MK Putuskan Pilpres Digelar Serentak dengan Pemilihan DPR dan DPD

Zonamakassar.com, Makassar – Majelis hakim Mahkamah Konstitusi ( MK) memutuskan, pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR, dan anggota DPD tak bisa dipisahkan satu sama lain.

Menurut majelis hakim MK, keserentakan pemilihan umum yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu dan UU Pilkada dimaknai sebagai pemilihan umum untuk memilih anggota perwakilan rakyat di tingkat pusat, yaitu presiden dan wakil presiden, DPR, serta DPD.

Hal itu disampaikan majelis hakim saat sidang putusan uji materi tentang keserentakan pemilu yang diatur dalam Pasal 167 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Pasal 201 Ayat (7) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada yang dimohonkan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem).

“Pelaksanaan pemilihan umum yang konstitusional adalah tidak lagi dengan memisahkan penyelenggaraan pemilihan umum anggota legislatif dengan pemilihan umum presiden dan wakil presiden,” kata Hakim Saldi Isra saat membacakan putusan dalam persidangan yang digelar di Gedung MK, Jakarta Pusat, Rabu (26/2/2020).

Majelis hakim MK menegaskan bahwa penggabungan penyelenggaraan pemilu presiden dan wakil presiden, DPR, serta DPD bertujuan menguatkan sistem presidensial di pemerintahan Indonesia.

Hal ini penting karena dinilai menjadi rancang bangun penyelenggaraan tata pemerintahan presidensial.

“Keserentakan pemilihan umum untuk pemilihan anggota lembaga perwakilan rakyat di tingkat pusat dengan pemilihan umum presiden dan wakil presiden merupakan konsekuensi logis dan upaya penguatan sistem pemerintahan presidensiil,” ujar Saldi.

Ia mengatakan, dengan begitu, penyelenggaraan pemilu melalui cara menyerentakkan pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD dengan pemilu presiden dan wakil presiden masih terbuka.

Namun demikian, hal ini hanya dapat dilaksanakan sepanjang tak mengubah keserentakan pemilihan DPR, DPD, serta presiden dan wakil presiden.

Terkait perkara ini, mahkamah juga memberikan sejumlah alternatif model yang bisa diterapkan sebagai mekanisme penyelenggaraan pemilu serentak.

1. Pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, presiden dan wakil presiden, dan pemilihan anggota DPRD.

2. Pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, presiden dan wakil presiden, gubernur, bupati/wali kota.

3. Pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, presiden dan wakil presiden, anggota dprd, gubernur, dan bupati/wali kota.

4. Pemilihan umum serentak nasional untuk memilih abggota DPR, DPD, presiden dan wakil presiden, dan beberapa waktu setelahnya dilakukan pemilihan umum serentak lokaluntuk memilih anggota DPRD provinsi, DPRD kab/kota, pemilihan gubernur, dan bupati/wali kota.

5. Pemilihan umum serentak nasional untuk memilih abggota DPR, DPD, presiden dan wakil presiden, dan beberapa waktu setelahnya dilaksanakan pemilu serentak provinsi untuk memilih anggota DPRD provinsi, gubernur, dan kemudian beberapa waktu setelahnya dilakukan pemilu serentak kabupaten/kota untuk memilih DPRD kab/kota dan memilih bupati/wali kota.

6. Pilihan-pilihan lainnya sepanjang tetap menjaga sifat keserentakan pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPD, serta presiden dan wakil presiden.

Penulis: Fitria Chusna Farisa

|

Editor: Icha Rastika

Sumber : Kompas.com

Hadiri Pelantikan KPPS, Camat Tamalate: Semoga Pemilu Berjalan Damai

Zonamakassar.com, Makassar – Camat Tamalate Fahyuddin Yusuf, menghadiri kegiatan pelantikan, dan pengambilan sumpah Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) se-kecamatan Tamalate yang diselenggarakan diaula SLB Provinsi Sulawesi Selatan jalan Daeng Tata kota Makassar, Minggu (24/3).

Fahyuddin berharap kepada seluruh anggota KPPS untuk menyampaikan, dan mensosialisasikan kepada seluruh masyarakat yang ada di TPS nya untuk hadir pada Pemilu tanggal 17 April 2019 menyalurkan hak suaranya, harap Mantan sekcam Tamalate tersebut.

Pada penyelenggaraan pilwalkot tahun lalu presentase partisipasi warga di kecamatan Tamalate itu di bawah rata-rata yakni 49 persen, dari jumlah wajib pilih kurang lebih 140.000. Untuk itu kinerja dari seluruh anggota KPPS sangat kami harapkan, urainya.

“Keterlibatan kita menentukan masa depan bangsa kita lima tahun ke depan. Kami juga bersama, Kapolsek, dan Danramil berkomitmen untuk mengawal agar kegiatan ini bisa berjalan damai dan kondusif,” jelas Fahyuddin.

