Gapeksindo Minta OPD Bergerak Cepat Laksanakan Perintah Plt Gubernur Sulsel Bayar Utang di Kontraktor

Zonamakassar.com, Makassar – Banyak kontraktor yang mengeluh, Pekerjaan mereka sudah selesai dikerjakan pada tahun 2020 lalu, tapi hungga kini belum dibayar.

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman pada tanggal 01 Marer 2021 meminta agar utang Pemprov Sulsel pada Tahun 2020 segera diselesaikan.

Pernyataan Wakil Gubernur tersebut, Gabungan Perusahaan Konstruksi Nasional Indonesia (Gapeksindo), meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Sulsel sebagai penguna anggaran bertindak cepat agar kontraktir segera terbayar.

“Pak Wagub menyatakan agar utang pemprov di kontraktor segera dibayar, tapi sampai hari ini belum jelas. Jadi Gapeksindo Sulsel mimta OPD jangan lagi berlama dalam proses berkas para pekenan. OPD Harus bergerak cepat menyelesaikan utang itu,” ujar Ketua DPD Gapeksindo Sulsel, Andi Troy Martino, Rabu (10/03/2021).

Andi Troy Martino menilai OPD terkesan lambat dalam merampungkan proses berkas pembayaran. “Kami melihat progres OPD dalam penyelesaian berkas untuk pembayaran rekanan sangat lambat, pak Wagub sudah perintah pekan ini sudah terbayarkan, tapi ini belum juga ada kejelasan,” keluh Troy.

Sebelumnya Plt Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman menyampaikan tidak mau tahu, utang harus selesai dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.

“Semua yang berhubungan dengan utang, harus diselesaikan,” tegasnya Andi Sudirman Sulaiman pada Awal bulan Maret.(*)

Selain Nurdin Abdullah, KPK Tangkap Pejabat Pemprov Sulsel dan Pihak Swasta dalam OTT

Foto : Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah (tengah) dikawal petugas setibanya di gedung KPK, Jakarta, Sabtu (27/2/2021). KPK mengamankan Nurdin Abdullah melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) bersama lima orang lainnya dengan barang bukti sebuah koper berisi uang. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/aww.

Zonamakassar.com, Jakarta – Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri mengatakan, pihaknya menangkap enam orang di Sulawesi Selatan terkait dugaan tindak pidana korupsi, Jumat (26/2/2021) malam.

Salah satu dari enam orang itu adalah Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah.

Fikri mengungkapkan, selain Nurdin, KPK juga menangkap pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan dan pihak swasta.

“Ada enam orang terdiri dari Kepala Daerah, pejabat di lingkungan Pemprov Sulsel dan pihak swasta,” kata Fikri dalam keterangan tertulis, di kutip Kompas.com, Sabtu (27/2/2021).

Fikri melanjutkan, saat ini enam orang tersebut sudah berada di Gedung Merah Putih KPK Jakarta.

Pihak KPK, kata dia, akan segera meminta keterangan enam orang tersebut yang diduga melakukan tindak pidana korupsi.

“Tim KPK akan segera melakukan permintaan keterangan terhadap pihak-pihak dimaksud dan dalam waktu 1×24 jam KPK akan segera menentukan sikap,” terang dia.

Soal Keterlambatan Pembayaran, Firdaus Deppu: Pemrov Sulsel Harus Lebih Baik Selesaikan Masalah dengan Rekanan

Zonamakassar.com, Makassar – Sejumlah kontraktor atau rekanan yang melakukan pengerjaan proyek pada tahun 2020 lalu hingga memasuki bulan Februari 2021 hingga kini belum terbayarkan.

Nasib para rekanan yang belum dibayar mendapat keprihatinan dari sejumlah kelompok pengusaha. Salah sorang pelaku jasa konstruksi Firdaus Deppu, mengatakan dengan keterlambatan tersebut adalah suatu hal yang harus diperbaiki pemerintah Provinsi Sulawesi Kedepan.

