Aksi Deklarasi Damai, Pj Walikota Makassar Iqbal Suhaeb Bakar Semangat Cinta NKRI

Zonamakassar.com, Makassar – Kerusuhan di Papua sangat disayangkan masyarakat di Makassar. Untuk itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar menggelar apel besar kebangsaan di depan Monumen Mandala, Senin (2/9/2019). Gelaran aksi dama di Monumen Mandala, tak lepas dari sejarah bagaimana Makassar menjadi titik perjuangan pembebasan Irian Barat (Papua)

Apel kebangsaan dipimpin langsung oleh Penjabat (Pj) Wali Kota Makassar Iqbal Suhaeb bersama 1.000 orang yang meliputi jajaran Forkopimda Kota Makassar, asisten dan staf ahli Kota Makassar, jajaran SKPD Kota Makassar, camat, lurah, organisasi masyarakat (Ormas), Organisasi Kepemudaan (OKP), tokoh agama dan warga Makassar.

Iqbal mengatakan aksi ini diinisiasi untuk solidaritas kepada masyarakat Papua atas kasus kerusuhan di berbagai kota di Provinsi Papua dan Papua Barat .

“Kelihatannya situasi persoalan belum mencapai titik finalisasi makin hari makin menjadi-jadi. Kita mau persoalan itu makin mengecil, dan terselesaikan. Jadi saya bersama Forkopimda menginisiasi terciptanya aksi ini,” ucap Iqbal.

Meski aksi di bawah terik matahari, semuanya berkumpul dan saling membakar semangat juang NKRI lewat lagu kebangsaan, kemerdekaan hingga orasi dari semua elemen OKP di Kota Makassar.

Melihat hal itu, Iqbal berharap agar Kota Makassar menjadi percontohan aksi damai untuk wilayah-wilayah lainnya di Indonesia. Dengan begitu, Iqbal juga berharap kisruh yang menimpa saudara di Papua dan di Papua barat bisa terselesaikan.

Selain itu, iqbal juga mengkhawatirkan orang Makassar yang bekerja sebagai pegawai BUMN di Papua dan Papua barat.

“Banyak SDM kita baik dari Makassar dan wilayah lainnya yang bekerja di sana merasa khawatir,” kata Iqbal.

Olehnya itu, aksi ini melahirkan deklarasi yang ditandatangani seluruh OKP, Forkopimda dan Ormas yang disaksikan langsung oleh Pj Wali Kota Makassar Iqbal Suhaeb. Di mana sebelumnya, deklarasi tersebut dibacakan dengan lantang oleh Ketua KNPI Kota Makassar, Christopher Aviary dan diikuti oleh seluruh peserta yang hadir.

Berikut isi poin-poin deklarasi aksi damai dari Makassar untuk Indonesia damai :

1. Menyerukan kepada seluruh masyarakat kota Makassar untuk menjaga persatuan dan soliditas umat dalam menciptakan suasana kondusif dan stabilitas Kamtibmas di wilayah masing-masing.

2. Mendukung sepenuhnya upaya aparat penegak hukum untuk menindak tegas dan mengamankan oknum – oknum yang berusaha terus melakukan provokasi antara elemen anak bangsa yang dapat menciptakan konflik horizontal.

3. Menghimbau kepada umat dan elemen bangsa untuk tidak mudah terpengaruh upaya provokasi dan senantiasa bersikap arif dalam menerima dan menyebarkan informasi kepada siapapun juga agar terhindar dari upaya pembenturan antara elemen anak bangsa.

4. Mendukung pemerintah pusat agar segera mengkonsolidasikan dan memberikan pernyataan tegas agar tokoh yang ada di Papua dan Papua Barat, serta seluruh elemen anak bangsa sepaham agar kondisi Papua dan Papua Barat dapat segera terkendali dan senantiasa kembali menciptakan suasana persaudaraan yang harmonis di kalangan anak bangsa.

5. Mendorong pemerintahan dan aparat hukum untuk segera bertindak profesional terhadap oknum provokator serta mengadili sesuai UU yang berlaku. Terkhusus oknum yang tidak mengakui eksistensi dan kedaulatan NKRI.

