yang bermain, Silaen mengingatkan agar hal itu diurungkan. Sebab secara etika, tidak etis mengambil keuntungan dari sebuah masalah.
“Tidak etis ada pihak- pihak tertentu yang ambil keuntungan di saat ada partai sedang mengalami kesulitan,” tutupnya.(*)

Ketua KPK Firli Bahuri; Memaknai 16 Tahun Pengabdian Komisi Pemberantasan Korupsi

Zonamakassar.com, JAKARTA | 29 Desember merupakan tanggal bersejarah bagi Lembaga Antirasuah karena pada tanggal tersebut pertama kalinya Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi jilid 1 ( satu -red ) dilantik yang menandai operasionalisasi pemberantasan korupsi pasca satu tahun UU No 30 th 2002 tertanggal 27 Desember 2002 diundangkan.

Bahwasanya selama 16 tahun KPK telah melengkapi pengabdiannya dalam upaya pemberantasan korupsi dengan segala peluang dan tantangan yang ada. Waktu tersebut bukanlah waktu yang singkat akan tetapi bukan pula waktu yang panjang namun segala sesuatunya terasa penuh makna, karena perjuangan dan prestasi bersama seluruh rekan-rekan penggawai Komisi Pemberantasan korupsi, hal tersebut dituturkan oleh Ketua KPK Firli Bahuri kepada media secara eksklusif ” memaknai 16 Tahun KPK “,minggu 29 Desember 2019 di Jakarta.

Lebih lanjut, ketua KPK Firli Bahuri menuturkan bahwa raihan hasil pemberantasan korupsi yang ditandai dengan tidak sedikit para koruptor yang diseret ke meja hijau dari kelas teri ( kecil -red ) sampai dengan kelas kakap ( big fish -red ) yang berorientasi kepada penyelematan keuangan negara, menjadi satu parameter bahwa apa yang dicapai hari ini tentu merupakan andil para pemimpin KPK pendahulu dan segenap pegawai KPK.

Namun kiranya harus diakui bahwasanya masih banyak yang harus dilakukan terutama sinergitas dengan para aparat penegak hukum lainnya sehingga pemberantasan berhasil guna dan berdaya guna sebagaimana tujuan dibentuknya Komisi pemberantasan Korupsi, Imbuh Ketua KPK Firli Baruri.

Adapun untuk membangun kekuatan serta memfokuskan pikiran dan tenaga dengan tetap memelihara passion, energy dan semangat pengabdian demi kecintaan kepada KPK serta Negara yang sama-sama kita cintai bersama. Memang terasa begitu banyak persoalan yang harus dihadapi, dikelola secara paralel dengan berbagai permasalahan datang silih berganti secara terus menerus tanpa henti.

Kiranya jika diibaratkan sebuah kapal besar yang sedang mengarungi samudra, Kapal besar itu adalah kapal NKRI, untuk itu KPK harus dapat memastikan dia bisa selamat sampai tujuan, ” Tegas Firli Bahuri.” Maka dari itu semua penumpang harus dapat mengambil dan memainkan perannya sesuai dengan tugas pokok serta fungsinya masing-masing.

Hal yang penting lagi adalah seluruh awak dan penumpang kapal tidak membuat kegaduhan, sehingga kapal besar tadi siap mengarungi samudra , menerobos ombak dan gelombang serta badai. Mesin sudah terpasang, kayuh sudah disiapkan, kompas tujuan arah sudah ditentukan maka selanjutnya mari bersama menuju tujuan indonesia yg sejahtera, Indonesia yang cerdas serta Indonesia yang adil bagi semuanya anak bangsa. Ujarnya.

Waktu 16 tahun pengabdian KPK jika diiIbaratkan jalan panjang, maka jalan itu terbentang panjang seakan tak berujung yang tetap akan kami lalui, kalaupun ibarat lautan maka terlalu amat sangat luas tanpa batas akan tapi tetap akan kami lalui degan berbagai tantangnnya.