“Saya kira dengan adanya keterlambatan pembayaran yang dilakukan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, terhadap rekanan yang tergolong usaha kecil menengah adalah suatu hal yang harus diperbaiki kedepan jangan terulang kembali,” kata Firdaus Deppu saat dihubungi, Senin (01/02/2021).

Mantan ketua OKK HIPMI BPD Sulsel dan juga Mantan pengurus BPP HIPMI Pusat Itu menekankan, bahwa rekanan yang belum dibayar merupakan penunjukan langsung, selain hanya untuk kebutuhan makan minum sehari para rekanan, juga menyangkut nasib banyak orang. Ini sangat berpengaruh dengan tenaga kerja yang mereka pakai, sehingga kedepanya pemerintah Provinsi Sulsel harus cermat dan jeli ketika melakukan penganggaran, rekanan yang sudah bekerja anggarannya sudah tersedia, begitu selesai langsung terbayarkan.

“Dengan keterlambatan hari ini, Pemprov Sulsel harus mempunyai langkah yang taktis, bagaimana upaya upaya mereka cepat terbayarkan,” ujar Daus.

Firdus Deppu mengharapkan

kedepannya pemerintah provinsi Sulsel harus teliti dan cermat melakukan penganggaran dan segera nuntaskan pembayaran kepada kontraktor.

“Saya kira cukup bersabarlah rekanan yang belum terbayarkan satu bulan lebih, itu kalau dikonversi dengan bunga keuangan, itukan sangat merugikan. Sehingga kedepannya pemerintah provinsi harus teliti dan cermat melakukan penganggaran.

Mudah – mudahan bulan ini bisa diselesaikan pemprov sulsel,” harapnya.

Menurut Daus dengan kondisi pendemi seperti ini sangat dibutuhkan sekali pembayaran. Dengan kejadian ini, dikwatirkan tidak ada lagi orang yang mau bekerja sebagai rekanan, karena ketakutan tak terbayarkan itu ada.

“Kondisi pendemi seperti ini sangat dibutuhkan sekali pembayaran. Mencari pekerjaan sangat susah apalagi begini orang tidak terbayarkan, kedepannya saya takutkan tidak ada lagi orang yang mau bekerja sebagai rekanan, karena ketakutan tak terbayarkan itu ada,” tegas Daus.

Firdaus Deppu meminta DPRD melakukan fungsi pengawasan dalam penganggaran, supaya lebih memantau apa yang dilakukan pemerintah provinsi Sulawesi Selatan.

“Dengan kejadian ini, pemprov kurang cermat, saya meminta DPRD melakulan fungsi pengawasan anggaran, supaya lebih memantau apa yang dilakukan pemerintah provinsi Sulawesi Selatan,” tutup Daus.

Diketahui Sejumlah kontraktor yang menggarap proyek fisik maupun pengadaan di Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang hingga saat ini belum terbayar. Diduga, pembayaran tidak dilakukan oleh Pemprov Sulsel, karena kas keuangan kosong. Padahal tanggungjawab pekerjaan telah diselesaikan pada awal Desember 2020.(*)

Sumber : Suaracelebes.com

Gepeksindo Sulsel Desak Pemrov Sulsel Bayar Kontraktor

Zonamakassar.com, Makassar- Sejumlah rekanan yang mengerjakan paket proyek di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel 2020 lalu yang hingga kini belum terbayarkan terus mendapatkan sorotan.

Kali ini, Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Gabungan Perusahaan Konstruksi Nasional Indonesia (Gapeksindo) Andi Troy Martino mengatakan, tak ada alasan Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah tak membayar rekanan.

“Jadi saya sudah bertemu dengan sejumlah teman-teman kontraktor, mereka mengeluhkan belum dibayar Pemprov Sulsel. Tidak ada alasan Pemprov Sulsel tidak membayar. Apalagi Pak Gubernur menyebut dana kita cukup, kalau uang banyak, Pak Gub bayar dong,” kata Troy Martino, Senin (18/01/2021).

