Sepakat, DPR dan Pemerintah Tetap Digelar Pilkada 9 Desember

Zonamakassar.com, Jakarta – Komisi II DPR RI bersama pemerintah dan penyelenggara pemilu sepakat pelaksanaan Pilkada 2020 tetap digelar pada 9 Desember 2020.

Namun, Komisi II meminta agar penerapan protokol Covid-19 dilaksanakan secara konsisten dan pelanggarnya harus mendapatkan sanksi tegas.

“Komisi II DPR bersama Mendagri, Ketua KPU, Ketua Bawaslu dan Ketua DKPP menyepakati bahwa pelaksanaan Pilkada serentak 2020 tetap dilangsungkan pada 9 Desember 2020 dengan penegakan disiplin dan sanksi hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan Covid-19,” kata Ketua Komisi II Ahmad Doli Kurnia membacakan simpulan rapat, Senin (21/9/2020).

Selanjutnya, Komisi II meminta KPU merevisi Peraturan KPU (PKPU) Nomor 10 Tahun 2020 yang mengatur tentang pelaksanaan Pilkada 2020 di masa pandemi Covid-19.

Doli menuturkan, revisi PKPU diharapkan mengatur secara spesifik di antaranya soal larangan pertemuan yang melibatkan massa dan mendorong kampanye secara daring. Selain itu, juga mewajibkan penggunaan masker, hand sanitizer, sabun dan alat pelindung diri (APD) lain sebagai media kampanye.

Kemudian, penegakan disiplin dan sanksi hukum tegas bagi pelanggar protokol Covid-19 sesuai UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dan KUHP.

“Dalam rangka mengantisipasi penyebaran Covid-19 dan terjadinya pelanggaran protokol kesehatan Covid-19, Komisi II DPR meminta KPU untuk segera merevisi PKPU Nomor 10/2020 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 6/2020,” ujar dia.

Bertalian dengan itu, Doli melanjutkan, Komisi II meminta Kelompok Kerja yang dibentuk Bawaslu, KPU, DKPP, Kemendagri, TNI, Polri, Kejaksaan dan Satgas Covid-19 memantau ketat tahapan pilkada yang berpotensi menimbulkan kerumunan massa.

Misalnya, pada hari penetapan pasangan calon, pengundian nomor urut, kampanye, dan pemungutan dan penghitungan suara.

“Meminta agar Kelompok Kerja yang telah dibentuk bersama antara Bawaslu, KPU, DKPP, Kemendagri, TNI, Satuan Tugas Covid-19, Kejaksaan RI dan Kepolisian RI diintensifkan terutama dalam tahapan yang berpotensi terjadinya pelanggaran,” ucapnya.

Komisi II juga meminta agar pemerintah dan penyelenggara pemilu terus berkoordinasi dengan Satgas Penanganan Covid-19 untuk mendapatkan data terbaru mengenai zona-zona penularan Covid-19.

“Bersepakat untuk meminta penjelasan secara rinci, terukur dan berkelanjutan kepada Satgas Penanganan Covid-19 tentang status zona dan risiko Covid-19 pada setiap daerah yang menyelenggaran pilkada untuk mengantisipasi munculnya klaster baru Covid-19,” kata Doli.(*)

Kapolri Terbitkan Maklumat Cegah Covid Pilkada, Larang Konvoi

Zonamakassar.com, Jakarta, — Kapolri Jenderal Idham Azis menerbitkan Maklumat terkait dengan kepatuhan terhadap protokol pencegahan virus corona (Covid-19) dalam melaksanakan Pilkada Serentak tahun 2020.


Salah satu isi maklumat adalah setiap anggota kepolisian bisa menindak pihak yang melanggar protokol corona. Maklumat itu tertuang dalam Nomor: Mak/3/IX/2020 dan ditandatangani oleh Kapolri sendiri pada 21 September 2020 lalu dan memuat empat poin.


Dalam Maklumat, Kapolri Jenderal Idham Azis meminta keselamatan jiwa harus diutamakan oleh semua pihak di setiap tahapan Pilkada dengan berpedoman peraturan pemerintah terkait penanganan, pencegahan, serta protokol kesehatan Covid-19.


