Pj Walikota: Jangan Kaitkan Mutasi Jabatan dengan Pilwalkot

Zonamakassar.com, Makassar – Penjabat Wali Kota Makassar, Prof Rudy Djamaluddin meminta maaf kepada Bawaslu Kota Makassar yang tak menghadiri undangan klarifikasi soal mutasi jabatan. Menurut Prof Rudy, karena agenda protokoler begitu padat, ia baru mengetahui surat tersebut saat malam hari.

“Undangannya kita tidak terima, baru saya diinformasikan pas malamnya,” kata Prof Rudy kepada awak media Selasa (8/9/2020).

Dia menjelaskan, mutasi jabatan yang dia lakukan tidak berhubungan dengan adanya gerakan politik. Pemerintahan Kota Makassar harus tetap berjalan dan tidak boleh terpengaruh dengan adanya Pilwalkot Makassar 2020.

“Saya mengimbau pada semua pihak, untuk tidak terlalu mudah mengaitkan antara kegiatan politik pilkada dengan kegiatan mutasi,” katanya

“Apalagi saya ini kan sama sekali tidak berafiliasi dengan politik manapun. Sehingga kegiatan mutasi itu kita lakukan murni untuk mempercepat pelayanan pada masyarakat dan itu adalah salah satu amanah yang diberikan kepada saya sebagai pj,” kata Prof Rudy.

Dia menambahkan, sebagai penjabat wali kota, dia diberikan amanah untuk mensukseskan kegiatan Pilwalkot Makassar 2020, tetapi tidak melupakan prioritas utama sebagai pelayan masyarakat. Untuk itu, ia menghimbau kepada seluruh pihak untuk tidak mengkaitkan kegiatan mutasi dengan gerakan politik.

“Jangan mengait-kaitkan hal yang tidak perlu dikaitkan seperti kegiatan mutasi yang dasarnyan kita lakukan untuk mempercepat kinerja .Salah satu upaya untuk mempercepat kinerja adalah dengan melakukan penyegaran-penyegaran pada instansi-instansi yang perlu penyegaran,” pungkasnya. (*)

Pj Wali Kota Makassar Kembalikan Jabatan 1.073 pejabat

Zonamakassar.com, Makassar – Penjabat (Pj) Wali Kota Makassar M Iqbal Suhaeb mengembalikan 1.073 pejabat yang sebelumnya di mutasi oleh eks Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto di Tribun Lapangan Karebosi Makassar, Jumat (26/7/2019).

Pelantikan dan pengembalian jabatan ini, dilakukan setelah Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) resmi mengeluarkan surat rekomendasi, agar pejabat yang di non-job dan dipromosikan oleh Danny Pomanto selama periode 4 Juni 2018 hingga 8 Mei 2019, dibatalkan.

“Pada hari ini Jumat 26 Juli 2019 saya pejabat Wali Kota Makassar dengan ini melantik saudara dengan jabatan baru,” kata Pj Wali kota Makassar, Iqbal Suhaeb, Jumat (26/7/2019).

“Semoga Allah senantiasa memberkati kita semua. Apakah saudara bersedia diambil sumpahnya?,” kata Iqbal kepada para peserta pelantikan.

Iqbal mengatakan bahwa sumpah ini tak lain adalah tanggung jawab kepada negara bangsa dan Pancasila.

Salah jabatan yang dikembalikan yakni adalah jabatan Camat, di mana 15 mantan camat seperti Syamsul Bahri, Andi Syahrum Makkuradde, Firnandar, Muhammad Ruly, Fadly Wellang, Ansar Umar, Harun Rani, Tahir Rasyid, Hamri Hayya, Andi Zainal Abidin, Kaharuddin Bakti, Hasan Sulaiman, Zulkifli Nanda, Tanah Andi Unru, dan Ansaruddin.

Diketahui, SK pelantikan camat oleh Wali Kota sebelumnya, dianggap tidak sah atau dibatalkan. Sehingga para Camat tersebut, dikembalikan ke jabatan sebelumnya sebagai Sekretaris Camat.

