Danny – Fatma Paling Kompak di Sesi Pertama Debat Pertama Pilwalkot Makassar

Zonamakassar.com, Makassar – Pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Makassar, Mohammad Ramdhan Pomanto-Fatmawati Rusdi (Danny-Fatma), tampil kompak pada debat di sesi pertama Pilkada Makassar 2020 yang disiarkan langsung Kompas TV, Sabtu malam (7/11/2020).

Selain kompak mengenakan baju berwarna oranye, duet nomor urut 1 ini sukses berbagi peran dengan baik dalam menjabarkan visi misi dan program strategis untuk membangun Kota Makassar lima tahun ke depan.

Tak ada yang mendominasi dalam memaparkan. Danny maupun Fatma gantian berbicara menjabarkan visi dan misi selama tiga menit. Danny lebih dahulu menyampaikan memberi penjelasan secara umum bahwa mereka punya tiga misi, yang kemudian dilanjutkan oleh Fatma dalam memaparkan program-program strategis.

Danny memaparkan bahwa misi pertama yang mereka canangkan adalah revolusi sumber daya manusia (SDM) dan percepatan reformasi birokrasi menuju SDM kota yang unggul dengan pelayanan publik kelas dunia bersih dari indikasi korupsi. Fatma kemudian melanjutkan dengan menyebutkan delapan program dalam misi ini.

Danny kemudian menjabarkan misi kedua, yakni rekonstruksi sistem kesehatan, ekonomi, sosial, dan budaya menuju masyarakat sejahtera dengan imunitas ekonomi dan kesehatan yang kuat untuk semua. Tanpa jeda, Danny lalu menjabarkan delapan program strategis di dalamnya.

Untuk misi ketiga, giliran Fatma lagi yang menjabarkan. Fatma menyampaikan bahwa misi ketiga yang diusung ADAMA’ (akronim Danny-Fatma) adalah restorasi ruang kota yang inklusif menuju kota nyaman kelas dunia yang sombere & smart city untuk semua. Fatma lanjut menjabarkan delapan program strategis di dalamnya.

“Inilah visi dan misi kami yang dijabarkan dalam 24 program strategis,” kata Danny. Begitu mantan Wali Kota Makassar 2014-2019 mengucapkan salam, waktu untuk Danny-Fatma pun habis.

Sedangkan Appi dan Irman Yasin Limpo memilih mendominasi tanpa memberi kesempatan kepada wakilnya berbicara. Dan khusus Ical-Fadli, keduanya juga berbagi waktu. Namun bedanya, mereka hanya sekali berbagi waktu. (zeg)

Sepakat, DPR dan Pemerintah Tetap Digelar Pilkada 9 Desember

Zonamakassar.com, Jakarta – Komisi II DPR RI bersama pemerintah dan penyelenggara pemilu sepakat pelaksanaan Pilkada 2020 tetap digelar pada 9 Desember 2020.

Namun, Komisi II meminta agar penerapan protokol Covid-19 dilaksanakan secara konsisten dan pelanggarnya harus mendapatkan sanksi tegas.

“Komisi II DPR bersama Mendagri, Ketua KPU, Ketua Bawaslu dan Ketua DKPP menyepakati bahwa pelaksanaan Pilkada serentak 2020 tetap dilangsungkan pada 9 Desember 2020 dengan penegakan disiplin dan sanksi hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan Covid-19,” kata Ketua Komisi II Ahmad Doli Kurnia membacakan simpulan rapat, Senin (21/9/2020).

Selanjutnya, Komisi II meminta KPU merevisi Peraturan KPU (PKPU) Nomor 10 Tahun 2020 yang mengatur tentang pelaksanaan Pilkada 2020 di masa pandemi Covid-19.

Doli menuturkan, revisi PKPU diharapkan mengatur secara spesifik di antaranya soal larangan pertemuan yang melibatkan massa dan mendorong kampanye secara daring. Selain itu, juga mewajibkan penggunaan masker, hand sanitizer, sabun dan alat pelindung diri (APD) lain sebagai media kampanye.

Kemudian, penegakan disiplin dan sanksi hukum tegas bagi pelanggar protokol Covid-19 sesuai UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dan KUHP.