Terkait penyataan Nurdin Abdullah kalau pekerjaan kontraktor kualitasnya tidak bagus, sehingga tidak dibayar, menurut Troy Martino, ucapan tersebut mestinya tak dilontarkan.

“Pemeriksaan kualitas pekerjaan ini sudah dilalui, ada tim penilai sejak awal melibatkan banyak pihak. Pemerintah kan profesional dalam hal ini, mereka bukan manajemen tukang sate. Pak Gub (Gubernur) mestinya tak bicara lagi masalah kualitas, kasihan kontraktor yang belum dibayar,” ujar Troy Martino

Tak dilakukannya pembayaran ini, Troy Martino menilai sangat miris. Pasalnya, sejak awal pengerjaan tidak dilakukan pembayaran uang muka, murni modal full dari rekanan. Sementara, dalam amanah Peraturan Presiden (Perpres), pengusaha kecil harus diberi modal awal.

“Saya bersama teman kontraktor, sangat miris melihat Pemprov Sulsel yang belum menyelesaikan kewajibannya melakukan pembayaran. Ini sangat bertentangan dengan Perpres dalam pemberdayaaan UMKM. Dalam Perpers nomor 16, UMKM atau perusahaan kecil dalam melakukan pekerjaan harus dibayarkan uang muka, ini di pemprov tidak seperti itu, justru kontraktor ini sangat membantu melakukan pekerjaan tanpa uang muka, tapi justru dipersulit pula, terancam tak dibayar,” keluh Troy Martino yang mewakili rekanan penyedia jasa konstruksi.

Troy Martino mengharapkan agar kontraktor segera dibayar Pemprov Sulsel. “Tentunya kita berharap agar Pemprov Sulsel segara melakukan pembayaran. Dan melakukan pembenahan agar tidak terjadi lagi keterlambatan pembayaran,” tegasnya.

Sejumlah kontraktor yang menggarap proyek fisik maupun pengadaan di lingkup Pemprov Sulsel yang hingga saat ini belum terbayar. Diduga, pembayaran tidak dilakukan Pemprov Sulsel, karena kas keuangan kosong. Padahal, tanggung jawab pekerjaan telah diselesaikan pada awal Desember 2020 lalu. (***)

Pemerhati UMKM: Asosiasi Kontruksi Hanya Diam Saat Rekanan Pemrov Sulsel Belum di Bayar

Zonamakassar.com, Makassar – Terjadinya keterlambatan pembayaran rekanan dalam proyek yang dikerjakan di Pemprov Sulsel seolah sejumlah Asosiasi Konstruksi tinggal diam. Tentu hal ini patut dipertanyakan, mestinya para asosiasi konstruksi bersuara memperjuangkan nasib para kontraktor.

Terkait hal ini, Pemerhati usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) Syahrir Firdaus angkat bicara. Lelaki yang akrab dipanggil dengan Son itu sangat prihatin melihat tak satupun asosiasi angkat bicara terkait nasib para jasa kontraktor yang hingga kini belum terbayarkan di Lingkup Pemprov Sulsel.

“Saya membaca marak pemberitaan terkait kontraktor yang mengerjakan proyek di Pemprov Sulsel belum dibayar, tapi para asosiasi konstruksi hanya diam. Tentunya saya sangat prihatin dengan para kontraktor,” kata Son saat dihubungi, Sabtu (16/01/2021).

Son menyampaikan, Asosiasi konstruksi sebagai tempat berlindungnya para kontraktor, jika terjadi permasalah mestinya mampu memberi solusi, memperjuangkan nasib para kontraktor yang kini belum dibayarkan oleh Pemprov Sulsel.

“Perusahaan perusahaan jasa konstruksi kan masuk asosiasi konstruksi. Jadi para asosiasi ini jangan hanya mau enak, mengambil iuran saja dengan anggotanya, tapi saat mereka mengalami kesulitan asosiasi hanya diam, tidak ada upaya pembelaan,” ujar Son.

