Eks Kasat Brimob Polda Sulsel Jadi Saksi Kasus Penipuan Mantan Bawahan

Eks Kasat Brimob Polda Sulsel jadi saksi kasus penipuan mantan bawahannya.

Zonamakassar.com, Makassar – Mantan Kepala Satuan Brimob Polda Sulsel Kombes Totok Lisdiarto menjadi saksi dalam sidang kasus penipuan Di Pengadilan Negeri Makassar yang melibatkan eks Bendahara Sat Brimob Polda Sulsel Iptu Yusuf Purwantoro. Kepada majelis hakim, Totok mengakui telah menyuruh Yusuf mencari pinjaman Rp 1,3 miliar untuk pengurusan tanah.
Di hadapan majelis hakim yang dipimpin Zulkifli Atjo, Totok menyebutkan ia dan Yusuf satu tim dalam pengurusan pembebasan dan penjualan tanah seluas 5,6 hektare. Yusuf kemudian meminjam uang Rp 1 miliar kepada rekannya, A Wijaya, pengusaha yang kini berstatus pelapor
“Saya menyuruh Yusuf cari dana pinjaman Rp1,3 miliar, tapi tidak mengetahui ada komitmen antara Yusuf dengan Wijaya. Tanah tersebut masih dalam proses penjualan,” ujar Totok di depan hakim, di kutip detik.com, Senin (16/3/2020).
Seusai persidangan, Yusuf, yang didampingi penasehat hukumnya, Iqbal, enggan memberi komentar terkait kasus penipuan yang didakwakan nya.
“Tadi sudah cukup disebutkan semua di persidangan, itu saja,” ujar Yusuf.
Sementara Wijaya, yang juga hadir di PN Makassar, menyebutkan ia meminjamkan uang Rp 1 miliar pada 25 Mei 2018 kepada Yusuf, yang merupakan teman masa kecilnya, dengan janji Yusuf akan mengembalikan pada 1 Juni 2018.
“Yusuf mengaku meminjam uang untuk membayar dana tunjangan kinerja personel Brimob. Saya percaya Yusuf, karena teman SMP, posisinya sebagai bendahara, dan mengiming-imingi bonus smart phone,”pungkas Wijaya.
Sidang kasus penipuan dan penggelapan dana yang dilakukan oknum anggota Polri ini mulai bergulir di PN Makassar sejak 17 Februari 2020, dengan nomor perkara: 115/pid-b/2020/pnmks. Kasus ini mulai dilaporkan Wijaya di Ditkrimum Polda Sulsel pada Mei 2019.