Peserta Pilkada dilarang untuk membuat kerumunan berupa arak-arakan atau konvoi yang mengundang banyak massa. “Setelah selesai melaksanakan setiap kegiatan tahapan, semua pihak yang terlibat dan masyarakat agar segera membubarkan diri dengan tertib tanpa arak-arakan, konvoi, atau sejenisnya,” tulis Idham dalam beleid Maklumat Kapolri pada poin kedua huruf d sebagaimana dikutip CNNIndonesia.com, Senin (21/9/2020).


Selain itu, dalam poin lainnya Kapolri juga menegaskan bahwa pengerahan massa pada setiap tahapan pemilihan tidak melebihi batasan jumlah yang telah ditetapkan oleh penyelenggara. Selain itu, dalam poin lainnya Kapolri juga menegaskan bahwa pengerahan massa pada setiap tahapan pemilihan tidak melebihi batasan jumlah yang telah ditetapkan oleh penyelenggara.


Penyelenggara Pilkada 2020 juga wajib menerapkan protokol kesehatan Covid-19 dengan memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. “Apabila ditemukan perbuatan yang bertentangan dengan maklumat ini, maka setiap anggota Polri wajib melakukan tindakan kepolisian yang diperlukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” tandas Idham.


Kepal Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Argo Yuwono mengatakan bahwa penerbitan maklumat itu adalah bentuk evaluasi Polri selama tahapan Pilkada Serentak 2020 yang sudah berjalan sejauh ini. “Tentunya sesuai arahan Presiden tanggal 7 September 2020 bahwa agar mewaspadai klaster Corona, pertama di kantor, kedua keluarga, ketiga pilkada. Tentunya adanya hal tersebut, Polri mengeluarkan Maklumat,” kata Argo dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Senin (21/9/2020). (*)

Pasal Karet Diskualifikasi Paslon Pilkada 2020

Zonamakassar.com, Makassar – Pasangan calon pilkada 2020 dapat didiskualifikasi jika tidak menerapkan protokol kesehatan covid-19 yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Hal ini tertuang dalam PKPU nomor 6 tahun 2020 jo. PKPU nomor 10 tahun 2020 tentang pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati dan/ atau walikota dan wakil walikota serentak lanjutan dalam kondisi bencana nonalam corona virus disease 2019 (covid-19) pasal 11 ayat (1), (2) dan

(3) Dalam hal pihak yang bersangkutan telah diberikan teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap tidak melaksanakan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid19) KPU provinsi, KPU Kab/Kota, PPK atau PPS berkoordinasi dengan Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kab/Kota, Panwaslu kecamatan, atau Panwaslu Kelurahan/desa untuk mengenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sanksi yang dimaksud dapat berupa diskualifikasi Pasangan calon sesuai dengan peraturan UU nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Meskipun didalam PKPU ini belum tegas tentang pengenaan sanksi akan tetapi ini menjadi celah bagi khususnya tim hukum/ tim advokat pada masing-masing pasangan calon kepala daerah menjadi pintu masuk untuk menjadikan sebuah alasan di diskualifikasi salah satu pasangan calon.

Apalagi sudah jelas himbauan maupun permintaan Mendagri kepada KPU, beserta Bawaslu untuk mendiskualifikasi pasangan calon yang tidak mengindahkan protokol kesehatan. Beberapa daerah kemarin sudah mendapat teguran dari Mendagri dimana mengumpulkan dan mengerahkan massa pada saat pendaftaran paslon di KPU masing-masing daerah.

Maka dari itu, pemerintah dalam hal ini KPU, Bawaslu dan DKPP harus tetap berkoordinasi dalam rangka penerapan pasal tersebut agar pelaksanaan Pilkada serenak 2020 dapat berjalan dengan tertib, aman dan lancar.

Sulaiman Syamsuddin, S.H
Praktisi Hukum

Ini Alasan Ketua KNPI Sulsel Minta Pilkada 2020 Ditunda Sejak Awal

Zonamakassar.com, Makassar;- Ketua DPD I KNPI Sulsel Andi Arham Basmin menanggapi soal adanya Bakal Calon yang positif Covid-19.

Ia mengatakan, sejak awal ia sudah meminta kepada penyelenggara baik itu melalui Komisi II DPR RI dan KPU untuk menunda pelaksanaan pilkada.