Son berharap para Asosiasi memiliki kepedulian memperjungkan, membangun komunikasi dengan pemerintah provinsi Sulsel menyelesaikan pembayaran pengerjaan proyek.

“Kasihan para kontraktor yang belum dibayar, mereka adalah pengusaha kecil. Asosiasi harus ikut bergerak memperjuangkan nasib mereka,” harap Son.

Sebagaimana diketahui sejumlah kontraktor yang menggarap proyek fisik maupun pengadaan di Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang hingga saat ini belum terbayar. Diduga, pembayaran tidak dilakukan oleh Pemprov Sulsel, karena kas keuangan kosong. Padahal tanggungjawab pekerjaan telah diselesaikan pada awal Desember 2020.(*)

Iqbal Suhaeb Harap KPK Bantu Pemerintah Pencegahan Korupsi

Zonamakassar.com, Makassar – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan (Sulsel) menggelar Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah (Rakorwasda) akhir tahun 2019, di Four Point by Sheraton, Makassar, Rabu (23/10/2019).

Kegiatan rutin ini dihadiri langsung Gubernur dan Wagub Sulsel, Kapolda Sulsel, Kejati Sulselbar, Koordinator Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) wilayah VIII Sulawesi, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Inspektorat Setda Provinsi Sulsel.

Penjabat Wali Kota Makassar, Iqbal mengatakan Rakorwasda ini sebuah bentuk kerja sama antara KPK, Pemprov Sulsel dengan Kejati Sulselbar.

“Kita lihat dari tema ini bertujuan mencegah korupsi. KPK hingga saat ini sangat konsen dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Saya sebagai kepala daerah harus mendukung tujuan yang baik itu dengan menggaungkan transparansi di setiap SKPD,” ucapnya.

Kegiatan ini juga dinilai sebagai tolak ukur keseriusan dalam melakukan pencegahan korupsi di setiap daerah Sulsel khususnya Kota Makassar.

Sementara, Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah memberikan apresiasi kepada seluruh stakeholder yang berhasil membuat Rakorwasda yang diikuti seluruh kepala daerah se-Sulsel.

“Alhamdulillah hari ini dalam rangka melakukan Rakorwasda. Pertama saya menyampaikan apresiasi kepada pemerintah dan seluruh pemerintah kabupaten kota se-Sulsel dan saya ucapkan terimakasih kepada Korsupgah KPK,” ungkap Prof Nurdin Abdullah dalam sambutannya.

Menurutnya, salah satu indikator keberhasilan sebuah program adalah adanya keterlibatan seluruh pihak yang membuktikan jika seluruh stakeholder di Sulsel serius menjalankan program pencegahan dan pemberantasan korupsi.

“Kalau Gubernur bikin acara tidak sepenuh ini, tapi kalau KPK melakukan kegiatan pasti penuh. Kenapa bisa penuh karena kita sudah merasakan manfaatnya,” jelas mantan Sekjen Apkasi Indonesia ini.