“Dalam rangka mengantisipasi penyebaran Covid-19 dan terjadinya pelanggaran protokol kesehatan Covid-19, Komisi II DPR meminta KPU untuk segera merevisi PKPU Nomor 10/2020 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 6/2020,” ujar dia.

Bertalian dengan itu, Doli melanjutkan, Komisi II meminta Kelompok Kerja yang dibentuk Bawaslu, KPU, DKPP, Kemendagri, TNI, Polri, Kejaksaan dan Satgas Covid-19 memantau ketat tahapan pilkada yang berpotensi menimbulkan kerumunan massa.

Misalnya, pada hari penetapan pasangan calon, pengundian nomor urut, kampanye, dan pemungutan dan penghitungan suara.

“Meminta agar Kelompok Kerja yang telah dibentuk bersama antara Bawaslu, KPU, DKPP, Kemendagri, TNI, Satuan Tugas Covid-19, Kejaksaan RI dan Kepolisian RI diintensifkan terutama dalam tahapan yang berpotensi terjadinya pelanggaran,” ucapnya.

Komisi II juga meminta agar pemerintah dan penyelenggara pemilu terus berkoordinasi dengan Satgas Penanganan Covid-19 untuk mendapatkan data terbaru mengenai zona-zona penularan Covid-19.

“Bersepakat untuk meminta penjelasan secara rinci, terukur dan berkelanjutan kepada Satgas Penanganan Covid-19 tentang status zona dan risiko Covid-19 pada setiap daerah yang menyelenggaran pilkada untuk mengantisipasi munculnya klaster baru Covid-19,” kata Doli.(*)

Pilkada Serentak 2020 menjadi 270 Daerah karena Pilkada Kota Makassar diulang, Ini Rinciannya

Zonamakassar.com, Jakarta – Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Bahtiar mengatakan Pilkada Serentak 2020 akan diikuti oleh 270 Daerah. “Tahun 2020 Pilkada akan Diikuti 270 Daerah,” kata Bahtiar di Jakarta, 13 Juni 2019. Rinciannya adalah 9 Provinsi, 224 Kabupaten, dan 37 Kota.

Bahtiar menjelaskan, Pilkada Serentak 2020 seharusnya diikuti 269 Daerah, namun menjadi 270 karena Pilkada Kota Makassar diulang pelaksanaannya. “Kota Makassar akan diulang Pemilihan Walikotanya karena pada 2018 ada calon tunggal yang dikalahkan kotak kosong,” terang Bahtiar.

Adapun dalam Pilwakot Makassar pada 2019 lalu, kotak suara kosong menang atas pasangan calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah. Berdasarkan aturan yang terdapat dalam Pasal 25 ayat 1-3 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2018, pemilihan ulang dapat dilaksanakan pada tahun berikutnya jika suara kolom kosong lebih banyak daripada calon tunggal.

Saat ini, daerah itu dipimpin pelaksana tugas (plt) sampai pelaksanaan pilkada serentak selanjutnya. Pilkada serentak 2020 merupakan pemilihan yang dilakukan untuk kepala daerah hasil Pemilu Desember 2015.

Ketua Komisi Pemilihan Umum RI Arief Budiman menegaskan pelaksanaan pemilihan kepala daerah atau Pilkada serentak tahun 2020 akan digelar pada September.

“Pelaksanaan Pilkadanya September tahun depan, tapi tanggalnya belum dan nanti segera diputuskan,” ujarnya kepada wartawan usai melantik 180 komisioner dari 36 KPU tingkat kabupaten/kota di Surabaya, Kamis, (13/6/2019).

KPU Siap Adu Data dengan BPN Prabowo – Sandi

Zonamakassar.com, Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menerima tantangan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo – Sandiaga untuk buka-bukaan data terkait perolehan suara Pilpres 2019. KPU mengaku punya data komplet terkait perolehan suara Pilpres 2019

“Silakan, kami siap dengan data. Kami semua punya infrastruktur sampai ke bawah,” kata Komisioner KPU Evi Novida Ginting Manik ditemui di Jakarta, Rabu (15/5).

Evi mengatakan, adu data antara KPU dengan BPN Prabowo – Sandiaga bisa dilakukan saat rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat nasional. Hingga saat ini, rapat pleno itu masih berlangsung hingga 22 Mei 2019.