“Beberapa bulan lalu kita adakan diskusi virtual dengan Bang Ahmad Doli Kurnia, Ketua Komisi II DPR RI, ada juga KPU Provinsi Sulsel, dan kita usulkan agar pilkada 2020 ditunda dengan alasan pandemi.” Ungkap Arham kepada awak media, Senin, (7/9/2020).

Menurutnya, dalam suasana pandemi seperti ini, semua pihak harus bekerjasama agar penularan tidak meluas mengingat saat ini kondisi masih memprihatinkan.

“Negara tidak bubar kok kalau pilkada ditunda. Banyak nyawa yang harus diselamatkan, kasihan kan masyarakat kalau ada lagi klaster pilkada.” Terangnya.

Arham pun secara tegas dan masih konsisten pelaksanaan pilkada agar tetap ditunda demi keselamatan banyak orang.

“Sampai saat ini saya tetap konsisten menolak pelaksanaan pilkada serentak. Sudah cukup saudara kita yang terpapar bahkan meninggal dunia.” Tandasnya.

Diketahui, dua Bakal Calon Bupati di Luwu Raya yakni Arsyad Kasmar (Luwu Utara) dan Irwan Bachri Syam (Luwu Timur) positif covid-19.

Keduanya dinyatakan positif saat hari pendaftaran pasangan calon di KPU.

Tegas! Fatmawati Komitmen Perjuangkan Hak dan Pemberdayaan Perempuan

Zonamakassar.com, MAKASSAR – Pasangan M Ramdhan Pomanto (Danny)-Fatmawati Rusdi berkomitmen untuk berjuang keseteraan gender dan perlindungan terhadap kaum perempuan dan anak di Kota Makassar.

Demikian ditegaskan Danny dan Fatma saat mendeklarasikan diri sebagai pasangan calon Pilkada Makassar, di atas Kapal Pinisi, Pantai Losari, pada Kamis (3/9/2020) sore.

Keputusan Danny menggaet perempuan sebagai wakilnya, adalah sebuah tindakan nyata untuk menjadikan Makassar sebagai kota dunia yang inovatif, inklusif, dan nyaman untuk semua. Yah, Fatma adalah satu-satunya perempuan di bursa bakal calon Pilkada Makassar.

“Kata ‘untuk semua’ adalah sebuah komitmen dan konsistensi yang kuat tentang tuntutan Makassar menjadi kota inklusif, termasuk mengakomodir kepentingan 770.709 jiwa atau 50,5 % penduduk perempuan di Kota Makassar. Maka atas urgensi itulah mengapa kami meminta ibu Fatmawati Rusdi untuk mendampingi kami sebagai calon wakil wali kota 2021-2026,” ucap Danny dalam orasi politiknya.

Fatmawati sudah punya pengalaman dalam dunia pemerintahan. Menjabat anggota DPR RI dan ketua TP PKK selama 10 tahun, menjadi modal utama untuk menjadikan Makassar sebagai kota dunia yang inovatif, inklusif, dan nyaman untuk semua.

“Berangkat dari niat tulus, suci, dan sepenuh hati, saya Fatmawati Rusdi mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, siap mendampingi dan bersama dengan bapak Ir Mohammad Ramdhan Pomanto untuk memimpin dan membangun Kota Makassar terus dua kali tambah baik,” ucap Fatma saat didaulat menyampaikan orasi politik.

Fatma sudah menyerap langsung aspirasi warga Kota Makassar dalam beberapa bulan terakhir, di masa pandemi Covid-19. Masuk dan keluar lorong, dari kelurahan ke kelurahan, sekaligus untuk memohon restu (mappatabe).

“Saya melihat animo dan semangat warga menyambut kami, mereka bernostalgia menyampaikan kebahagiaan dan kesejahteraan yang mereka rasakan selama Pak Danny menjadi Wali Wali Kota Makassar. Masyarakat rindu atas kepemimpinan Pak Danny. Tanpa Pak Danny mereka mengakui Kota Makassar tidak tertata,” ucap Fatwa dengan lantang.

Emak-emak mengaku, lanjut Fatma, pelayanan pemerintah tak seperti dulu lagi. Warga seakan berjuang sendiri di tengah pendemi Covid-19. Mereka berharap, Danny bersama Fatma bisa terpilih di Pilkada Makassar 2020.