Pemprov Sulsel Jejaki Kerjasama University of Tasmania

Zonamakassar.com, Australia – Pemerintah Sulsel akan menjalin kerjasama dengan University of Tasmania melalui devisi The Institute for Marine and Antarctic Studies (IMAS), untuk melakukan penelitian dalam rangka pengembangan dan pengolahan sumber daya di Sulsel.
IMAS dikenal sebagai institut yang sukses melakukan penelitian dan pengembangan sumber daya maritim di Australia.
Dalam pertemuan dengan Gubernur Sulsel Prof HM Nurdin Abdullah dan rombongan di kampus IMAS, Rabu 9 Oktober 2019, Excecutive Director IMAS Mr Terry Bailey, menjelaskan, kampus mereka masuk rangking keempat di dunia dan tingkat pertama di Australia.
Terry Bailey di dampingi Mr Peter Craven, Chairmen Tasmanian Chairman Australia Indonesia Business Counsil; Mr Cameron Parsons, Acting Director Global Engagement; Prof Ted Lefroy, Acting Directur Tasmanian Instutute of Agriculture, Dr Quinn Fitzgibbon, Senior Research Fellow IMAS.
IMAS, jelas Terry, lebih fokus dalam penelitian tentang perikanan, budidaya ikan, dan kelautan. “Hasil penelitian diserahkan ke pemerintah dan pemerintah membuat kebijakan berdasarkan hasil riset,” katanya.
Berdasarkan hasil ruset mereka, kini pihak swasta di Tasmania telah sukses mengembangkan budidaya ikan salmon di air tawar.
Pada kesempatan itu, Prof HM Nurdin Abdullah mengatakan, Sulsel memiliki potensi perikanan dan kelautan yang bisa dikerjasamakan. “Saya minta IMAS menjalin kolaborasi dengan penerintah Sulsel dan Unhas dalam bidang penelitian dan budidaya ikan,” jelas Nurdin Abdullah.
Rombongan yang dipimpin Prof HM Nurdin Abdullah di dampingi Consul Australia di Makassar Aron Corbett, selama di Tasmania dan Melbourne.
Excecutive Director IMAS Mr Terry Bailey, mengatakan siap untuk kerjasama dengan Pemerintah Sulsel dalam penelitian dan kajian untuk pengembangan sumber daya yang tersedia di Sulsel.
Gubernur Sulsel Prof HM Nurdin Abdullah meminta IMAS melakukan kajian yang mendalam tentang sistem pengembangan sumber daya perikanan, pertanian, dan peternakan.
“Saya minta IMAS melakukan riset untuk pengembangan sektor pertanian, perikanan, dan peternakan,” jelasnya.
Menurut Prof HM Nurdin Abdullah, harus ada langkah yang terukur untuk menjadikan Sulsel sebagai lumbung pangan untuk menutupi kebutuhan nasional dan bahkan kebutuhan dunia.
Untuk merealisasikan rencana tersebut, Prof Nurdin Abdullah akan mengirim beberapa staf dari Pemprov Sulsel yang memiliki bakat dalam penelitian untuk belajar di IMAS.
“Harus dari staf Pemprov supaya program ini jalan,” jelas Nurdin Abdullah usai pertemuan dengan Terry dan timnya.
Terry dan timnya siap ke Makassar dalam waktu dekat untuk merealisasikan program yang ditawarkan Gubernur Sulsel.

Ada Kategori Lari Pakaian Adat, Iqbal Suhaeb: Sulsel Culture Run 2019 Perpaduan Budaya dan Olahraga

Zonamakassar.com, Makassar – Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sulawesi Selatan (Sulsel) mengadakan Sulsel Culture Run 2019 yang menyajikan kegiatan berbeda dengan event olah raga lainnya.

Pertama kali dihelat di Sulsel, event ini menggabungkan antara olahraga dan budaya. Inilah yang menjadi daya tarik tersendiri dari semua kegiatan yang dilakukan Disbudpar.

Pj Wali Kota Makassar Iqbal Suhaeb bersama Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel Abdul Hayat Gani melepas secara resmi peserta Sulsel Culture Run 2019 di Jalan Jenderal Sudirman, Makassar,(28/9/2019).

Event ini menyajikan dua kategori yakni lari umum dan lari dengan mengenakan pakaian adat. Untuk kategori lari umum, peserta akan dinilai sesuai kecepatan tiba di finish. Sementara yang menggunakan pakaian adat dinilai dari kostum yang mereka kenakan.

Iqbal Suhaeb mengatakan Sulsel Culture Run 2019 bisa menjadi ajang pengenalan budaya dan diharapkan dapat berlanjut pada event lainnya.

“Sulsel Culture Run 2019 sangat inspiratif karena selain bisa berolahraga juga bisa menampilkan pakaian adat khas Sulawesi Selatan. Ini bisa menjadi simbol bahwa kostum adat tak akan menghalangi berolahraga. Semoga selanjutnya lebih baik lagi,” ungkap Iqbal.

Meskipun terbilang baru, event ini cukup menyedot perhatian warga Makassar. Terbukti sekitar 800 peserta turut andil dalam kolaborasi olah raga dan budaya ini.

