Prof Marsuki: Pemindahan Ibukota, Pengusaha Sulsel Bidik Kaltim

Zonamakassar.com, Makassar — Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) akan menggerakkan ekonomi. Pengusaha asal Sulsel pun segera berinvestasi di Kaltim. Sejumlah sektor akan terkerek naik di Kalimantan Timur. Mulai dari konstruksi, logistik bangunan, industri aneka jenis, hingga restoran, hotel, dan pariwisata.
Pakar ekonomi Prof Marsuki DEA mengatakan, pemindahan ibu kota akan berimplikasi positif terhadap pulau di sekitarnya. Khususnya Sulsel. Kondisi ini, harus dilihat baik-baik. Karena itu, baik pemerintah maupun kalangan swasta, harus berupaya menjadi mitra bagi ibu kota.
Khususnya, dalam proses pembangunan: jangka pendek, menengah, maupun panjang. “Pemindahan ini sangat positif untuk Sulsel ke depan,” kata Marsuki yang juga Rektor Institut Bisnis dan Keuangan Nitro Makassar ini, Selasa, 27 Agustus.

Prof.Dr.H Marsuki, DEA.,Ph.D

Migrasi Massal
Apabila pemerintah dan swasta mampu menjadi mitra, maka Sulsel, bisa menjadi daerah penyedia lapangan kerja, kebutuhan bahan bangunan fisik, serta penyangga persediaan bahan makanan. Juga, hiburan, dan tempat tinggal yang cukup lengkap.
“Dalam jangka pendek saja, kalau telah (pemindahan) terealisasi (disetujui DPR) akan berefek terhadap beberapa indikator makro ekonomi Sulsel,” urainya.
Indikator makro yang dimaksud adalah bisa membuat pertumbuhan ekonomi Sulsel lebih terdongkrak. Penurunan pengangguran, kemiskinan, termasuk perbaikan kualitas hidup masyarakat secara umum.
Akan tetapi, dari sisi positif itu, efek negatif juga diprediksi tetap ada. Tidak bisa dihindari. Misalnya saja, terjadinya migrasi penduduk dari Sulsel ke provinsi lainnya secara massal.
Sebab, ibu kota baru bisa menjadi bagian penampungan tenaga kerja, yang tidak terkontrol. “Kalau itu terjadi, justru meningkatkan pengangguran dan peningkatan penduduk miskin,” paparnya.
Karena itu, ia berharap pemangku kepentingan sejak dini mengantisipasi dampak negatif yang akan berpotensi muncul ini. “Jangan menunggu ada persoalan, baru dipikirkan. Belajar dari kondisi di DKI Jakarta saat ini,” tutupnya.
Volume Dagang
Ekonom Unhas, Syarkawi Rauf, menilai kala ibu kota pindah ke Kaltim, secara ekonomi akan mendorong pertumbuhan di Sulsel. “Karena Kaltim dan Sulsel itu punya hubungan dagang yang kuat. Kalau pindah, volume perdagangan pun bakal ikut naik,” katanya.
Hanya saja, menurutnya, tetap perlu dilihat secara komprehensif. Artinya, dalam kondisi pemindahan ini yang pindah adalah pusat pemerintahan. Bukan pusat bisnisnya.
Ia melihat pusat bisnis yang sejauh ini ada di Jakarta, tidak serta merta akan langsung ikut pindah. Berkaca dengan negara lain, yakni Korsel yang memindah ibu kotanya ke pinggiran Seoul.
“Di sana masih sepi khusus pemerintahan saja. Pusat bisnis tetap di Seoul,” paparnya.
Dalam hal ini, perlu waktu untuk mengikuti ke mana pusat pemerintahan berada nantinya. Karena pada prinsipnya, pusat bisnis akan selalu ikut kemana pun pusat pemerintahan.
“Ya, meskipun pusat pemerintahan selalu jadi daya tarik untuk mendongkrak bisnis,” kuncinya.
Prospek Bisnis
Sementara itu, Sekretaris Apindo Sulsel, Yusran IB Hernald melihat pemindahan ibu kota negara menjadi pendorong bagi para pelaku usaha untuk mengembangkan bisnisnya ke wilayah itu.
Tidak heran, para pelaku usaha mulai mengintip celah potensi investasi di daerah itu. “Teman-teman mulai mengarahkan perbincangan apa yang bisa jadi bidikan ke sana,” bebernya.