6. Mengimbau kepada seluruh elemen media elektronik, cetak dan online agar senantiasa memberitakan peristiwa ini secara benar dan adil penuh hikmah kebijaksanaan sehingga dapat menciptakan kondusifitas dan Kamtibmas di wilayah NKRI.

7. Menghimbau kepada seluruh elemen bangsa untuk tetap menjaga keutuhan NKRI dan menyandarkan diri kepada Ilahi Robbi, permantap ibadah serta tawakal kepada Allah SWT.

Camat Ujung Tanah Ingatkan Pegawai Tak Terpancing Hoaks

Zonamakassar.com, Makassar – Demo rusuh yang terjadi di Sorong, Papua Barat dan Jayapura membuat banyak informasi palsu dan hoaks yang mengadu domba antar suku. Hal tersebut menjadi perhatian Camat Ujung Tanah, Drs Andi Unru.

Memimpin upacara di Halaman kantor Kecamatan Ujung Tanah, Senin (2/9/2019) Andi Unru menyampaikan kepada seluruh pegawai untuk tetap menjaga kedamaian kota Makassar, khususnya di Kecamatan Ujung Tanah.

Ia pun mengajak seluruh pegawai untuk ikut dalam aksi damai di depan Monumen Mandala. Baginya aksi damai di depan Monumen Mandala mempunyai nilai sejarah dalam pembebasan Irian Barat (Papua.

“Aksi damai dengan menampilkan budaya Sulsel dan sejumlah budaya dari daerah lainnya di Indonesia. Ini menunjukkan bahwa kita ini satu,” ujarnya.

Selain itu, Andi Unru juga mengajak warga dan pegawai untuk tidak mudah termakan informasi hoaks yang beredar di media sosial.

Iqbal Suhaeb Berharap tak Ada Gesekan Warga Papua di Makassar

Zonamakassar.com, Makassar – Bentrokan yang sempat terjadi di Asrama Mahasiswa Papua di Jalan Lanto Dg Pasewang menjadi perhatian Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah dan Penjabat (Pj) Wali Kota Makassar Iqbal Suhaeb.

Untuk meredam kisruh semakin meluas, Nurdin Abdullah dan Iqbal Suhaeb menggelar pertemuan dengan warga dan mahasiswa Papua di kota Makassar.

Yahya salah satu tokoh masyarakat Papua mengatakan saat ini, ia bersama warga Papua lainnya meminta perlindungan kepada pihak berwajib dan juga pemerintah setempat dengan adanya kejadian ini.

Ia berharap kondisi bisa segera stabil agar dapat kembali beraktivitas seperti semula.

“Sebagai tokoh masyarakat Papua, tentunya berharap ini segera diredam. Meminta pihak berwajib bersama pemerintah untuk melindungi hak hidup kami di Makassar,” pinta Yahya.

Anto, Ketua Asrama Papua menuturkan saat ini ia bersama teman-temannya tengah berkumpul di asrama beserta warga Papua lainnya agar kejadian semalam tidak terulang kembali.

“Penghuni asrama saat ini ada 84 orang sudah berkumpul semua ditambah dengan beberapa warga Papua yang hidup di Makassar kami tampung menghindari aksi yang tidak diinginkan. Kami ingin dilindungi,” ucap Anto.

Menyikapi jeritan warga Papua ini, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah bersama Pj Wali Kota Makassar Iqbal Suhaeb, Sekda Kota Makassar M Ansar, Ketua DPRD Kota Makassar Farouk M Beta, Wakil Ketua DPRD Kota Makassar Adi Rasyid Ali dan sejumlah anggota DPRD Kota Makassar lainnya mengunjungi asrama Papua, dan mengajak makan siang bersama sekaligus memberikan jaminan keamanan kepada mereka.

“Selain mengajak warga Papua untuk makan bersama, kesempatan ini saya haturkan berikan jaminan keamanan pada warga Papua yang ada di Makassar dan Sulsel. Untuk sementara akan dijaga dulu oleh beberapa aparat hingga kondisi dipastikan kondusif,” tutur Nurdin di sela-sela makan siang bersama.

Pj Wali Kota Makassar Iqbal Suhaeb yang mendampingi Gubernur Nurdin Abdullah mengatakan tak perlu takut karena semuanya sudah ditangani oleh pihak berwenang.