Selayaknya jalan maka tidak ada jalan yang mulus dan lurus namun penuh turunan curam, tanjakan yang begitu mendaki, belokan yang begitu tajam. Namun kami masih memiliki keyakinan, tidak ada jalan yang tak berujung, tiada pentas yang tak berakhir. Walaupun masalah datang silih berganti, namun pasti ada saja solusi. Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa tidak akan pernah memberi masalah tanpa jalan penyelesaiannya.

Yang terpenting adalah kita harus katakan pada masalah bahwa kita memiliki ALLAH SWT Tuhan yang maha kuasa, dan kiranya kita juga meyakini bahwa masalah tidak akan pernah membunuh kita tapi justru akan membuat kita menjadi lebih kuat ( we believe that problem would not ever kill us, but that’s bring us to be more stronger).

Dalam momentum serta kesempatan yang baik ini kiranya mewakili Lembaga KPK Memohon Maaf sekiranya kalau lembaga KPK belum dapat maksimal dalam melakukan pemberantasan korupsi, akan tetapi kami akan terus berupaya menjaga keberlanjutan pembangunan, pertumbuhan ekonomi, iklim usaha , keyakinan investor , dan terus menjadi pengawal setia NKRI, guna keberlanjutan Pembangunan nasional.

Maka dalam rangka mewujudkan tujuan Negara perlu andil besar seluruh anak bangsa dimanapun berada untuk dapat berkarya dalam semangat kebhinekaan, kebersamaan dalam keberagaman termasuk anak bangsa yang sekarang ini mendapat amanah mengabdi di KPK. Kini saatnya , kita seluruh anak bangsa berikrar bahwa…” It is time for us to pay back to our state Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Tutup Ketua KPK Firli Bahuri.

(@yfi)

Firli Bahuri Sah Jadi Ketua KPK

Zonamakassar.com, Jakarta – Komisi III DPR memilih Firli Bahuri sebagai Ketua KPK. Hal ini telah disepakati dalam musyawarah Komisi III.

“Seluruh perwakilan fraksi-fraksi menyepakati untuk menjabat pimpinan ketua Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai Ketua adalah saudara Firli Bahuri,” kata Pimpinan rapat Komisi III Azis Syamsudin di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (13/9/2019).

Sementara itu, wakil ketua diisi empat pimpinan KPK lainnya. Yaitu Lili Pintauli, Nawawi, Nurul Ghufron dan Alexander Marwata.

Demikian keputusan ini,” ujar Azis.

Romahurmuziy: Saya Bantu Lukman Hakim atau Bantu Haris?

Zonamakassar.com, Jakarta – Mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy alias Rommy merasa bingung atas dakwan jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terkait kasus dugaan suap jual beli jabatan di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag).

Sebab, dalam surat dakwaan tercantum, dia didakwa bersama-sama Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin.

“Di (dalam) dakwaan, saya didakwa bersama-sama Menag Lukman Hakim Saifuddin. Namun, dalam uraian saya membantu Haris. Jadi, saya ini bantu Lukman hakim atau bantu Haris? Jadi, saya ini bantu siapa? Karena dalam dakwaan saya bantu Lukman, tetapi di (dalam) uraian (disebutkan) saya bantu Haris,” kata Romahurmuziy di hadapan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (11/9).

Mendengar hal itu, ketua majelis hakim Tipikor Jakarta memberikan kesempatan kepada Rommy untuk mengajukan nota keberatan (eksepsi). Sebab itu merupakan hak Rommy sebagai terdakwa.

“Sebetulnya Saudara ada ketidaksinkronan saja ya. Nanti Saudara akan diberikan kesempatan untuk ajukan eksepsi. Tapi, terhadap dakwaan ini mengerti enggak?” tanya Ketua Majelis Hakim.

“Secara umum mengerti, tapi enggak sinkron,” jawab Romahurmuziy.