Pada tahapannya, pembangunan sarana dan prasarana pendukung pemerintahan bisa menjadi salah satu corong pelaku usaha bisa masuk untuk mengerjakan konstruksinya. “Makanya semoga jangan hanya BUMN yang dilibatkan. Swasta juga perlu,” harapnya.
Seperti segi Infrastruktur pendukung, yakni transportasi yang diharapkannya. Meski pemerintah mengadakan transportasi umum, ruang bagi swasta untuk masuk harus ada.
“Sebab transportasi umum tidak bisa 24 jam, kalau swasta bisa berinovasi dengan menghadirkan pelayanan prima,” terangnya. Sejauh ini, komoditas seperti beras dan buah-buahan dari Sulsel sudah banyak yang ke Kaltim. Hal itu terjadi sebelum menjadi ibu kota negara yang baru. Usai ditetapkan, bisa dipastikan pengiriman barang juga akan meningkat.
Selain itu, beberapa sektor yang mulai dilirik pengusaha dari Sulsel adalah bersinergi untuk membangun kebutuhan energi. Seperti listrik.
Mengapa? Ke depan, di daerah itu pastinya akan membutuhkan pasokan energi listrik yang tidak sedikit saat telah menjadi pusat pemerintahan.
“Sektor mikro juga menggeliat di sana. Khususnya bisnis kuliner. Karena di sana ke depannya makin ramai, jadi menarik membuat bisnis sektor tersebut,” pungkasnya.
Hotel-Hiburan
Para pelaku usaha restoran dan hotel juga mulai mencari ruang investasi. Menurut, Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Sulsel, Anggiat Sinaga, banyak ruang investasi di sektor perhotelan.
Kehadiran hotel juga menjadi syarat untuk ibu kota itu sendiri. Makanya investasi sudah dimulai. Sebab, pada 2024 resmi dipindahkan.
“Kami di sektor perhotelan sudah memperkirakan kapan momen masuk yang pas. Soal potensi, saya yakin akan banyak yang melirik ke sana (bangun hotel),” yakinnya.
Bagaimana dengan ekspansi? Pria yang juga CEO Phinisi Hospitality Indonesia (PHI) itu mengaku belum membahas langkah tersebut.”Pastinya jadi pertimbangan. Yang jelas, Kaltim itu punya prospek bagus untuk bangun hotel,” nilainya.
Tantangan ASN
Bagaimana dengan ASN yang menolak ke ibu kota baru? Menteri PAN-RB, Syafrudin mengklaim ASN tidak khawatir untuk pindah dari Jakarta ke Kalimantan.
“ASN dan aparatur negara apapun, terutama aparatur hukum, TNI, Polri, dan sipil negara, itu sudah kontrak dengan negaranya,” terangnya di kantor Wapres, kemarin. “Yang dipindah itu ASN di lembaga dan kementerian. Bukan yang bertugas di DKI (Jakarta),” sambung mantan Wakapolri itu. (jpg-tam)

Presiden Jokowi Resmi Umumkan Ibukota Baru di Kalimantan Timur

Zonamakassar.com, Jakarta – Presiden Joko Widodo resmi mengumumkan ibu kota baru berada di Kalimantan. Hal itu disampaikan Jokowi dalam konferensi pers di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/8/2019).

“Lokasi ibu kota baru yang paling ideal adalah di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur,” kata Jokowi.

Jokowi menyatakan bahwa keputusan ini dilakukan setelah pemerintah melakukan kajian intensif.

“Pemerintah telah melakukan kajian mendalam dan intensifkan studinya selama tiga tahun terakhir,” ujar Presiden.

Saat mengumumkan ibu kota baru, Jokowi terlihat didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla, Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor, dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Selain itu, terlihat juga sejumlah pejabat pemerintahan, di antaranya Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.