Masyarakat Sulsel Tunggu Jawaban Kepastian Hukum Stadion Barombong

Zonamakassar.com, Makassar -Setelah aksi yang dilakukan DPP LKKN bersama Laskar Arung Palakka, kini masyarakat menunggu kepastikan hukum dan langkah untuk menyelesaikan stadion tersebut yang kini sedang mangkrak seperti yang diungkap salah satu warga di Kota Makassar kepada media,(23/07/2019).

Anggaran yang telah dihabiskan ratusan miliar kini terus diminta pertanggung jawabannya oleh masyarakat Sulsel, pasalnya stadion tersebut adalah stadion yang nantinya akan menjadi kebanggaan Masyarakat Sulsel khususnya Warga Kota Makassar.

Menurut salah satu warga di kota Makassar,” kami sangat mendukung langkah yang diambil oleh DPP LKKN Bersama Laskar Arung Palakka yang sudah menyampaikan aspirasi kami ke Kejati Sulsel, dan kami juga harap Gubernur Sulsel bisa terlibat dalam penyelesaian masalah ini, kami sangat berharap secepat mungkin solusi atau langkah hukum yang diambil pihak terkait untuk menyelesaikan hal ini”, ucap harianto.

Herianto juga berharap agar apa yang telah diaspirasikan oleh DPP LKKN dan juga Laskar Arung Palakka sebagai perwakilan kita semua, untuk cepat ditindak lanjut oleh pihak yang bersangkutan, dan kami beriterimakasih kepada Alfian Angurah selaku perwakilan kami yang tegas dalam menindak Korupsi yang terjadi saat ini”,terangnya.

GMTD Resmi Serahkan Lahan Jalan Metro Tanjung Bunga

Zonamakassar.com, Makassar – PT Gowa Makassar Tourism Development (GMTD) akhirnya secara resmi melakukan serah terima lahan yang sempat ramai di perbincangkan kepada pemerintah provinsi Sulawesi Selatan rabu (17/07) siang di kantor Gubernur Sulsel.
Lahan dengan luas 3,35 hektar dari PT GMTD ini di antaranya Jalan Metro Tanjung Bunga dan juga lahan Stadion Barombong, Makassar. Penyerahan lahan ini diserahkan dan disaksikan langsung oleh Gubernur Sulawesi Selatan Prof Nurdin Abdullah, Sekprov Sulsel Abdul Hayat, Sekda Kota Makassar M Ansar, kepala dinas terkait dan juga perwakilan DPRD Kota Makassar dan DPRD Prov Sulsel serta para Muspida lainnya.
Wakil Ketua Lippo Group James Riady sebagai perwakilan dari GMTD mengungkapkan lahan yang diserahkan ini memiliki nilai aset sebesar Rp 2,8 Triliun.
“Kami serahkan 2 lahan dengan nilai Rp 2,8 Triliun berharap dapat dimanfaatkan dengan baik agar bisa membantu pertumbuhan PAD kota Makassar dan Sulawesi Selatan,” ungkap James.
Gubernur Nurdin menyambut baik dan berharap agar semua stakeholder bersatu bersama para pengusaha membangun pertumbuhan investasi di Sulawesi Selatan.
“Kita sangat senang dan ini menjadi momentum agar semua pihak dapat bekerja sama untuk mengelola lahan ini sebagai salah satu aset pendapatan daerah dan juga aset investasi yang harus dipikirkan perkembangannya,” tutur mantan Bupati Bantaeng tersebut.
Sekretaris Daerah Kota Makassar M Ansar yang mewakili Pj Wali Kota Makassar menuturkan turut berbahagia dengan adanya penyerahan lahan ini.
“Pemerintah Kota Makassar menyambut baik langkah GMTD yang kini makin responsif terhadap keinginan pemerintah dan akhirnya pada hari ini telah dilakukan penyerahan lahan yang sudah sejak lama dinantikan,” kata Ansar.