Dinas Pertanahan Jelaskan Aturan Pemanfaatan Tanah Negara

Zonamakassar.com, Makassar – Dinas Pertanahan Makassar menggelar sosialisasi penataan dan pemanfaatan tanah negara di Hotel Grand Himawan, Jalan Pengayoman, Makassar, Senin (6/8/2018).

Dalam kegiatan sosialisasi, Dinas Pertanahan Makassar mengundang warga dari pihak kecamatan di empat wilayah, yakni Kecamatan Biringkanaya, Tamalanrea, Manggala, dan Panakkukang.

Kepala Bidang II Penanganan Masalah Tanah dan Pengamanan Fisik, Mansyur mengatakan, tujuan diselenggarakannya kegiatan sosialisi ini agar aparatur pemerintah khususnya lingkup kecamatan lebih memahami tentang prosedur administrasi pertanahan sesuai undang-undang 30 tahun 2014.

Termasuk lanjutnya, pemahaman tentang penataan dan pemanfaatan tanah negara yang diatur dalam UUPA 5/1960.

“Ini juga bagian dari sosialisasi fasum-fasos yang akan disampaikan ke warga. Jangan sampai mereka (warga) tidak tahu soal lahan fasum fasos kemudian melakukan transaksi, makanya kita undang penjabat termasuk dari lurah. Jangan sampai ke depan terjadi sengketa jadi masalah, makanya disosialisasi menyangkut bidang tanahnya,” katanya.

“Termasuk sosialisasi tanah yang ditinggal pemilik (warisan Belanda) itu namanya tanah negara dikuasai pemerintah. Nah ini ada sebagian diberikan ke masyarakat untuk sewa dan ganti rugi, itu namanya tanah SK Mente (SK Menteri),” sambungnya.

Dalam kesempatan ini, pihak penyelanggara kegiatan mendatangkan narasumber yang berasal dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Makassar, akademisi Kampus Unismuh dan Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Makassar.

Kepala Seksi Penanganan Masalah, Kasymir menambahkan, kegiatan sosialisasi ini lebih menekankan tentang proses ganti rugi atau sewa menyewa atas lahan SK mente yang dikuasai masyarakat hingga puluhan tahun.

“Tanah Ex-Gemente itu adalah tanah yang dikuasai baik pemeritah kota baik warisan Belanda yang sekian lama ditempati masyarakat terdaftar di kementerian. Status tanah ini bisa dilakukan ganti rugi dan sewa,” jelasnya.

Untuk itu, setelah kegiatan sosialisasi ini berlangsung, para peserta diharap kembali melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Menurutnya, pihaknya telah mengantongi data lengkap terkait tanah negara atau kah tanah SK mente untuk ditindak lanjuti di tingkat kecamatan dan kelurahan.

“Tindak lanjutnya adalah ganti rugi. Kalau masyarakat tidak punya dokumen mereka minta seporadik dari kelurahan, bahwa tanah itu dikuasai masyarakat dari tahun sekian, diusulkanlah untuk ganti ruginya,” terang Kasymir.

“Kan sudah ada data terdaftar di pemkot melalui SK menteri, di kecamatan ini yang namanya tanah SK mente, ada nomor persilnya. Jadi pada saat masyarakat mau mengurus sertifikat pasti diketahui oleh BPN untuk klarifikasi apakah harus ganti rugi, kalau dia terdaftar sebagai tanah SK Mente atas SK menteri itu harus sewa dan ganti rugi, kalau tidak tedaftar itu dilakukan klarifikasi bahwa dia menguasai tanah sekian tahun,” pungkasnya.

Tak Ingin Kehilangan Aset, Dinas Pertanahan Makassar Beri Pemahanan ke Lurah

Zonamakassar.com, Makassar – Dinas Pertanahan kota Makassar kembali menggelar sosialisasi dan pemanfaatan tanah negara atau Ex-Gementee di Hotel Continent, Jalan Adhyaksa Makassar, Rabu (7/8/2019).

Sekretaris Dinas Pertanahan Kota Makassar Andi Badi Sommeng menuturkan kegiatan ini bisa menjadi wadah berkumpulnya para lurah dan juga sebagai langkah awal dalam penyelamatan aset daerah.

Sosialisasi yang khusus diperuntukkan untuk para lurah se kota Makassar ini ingin memberikan pemahaman dan juga informasi mengenai kondisi pertanahan di Makassar dan bagaimana menata tanah yang menjadi aset pemerintah kota agar dapat di manfaatkan sesuai peruntukannya.

“Kegiatan ini tujuan utamanya sebagai media informasi kepada lurah di Makassar mengenai tata cara dan penataan aset daerah dan juga akan di bahas mengenai langkah penyelamatan tanah yang masuk dalam aset daerah pemerintah kota Makassar,ungkap Andi Badi.

Ia pun menambahkan saat ini dinas pertanahan kota Makassar secara bertahap akan melakukan penyertifikatan lahan yang masuk dalam aset daerah pemerintah kota Makassar agar tidak ada lagi klaim dari pihak lainnya.