Pelaksana tugas (Plt) Ditjen OTDA Kemendagri RI mengeluarkan surat Nomor 019.3/3692/OTDA tanggal 12 Juli 2019 dan Surat Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor B-2237/KASN/7/2019 tanggal 10 Juli 2019 perihal Rekomendasi Penataan Pejabat/ Jabatan ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Makassar.

Dalam surat itu, menginstruksikan Penjabat (Pj) Walikota, agar segera mengembalikan sekitar 1.228 pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Kota Makassar berdasarkan 40 SK Wali Kota dan Pj Wali Kota sejak tanggal 4 Juni 2018 sampai dengan 8 Mei 2019 dan melakukan Evaluasi dan Penataan Kembali.

Namun yang dianulir itu, sebanyak 1.073 pejabat yang dikembalikan ke posisi semula. Adapun 155 pejabat tidak dianulir, karena sah dilantik oleh Wakil Walikota Makassar Syamsu Rizal dan memiliki izin KASN dan Dirjen Otda. Pejabat yang dilantik Wawali, punya izin untuk promosi jabatan. Berbeda dengan Danny yang tidak memiliki izin pelantikan.

Awal Pekan Ini, Danny Pomanto Kembali Lakukan Mutasi

Zonamakassar.com, Makassar – Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto akan kembali melakukan mutasi besar-besaran sebelum mengakhiri masa jabatannya. Rencananya, Danny Pomanto akan melakukan mutasi pada Senin (7/5/2019) nanti.

Danny mengatakan pelantikan itu akan menjadi pelantikan terakhir sebelum masa jabatannya sebagai walikota berakhir. Ia memang sebelumnya telah berjanji bakal melengkapi seluruh jabatan lowong sebelum menanggalkan jabatannya.

“Terakhir, sudah itu selesai. Pokoknya semuanya nanti (Senin) siang sama sore,” ungkapnya.

Danny mengaku pelantikan besar-besaran yang dilakukan sebagai upaya membenahi birokrasi. Pelantikan itu nantinya akan dibagi dalam 2 tahap. Tahap pertama dilakukan lada pagi hari, sementara tahap kedua dilanjutkan pada sore harinya.

“Muncul pertanyaan kenapa tidak tunggu saja pj (wali kota)? Ini semua bagian dari proses. Kalau ada pj, butuh waktu setahun untuk mengerti ini barang. Jadi terkatung-katung orang bekerja. Biarkan pj nanti langsung bekerja dengan cepat. Kita tidak boleh biarkan kasian pj mengurusi pekerjaan yang tidak tersisa,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kota Makassar Andi Siswanta Attas mengatakan, pelantikan ini untuk mengisi sejumlah jabatan lowong. Pejabat yang dilantik terdiri dari pejabat eselon IIIA, IVA, IVB, kepala sekolah dan kepala Puskesmas.

“Iya InsyaAllah hari Senin pelantikan. Cuma kita lihat kalau memang terlalu besar volumenya kita bagi dua apakah Senin siang dan sore atau Senin dan Selasa. Kita masih menunggu petunjuk dari beliau (Walikota),” kata Siswanta.

Ia mengaku telah menyedorkan jumlah jabatan lowong dan nama-nama calon pejabat yang akan dilantik sesuai dengan rekomendasi kepala di masing-masing SKPD. Meski begitu, kata dia, itu hanya sebatas usulan.

“Jadi berbicara boleh atau tidaknya dinonjobkan tergantung pak Wali, beliau sebagai user mempunyai hak prerogatif untuk itu. Yang jelas sudah ada di tangan beliau daftar jabatan dan nama yang diusulkan oleh kepala dinas, karena pak wali memberikan kewenangan kepada kepala dinas untuk mengusulkan siapa staf yang ingin dipromosikan untuk melengkapi struktur organisasi di dinas masing-masing,” terang Siswanta.(*)