PT Cempaka Nusantara Gelapkan Upah Buruh, tapi Gugatan Praperadilan Diterima

Foto Muka: DR Takdir Kasau SH MH

Zonamakassar.com, Makassar – Penasehat hukum pekerja yang menjadi mitra PT Cempaka Nusantara menilai hakim Pengadilan Negeri Makassar kongkalikong dengan tersangka kasus penggelapan dan penipuan masing-masing atas nama Arifuddin dan Masnawir yang merupakan direksi dan bendahara PT Cempaka Nusantara.
Diketahui, Arifuddin dan Masnawir mengajukan gugatan praperadilan terkait penetapan tersangka oleh penyidik Polrestabes Makassar. Perkara ini diadili oleh hakim tunggal Dr Zulkifli SH MH.
Pada amar putusan yang dibacakan, hakim Zulkifli menerima gugatan praperadilan dan menyatakan kasus ini masuk kategori perkara perdata.
“Hakim memutuskan perkara ini sebagai perdata. Ini ada keganjalan menyangkut hak orang kecil, 200 orang lebih yang sudah jelas unsur pidananya. Putusan ini jelas mengherankan dan kami menduga ada ‘main mata’ atau kongkalikong hakim dengan penggugat,” tutur Takdir.
Diketahui, Direktur dan Bendahara PT Cempaka Nusantara, Masnawir dan Arifuddin yang ditahan di Polrestabes Makassar karena dilaporkan melakukan penggelapan dana proyek melakukan gugatan pra peradilan di PN Makassar.
Atas gugatan pra peradilan itu, PN Makassar dengan hakim tunggal, Zulkifli mengabulkan permohonan praperadilan tersangka dengan nomor perkara 11/pra.per/2019/pn.mks.
Akibatnya, sekira 200 pekerja dan buruh yang menjadi mitra PT Cempaka Nusantara harus gigit jari. Sebab, upah ratusan pekerja yang mencapai Rp3,7 miliar urung dibayarkan.
“Dana termin untuk pembayaran material dari leveransir dan gaji buruh dan tukang melebihi 200 orang telah digelapkan PT Cempaka Nusantara,” kata DR Muh Takdir Kasau SH MH, Kuasa Hukum Pekerja didampingi rekannya, Muh Sirul Haq SH MH, Jumat (9/8/2019).
Padahal, berdasarkan rekening koran Bukopin Syariah tertera jelas dana Rp2,8 miliar masuk ke rekening pribadi Komisaris PT Cempaka Nusantara, Rikki Tungka. Dan sisanya entah ke mana.
Takdir mengaku, kliennya sudah sering melakukan musyawarah dan mufakat dengan pihak PT Cempaka Nusantara. Perusahaan tersebut berjanji akan membayarkan, namun selalu ingkar dari kesepakatan.
Karena itu, Direktur dan Bendahara PT Cempaka Nusantara, Masnawir dan Arifuddin dilaporkan dan sempat ditahan Polrestabes Makassar.
Namun sayangnya, PN Makassar dengan hakim tunggal, Dr zulkifli SH MH menerima praperadilan terlapor dengan nomor perkara 11/pra.per/2019/pn.mks.
“Hakim memutuskan perkara ini sebagai perdata. Ini ada keganjalan menyangkut hak orang kecil, 200 orang lebih yang sudah jelas unsur pidananya,” tutur Takdir.
Apalagi, pada pasal 11 dalam perjanjian notaris menyebutkan pihak pertama PT Cempaka Nusantara tidak berhak mengganggu gugat dana pihak kedua yang masuk ke rekening perusahaan.
Bahkan, Takdir Kasau sangat menyayangkan putusan pra peradilan itu, pasalnya penggelapan dana proyek itu, telah merugikan masyarakat kecil, dalam hal ini para pekerja dan buruh proyek.
“Ini jelas perbuatan yang melanggar hukum. Menggelapkan dana proyek yang pada akhirnya merugikan masyarakat kecil, pekerja dan buruh, yang tidak mendapatkan haknya. Kita harap hakim dengan tegas menolak pra peradilan Arifuddin dan Masnawir dari PT Cempaka Nusantara,” terang Takdir.
Kasus ini sendiri bermula ketika klien Takdir Kasau, meminjam perusahaan PT Cempaka Nusantara untuk mengikuti proses lelang proyek, namun setelah proyek dimenangkan dan anggaran proyek telah cair, pihak PT Cempaka Nusantara tidak memberikan dana itu kepada peminjam perusahaan.
“PT Cempaka Nusantara telah membawa lari dana proyek itu dan tidak menyerahkan kepada klien kami, makanya kami laporkan ke Polrestabes Makassar dan telah dilakukan penahanan kepada salah satu direktur dan keuangan PT Cempaka Nusantara,” terangnya.
“Dana proyek itu sudah termasuk di dalamnya alokasi anggaran untuk gaji tukang dan upah buruh,” tambahnya.
Karena itu, kliennya akan mencari keadilan. Mereka akan unjuk rasa ke PN Makassar atas putusan praperadilan yang tidak berpihak ke buruh dan tukang.
“Dan kami selaku penasehat hukum akan membawa kasus ini ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kami juga akan melapor ke Komisi Yudisial (YK) dan pengawas internal Kejaksaan Agung (Kejagung),” terangnya.
Takdir Kasau pada kesempatan ini, bahkan secara khusus meminta kepada KPK untuk turun tangan mengusut kasus ini.
“KPK harus turun mengusut kasus ini, sebab penggelapan dana proyek ini jelas merugikan negara dan orang kecil, pekerja dan buruh, yang tidak mendapatkan haknya,” terang Takdir Kasau.
Sekadar diketahui, dana yang diduga digelapkan tersebut merupakan pembayaran atas pekerjaan saluran irigasi sekunder dari Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan dengan nilai proyek Rp31 miliar. (****)

Komitmen Iqbal Suhaeb dan PN Makassar Cegah Korupsi dan Suap

Zonamakassar.com, Makassar – Penjabat (Pj) Wali Kota Makassar, Iqbal Suhaeb bersama Ketua Pengadilan Negeri (PN) Makassar, Tito menandatangani komitmen bersama Sistem Managemen Anti Penyuapan (SMAP), di Pengadilan Negeri Makassar Kelas 1A Khusus,Rabu (31/7/19).

Menurutnya, Ini bagian dari komitmen dalam mengimplementasikan pelayanan publik yang transparan, berintegritas, dan bebas praktek suap – menyuap.

“Langkah yang sangat baik. Bisa berdampak ke masyarakat dan Pemerintah Kota Makassar berkomitmen untuk menghindari praktek korupsi dan suap,” katanya.

Karenanya, Iqbal akan terus fokus membangun sistem yang baik, agar makin baik melayani masyarakat. Serta diharapkan akan berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai.

Penerapan dan sertifikasi ISO 37001:2016 dianggap juga sebagai self protection untuk mencegah adanya suap di dalam memberikan pelayanan terhadap pengguna jasa maupun rekanan bisnis lainnya sehingga nantinya tidak ada pelayanan yang berat sebelah.

Sementara, Kepala Pengadilan Negeri Makassar, Tito menambahkan jikalau ini sebuah lokomotif yang bertujuan mencegah sejak dini aktivitas suap di semua instansi.

“Peluang korupsi bagi pelayan publik paling besar terjadi akibat suap. Upaya pencegahan suap akan lebih efektif bila semua sadar baik si pemberi layanan dan pengguna jasa,” ungkapnya.