“Ini kan bisa saling membandingkan data Bawaslu dan KPU provinsi. Jadi, enggak harus dikhawatirkan dalam forumnya,” ungkap Evi.

Sebelumnya, Laode Kamaluddin selaku tim pakar Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo – Sandi menyatakan, rekapitulasi formulir C1 memperlihatkan jagonya memenangi Pilpres 2019. Kamaluddin menjelaskan, pihaknya mengumpulkan data C1 dari 444.976 tempat pemungutan suara (TPS).

Angka itu setara 54,91 persen dari total TPS sebanyak 813.350. Menurut Kamaluddin, merujuk rekapitulasi C1 yang dilakukan BPN Prabowo – Sandi, duet Jokowi – Ma’ruf meraih 39.599.832 suara atau 44,14 persen.

Adapun Prabowo – Sandi meraih 48.657.483 suara atau sekitar 54,24 persen. “”Data ini bisa dipertanggungjawabkan. Pertanyaannya, mana datamu? Ini dataku,” ucap Kamaluddin. (jpnn)

Antisipasi Pelanggaran, KPU Makassar Bimtek 17 Petugas TPS

ZonaMakassar.Com, Makassar – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Makassar menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi sejumlah petugas Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang akan kembali menggelar Pemungutan Suara Ulang (PSU) atau pencoblosan ulang.

Komisioner KPU Makassar, Gunawan Mashar mengatakan pihaknya menggelar Bimtek untuk petugas TPS yang akan menggelar pencoblosan ulang.

” Tadi pagi kami sudah menggelar Bimtek untuk KPPS yang akan melakukan PSU di 17 TPS. Bimtek ini untuk mengkoordinasi sekaligus mematangkan pengetahuan KPPS mengenai pemungutan dan penghitungan suara,” paparnya, Rabu (25/4/2019).

Ia menjelaskan Bimtek digelar khususnya mengenai pemilih yang dibolehkan masuk memilih di TPS.

“Untuk logistik, seperti surat suara, kotak suara, bilik suara, dan formulir-formulir kelengkapan TPS, sekarang sudah diajukan dan disiapkan. Sementara untuk C6 dan DPT akan mulai didistribusikan malam ini ke KPPS,” pungkasnya.

Ini Daftar TPS di Makassar yang Laksanakan PSU

ZonaMakassar.Com – Makassar – 17 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di 14 Kecamatan di Kota Makassar, akan dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU), yang dipastikan akan berlangsung pada 27 April 2019.

“Kami sudah mengkoordinasikan ke PPK, PPS, dan KPPS nya. Persiapan sudah dilakukan, diantaranya inventarisir kebutuhan logistik dan penyiapan data pemilih, dan dokumen-dokumen lain,” kata Komisioner KPU Makassar, Gunawan Mashar, Selasa 23 April 2019.

17 TPS tersebut dilakukan karena adanya dugaan pelanggaran pada hari H pencoblosan 17 April lalu. Ditemukan antara lain, terdapat pemilih yang hanya menggunakan e-KTP semata. Mereka, kata dia, menggunakan hal pilihnya tidak sesuai dengan domisili sesuai di e-KTP.

“Dalam aturan pemilih e-KTP adalah memilih alamat yang sama dengan yang tercantum dalam e-KTP-nya. Secara regulatif tidak diperbolehkan masuk karena tidak terdaftar di DPT, DPTb, maupun DPK,” paparnya

Adapun 17 TPS yang akan PSU dianyaranya:

1. TPS 15 Kelurahan Lette, Kecamatan Mariso

2. TPS 11 Kel Mariso, Kec Mariso

3. TPS 2 Kel Kampung Buyang, Kec Mariso

4. TPS 06 Kel Pandang, Kec Panakukang

5. TPS 44 Kel Masale, Kec Panakukang

6. TPS 02 Kel Manggala, Kec Manggala

7. TPS 12 Kel Biring Romang, Kec Manggala

8. TPS 35 Kel Mangasa, Kec Tamalate

9. TPS 40 Kel Mangasa, Kec Tamalate

10. TPS 43 Kel Mangasa, Kec Tamalate

11. TPS 77 Kel Mangasa, Kec Tamalate

12. TPS 78 Kel Mangasa, Kec Tamalate

13. TPS 02 Kel Pa’baeng-Baeng, Kec Tamalate

14. TPS 20 Kel Pa’baeng-Baeng, Kec Tamalate

15. TPS 26 Kel Pa’baeng-Baeng, Kec Tamalate

16. TPS 40 Kel Pa’baeng-Baeng, Kec Tamalate

17. TPS 10 Kel Pa’baeng-Baeng, Kec Tamalate

Pantau Rapat Pleno Rekapitulasi Pemilu 2019, Camat Tamalanrea: Mari Kita Kawal Bersama