“Mereka (emak-emak) menyandangkan harapan-harapannya kepada kami. Bagi saya, itu amanah mulia tentang perhatian khusus dari kami terhadap hak-hak perempuan, terhadap pemberdayaan perempuan. Karena kondisi perempuan saat ini menentukan masa depan anak dan cucu kita. Masa depan peradaban,” urai perempuan kelahiran 1980 ini.

Bila diamanahkan memimpin Kota Makassar, kata Fatma, dirinya bersama Danny tak ingin kesetaraan dan keadilan gender cuma di mulut saja.

“Tindakan dan keberpihakan nyata untuk mewujudkan itu, jauh lebih penting. Dan insyaallah itu tugas saya yang tak perlu ditawar lagi. Naluri keibuan tak akan hilang dari lubuk hati saya, tentunya hanya perempuan yang bisa memahami perempuan secara utuh. Apa yang menjadi kebutuhan, keluhan, dan hak perempuan,” tegas Fatma.

Di akhir orasi politiknya, Fatma turut menghaturkan terima kasih kepada parpol pengusung dan pendukung telah memberikan kepercayaan dan amanah untuk memimpin Kota Makassar.

“Partai NasDem adalah parpol pemenang pemilu legislatif 2019 di Kota Makassar. Partai Gerindra partai yang berhasil memenangkan calon presidennya pada pilpres 2019 di Kota Makassar. PBB dan Partai Gelora adalah partai yang makin menguatkan hati kami mengarungi Pilkada Makassar 2020 ini. InsyaAllah, semua ini akan menggelorakan Makassar menjadikan bintang dalam gerakan restorasi dan semangat Indonesia Raya,” pungkasnya.(*)

Golkar Tetapkan Usungan di Pilkada Sulsel 2020

Zonamakassar.com, Makassar -DPP Partai Golkar akhirnya menetapkan usungannya di Pilkada Serentak 2020 untuk Wilayah Sulawesi-Selatan.

Dalam rapat pleno yang digelar di Jakarta, 28 Juni 2020, di pimpin langsung oleh Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto.

Nurdin Halid selaku tim pilkada pusat Partai Golkar membacakan nama usungan Cakada Partai Golkar di 12 Kabupaten/Kota di Sulsel.

“Khusus untuk Sulawesi-selatan, telah ditetapkan 12 cakada usungan Golkar.”Kata Nurdin Halid dalam Video yang beredar.
Untuk Makassar, Golkar mengusung Irman Yasin Limpo, Luwu Utara Indah Putri Indriani-Suaib Mansyur, Luwu Timur Muhammad Thoriq Husler-Budiman, Bulukumba Andi Hamza Pangki-Hj Murniati, Selayar H.M Basli Ali-Saiful Arif, Maros Andi Pajerimin-H.Hafid Pasang.

Untuk Pangkep H.Andi Ilham-Hj Rismayani, Barru Malkan Amin-Salahuddin Rum, Soppeng H. Kaswadi Razak, Tana Toraja Nico Demus Biringkanae-Victor Datuan, Toraja Utara Johanis Pasang-Fredrik Battik Palimbong, Gowa Adnan Purichta Ichsan.

“Itulah hasil penetapan calon bupati/wakil bupati bersama Golkar., Kader Golkar harus bersatu mengikuti perintah DPP Partai Golkar.” Tutupnya.(Napoleon)