“Hilangkan ketakutan itu. Kita semua bersaudara. Mari kita junjung rasa saling menghormati dan saling menjaga.Tidak ada lagi kekerasan dan intimidasi, ada aparat dan camat serta lurah setempat yang akan mengontrol keadaan,” kata Iqbal.

Meski saat ini asrama Papua masih dikelilingi aparat untuk berjaga-jaga namun kondisi di sekitar sudah mulai berjalan aman dan arus lalu lintas juga sudah seperti semula.

Hakim Vonis WNA Polandia 5 Tahun Penjara Kasus Makar

WNA Polandia Jakub Fabian Skrzypzki dan WNI Simon Magal saat sidang di PN Wamena di Kabupaten Jayawijaya, Kamis, (2/5). (Foto: ANTARA News Papua)

Zonamakassar.com, Wamena – Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua memvonis lima tahun penjara bagi Warga Negara Asing (WNA) asal Polandia Jakub Fabian Skrzypzki yang terlibat kasus makar.

Selain Jakub Fabian Skrzypzki, hakim Ketua Yajid juga memvonis empat tahun penjara bagi Simon Magal yang masih satu perkara karena mereka terbukti melakukan makar sesuai pasal 106.

Kuasa Hukum Jakub Fabian Skrzypzki, Latifah Anum Siregar mengatakan sebelumnya jaksa penuntut umum memberikan 10 tahun penjara namun hakim memutuskan lima tahun.

“Turun lima tahun itu sesuatu yang saya lihat tidak biasanya. Karena biasanya hakim memutuskan sepertiga dari tuntutan, tetapi posisi kami mewakili kepentingan terdakwa sejak awal bahwa terdakwa tidak bersalah,” katanya.

Pada proses persidangan, pemeriksaan saksi-saksi dan sebagainya menurut Anum, tidak terpenuhi unsur-unsur yang disebutkan dalam pasal 106, yang artinya Jakub tidak bersalah.

“Putusan lima tahun ini artinya sangat tinggi buat kami, dan karena itu kami banding. Memori banding sedang disiapkan,” katanya.

Sambil menunggu proses banding, Anum meminta kliennya dipindahkan ke Jayapura dengan pertimbangan ruang tahanan Polres Jayawijaya tidak memadai.

Kuasa Hukum Simon Magal, Aloysius Renwarin mengatakan pihaknya juga mengajukan banding sebab pada saat jawab menjawab selama beberapa kali persidangan, delapan saksi tidak menerangkan bahwa Simon terlibat pasal makar.

“Ternyata dalam putusan majelis hakim, Simon dikenakan lima tahun sehingga kami minta banding ke Pengadilan Tinggi Jayapura. Saya kira setelah memori banding diterima, dalam waktu dua minggu kami ajukan materinya,” katanya.

Jaksa penuntut umum Febiana Wilma Sorbu mengatakan masih pikir-pikir atas putusan majelis hakim bagi kedua terdakwa.

Ia mengatakan perkara itu ditangani oleh tim sehingga perlu koordinasi dengan kepala kejaksaan, kasie pidum dan tim dari Kejaksaan Tinggi Papua apakah jaksa juga akan mengajukan banding atau tidak.

“Akan dilihat terlebih dahulu karena jaksa mempunyai waktu pikir-pikir selama tujuh hari, kemudian setelah nyatakan sikap di hari ketujuh mereka masih punya waktu 14 hari untuk mengajukan memori banding. Dengan putusan 10 tahun, penilaian kami bisa lebih dari itu, makanya kami masuk ke tahap berikutnya yaitu materi banding,” katanya.

Pewarta: Marius Frisson Yewun
Editor: Kunto Wibisono

Gempa Bumi magnitudo 5,0 Guncang Puncak Papua

ZonaMakassarCom, Makassar – Gempa bumi magnitudo 5 juga terjadi di Kabupaten Puncak, Papua. (27/04/2019).

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyatakan gempa ini tak berpotensi menimbulkan gelombang tsunami.

Gempa terjadi pada hari ini pukul 22.32 WIT. Titik pusat gempa ada di koordinat 4,39 lintang selatan (LS) dan 137,20 bujur timut (BT).