ZonaMakassar.com – Camat Tamalanrea Muhammad Rheza menghadiri menghadiri rapat pleno rekapitulasi suara Pemilu 2019 yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Tamalanrea di Lapangan Tala’ Limampulo, Bumi Tamalanrea Permai (BTP), Makassar, Minggu (21/4/2019).

Rheza berpesan agar pelaksanaan rekapitulasi Pemilu tingkat PPK bisa berjalan dengan baik dan aman. Untuk pihaknya, berharap kepada saksi dari masing-masing parpol dan caleg serta Capres untuk bersama-sama menjaga keamanan di wilayah Kecamatan Tamalanrea.

“Kami berharap teman-teman (saksi, PPS, PPK, dan Panwaslu) untuk menaati aturan agar terhindar kejadian yang tidak diinginkan,” pesannya.

Ia pun mengajak kepada seluruh pihak untuk bersama-sama mengawal pelaksanaan Pemilu agar berjalan aman dan damai.

“Kami mengingatkan jika ada perhitungan salah, maka sama-sama kita kawal,” tegasnya.

Ketua PPK Tamalanrea, Fajaruddin mengakui jika PPK Tamalanrea Makassar terlambat 1 hari melakukan rekapitulasi tingkat PPK. Keterlambatan tersebut, kata dia, dikarena belum lengkapnya model DAA 1 untuk DPR RI dan DPRD provinsi.

“Makanya kemarin, divisi logistik kami sudah ke sana (KPU Makassar) untuk mengambil formulir DAA 1. Itupun baru 1 kelurahan. Mungkin nanti di ambil lagi agar bisa sampai 8 kelurahan,” paparnya.

Meski terlambat, lanjut dia, pihaknya menargetkan rekapitulasi suara Pemilu 2019 di tingkat PPK bisa rampung hingga 1 minggu.

“Pokoknya kita target 1 minggu selesai. Kalau aturan mengatakan rekapitulasi dilakukan mulai tanggal 18 April sampai 4 Mei,” sebutnya.

Untuk di Kecamatan Tamalanrea, setidaknya ada 65.036 orang yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Sementara itu, Kapolsek Tamalanrea Syamsul Bakhtiar menegaskan bahwa pihaknya akan mengamankan pelaksanaan rekapitulasi suara di tingkat PPK.

“Kami hanya memberikan pengamanan, kami tidak akan mentolerir pihak yang mengganggu proses rekapitulasi,” tegasnya.

Ia pun menegaskan sudah membuat sistem pengamanan untuk rekapitulasi tingkat PPK.

“Kami melaksanakan sistem pengamanan tiga ring, sehingga kami selektif. Mudah-mudahan proses rekap berjalan aman dan tertib,” pungkasnya.

KPU Musnahkan 39.839 Surat Suara Rusak Pemilu 2019

ZonaMakassar.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Selatan (Sulsel) memusnahkan sebanyak 39.839 lembar surat suara rusak, Selasa (16/4/2019). Sejumlah surat suara rusak itu merupakan hasil penyortiran dari dua jenis surat suara Pemilu 2019 yaitu DPRD Provinsi dan Kabupaten/kota.

Sedangkan untuk pilpres, DPD, dan DPR RI tidak dilakukan di daerah ini. Pemusnahan surat suara rusak dilakukan di halaman kantor Tribun Timur. Pemusnahan surat rusak itu disaksikan Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Dicky Sondani dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Sejumlah surat suara rusak itu dimusnahkan dengan cara dipotong-potong.

“Sesuai instruksi dari KPU pusat, surat suara rusak hasil sortir harus dimusnahkan pada H-1 pelaksanaan pemungutan suara,”ujar Komisioner KPU Sulawesi Selatan Sarifuddin Jurdi.