Jelang Pilwali 2020, PSI Makassar Road Show 15 Kecamatan

Zonamakassar.com, Makassar -Menindaklanjuti hasil konsolidasi KOPDARSUS “Kopi Darat Khusus”, di awal Januari 2020, Sekertaris DPD PSI Makassar bersama beberapa ketua-ketua direktorat bergerak melakukan road show di beberapa Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PSI Kota Makassar.
Unsur pimpinan dan direktorat PSI Makassar menyambangi beberapa Kecamatan untuk bersilaturrahim dengan unsur pimpinan DPC PSI Kecamatan diantaranya Mamajang pada Senin, 20/01/2020, dan Kecamatan Tamalate pada Hari Selasa , (21/01/2020).
Dalam kunjungan tersebut Irfan Darmawan NM menyampaikan bahwa kegiatan ini dimaksudkan selain mengeratkan solidaritas sesama kader PSI, juga dalam upaya segera merampungkan kepengurusan di kelurahan 153 pada 15 Kecamatan.
“Bersama beberapa ketua Direktorat DPD PSI Makassar, kami berkunjung dan mematangkan kepengurusan pada tingkatan keluruhan di Kecamatan Mamajang dan Tamalate, Mariso dan beberapa kecamtan lainnya untuk segera kami persiapkan SK Kepengurusan nya”, jelas Irfan saat di konfirmasi via telepon.
Kegiatan road show juga dimaksud kan untuk menyampaikan langsung hasil-hasil dari Kopdarsus Pilwali Makassar 2020 merupakan pertemuan khusus yang di hadiri oleh elemen kepengurusan PSI Propinsi hingga kecamatan.
Juru bicara PSI Makassar, Adham menjelaskan bahwa dua agenda penting dalam kegiatan road show di 15 kecamatan tersebut yaitu menyampaikan arahan-arahan strategis kepada DPC berkaitan dengan pembentukan serta perampungan kepengurusan ranting di 153 kelurahan, juga mengeratkan solidaritas pengurus maupun kader dalam kesiapan tahapan kontestasi Pilwali 2020 nantinya.
“Sesuai arahan langsung ketua DPW PSI SulSel pada pertemuan beberapa waktu lalu yang di hadiri oleh Ketua, Sekertaris dan Bapilu, DPD PSI Kota Makassar diminta untuk segera merampungkan struktur kepengurusan serta mempersiapkan kerja-kerja strategis menghadapi tahun-tahun kontestasi politik mendatang. Insha Allah, struktur kepengurusan ranting di 153 kelurahan pada 15 kecamatan rampung sesuai target DPD dan ter SK-kan”, ungkap Adham
Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) DPD PSI Makassar, Fahrul Halim menegaskan bahwa saat ini Bapilu PSI Makassar secara intens melakukan internalisasi strategi dan aksi guna mempersiapkan serta menyusun kerangka kerja strategis dalam menghadapi kontestasi pilwalkot 2020 sebagaimana arah dukungan partai nantinya. Lebih jauh, Bapilu PSI Makassar terus melakukan koordinasi dengan DPW PSI SulSel dalam mempersiapkan rencana-rencana kegiatan kelembagaan partai hingga pada tahun 2024.
“Dengan kekuatan solidaritas serta rampungnya struktur kepengurusan tersebut, PSI Kota Makassar Insha Allah kembali memberi warna di tahun politik ini”, Tanda Fahrul.(*)

Meski Head to Head Pilkada Luwu Utara, Pengamat: Bupati Indah Sulit dikalahkan

Zonamakassar.com, Makassar – Penantang petahana Tahar Rum yang juga merupakan wakil bupati Luwu Utara, menyiapkan skenario head to head untuk menumbangkan Bupati Luwu Utara, Indah Putri Indriani.

Sekalipun head to head pengamat politik menilai Indah sulit ditumbangkan.Pengamat politik Universitas Hasanuddin, Andi Ali Armunanto menilai posisi sebagai petahana tentu selalu diuntungkan, apalagi saat masa jabatan pemerintahan berjalan normal.”Petahana selalu diuntungkan ketika pemerintahan normal. Di situ dia dapat untung popularitas positif, selain petahana memiliki kendali dan loyalitas ASN,” kata Andi Ali.

Selain itu, lanjut Andi Ali, petahana selama berkuasa memiliki akses program pemerintahan, meskipun ada larangan menjanjikan program pemerintah, tapi tidak ada larangan mengklaim hasil itu.”Wakil bupati yang maju jarang menang jika melawan petahana. Kecuali bupatinya bermasalah. Ibu Indah saat head to head kemarin kan menang karena bupatinya memang bermasalah,” ungkap ketua jurusan Ilmu Politik Unhas itu, Selasa, 8 Oktober.

Dalam kondisi normal, lanjut Andi Ali, wakil bupati itu berada di posisi sub koordinat, meskipun populer dia tidak dikenal dalam kebijakan pemerintah. Yang selalu diuntungkan adalah bupati.”Sejauh ini tidak ada hal-hal yang luar biasa, yang bisa digunakan untuk menjatuhkan Indah, tidak pernah ada berita yang heboh terkait pemerintahannya. Bedah halnya jika bermaslah, tentu penantang apalagi head to head besar peluang untuk menang,” pungkasnya. (bay)

Munafri Arifuddin Mantapkan Maju Walikota Makassar Lewat PDI Perjuangan

Zonamakassar.com, Makassar – Munafri Arifuddin alias Appi kembali bakal mencoba peruntungannya, bertarung sebagai kandidat Calon Wali Kota Makassar 2020 mendatang. Jumat (13/9/2019).