Hadir juga Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar.(*)

Jokowi – JK Buka Puasa Bersama Pimpinan Lembaga Negara Bahas Pemindahan Ibukota, di Hadiri Fahri Hamzah dan Zulkifli Hasan

Foto : Antara


Zonamakassar.com, Jakarta – Presiden Joko Widodo atau Jokowi bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla menggelar acara buka puasa bersama dengan para pimpinan lembaga negara di Istana Negara, Jakarta, Senin, (6/52019).

Tampak hadir Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman, Ketua MPR Zulkifli Hasan, Ketua DPR Bambang Soesatyo, Ketua DPD Oesman Sapta Odang, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah dan Agus Hermanto. Lalu ada Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah dan Muhaimin Iskandar.

Di jajaran menteri cabinet, tampak Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

Selain itu ada pulaMenteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil.

Sebelum acara berlangsung, para pejabat yang hadir bercengkrama satu sama lain. Zulkifli Hasan terlihat berbincang-bincang bersama Bambang Soesatyo dan Oesman Sapta. Sementara Fahri Hamzah asyik bicara dengan Pramono dan Bambang Brodjonegoro.

Dalam sambutannya, Jokowi menyampaikan komitmen pemerintah terkait pemindahan ibu kota. Dia menyatakan pemerintah serius dengan gagasan tersebut, karena sudah diabhas sejak tiga tahun silam. Pemerintah pun meminta Bappenas melakukan kajian pada 1,5 tahun lalu, dikutip Tempo.co Sebuah, “Kajian yang lebih detil baik dari sisi ekonomi, sosial, politik dan lingkungan,” kata dia.(*)

Cinta Laura Dukung Pemindahan Ibu Kota Lewat Ciutan “Siap Presiden!”

Foto : @claurakiehl

Zonamakassar.com, Makassar – Aktris Cinta Laura menyatakan dukungannya terhadap rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memindahkan ibu kota Indonesia dari Jakarta ke luar Jawa.

Menurut keterangan Cinta Laura, yang tertulis di akun Twitter-nya, @xcintakiehlx, Selasa (30/4/2019), rencana pemindahan ibu kota tersebut sangat bijaksana. Ia pun membubuhkan ungkapan ‘Siap Presiden!’ pada cuitan itu.

Dalam kicauan tersebut, Cinta Laura juga menyertakan foto dirinya saat berkostum mirip pengibar bendera sambil berpose hormat.

Siap Presiden @jokowi! Sangat bijaksana bila ibu kota dipindahkan keluar Jawa,”ungkap Cinta Laura di Twitter.

Dalam kicauan tersebut, Cinta Laura juga menyertakan foto dirinya saat berkostum mirip pengibar bendera sambil berpose hormat.

Beberapa warganet kemudian menanyakan alasan Cinta Laura mendukung rencana tersebut. Aktris berdarah Jerman ini pun menjawab, “Supaya kesejahteraan lebih merata, tidak tertumpuk di pulau Jawa.”

Pertanyaan lain pun juga muncul dari seorang warganet, yakni terkait asal dana pemindahan ibu kota itu.

Menurut Cinta Laura, Jokowi memang menggunakan uang negara untuk pembangunan karena ia menganggap capres petahana tersebut pemimpin yang pekerja keras dan jujur.

“Karena Presiden @jokowi pekerja keras, jujur, dan tidak korupsi, semua uang/kekayaan negara dipakai untuk membangun infrastructures supaya rakyat sejahtera!” jawab dara 25 tahun itu.

Diketahui, Jokowi telah menyebutkan sebelumnya bahwa kepentingan yang lebih besar untuk bangsa, negara, dan kepentingan visioner jangka panjang sebagai negara besar dalam menyongsong kompetisi global juga harus dipikirkan dalam persiapan pemindahan ibu kota.(*)

Wapres JK Usulkan Makassar Jadi Ibukota Negara, Ini Kata Wali Kota

Zonamakassarcom, Makassar – Wacana pemindahan Ibukota Negara menjadi perhatian Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto. Pasalnya, saat pembahasan pemindahan Ibukota Negara tersebut, kota Makassar sempat diajukan oleh Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK).

Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto mendukung jika Makassar menjadi salah satu kandidat menjadi Ibukota Negara. Meski mendukung, Danny Pomanto menilai masih ada daerah lain di Sulawesi selatan (Sulsel) yang lebih layak untuk menjadi Ibukota Negara. Daerah yang disebut Danny Pomanto yakni Kabupaten Jeneponto.

Danny yang tak lain juga seorang arsitek, menilai Jeneponto memiliki keunggulan karena berada di ketinggian 60 meter dari permukaan laut. Menurutnya dengan kondisi geologis tersebut, membuat Jeneponto aman jika terjadi tsunami.

“Kalau ada tsunami aman. Selain itu tidak mengorbankan lahan-lahan subur di dekat Makassar. Banyak kriteria masuk di situ. Ini pandangan saya sebagai konsultan,” paparnya, Selasa (30/4/2019).

Sementara terkait tiga provinsi di pulau Kalimantan yang menjadi kandidat kuat calon Ibukota Negara, Danny menyebut Kalimantan memang aman dari bencana alam.

Meski demikian, pemerintah, khususnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) perlu mempertimbangkan Kalimantan yang sering terjadi kebkaran hutan.

“Kalimantan itu gambut mudah terbakar, kemudian dekat perbatasan. Ibu kota yang baik itu harus aman dari perbatasan. Di sana juga susah air,” pungkasnya.

Istana Bahas Pemindahan Ibukota

Foto Antara

ZonaMakassar.Com, Jakarta, Pemerintah bakal membahas lebih lanjut soal rencana pemindahan ibu kota ke luar Pulau Jawa. Rencana pemindahan ibu kota tersebut saat ini bukan sekadar wacana lagi, tetapi sudah menjadi isu strategis karena dibawa ke rapat terbatas.

“Iya (bukan sekedar wacana). Sudah masuk Ratas (rapat terbatas) berarti sudah jadi isu strategis,” kata Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi, Adita Irawati saat dikonfirmasi, Senin (29/4/2019).

Adita mengatakan rencana pemindahan ibu kota akan dibahas dalam rapat terbatas Senin (29/4) siang.

Menurutnya, beberapa waktu lalu pemerintah sudah membahas cukup mendalam terkait rencana pemindahan ibu kota, namun sempat terhenti.

“Pembahasan nanti lebih ke arah menindaklanjuti rencana tersebut,” ujarnya.

Adita menyatakan sudah muncul opsi untuk menjadikan sejumlah provinsi menjadi lokasi ibu kota baru Indonesia. Ada juga kajian kelayakan soal opsi-opsi tersebut.

Adita menyebut opsi-opsi tersebut akan dibahas lebih lanjut dalam rapat terbatas.

“Nah nanti opsi-opsi itu akan diperdalam lagi. Ditunggu saja hasilnya,” kata Adita.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan sudah menyerahkan kajian awal terkait rencana pemindahan ibu kota kepada Presiden Joko Widodo, pada 3 Januari 2018.

“Hasil kajian awal kemarin sudah dilaporkan kepada presiden. Ya, arahannya kami akan bahas lebih detail lagi,” kata Bambang.

Bambang menjelaskan kajian tahap awal tersebut masih berfokus pada pemilihan wilayah ibu kota yang mengerucut pada tiga kandidat, yaitu Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur.

Menurutnya, ketiga kandidat wilayah tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing sebagaimana yang dijabarkan pada kajian tersebut.

Bambang menyatakan setelah memberi kajian awal, Bappenas menunggu arahan lebih lanjut dari presiden. Ia menyebut komitmen pemerintah dan dukungan politik juga sangat penting agar rencana pemindahan ibu kota dapat terealisasi lebih cepat.

Rencana pemindahan ibu kota mencuat dua tahun lalu. Hal tersebut ingin dilakukan mengingat Indonesia perlu menciptakan pusat perekonomian baru yang selama ini terpusat di Jakarta khususnya, dan Pulau Jawa pada umumnya.

Salah satu daerah yang menjadi kandidat kuat pemindahan ibu kota negara yang sempat mencuat, yaitu Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, yang juga sempat menjadi kandidat ibu kota pada era Presiden Soekarno.(**)