Rudiantara Pastikan Pemerintah Tak Intervensi UU Pers

Zonamakasssar.com, Jakarta –Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers merupakan acuan mendasar bagi insan pers di Tanah Air. Undang-Undang tersebut lahir sebagai bentuk dukungan pemerintah dalam mewujudkan pers yang independen dan berkualitas.
Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara memastikan bahwa pemerintah tidak akan mengintervensi sedikit pun terkait aturan-aturan dalam beleid tersebut. Baik melalui Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Menteri.
“Saya selalu sampaikan, saya akan menjadi orang yang paling depan untuk memastikan, undang-undang (nomor) 40 (tahun 1999) itu tidak ada Peraturan Pemerintah dan tidak ada Peraturan Menterinya,” kata Rudiantara saat menghadiri acara Pisah Sambut Anggota Dewan Pers Periode 2016-2019 dengan Periode 2019-2022 di hotel Sari Pasific, Jakarta, Rabu (12/06/2019).
Menurut Rudiantara, pemerintah berkomitmen mendukung terwujudnya insan pers yang berintegritas dan independen.
Dalam kesempatan itu, Menteri Rudiantara juga merasa beruntung. Karena selama menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika, dirinya telah berinteraksi dengan tiga kepengurusan di Dewan Pers.
“Saya telaah kembali ke belakang, (saya) satu-satunya Menteri yang berinteraksi selama kurun waktu 4,5 tahun ini dengan 3 kepengurusan Dewan Pers. Yaitu Prof Bagir, Pak Stanley dan Pak Nuh,” imbuhnya.
Menteri Rudiantara berharap, pengurus Dewan Pers periode 2019-2020 yang dipimpin eks Mendikbud Mohammad Nuh, kelak lebih banyak lagi berkontribusi untuk Pers di Indonesia.(**)

Pameran Karya Pers dan Teknologi Informasi, di Buka Menkominfo

ZonaMakassar.Com, Surabaya – Kian berkembangnya dunia komunikasi digital yang serba cepat dan mudah tak mengurangi krusialnya peran media massa arus utama. Media ini sangat dibutuhkan saat ini untuk menangkal munculnya berita-berita palsu atau hoax.

Pernyataan tersebut disampaikan Gubernur Jatim, Dr. H. Soekarwo saat mendampingi Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara membuka Pameran Karya Pers dan Teknologi Informasi dalam rangka Hari Pers Nasional (HPN) tahun 2019 di Exhibition Hall Grand City Surabaya, dikutip dari bhirawa.com. Kamis (7/2/2019).

Pakde Karwo, sapaan akrab Gubernur Jatim ini menegaskan bahwa media arus utama tidak boleh dianggap mati terkena dampak pesatnya internet, tetapi justru bersifat komplemen atau pelengkap sebagai solusi terhadap hoaks.

“Di Jatim ada salah satu media cetak arus utama yang setiap harinya menampilkan kolom khusus yang membahas atau mengkonfirmasi berita hoax. Di situ, dibahas apakah berita yang beredar di masyarakat luas termasuk hoax atau bukan,” terangnya.

Digitalisasi ini, lanjutnya, membuat banyaknya inovasi baru, mulai dari banyaknya kemunculan media online baru. Bahkan ada media cetak yang mulai mengembangkan tidak hanya media online tapi juga media interaktif. Inilah yang kemudian dinamakan konvergensi media.

“Konvergensi media ini membuat kita tidak lagi hanya menonton televisi dari televisi saja, namun bisa melalui ponsel. Ini memudahkan kita menonton televisi dari manapun,” katanya.

Ia mengusulkan agar ke depan ada kerjasama yang baik dengan media online untuk memberitakan klarifikasi soal isu-isu strategis seperti inflasi kepada masyarakat.

“Misal inflasi yang naik adalah cabai keriting, tapi isunya membuat panik sehingga menyebabkan barang lain juga naik. Saya usul ditampilkan di running text untuk menjaga masyarakat tenang,” katanya.

Perkembangan dunia digital ini juga menurutnya membawa manfaat dalam pengembangan sektor ekonomi masyarakat. Dimana, banyak industri kecil menengah yang mulai memanfaatkan digital untuk memasarkan produknya. “Mari bekerjasama dengan PWI memanfaatkan digitalisasi untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan, yang tidak efisien didorong menjadi efisien”, jelasnya.

Sementara itu Menkominfo Rudiantara mengatakan, dalam perkembangan digital saat ini, pers tidak perlu takut perubahan. Justru kondisi tersebut harus dimanfaatkan dengan teknologi.

Hal ini dikarenakan insan pers senantiasa meningkatkan kapabilitas dan kapasitasnya, termasuk meningkatkan kompetensi secara digital. Selama industri pers menjalankan etika dan profesionalisme, digitalisasi tidak akan mempengaruhi.

“Saya yakin selama insan pers senantiasa menjaga etika profesional, melakukan cover both side, industri pers kita akan tetap jaya,” katanya.

Menurutnya, pers dan digitalisasi hadir bersamaan. Digitalisasi tidak mengadakan konten atau substansinya, tetapi digitalisasi hanya sebuah medium atau cara saja.

“Dulu cara menyampaikan berita dicatat dalam bentuk kertas, saat ini industri pers kita mulai beralih. Saya tidak pernah mendengarkan radio di radio, tapi melalui handphone, jadi yang beralih hanya mediumnya,” katanya yang usai membuka pameran, bersama-sama dengan Gubernur Jatim meninjau beberapa stand yang ada dalam pameran.

Pameran yang berlangsung selama tiga hari mulai 7-9 Februari 2019 ini diramaikan stand-stand yang berasal dari industri pers serta media massa, mulai cetak, online hingga elektronik. Selain itu, dalam pameran ini juga ditampilkan karya-karya jurnalistik seperti fotografi, serta stand dari kementerian, universitas, hingga stand UMKM. Turut hadir dalam pembukaan tersebut Ketua Umum PWI, Atal S. Depari, serta beberapa Kepala OPD di lingkungan Pemprov Jatim. (*)