“Dinas pertanahan kota Makassar secara bertahap akan membuatkan sertifikat untuk tanah yang sudah masuk dalam data aset daerah pemerintah Kota Makassar. Di awali dengan pembuatan papan bicara, pematokan, pemagaran, dan selanjutnya sertifikat. Selain itu,akan di tempatkan pula petugas penjaga untuk menjaga aset daerah ini”,tambahnya.

Sekretaris Daerah Kota Makassar M Ansar yang hadir membuka sosialisasi ini memaparkan kondisi pertanahan di Kota Makassar memang perlu di perhatikan lebih baik lagi, terlepas dari nilai jual yang cukup tinggi, juga masih maraknya oknum nakal.

“Perlu pemahaman seperti ini untuk para lurah yang secara langsung berhadapan dengan masyarakat di lapangan. Saya pun berharap dengan sosialisasi ini bisa meminimalisir adanya perebutan lahan yang tidak semestinya dan perlu di buatkan aturan tegas untuk itu. Aset daerah pemerintah kota Makassar harus di jaga dan di peruntukkan sesuai keperluannya”,pungkas Ansar.

Tak Ingin Kehilangan Aset, Dinas Pertanahan Makassar Beri Pemahanan ke Lurah

Zonamakassar.com, Makassar – Dinas Pertanahan kota Makassar kembali menggelar sosialisasi dan pemanfaatan tanah negara atau Ex-Gementee di Hotel Continent, Jalan Adhyaksa Makassar, Rabu (7/8/2019).

Sekretaris Dinas Pertanahan Kota Makassar Andi Badi Sommeng menuturkan kegiatan ini bisa menjadi wadah berkumpulnya para lurah dan juga sebagai langkah awal dalam penyelamatan aset daerah.

Sosialisasi yang khusus diperuntukkan untuk para lurah se kota Makassar ini ingin memberikan pemahaman dan juga informasi mengenai kondisi pertanahan di Makassar dan bagaimana menata tanah yang menjadi aset pemerintah kota agar dapat di manfaatkan sesuai peruntukannya.

“Kegiatan ini tujuan utamanya sebagai media informasi kepada lurah di Makassar mengenai tata cara dan penataan aset daerah dan juga akan di bahas mengenai langkah penyelamatan tanah yang masuk dalam aset daerah pemerintah kota Makassar,ungkap Andi Badi.

Ia pun menambahkan saat ini dinas pertanahan kota Makassar secara bertahap akan melakukan penyertifikatan lahan yang masuk dalam aset daerah pemerintah kota Makassar agar tidak ada lagi klaim dari pihak lainnya.

“Dinas pertanahan kota Makassar secara bertahap akan membuatkan sertifikat untuk tanah yang sudah masuk dalam data aset daerah pemerintah Kota Makassar. Di awali dengan pembuatan papan bicara, pematokan, pemagaran, dan selanjutnya sertifikat. Selain itu,akan di tempatkan pula petugas penjaga untuk menjaga aset daerah ini”,tambahnya.

Sekretaris Daerah Kota Makassar M Ansar yang hadir membuka sosialisasi ini memaparkan kondisi pertanahan di Kota Makassar memang perlu di perhatikan lebih baik lagi, terlepas dari nilai jual yang cukup tinggi, juga masih maraknya oknum nakal.

“Perlu pemahaman seperti ini untuk para lurah yang secara langsung berhadapan dengan masyarakat di lapangan. Saya pun berharap dengan sosialisasi ini bisa meminimalisir adanya perebutan lahan yang tidak semestinya dan perlu di buatkan aturan tegas untuk itu. Aset daerah pemerintah kota Makassar harus di jaga dan di peruntukkan sesuai keperluannya”,pungkas Ansar.

Dinas Pertanahan Makassar Gelar Sosialisasi Penataan dan Pemanfaatan Tanah Negara

Zonamakassar.com – Makassar – Dinas Pertanahan kota Makassar menggelar sosialisasi penataan dan pemanfaatan tanah negara di Hote Grand Celino, Selasa (12/3/2019)

Kepala Dinas Pertanahan kota Makassar Mannai Sofyan mengatakan sosialisasi dilakukan dimaksudkan untuk memberi pemahaman tentang aturan Perundang-undangan tentang penataan dan pemanfaatan aset negara.

“Ini untuk meminimalisi permasalahan tanah yang sering terjadi dengan perseorangan, kelompok, golongan organisasi yang bisa berdampak pada sosio politis,” ujarnya.

Sementara itu Asisten I Pemkot Makassar Aziz Hasan berharap dengan adanya sosialisasi ini, pegawai Dinas Pertanahan mampu memahami dua hal yakni tanah yang dikuasai negara dan tanah yang menjadi barang milik negara.

“Permasalahan ini banyak yang belum paham sehingga perlunya sosialisasi tentang pemanfaatan dan penataannya,” tegasnya.(*)