Dinsos Makassar Mulai Benahi Penerima Manfaat PKH

ZonaMakassar.com – Pembenahan data penerima Program Keluarga Harapan (PKH) menjadi fokus Dinas Sosial (Dinsos) Kota Makassar. Hal tersebut dimaksudkan agar penyaluran PKH bisa tepat sasaran dan sesuai peruntukannya.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinsos Makassar Iskandar Lewa mengungkapkan saat ini setidaknya ada sebanyak 22.871 warga Makassar yang masuk sebagai penerima manfaat PKH. Iskadar menegaskan PKD bertujuan untuk memutus mata rantai kemiskinan.

“Bukan menambah orang miskin,” ungkap Iskandar.

Sejak ditunjuk menjadi pelaksana tugas, Iskandar rutin blusukan ke rumah-rumah warga penerima manfaat. Melihat kondisi dan berdiskusi terkait permasalahan dalam penyaluran dana PKH.

“Semua penerima berterima kasih dan bersyukur dengan program Presiden Jokowi ini,” ungkap Iskandar.

Iskandar mengungkapkan, masih banyak keluhan terkait cara penyaluran. Karena itu, atas perintah Wali Kota Makassar M Ramdhan Pomanto, Dinas Sosial Makassar diminta mengevaluasi dan menyelesaikan semua persoalan program PKH.

“Pelan-pelan kita benahi. Target kami, semua penerima manfaat adalah yang berhak. Tidak boleh ada orang kaya tapi menjadi penerima dana PKH,” ujarnya.

Untuk mencegah penyalahgunaan dana PKH, Iskandar sudah membuka posko pengaduan. Beroperasi 24 jam. “Bekerja sama dengan polisi,” katanya.

Jumlah dana PKH yang diterima warga bervariasi. Iskandar mengatakan, jumlah dana yang diterima setiap rumah tangga bervariasi. Mulai dari Rp 550 ribu sampai Rp 2 juta.

Indeks bantuan sosial PKH tahun 2019 terdiri dari dua jenis bantuan. Bantuan tetap dan bantuan berdasarkan komponen. Bantuan tetap setiap keluarga per tahun adalah Rp 550 ribu dan PKH Akses Rp 1 juta. Bantuan berdasarkan komponen setiap jiwa per tahun terdiri dari Ibu Hamil Rp 2,4 juta, anak usia dini 0 sampai 6 tahun Rp 2,4 juta.

Siswa SD/Sederajat Rp 900 ribu, SMP/Sederajat Rp 1.5 juta, SMA/Sederajat Rp 2 juta, penyandang disabilitas berat Rp 2,4 juta, lanjut usia 60 tahun ke atas Rp 2,4 juta.

Bansos PKH diberikan 4 kali dalam satu tahun yakni pada bulan Januari, April, Juli, dan Oktober.

“Total yang disalurkan untuk Kota Makassar sekitar Rp 64 miliar,” kata Iskandar.

Dinsos Makassar Akan Ganti 12 Pendamping PKH Kota Makassar Karna Diduga Lakukan Pelanggaran

ZonaMakassar.com – Dinas Sosial (Dinsos) Kota Makassar telah mengusulkan penggantian 12 tenaga pendamping Program Keluarga Harapan (PKH). Nama-nama yang akan diganti sudah diberikan ke Kementerian Sosial (Kemensos).

“Karena melakukan pelanggaran,” kata Pelaksana Tugas Dinas Sosial Kota Makassar Iskandar Lewa, Selasa 26 Februari 2019.

Menurut Iskandar, PKH adalah program yang murni bertujuan memangkas kemiskinan. Presiden Jokowi sudah memerintahkan semua penanggung jawab PKH bekerja dan mengawasi pelaksanaannya.

“Kalau ada pelanggaran kami diminta polisikan,” ujarnya.

Menurut Iskandar, pendamping PKH di Kota Makassar yang akan diganti, diketahui telah menyalahgunakan wewenang, fungsi, dan tujuan program PKH. Pendamping ini mendirikan koperasi untuk menyalurkan bantuan PKH.