Setelah berkonsultasi dengan tim pengacara, Rommy menyatakan akan mengajukan eksepsi atas dakwaan Jaksa KPK. Rommy berdalih dakwaan Jaksa KPK membingungkan.

“Karena ada beberapa hal yang belum dimengerti, izinkan saya ajukan nota keberatan sendiri. Nanti penasihat hukum juga ada ajukan nota keberatan,” jelas Romahurmuziy

Mendengar pernyataan Rommy, majelis hakim kemudian mengagendakan sidang pembacaan eksepsi pada Rabu (18/9) mendatang. “Sidang kita tunda seminggu yang akan datang, 18 september 2019 dengan acara pembacaan eksepsi,” tukas Hakim. (jp)

Gandeng KPK, Iqbal Suhaeb Ingin Aset Pemerintah Kembali

Kejari Makassar Dicky Rachmat (dua kanan), Pj Wali Kota Makassar M Iqbal Suhaeb (tiga kanan) saat melakukan pertemuan di Gedung Merah Putih Kantor KPK Jakarta, Kamis (29/8/2019).


Zonamakassar.com, Makassar – Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar berkomitmen mengambil kembali sejumlah aset yang saat ini dikuasai oleh pihak lain.

Melalui Lurah dan Camat diberikan wawasan mengenai kriteria yang masuk dalam aset daerah pada sebuah lahan.

Merujuk dari beberapa pertemuan itu, Pj Wali Kota Makassar Iqbal Suhaeb bersama Kajari Makassar Dicky Rachmat Rahardjo menemui tim KPK RI di Gedung Merah Putih KPK Kamis, (29/8/2019) kemarin.

Dalam pertemuan yang turut dihadiri oleh Kepala Inspektorat Kota Makassar Zainal Ibrahim dan Kepala DPM PTSP Kota Makassar Andi Bukti Jufri ini membahas mengenai seluruh aset daerah kota Makassar yang bermasalah atau sedang dalam tahap sengketa.

Setidaknya ada 26 aset daerah bermasalah, dan kesemuanya ini telah diberikan Surat Kuasa Khusus (SKK) dari Pemerintah Kota Makssar ke pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Makassar.

Dari jumlah yang dilaporkan, aset bermasalah tersebut diantaranya tanah eks kerung-kerung, terminal cargo, pasar terong, pasar butung, pasar cidu, pasar kampung baru, pulau kayangan, lapangan karebosi, TPU Sudiang, tanah untia, Perumahan Karyawan Manggala, serta bbrp PSU lainnya antara lain Gerhana Manggala, BTN Faisal, Kawasan Tanjung Bunga dan Perumahan Antang.

Kejari Makassar, Dicky Rahmat di hadapan tim KPK RI memaparkan hasil penanganannya dan masih akan tetap melanjutkan tugasnya agar aset ini bisa diselamatkan.

“Tadi sudah di laporkan ada 26 aset bermasalah yang ada di Pemkot Makassar, dan berdasarkan SKK kami dari pihak Kejari telah melakukan penanganan dan masih berlanjut hingga hari ini,” ungkap Dicky.

Tindak lanjut dari upaya tersebut sudah bisa terlihat Jumat (30/8/2019) dimana rencananya akan dilaksanakan penyerahan PSU Gerhana Alaudin kepada Pemerintah Kota Makassar.

Pj Wali Kota Makassar Iqbal Suhaeb di sela-sela pertemuan tersebut mengatakan akan terus memantau di lapangan bersama pihak terkait agar kasus ini bisa segera di selesaikan.

“Jika aset ini tidak ditindaki tegas coba bayangkan berapa kerugian yang harus di dapatkan. Olehnya itu, Pemkot Makassar akan selalu bersinergi dengan jajaran di bawah dibantu dengan Kejari Makassar melalui SKK akan mengusut tuntas hingga aset daerah bisa diambil alih kembali dan diamankan dalam catatan badan arsip daerah,” pungkas Iqbal.