Kali ini Appi mulai menyiapkan kendaraan politiknya melalui Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Tepat pukul 15 : 30, Munafri Arifuddin (Appi) bersama rombongan mendatangi Kantor DPC (PDIP) di Jln Serigala No 89, Kecamatan Mamajang Kota Makassar, untuk mengembalikan Formulir Bakal Calon Walikota.

Saat ditanya oleh awak media, siapa pasangan pak Appi nantinya di tahun ini beliau menjawab untuk sementara belum ada karena semua yang mendaftar hanya ingin menjadi Walikota.

“Untuk saat ini kita belum tau, karna saya lihat semuanya mau jadi Walikota, belum ada yang bersedia jadi wakil walikota” Kata Appi usai mengembalikan Formulir Pendaftaran di DPC PDIP, jl serigala Kecamatan Mamajang Kota Makassar.

Lebih lanjut CEO PSM Makassar ini mengatakan bahwa, untuk sementara kita membangun optimisme dulu semuanya mendaftar jadi Walikota.

“Sekarang ini kita bangun optimisme, semuanya mendaftar menjadi Walikota. Nanti tiba saatnya kita berafiliasi bersama untuk menghasilkan pasangan yang punya Visi Misi untuk membangun Makassar,” beber Appi

Saat disinggung hubungan dan komunikasinya bersama Ramdhani Pomanto, dirinya juga menyampaikan kami punya hubungan yang baik bahkan kemarin kami bertemu dan berdiskusi satu sama lain

“Kami punya komunikasi yang baik, bahkan kemarin kami bertemu dan berdikusi satu sama lain. Tapi kan untuk Pilwalkot ini tidak mungkin saya jadi wakilnya ataupun sebaliknya. Kan kemarin 2018 sama – sama bertarung jadi walikota kalau sekarang berpasangan kan aneh. Semua bisa berjalan tapi sekarang kan sama – sama jadi calon walikota,” pungkas Appi.

Sebelumnya Appi juga menjalin komunikasi dengan beberapa calon lainnya, termasuk anggota DPRD tiga periode Nasran Mone.(*)

Dua Tokoh Luwu Utara Bertemu Bahas Pilkada 2020

Zonamakassar.com, Makassar – Dua Tokoh Luwu Utara yakni dr.Annas Maemal dan Thahar Rum menggelar pertemuan, menjelang Pilkada Luwu Utara 2020.

Pertemuan ini digelar di Cafe Masagena, Pangkep, Kamis 15 Agustus kemarin dengan agenda Silaturahmi.

Kedua Tokoh ini di sebut akan mengikuti Kontestasi Pilkada Luwu Utara yang bakal digelar Tahun depan.

Saat dihubungi, Juru Bicara (Jubir) dr.Annas, Ahmad Musafir mengatakan jika pertemuan itu hanya sebatas silaturahmi.

“Pertemuan antar kedua tokoh luwu utara tersebut hanyalah silaturrahmi biasa baik hubungan keduanya sebagai Alumni IPMIL maupun sebagai rumpun keluarga sabbang-baebunta.” Ungkap Ahmad kepada Awak Media, Jum’at, (16/8/2019).

“Tidak ada pembicaraan politik apalagi deal-deal politik dalam pertemuan tersebut. dr Annas menghormati pak tahar dalam kapasitasnya sebagai wakil bupati apalagi keduanya sama-sama mantan ketua ipmil komisariat sabbang-baebunta pada level generasi yang berbeda.”Jelasnya.

Eks Ketua Pemilar ini menyebutkan, dr annas adalah tipekal orang yang welcome sama siapa saja untuk berdiskusi atau pun bertatap muka.

“dr Annas adalah orang yang sangat terbuka dan welcome dalam bersilaturrahmi tanpa membedakan siapapun apalagi yang hadir adalah tokoh penting di tanah kelahirannya.”Tambah ahmad musafir.

Thahar Rum Sendiri di kabarkan telah fix melawan Petahana yang juga saat ini sebagai pasangannya.

Sementara dr Annas yang saat ini menjabat sebagai dirut RSUD Pangkep di sebut akan berpasangan dengan Petahana Indah Putri Indriani.