Pantau Rapat Pleno Rekapitulasi Pemilu 2019, Camat Tamalanrea: Mari Kita Kawal Bersama

ZonaMakassar.com – Camat Tamalanrea Muhammad Rheza menghadiri menghadiri rapat pleno rekapitulasi suara Pemilu 2019 yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Tamalanrea di Lapangan Tala’ Limampulo, Bumi Tamalanrea Permai (BTP), Makassar, Minggu (21/4/2019).

Rheza berpesan agar pelaksanaan rekapitulasi Pemilu tingkat PPK bisa berjalan dengan baik dan aman. Untuk pihaknya, berharap kepada saksi dari masing-masing parpol dan caleg serta Capres untuk bersama-sama menjaga keamanan di wilayah Kecamatan Tamalanrea.

“Kami berharap teman-teman (saksi, PPS, PPK, dan Panwaslu) untuk menaati aturan agar terhindar kejadian yang tidak diinginkan,” pesannya.

Ia pun mengajak kepada seluruh pihak untuk bersama-sama mengawal pelaksanaan Pemilu agar berjalan aman dan damai.

“Kami mengingatkan jika ada perhitungan salah, maka sama-sama kita kawal,” tegasnya.

Ketua PPK Tamalanrea, Fajaruddin mengakui jika PPK Tamalanrea Makassar terlambat 1 hari melakukan rekapitulasi tingkat PPK. Keterlambatan tersebut, kata dia, dikarena belum lengkapnya model DAA 1 untuk DPR RI dan DPRD provinsi.

“Makanya kemarin, divisi logistik kami sudah ke sana (KPU Makassar) untuk mengambil formulir DAA 1. Itupun baru 1 kelurahan. Mungkin nanti di ambil lagi agar bisa sampai 8 kelurahan,” paparnya.

Meski terlambat, lanjut dia, pihaknya menargetkan rekapitulasi suara Pemilu 2019 di tingkat PPK bisa rampung hingga 1 minggu.

“Pokoknya kita target 1 minggu selesai. Kalau aturan mengatakan rekapitulasi dilakukan mulai tanggal 18 April sampai 4 Mei,” sebutnya.

Untuk di Kecamatan Tamalanrea, setidaknya ada 65.036 orang yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Sementara itu, Kapolsek Tamalanrea Syamsul Bakhtiar menegaskan bahwa pihaknya akan mengamankan pelaksanaan rekapitulasi suara di tingkat PPK.

“Kami hanya memberikan pengamanan, kami tidak akan mentolerir pihak yang mengganggu proses rekapitulasi,” tegasnya.

Ia pun menegaskan sudah membuat sistem pengamanan untuk rekapitulasi tingkat PPK.

“Kami melaksanakan sistem pengamanan tiga ring, sehingga kami selektif. Mudah-mudahan proses rekap berjalan aman dan tertib,” pungkasnya.

Sekda Makassar: Pemkot Siap Membantu Distribusi Logistik Pemilu

ZonaMakassar.com – Sekretaris Daerah (Sekda) kota Makassar, Muh Anshar memberikan kepastian untuk memfasilitasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Makassar dalam hal fasilitas dan distribusi logistik Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.

Mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Makassar ini mengaku pihaknya sudah memerintahkan seluruh Camat untuk menyiapkan tempat untuk penyimpanan logistik Pemilu 2019.

“Ini rapat yang ketiga kalinya dan tadi saya menegaskan hari ini harus tuntas semua kendala logistik, teknis dan tempatnya,” tegasnya saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (13/3/2019).

Ansar menegaskan seluruh camat telah menyiapkan tempat dan segala sesuatunya yang menyangkut pelaksanaan pencoblosan 17 April mendatang.

“Seluruh camat tadi hadir, ada tadi 1 kecamatan yang belum tuntas masalah tempat penyimpanan logistik, yakni kecamatan Bontoala. Besok harus tuntas bontoala ini, karena tanggal 15 April sudah mulai tahapannya,” kata Ansar.

Dia melanjutkan, Pemkot juga telah berkoordinasi dengan Dinas Perdagangan yang memiliki mobil truk sebanyak 10 unit yang mampu mengangkut logistik pemilu.

“Camat ini sendiri yang menentukan lokasi penyimpanannya, makanya harus sudah fix jauh-jauh hari,” pungkas Ansar.

Mengenai tempat penyimpanan logistik, Ansar menegaskan, bisa dimana saja, asalkan keamanannya harus terjamin.

“Mau di kantor camat, ruko atau dimana, yang penting aman,” sebutnya.

Sementara itu, Ketua KPU Makassar, Farid Wajdi mengungkapkan kedatangan rombongannya ke kantor Balaikota dalam rangka membahas fasilitas distribusi logistik Pemilu dan peminjaman kendaraan pengangkut logistik Pemilu.

