Wapres Tantang Mendikbud Soal UN

Zonamakassar.com, Jakarta – Wakil Presiden (Wapres) Maruf Amin meminta Mendikbud Nadiem Makarim, mengkaji rencana penghapusan Ujian Nasional (UN) yang selama ini digunakan sebagai sistem mengukur standarisasi kemampuan anak sekolah di Indonesia.

Ma’ruf mengakui, standarisasi itu tak bisa diterapkan di semua daerah. “Itu harus dikaji, seperti apa yang bisa. Itu tidak mudah. Dahulu sudah ditentukan lewat UN, itu tidak bisa dijadikan ukuran yang valid untuk semua daerah. Nah sekarang carilah (pengganti) itu,” ujar Maruf di Kantor Wapres, Jalan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (4/12).

Ma’ruf berharap Nadiem mampu menemukan solusi pengganti UN. “Sedang dicari pengganti dari UN, untuk mengukur standard nasional. Kami harapkan nanti melalui Mendikbud akan bisa ditemukan untuk mengganti UN,” ujarnya, seperti dikutip dari Rakyat Merdeka RMCO.

Wacana itu sebetulnya sudah mulai mencuat sejak zaman Mendikbud dijabat M Nuh pada 2013. Saat itu, UN untuk SD berhasil dihapus. Namun, bagi SMP dan SMA, belum. Kemudian, 2015, Mendikbud Anies Baswedan berencana juga mengubah konsep UN. Namun, hingga dia lengser, wacana itu belum terealisasi.

Penghapusan UN ramai lagi pada akhir 2016 saat Mendikbud dijabat Muhadjir Effendy. Dia sempat mewacanakan ingin melakukan moratorium pelaksanaan UN 2017.

Kemendikbud pun mempersiapkan pelaksanaan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) sebagai pengganti UN. Namun, gagasan moratorium itu ditolak Wakil Presiden Jusuf Kalla. Menurut dia, UN masih diperlukan di dalam sistem pendidikan di Tanah Air. Akhirnya, Presiden Jokowi memutuskan agar pelaksanaan UN tetap dilakukan pada tahun 2017.

Keputusan itu diambil di dalam rapat kerja terbatas kabinet pada 12 Desember 2016.

Nadiem sendiri memastikan UN tetap dilaksanakan pada 2020. Sementara soal penghapusan UN, masih dikaji. “Kan masih dikaji. Baru minggu lalu kan. Ya kami bertahap assessment. Tahap mengevaluasi, jadi ya belum siap,” kata Nadiem, 30 November lalu.(*)

Mendikbud Inginkan Keberhasilan Nurdin Abdullah di Bantaeng Direplikasi ke Skala Provinsi

Zonamakassar.com, Makassar — Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) RI, Muhadjir Effendy, berharap, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah dapat mereplikasi keberhasilannya saat menjabat sebagai Bupati Bantaeng, ke skala yang lebih besar, untuk menangani pendidikan di Sulsel.

Ia yakin, dengan melibatkan semua elemen masyarakat, bisa mempercepat tercapainya cita-cita pendidikan untuk semua.

“Saya yakin, seluruh lapisan masyarakat akan sanggup untuk melakukan itu dengan sungguh-sungguh, mempercepat tercapainya pendidikan untuk semua. Wajib belajar 12 tahun yang kita sepakati bersama,” kata Muhajir, pada Peringatan Hari Aksara Internasional Tingkat Nasional, di Lapangan Karebosi, Sabtu (7/9/2019).

Ia mengatakan, Hari Aksara Internasional tahun ini mengambil tema Ragam Budaya Lokal dan Literasi Masyarakat. Ini berangkat dari kesadaran terhadap keragaman di Indonesia yang memiliki lebih dari 1.500 suku bangsa dan lebih dari 1.000 bahasa daerah dan bahasa minor.

“Keragaman budaya ini merupakan aset bangsa Indonesia yang harus kita pelihara dan kita kembangkan sebagai wahana bersama dalam meningkatkan literasi masyarakat,” ujarnya.

Indonesia saat ini sudah mencapai tingkat literasi yang sangat tinggi, karena sudah di atas 98 persen. Sehingga, tinggal kurang 1 persen lebih sedikit.

Padahal pada waktu awal kemerdekaan, pada waktu Bung Karno (Presiden Soekarno) mencanangkan pemberantasan buta huruf, 97 persen penduduk Indonesia dalam keadaan buta aksara.

Kemudian tahun 1974, Presiden Soeharto mencanangkan SD Inpres besar-besaran dalam rangka menuntaskan buta aksara itu.

Lanjutnya, peranan SD Inpres luar biasa waktu itu, dan sekarang saatnya status SD Inpres harus ditingkatkan.

Karena dulu hanya untuk pemberantasan buta huruf, untuk pengajaran baca, tulis dan menghitung (calistung) atau metode dasar anak mengenal huruf dan angka.

“Jadi sudah tidak relevan lagi kalau sekarang digunakan standar dasar untuk anak-anak milenial sekarang ini,” terangnya.

Tugas pemerintah sekarang, tambahnya, adalah meningkatkan peranan pendidikan dasar untuk menyongsong abad 21 menyiapkan Generasi Emas tahun 2045 dalam rangka menyambut dan mengikuti industrialisasi 4.0.

Sementara, Gubernur Sulsel, Prof HM Nurdin Abdullah, menyatakan, gerakan literasi sekarang ini menjadi gerakan yang terus disosialisasikan pada setiap lapisan masyarakat. “Kegiatan literasi merupakan suatu bentuk hak dari setiap orang untuk belajar sepanjang hidupnya,” ujarnya. (*)

Bersama Mendikbud, Danny Pomanto Peringati Hari Raya Pendidikan Bareng Ribuan Guru

ZonaMakassar.com– Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto turut menghadiri Gerak Jalan Gebrya Hari Raya Pendidikan bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy dan ribuan guru di Lapangan Hasanuddin Makassar, Minggu (17/2/2019).

Danny menyampaikan pentingnya guru sebagai pondasi menyiapkan generasi yang baik.

“Pemerintah yang baik yang mempersiapkan negeri. Generasi pelanjut kita sangat penting. Guru adalah pondasinya. Kita harus siap menuju generasi yang kuat untuk merebut masa depan yang lbh baik,” ucap Danny.

Ia pun berkomitmen untuk memperkuat para guru. Dengan memperhatikan kesejahteraannya.

“Kalau saya panggil rapat para guru penuh parkiran dengan mobilnya. Artinya itu sudah sejahtera. Guru honor pun demikian karena sudah ada P3K yang digagas langsung oleh pemerintah pusat. Insya Allah semua terealisasi dengan baik,” jelasnya.

Dengan begitu, Danny berharap guru juga memberikan pengajaran yang terbaik untuk bibit generasi pelanjut di masa depan.

“Hadirnya pak Menteri disini menjadikan semangat tersendiri untuk melihat langsung antusias para guru khususnya di kota Makassar, Sulawesi Selatan. Sinergitas yang memang harus diperlukan antar pusat dan Kabupaten dan Kota,” pungkasnya.