Pusat gempa ini ada di 73 km arah barat daya Puncak, Papua. Inti gempa ada di kedalaman 10 km. Belum diketahui apakah gempa ini menimbulkan korban dan kerusakan.(*)

Divestasi Saham Freeport Indonesia Masih Tarik Ulur

ZonaMakassarCom, Makassar – PT Freeport Indonesia Pembagian saham 10% PT Freeport Indonesia senilai Rp 6 triliun melalui PT Inalum masih menjadi tarik ulur antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika.

Mengutip Antara, Staf Khusus Inalum Marinus Yaung mengungkapkan, sejak kesepakatan perjanjian pengalihan saham dari Freeport MacMoran kepada Freeport Indonesia melalui Inalum pada 21 Desember 2018, proses penyelesaian kepemilikan saham 10% Pemprov Papua dan Pemkab Mimika belum selesai.

Untuk itu, menurutnya perlu dijelaskan tentang perkembangan proses divestasi 10% saham Freeport Indonesia kepada Pemprov Papua dan Pemkab Mimika, agar rakyat Papua dan juga 7 suku pemilik hak ulayat yang ada di Timika, Kabupaten Mimika, bisa mengetahui dan mengikuti perkembangan proses divestasi ini dengan baik.

Menurutnya, persoalan yang mengemuka terkait divestasi saham Freeport Indonesia adalah belum adanya kata sepakat antara Pemprov Papua dan Pemkab Mimika soal komposisi pembagian saham 10% tersebut.

Dari saham sebesar 10%, Pemprov Papua mengacu pada Perda nomor 7 tahun 2018 tentang pembentukan PT Papua Divestasi Mandiri dengan pembagian saham masing-masing sebesar 51% untuk Pemprov Papua, 29% Pemkab Mimika dan 20% untuk kabupaten disekitar area pertambangan.

Sementara, Pemkab Mimika masih mengacu dengan perjanjian induk yang dilakukan dan ditandatangani oleh Pemerintah Pusat, Pemprov Papua dan Pemkab Mimika, Kementerian Keuangan dan SDM serta PT Inalum pada 12 Januari 2018 di Kantor Kementerian Keuangan di Jakarta.

Dalam isi perjanjian induk yang mengatur komposisi kepemilikan saham 10% Freeport Indonesia lewat Inalum, Pemprov Papua mendapat 3% dan Pemkab Mimika mendapat 7%. “Inilah yang masih menjadi tarik ulur oleh kedua pihak. Pemprov Papua mau seusai Perda nomor 7 tahun 2018, sementara Pemkab Mimika masih berpegang pada perjanjian induk,” ujar Marinus.

Terkait persoalan divestasi saham Freeport Indonesia, Marinus menyebutkan bahwa pemerintah pusat lewat Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah dua kali memfasilitasi mediasi untuk kedua pemerintah daerah tersebut, tetapi hal ini menemui jalan buntu.

Bahkan, upaya untuk mempertemukan Gubernur Papua Lukas Enembe dengan Direktur Utama Inalum Budi Gunawan telah dua kali dilakukan, baik dengan upaya pribadi dan meminta bantuan Kapolda Papua. Namun, pertemuan tersebut tetap tidak terjadi. Marinus mengingatkan, bahwa jika hingga pada 21 Mei 2019 tidak ada titik temu di antara kedua pimpinan daerah itu, maka bukan tidak mungkin saham 10% tersebut akan diberikan kepada perusahaan konsorsium dalam hal ini kepada Inalum, sebagaimana perjanjian induk yang telah ditandatangani bersama.

“Ini patut disayangkan karena nantinya kita tidak akan mendapat apa-apa jika dikembalikan ke Inalum karena kedua pimpinan masih bersikukuh pada pendirian masing-masing. Padahal, upaya pemerintah waktu membeli 51% saham Freeport Indonesia sangat sulit dan rumit,” ujarnya.

Marinus pun meminta kepada masyarakat Papua, baik yang ada di dalam negeri dan luar negeri, agar memahami hal ini dengan tidak mempolitisir masalah divestasi saham Freeport Indonesia. Karena persoalan yang ada sekarang ini bukan di pemerintah pusat tetapi di Papua dan Mimika.

Penulis: Agung Jatmiko
Editor: Agung Jatmiko