Melihat upaya pemerintah kota Makassar dan Kejari, KPK RI memberikan apresiasinya dan berjanji akan senantiasa mengawal kasus ini.

KPK RI juga merekomendasikan agar Pemkot Makassar memastikan ketersediaan dan kecukupan anggaran dalam pengamanan aset, serta menghimbau masyarakat juga pengembang perumahan agar senantiasa mendukung program pengamanan aset Pemkot Makassar.

Pemkot Makassar dan KPK Bersatu Kawal Keamanan Aset Daerah

Zonamakassar.com, Makassar – Beberapa pekan lalu kembali gencar di lakukan sosialisasi kepada para camat se-kota Makassar untuk memberikan pemahaman dalam hal pendefenisian aset daerah. Para camat di berikan wawasan mengenai kriteria yang masuk dalam hal aset daerah pada sebuah lahan.

Merujuk dari beberapa pertemuan itu,Pj Wali Kota Makassar Iqbal S Suaeb bersama Kajari Kota Makassar Dicky Rachmat Rahardjo menemui tim KPK RI di Gedung Merah Putih KPK Kamis,29 Agustus 2019.

Dalam pertemuan yang turut di hadiri oleh Kepala Inspektorat Kota Makassar Zainal Ibrahim dan Kepala DPM PTSP Kota Makassar Andi Bukti ini membahas mengenai seluruh aset daerah kota Makassar yang bermasalah atau sedang dalam tahap sengketa.

Ada sekitar 26 aset daerah bermasalah, dan kesemuanya ini telah di berikan Surat Kuasa Khusus (SKK) dari Pemerintah Kota Makssar ke pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Makassar.

Dari jumlah yang di laporkan,aset bermasalah tersebut di antaranya tanah eks kerung-kerung, terminal cargo, pasar terong, pasar butung, pasar cidu, pasar kampung baru, pulau kayangan, lapangan karebosi, TPU Sudiang, tanah untia, Perumahan Karyawan Manggala, serta bbrp PSU lainnya antara lain Gerhana Manggala, BTN Faisal, Kawasan Tanjung Bunga dan Perumahan Antang.

Kejari Makassar di hadapan tim KPK RI memaparkan hasil penanganannya dan masih akan tetap melanjutkan tugasnya agar aset ini bisa di selamatkan.

“Tadi sudah di laporkan ada 26 aset bermasalah yang ada di pemkot Makassar,dan berdasarkan SKK kami dari pihak Kejari telah melakukan penanganan dan masih berlanjut hingga hari ini”,ungkap Dicky.

Tindak lanjut dari upaya tersebut sudah bisa terlihat besok Jum’at (30/8/2019) dimana rencananya akan di laksanakan penyerahan PSU Gerhana Alaudin kepada Pemerintah Kota Makassar.

Pj Wali Kota Makassar Iqbal S Suaeb di sela-sela pertemuan tersebut mengatakan akan terus memantau di lapangan bersama pihak terkait agar kasus ini bisa segera di selesaikan.

“Jika aset ini tidak di tindaki tegas coba bayangkan berapa kerugian yang harus di dapatkan.Olehnya itu pemerintah kota Makassar akan selalu bersinergi dengan jajaran di bawah di bantu dengan kejari Makassar melalui SKK akan mengusut tuntas hingga aset daerah bisa di ambil alih kembali dan di amankan dalam catatan badan arsip daerah”,pungkas Iqbal.

Melihat upaya pemerintah kota Makassar dan kejati,KPK RI memberikan apresiasinya dan berjanji akan senantiasa mengawal kasus ini.

KPK RI juga merekomendasikan agar Pemkot Makassar memastikan ketersediaan dan kecukupan anggaran dalam pengamanan aset, serta menghimbau masyarakat juga pengembang perumahan agar senantiasa mendukung program pengamanan aset Pemkot Makassar.

(NURDIYANA NATSIR)