Komitmen ini juga didukung dan ditandatangani langsung oleh Ketua DPRD Kota Makassar, Farouk M. Beta, Kejati diwakili oleh, Tabrani, dan Dandim 1408 DS diwakili Kasdim.

Walikota Dukung Program Pencanangan Zona Integritas PN Makassar

ZonaMakassar.Com, Makassar – Pengadilan Negeri (PN) Makassar mulai mencanangkan Zona Integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasibersih dan melayani.

Ketua PN Makassar Tito Suhud mengaku pencanangan Zona integritas untuk mendorong reformasi birokrasi dalam penataan agar lebih efektif dan efisien dalam pelayanan kepada masyarakat. Ia mengaku dengan adanya Zona Integritas tersebut mengantisipasi penyalahgunaan wewenang yang menyebabkan terjadinya Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN).

“Hari ini kita bertekat mewujudkan hal tersebut agar indeks kepuasan masyarakat Makassar akan penerapan hukum bisa terus meningkat.

Ke depan kita akan terus berinovasi agar menjadi pengadilan yang lebih baik,” sebutnya.

Ia menegaskan Pengadilan Negeri Makassar akan betul-betul melayani secara baik melayani secara publik untuk pada masyarakat untuk menuju pelayanan yang bersih dan berkeadilan.

“Ini kita sudah lihat semua dan mudah-mudahan acara ini bukan sebatas retorika atau sebatas perencanaan, tapi perlu ada implementasinya ke depan bukan cuma Pengadilan Negeri Makassar,” sebutnya.

Sementara itu, Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto mendukung penuh pencanangan Zona Integritas PN Makassar. Danny Pomanto mengatakan pencanangan tersebut sangat luar biasa dan Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar memberikan dukungan akan zona integritas.

” Kita Forkompinda hadir saling memberi dukungan, karena integritas yang dibutuhkan untuk membuat kota ini bisa lebih cepat membuat Indonesia lebih cepat menuju bebas korupsi,” ujarnya.

Ia menambahkan program yang ditawarkan menyangkut kecepatan pelayanan publik di kepolisian integritas khususnya dalam transparansi proyek sudah dengan sudah diresmikan.

” Kita juga kemudian Dandim juga kan Kalau dimakan bikin untuk monitoring keamanan negara dalam rangka pembelaan negara dan barangkali ini begini setiap penduduk dari kriminalnya Yang menentukan itu pengadilan-pengadilan penting sekali untuk Makassar,” pungkasnya.

Vonis Bebas Bandar Sabu 3,4 Kg, Polda Sulsel Kecewa

ZonaMakassar.com – Kepolisian daerah (Polda) Sulawesi Selatan, merasa kaget mendengar bandar besar narkoba lintas provinsi, Syamsul Rijal alias Rijal alias Kijang bin Abdul Hamid, divonis bebas oleh hakim Pengadilan Negeri (PN) Makassar.

Bahkan Polda Sulsel kecewa atas sikap hakim yang membebaskan pemilik barang 3,4 Kilogram itu dan putusan bebas itu dikeluarkan oleh majelis hakim pada Selasa, 8 Januari 2019 lalu.

Dir Narkoba Polda Sulsel, Kombes Pol Hermawan sangat menyayangkan hal tersebut. Karena menurutnya, kasus tersebut telah memenuhi unsur pidana.

“Wah, sangat disayangkan itu kalau dia divonis bebas,” kata Hermawan dengan wajah yang terlihat kaget, di Polrestabes Makassar, Sulsel, Selasa (12/2/2018).

Terpisah, Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Pol Dicky Sondani menerangkan bahwa polisi telah berbuat maksimal dalam penyidikan kasus narkoba. Terkait bebasnya bandar besar asal Sidrap yang ditangkap Polda Sulsel, 20 Mei 2018 lalu itu, ia meminta agar masyarakat menilainya sendiri.

“Silahkan masyarakat menilai sendiri, mengapa kasus bandar narkoba bisa bebas,” pungkasnya.

Sebelumnya, bandar narkoba asal Kabupaten Pinrang tersebut merupakan DPO sejak tahun 2016 silam. Tersangka dilakukan penangkapan oleh anggota Direktorat Narkoba Polda Sulsel di perbatasan Indonesia-Malaysia, Pulau Sungai Nyamuk, Desa Bambanga, Kecamatan Sabati, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, pada 20 Mei 2018 lalu.

“Pada saat itu, kami duluan di TKP menunggu pelaku. Saat Kijang datang langsung dilakukan penangkapan. Dan saat itu tidak ada perlawanan karena mungkin dia sadar tidak bisa berbuat bayak dengan kondisinya (hanya satu tangan),” ucap Kasubdit I Ditres Narkoba Polda Sulsel AKBP Ucuk Supriadi, saat konferensi Kamis (24/5/2018) lalu.

Akibat perbuatan tersangka, Polda Sulsel menjerat dengan pasal 114 ayat (2) Subs pasal 112 ayat (2) Lebih Subs Pasal 131 Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI NO.35 TH 2009 Tentang Narkotika.(*)