Sarifuddin mengungkapkan, total surat suara yang dimusnahkan sebanyak 39.839 lembar. Dengan rincian untuk surat suara DPRD Sulawesi Selatan yang tersebar di 11 daerah pemilihan.

Yaitu dapil Sulsel 1, 1.235, dapil Sulsel II, 1.152, dapil Sulsel III, 2.389, dapil Sulsel IV, 792, dapil Sulsel V, 2.196, dapil Sulsel VI, 2.165. Kemudian dapil Sulsel VII, 1.196, dapil Sulsel VIII, 1.325, dapil Sulsel IX, 1.828, dapil Sulsel X, 1.120, dan dapil Sulsel XI, 2.820 lembar.

“Sementara untuk surat suara DPRD Kabupaten dan Kota, yang tertinggi Makassar 2.589 dan terendah Kabupaten Bone 419 lembar,”katanya.

Ini Tips Ma’ruf Amin Persiapan Debat Cawapres 2019

ZonaMakassar.Com, Jakarta – Calon wakil presiden dari pasangan calon 01, Ma’ruf Amin tiba lebih dulu dari Sandiaga Uno di Hotel Sultan, Jakarta, lokasi Debat Cawapres 2019. Didampingi oleh sang istri, Ma’ruf Amin sempat menyapa awak media.(17/03/2019).

Ditanya mengenai tips dan trik dalam menghadapi Debat Cawapres 2019 ini, Ma’ruf Amin mengatakan tidak memiliki strategi khusus, melainkan akan membiarkan debat mengalir dan berusaha merespons pertanyaan dengan baik.

“Mengalir saja, bagaimana nanti panelis maupun pasangan cawapres 02, nanti terjadi dialog,” ujar Ma’ruf Amin.

Debat Cawapres 2019 yang digelar malam ini akan menjadi kesempatan pertama dan terakhir bagi kedua cawapres untuk meyakinkan masyarakat dalam menentukan pilihan. Sebagai Cawapres dari kubu 01, Ma’ruf Amin cukup optimis dapat tampil maksimal.

“Mudah-mudahan saya bisa menjawab dengan baik apa yang menjadi harapan publik. Tentu publik mengharapkan yang terbaik untuk masa depan mereka. dan saya berharap dapat memuaskan publik,” ucap Ma’ruf Amin.

KPU Undi Pertanyaan Debat Cawapres Ma’Ruf Amin dan Sandiaga Uno

ZonaMakassar.Com, Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menerapkan aturan baru pada debat Pilpres 2019 putaran ketiga yang mempertemukan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 01 Ma’ruf Amin dengan nomor urut 02 Sandiaga Uno.(17/6/2019)

Aturan baru tersebut adalah pertanyaan yang akan diajukan kepada Ma’ruf Amin dan Sandiaga Uno diundi terlebih dahulu. Pengundian tersebut akan dilakukan masing-masing kubu baik 01 dan 02.

Kubu 01 diwakili Direktur Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf, Aria Bima, sedangkan kubu 02 anggota Badan Pemenangan Nasional (BPN) Chandra Tirta Wijaya.

Pada undian diperlihatkan masing-masing kubu mengambil pertanyaan yang sudah ditempatkan KPU dalam sebuah fishbowl. Kesempatan pertama diberikan kepada kubu 01.

Aria Bima mengambil bola nomor 1 dan 2 yang akan menentukan tema pertanyaan. Sedangkan Chandra mengambil bola nomor 3 dan 4.

Untuk bola yang diambil Aria Bima, yakni 1 dan 2, bertemakan pendidikan dan kesehatan. Sementara Chandra mengambil boal yang bertemakan ketenagakerjaan dan sosial budaya.

Masing-masing kubu kemudian mengambil bola kembali dalam fishbowl. Pengambilan bola kali ini untuk menentukan amplop pertanyaan.

Dari pengundian, Aria Bima mengambil bola D untuk tema pertanyaan pendidikan dan bola C untuk tema pertanyaan kesehatan. Pada debat nantinya, Ma’ruf Amin bakal jawab pertanyaan tema pendidikan dari amplop D dan pertanyaan kesehatan dari amplop C.