“Sebagian besar dari pertemuan tadi kami membahas pengorganisasian logistik KPU pra distribusi untuk Pemilu 2019,” ujar Farid.

Farid mengaku distribusi logistik ke daerah terpencil seperti kepulauan di Kecamatan Sangkarrang, KPU akan mendistribusikan logistik ke Sangkarrang paling lambat pada 10 April.

“Seluruh kecamatan di Makassar paling lambat 10 April distribusi logistik. Kita ingin distribusi terintegrasi. Semua one drop off agar tidak ada yang tercecer. Semoga tidak ada kendala, tanggal 10 April ke atas itu sudah mengurus prepare tahapan pencoblosan hari H,” imbuh Farid.

Sementara bantuan logistik yang diminta KPU ke Pemkot Makassar, Farid membeberkan, pihak pemkot bersedia memfasilitasi 8 unit kendaraan mobil besar untuk distribusi surat suara dari KPU ke masing-masing kecamatan.

KPU Sulsel Gelar Simulasi Pemungutan Suara Pemilu

ZonaMakassar.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi selatan (Sulsel) menggelar simulasi pemungutan suara di Tribun Lapangan Karebosi Makassar, Kamis (14/2/2019).

Ketua KPU Sulsel Misna Attas mengatakan simulasi digelar untuk memperlihatkan kepada penyelenggaran Pemilu tentang keaslian sistem pemungutan suara di Tempat Pemunhutan Suara (TPS) saat Pemilu nanti.

“Kita berharap setelah simulasi anggota KPU kabupaten/kota bisa memberikan Bimtek berjenjanh kepada PPK, PPs, dan KPPS,”ujarnya kepada sejumlah wartawan yang menemuinya.

Misna menegaskan simulasi bisa memberikan gambaran pemungutan suara yang sesuai dengan kondisi lapangan.

” Kalau bahannya normal saja yang diberikan kepada mereka, apa yang ada di UU dan PKPU, tanpa melihat fakta lapangan, tanpa mendekatkan diri dengan fakta lapangan, itu sama saja mereka menghayal namanya,” tegasnya.

Ia menambahkan setelah pelaksanaan simulasi, KPU akan melakukan evaluasi apa saja yang perlu diperbaiki.

“Melalui simulasi kita bisa melihat celah-celah dan menjadi evaluasi, sehingga kita bisa pikirkan apa saja yang kita perbaiki,”tegasnya.

Baru 60% Masyarakat Sulsel Tahu Jadwal Pemilu 2019

ZonaMakassar.com – Direktorat Jenderal (Dirjen) Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Soedarmo mengakui jadwal pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) Presiden dan Wakil Presiden (Wapres) dan Legislatif belum merata diketahui beberapa daerah di Kawasan Timur Indonesia (KTI).

Adapun data dari Kemendagri, persentase masyarakat tentang mengetahui jadwal pelaksanaan pemilu serentak pada 17 April 2109 mendatang, terbilang masih minim apalagi sisa waktu menuju pada Pilpres dan Pileg tersebut tersisa 64 hari lagi.

Olehnya itu, Soedarmo menyerukan Pemerintah Daerah (Pemda), Forkopimda khususnya yang ada di KTI agar segera memaksimalkan sosialisasi dan simulasi ke masyarakat mengenai tanggal pasti dan tatacara pelaksana pemilu tersebut.

“Dari data yang kami peroleh masih banyak banyak masyarakat belum tahu tanggal pemilu, sehingga semua stakeholder terkait harus segera mengambil langkah sosialisasi kepada para pemilih agar tidak banyak surat suara yang rusak, jangan sampai seperti pemilu tahun 2014 ada 14 juta surat suara rusak,” paparnya saat di Hotel Claro Makassar, Selasa (12/2/2019).

Selain jadwal pemilu, pemahaman masyarakat terkait nama-nama partai politik (parpol) yang ikut Pilkada masih rendah, jadi masalah lainnya yang harus segera selesaikan. Apalagi ada 16 partai politik dan 4 partai politik lokal di aceh belum diketahui masyarakat.

“Makannya kepada daerah harus juga memberikan kesempatan kepada parpol untuk mengkampanyekan diri, karena masih kecilnya pemahaman masyarakat partai apa saja yang ikut,” pungkasnya.

Berikut persentase 11 Provinsi yang ada di kawasan Indonesia Timur, mengenai pengetahuan jadwal pemilu serentak 2019 :

1. Kalimantan Utara 60 persen.

2. Sulawesi Utara 55.56 persen.

3. Sulawesi Tengah 70.00 persen

4. Sulawesi Selatan 64.10 persen.

5. Sulawesi Tenggara 40.00 persen.

6. Gorontalo 50.00 persen.

7. Sulawesi Barat 90.00 persen.

8. Maluku jadi yang terendah 30.00 persen.

9. Maluku Utara 80.00 persen.

10. Papua Barat 70.00 persen

11. Papua 85.00 persen.