“Padahal sudah ada bank yang ditunjuk menyalurkan bantuan PKH,” ujarnya.

Sambil menunggu surat pemberhentian dari Kementerian, Dinas Sosial Makassar juga sudah mempersiapkan proses perekrutan pendamping. Untuk mengganti pendamping lama.

“Sementara proses,” ungkap Iskandar.

Iskandar mengatakan, jelang Pemilu, Posko Pengaduan PKH sudah dibuat Dinas Sosial Makassar. Untuk menerima keluhan dan laporan masyarakat, terkait penyalahgunaan dana PKH.

Posko pengaduan beroperasi 24 jam di Kantor Dinas Sosial Makassar.

“Posko ini terpadu. Bekerjasama dengan kepolisian,” kata Iskandar.

Jumlah penerima manfaat PKH di Kota Makassar sebanyak 22.871 orang. Jumlah dana yang diterima setiap rumah tangga bervariasi. Mulai dari Rp 550 ribu sampai Rp 2 juta.

Indeks bantuan sosial PKH tahun 2019 terdiri dari dua jenis bantuan. Bantuan tetap dan bantuan berdasarkan komponen.

Bantuan tetap setiap keluarga per tahun adalah Rp 550 ribu dan PKH Akses Rp 1 juta. Bantuan berdasarkan komponen setiap jiwa per tahun terdiri dari Ibu Hamil Rp 2,4 juta, anak usia dini 0 sampai 6 tahun Rp 2,4 juta.

Siswa SD/Sederajat Rp 900 ribu, SMP/Sederajat Rp 1.5 juta, SMA/Sederajat Rp 2 juta, penyandang disabilitas berat Rp 2,4 juta, lanjut usia 60 tahun ke atas Rp 2,4 juta.

Bansos PKH diberikan 4 kali dalam satu tahun yakni pada bulan Januari, April, Juli, dan Oktober.

“Total yang disalurkan untuk Kota Makassar sekitar Rp 64 miliar,” kata Iskandar

Dinsos Makassar Bantah Tudingan Pendamping PKH Diarahkan Dukung Salah Satu Capres

ZonaMakassar.com – Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Makassar, Iskandar Lewa membantah beredarnya tudingan terkait pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) yang diarahkan ke salah satu calon presiden (capres).

Iskandar mengaku berdasarkan hasil penelusurannya di lapangan, ternyata hal itu hanyalah isu yang tidak bertanggung jawab. Tidak ada bukti yang ditemukan di lapangan terkait informasi dan laporan Pendamping PKH terlibat mendukung Capres atau Caleg tertentu, khususnya di Kecamatan Rappocini.

“Ini tentu isu yang sangat pronsipil bagi kami sehingga saya bersama kordinator PKH kota turun langsung mengklarifikasi hal tersebut. Saya juga didampingi lurah, minta ditunjukkan siapa orangnya, di mana tempatnya. Ternyata tidak ditemukan sehingga saya berkesimpulan hal itu adalah hoax,” katanya, Kamis (21/2/2019).

Jauh hari, mantan Kabag BPM ini mengaku telah mengingatkan dengan memberi warning kepada pendamping PKH. Jika ada yang terlibat politik praktis maka akan diberi sanksi tegas.

“Kita bisa berhentikan pendamping PKH yang coba main-main politik. Apalagi aturan terbaru dari Kementerian Sosial sudah ada bahwa jika ditemukan kita bisa mengambil tindakan tegas berupa pemecatan,” jelasnya.

Hal ini termaktub dalam keterangan resmi kementerian sosial RI di www.kemsos.go.id. Pendamping PKH sama sekali tidak dibenarkan terlibat dalam kegiatan politik praktis. Hal ini juga berlaku pada Pendamping Jaminan Sosial.

Ada pun prosedur pemecatan dapat ditempuh dengan mekanisme, jika adanya bukti yang diterima berdasarkan laporan masyarakat. Lalu dilaporkan kepada Kementerian untuk selanjutnya dilakukan verifikasi faktual di lapangan. Kemudian pihak kementerian melakukan pemberhentian melalui dewan komisi atau dewan kehormatan Program Keluarga Harapan.