Moeldoko : Banyak RS Vonis Pasien Meninggal Karena Covid-19 demi Anggaran Pemerintah

Zonamakassar.com, Makassar – Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko mengatakan jika saat ini banyak isu rumah sakit memvonis pasien yang meninggal covid-19.

Moeldoko menilai, hal ini dilakukan agar mendapatkan bantuan dari pemerintah.

Sehingga, dia berharap harus ada tindakan serius agar isu yang menimbulkan keresahan ini dapat tertangani.

“Jadi semua perlu didefinisikan semua kematian. Agar jangan sampai ini menguntungkan pihak-pihak yang ingin mencari keuntungan dari definisi itu.” Ungkap Moeldoko, usai rakor penanganan Covid-19 di Pemprov Jateng, (Rabu, (1/20/2020).

Kata Moeldoko, sudah banyak terjadi, orang sakit biasa atau mengalami kecelakaan didefinisikan meninggal karena Covid-19 padahal sebenarnya hasil tesnya negatif.

“Ini sudah terjadi di semua wilayah. Ada orang diperkirakan Covid terus meninggal, padahal hasil tes belum keluar. Setelah hasilnya keluar, ternyata negatif. Ini kan kasihan, ini contoh-contoh agar bisa di perbaiki.” Katanya.

Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan agar dokter mengekspos data kematian pasien.

“Seluruh rumah sakit dimana ada pasien meninggal, maka otoritas dokter harus memberikan catatan meninggal karena apa ? Catatan itu harus diberikan kepada kami, untuk kami verifikasi dan memberikan statemen keluar.” Jelas Ganjar.(*)

Moeldoko: Ini Negara Hukum Bukan Negara Ijtima

ZonaMakassar.com, Jakarta – Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menanggapi hasil Ijtima Ulama III dan Tokoh Nasional. Salah satu poin yang ditanggapi Moeldoko adalah adanya desakan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mendiskualifikasi pasangan calon presiden dan calon wakil presiden 01, Joko Widodo atau Jokowi – Ma’ruf Amin.

“Kita ini sudah ada konstitusi, ada undang-undang, ada ijtima itu gimana ceritanya. Negara ini kan negara hukum, bukan negara ijtima, ya kan begitu,” kata Moeldoko di Gedung Bina Graha, Jakarta, Kamis, (2/5/2019).

Moeldoko mempersilakan setiap orang untuk berbicara menyampaikan pendapatnya. Namun, ia mengingatkan bahwa negara dijalankan di atas konstitusi dan menghormati hukum. Sehingga, kata dia, hukum yang seharusnya menjadi pedoman. Bukan hasil ijtima. “Saya harus berani ngomong jelas, karena kalau tidak nanti negara ini menjadi babaleot enggak karu-karuan.”

Ijtima Ulama dan Tokoh Nasional Ketiga telah selesai dilaksanakan di Hotel Lorin, Sentul, Bogor, Jawa Barat, Rabu, 1 Mei 2019. Ijtima ulama pro-calon presiden Prabowo Subianto ini menelurkan lima poin utama yang dibacakan di akhir musyawarah oleh Ketua Dewan Pengarah Ijtima Ulama 3, Yusuf Martak.

Di poin pertama, mereka sepakat bahwa di pemilihan presiden 17 April lalu telah terjadi berbagai kecurangan dan kejahatan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Atas dasar itu, mereka merekomendasikan poin kedua, yakni agar Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto – Sandiaga Uno, untuk mulai bergerak mengajukan keberatas tentang adanya kecurangan.

Pada poin ketiga, Yusuf Martak dan kawan-kawan mendesak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mendiskualifikasi pasangan calon presiden dan calon wakil presiden 01, Joko Widodo – Ma’ruf Amin.

Poin keempat, mereka mengajak umat dan seluruh anak bangsa untuk mengawal dan mendampingi perjuangan penegakan hukum dengan cara syar’i dan legal konstitusional dalam melawan kecurangan dan kejahatan serta ketidakadilan. “Termasuk perjuangan pembatalan atau diskualifikasi paslon capres cawapres 01 yang ikut melakukan kecurangan dan kejahatan dalam Pilpres 2019,” kata Martak.

Adapun poin kelima memutuskan bahwa perjuangan melawan kecurangan, kejahatan, serta ketidakadilan adalah bentuk amar ma’ruf dan nahi mungkar konstitusional serta sah secara hukum. Hal ini dilakukan dengan dengan menjaga keutuhan negara Republik Indonesia dan kedaulatan rakyat.

Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko : Ijtimak Ulama III Picu Gerakan Massa

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko merespons wacana Ijtimak Ulama ketiga yang disebutnya berpotensi memicu gerakan massa. (CNN Indonesia/Feri Agus Setyawan)

ZonaMakassarCom, Jakarta – Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menyebut penyelenggaraan Ijtimak Ulama III, yang disampaikan Ketua Umum DPP Front Pembela Islam (FPI) Sobri Lubis terindikasi untuk menciptakan gerakan massa usai pemungutan suara Pemilu 2019.

Indikasi itu, kata Moeldoko dapat dilihat dari isu kecurangan Pemilu yang akan dibawa dalam Ijtimak Ulama tersebut.

“Iya bisa ke arah situ (menciptakan gerakan). Karena apa? Persoalan kecurangan itu selalu dihembuskan. TSM itu ya, terstruktur, sistematis, masih, ada satu lagi luar biasa. Ini menurut saya sebuah upaya yang harus kita hentikan,” kata Moeldoko di kantornya, Jakarta, Jumat (26/4).

Moeldoko meminta semua pihak tak langsung menjustifikasi sebuah persoalan yang belum tuntas. Menurutnya, dugaan kecurangan maupun kelalaian dalam pesta demokrasi lima tahunan bisa diselesaikan melalui jalur konstitusional.

“Bukan dengan Ijtimak, itu apa urusannya itu. Urusan politik kok dicampur adukan enggak karu-karuan, sehingga membingungkan masyarakat,” ujarnya.

Saat ditanya apakah sebaiknya rencana menggelar Ijtimak Ulama III itu dibatalkan, Moeldoko tak menjawab tegas. Mantan Panglima TNI itu hanya menyebut masyarakat saat ini membutuhkan situasi yang aman dan nyaman.

“Menurut saya dalam suasana yang seperti sekarang ini masyarakat membutuhkan suasana yang nyaman. Jangan menciptakan suasana yang menakuti masyarakat,” tuturnya.

Pemerintah antisipasi

Lebih lanjut, Moeldoko mengatakan bahwa pemerintah juga telah siap jika ada kelompok masyarakat yang ingin membuat gerakan usai Pemilu. Ia mewanti-wanti agar kelompok masyarakat tak menunggangi masalah Pemilu untuk merancang sebuah gerakan.

“Kalau ada cara-cara bagaimana menciptakan sebuah trigger dengan upaya-upaya bisa dengan cara disiapkan dengan baik dan seterusnya. Untuk itu kami juga siap menghadapi situasi seperti itu,” ujarnya.

Pensiunan jenderal bintang empat itu mengatakan bahwa pemerintah terus memantau dari indikasi membuat gerakan massa karena tidak puas dengan hasil Pemilu. Moeldoko meminta agar tak mencoba-coba menciptakan sebuah gerakan karena nantinya merugikan masyarakat

“Kita harus menyelesaikan dengan cara-cara kesatria, bukan dengan cara cara yang tidak baik. Itu perlu saya sampaikan agar apa? Agar kita semuanya kembali kepada terciptanya sebuah kondisi yang semua dari kita bisa menikmati dengan baik,” kata Moeldoko.